Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 178 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Budhi Rahayu Toyib
Abstrak :
ABSTRAK
Reformasi birokrasi berusaha mewujudkan perbaikan tata kelola birokrasi yang bersih dan baik (clean and good governance) baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. salah satu hal yang penting dalam agenda penyelenggaraan refomasi birokrasi tersebut diantaranya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap berbagai isu dan permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. pada kenyataannya, kinerja pelayanan publik oleh pemerintahan daerah masih dianggap kurang baik berdasarkan penilaian tingkat kepuasan masyarakat yang masih belum baik dan sering munculnya keluhan/pengaduan dari masyarakat. Beberapa kelemahan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya kurang responsive, kurang informative, kurang accesible, kurang koordinatif, terlalu birokratis, kurang aspiratif dan efisien. Untuk memperbaiki kinerja dan mengatasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan pu blik, perlu dilakukannya upaya untuk meningkatkan pelayanan publik diantaranya melalui penguatan kelembagaan, perbaikan manajemen pelayaran dan penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.
Jakarta : Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi , 2019
320 JPAN 9 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
ABSTRAK
Fungsi pelayanan publik dari waktu ke waktu harus terus ditingkatkan. Namun keseimbanganantara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang diterapkan harus diwujudkan. Indikator pelayanan publik menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi pelayanan yang telah diberikan. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan berbasis standar pelayanan minimal di Kabupaten Samosir dianalisis berdasarkan pada kriteria pelayanan publick selain itu, untuk menganalisa tata kelola pemerintahan dapat digunakan metode ASOCA. melalui analisis tat kelola pemerintahandan analisa kualitas pelayanan publik, Model HoRAS direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Samosir.
Jakarta : Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi , 2019
320 JPAN 9 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dede Mahmudah
Abstrak :
ABSTRAK
Kritik dari masyarakat yang menuntut terjadinya perubahan dalam kinerja birokrasi pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang berdiri sejak tahun 2004 lalu, mulai melakukan proses RB. Secara kelembagaan, Kemkominfo melalui sejarah yang panjang. Berdasarkan sejarahnya tersebut, Kemkominfo telah melalui berbagai perubahan nama, visi dan misi, serta tugas pokok dari berbagai kelembagaan yang mengawali berdirinya Kemkominfo, yang disebabkan oleh pergantian kekuasaan mulai dari orde baru, awal reformasi, hingga kabinet pemerintahan yang berkuasa saat ini. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap budaya birokrasi yang dianut para pegawainya. Banyak perubahan yang harus dilakukan untuk merubah tataran sistem budaya kerja, dan pola pikir para pegawainya sehingga dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin efektif dan professional. Pelaksanaan RB yang disertai dengan pengawasan dan evaluasi, menjadi semakin penting untuk dilaksanakan di lingkungan Kemkominfo. Selain itu perekrutan pegawai baru telah dilakukan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dilakukan secara online dan hasilnya langsung dapat dilihat setelah test selesai dilakukan. Proses lelang untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama juga dilakukan sebagai bentuk transparansi jenjang promosi jabatan. Kesejahteraan untuk pegawai juga terus ditingkatkan dengan adanya peningkatan tunjangan kinerja serta wacana untuk melakukan perubahan sistem penggajian pegawai. Pemahaman mengenai komunikasi organisasi juga harus diperhatikan, sehingga peran masing-masing anggota organisasi dalam jaringan komunikasi di dalam organisasi tersebut dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Sehingga tujuan dari Reformasi Birokrasi dapat dicapai bersama-sama oleh seluruh anggota organisasi.
Jakarta : BPSDMP Kominfo , 2018
384 KOMAS 14:1 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ananda Putri Sujatmiko
Abstrak :
Belum tercapainya cita-cita birokrasi yang konstruktif seperti efektifitas dan efisiensi dalam kacamata reformasi birokrasi ketatalaksanaan, pada dasarnya bukanlah disebabkan pada kesalahan satu-dua pihak. Terdapat determinant factor yang sifatnya sistemik di antaranya silo activity, pergantian kepemimpinan yang berdampak pada perubahan mekanisme tata kerja organisasi, serta tidak terpetakannya tugas, fungsi, dan hubungan kerja antar unit organisasi baik internal maupun eksternal. Mengatasi masalah ini, maka perlu digambarkan peta proses bisnis instansi pemerintahan. Peta ini nanti akan berperan sebagai aset organisasi dalam hal menggambarkan hubungan kerja antar unit organisasi dalam instansi pemerintahan. Secara teoritis, praktik ini pula merupakan refleksi implementasi teori metagovernance yang memiliki fokus dan lokus pada aktor-aktor yang menjalankan negara, seperti hirarki birokrasi, pasar, dan network governance, dengan tujuan utama yakni menyelesaikan masalah publik yang kolektif, mengakomodir kepentingan bersama, serta mendorong efektifitas dan efisiensi dalam tatanan birokrasi.
Jakarta: Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018
320 JPAN 8 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Fifa Italia
Abstrak :
Skripsi ini merupakan sebuah tulisan yang memaparkan perubahan budaya birokrasi di Kelurahan Menteng Atas sejak pergantian Gubernur per Oktober 2012. Aspek yang dibahas dalam skripsi ini adalah perangkat nilai dalam budaya birokrasi Kelurahan Menteng Atas, proses perubahan budaya birokrasi, respon pegawai serta tanggapan warga Menteng Atas atas perubahan tersebut. Terpilihnya Gubernur Joko Widodo menggantikan Fauzi Bowo pada pilkada tahun 2012 membuat terjadinya perubahan budaya birokrasi di lini terdepan pemerintahan, yaitu Kantor Kelurahan. Sejak Januari 2013, Kelurahan Menteng Atas sibuk berbenah diri, mulai dari evaluasi kinerja pegawai hingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan dari bulan Januari hingga Maret 2013 ini menunjukkan perubahan yang berusaha dilangsungkan Gubernur Joko Widodo mendapatkan respon yang hampir sama dari setiap pegawai Kantor Kelurahan Menteng Atas, mayoritas tidak setuju, tetapi peraturan yang dikeluarkan Gubernur bukanlah sesuatu yang dapat diperdebatkan sehingga perubahan tetap dilaksanakan. Walaupun peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik di Kantor Kelurahan Menteng Atas sudah terlihat, tetapi berbagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai dalam budaya birokrasi yang selama ini mereka anut tetap lah ada.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47501
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Syafi`i Anwar
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini pada dasarnya berusaha mengungkapkan dinamika sosial politik dan perkembangan sosio-historis hubungan cendekiawan muslim dengan birokrasi Orde Baru, dalam kurun waktu 1966 1993. Pokok bahasannya adalah artikulasi dan pengaruh pemikiran serta perilaku politik cendekiawan Muslim terhadap umat Islam maupun pemerintah.

Sebagai sebuah studi kualitatif, tesis ini berusaha membuat pemetaan dan analisa politik terhadap format hubungan cendekiawan Muslim dengan birokrasi Orde Baru dalam kurun waktu tersebut.

Studi ini mengungkapkan temuan bahwa pada kurun waktu 1966-1970-an, format hubungan bersifat hegemonik-antagonistik. Hubungan seperti ini bisa terjadi karena dalam memberikan respon kepada modernisasi yang dijalankan oleh rezim Orde Baru, beberapa kelompok dan eksponen umat Islam, termasuk para tokoh dan kaum cendekiawannya, bersikap reaktif dan bahkan menolak modernisasi.

Sikap reaktif terhadap modernisasi itu membawa implikasi bagi lahirnya ketegangan antara Islam dan pemerintah Orde Baru. Kenyataan ini telah menimbulkan keprihatinan pada sejumlah cendekiawan muda Islam. Berbeda dengan para seninrnya, para cendekiawan muda tersebut memilih memberikan respon intelektual dan bersikap pro-aktif terhadap modernisasi, antara lain dengan mencetuskan "Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam".

Pada dekade 1980-an, hubungan antara cendekiawan Muslim dan Orde Baru berkembang ke arah tumbuhnya saling pengertian di antara kedua belah pihak. Negara makin responsif terhadap pengembangan infra struktur dan wajah sosiokultural Islam. Sementara cendekiawan Muslim makin partisipatif terhadap pembangunan nasional. Dekade 1980-an juga ditandai dengan naiknya kelas menengah santri baru dan maraknya intelektualisme Islam. Selain itu, khasanah intelektual Islam diperkaya lahirnya pemikiran politik dengan berbagai tipologinya dari sejumlah cendekiawan Muslim.

Dalam banyak hal, perkembangan yang terjadi dalam dekade 1980-an itu telah semakin mendekatkan hubungan antara cendekiawan Muslim dan birokrasi Orde Baru.

Akhirnya, dekade 1990-an hubungan antara cendekiawan Muslim dan birokrasi Orde Baru bersifat saling mengakomodasi. Hal ini ditandai dengan semakin responsifnya birokrasi dalam memenuhi beberapa aspirasi politik umat Islam, antara lain dengan lahirnya sejumlah kebijakan politik yang mengakomodasi aspirasi umat Islam. Salah satu di antaranya, yang mendapatkan perhatian luas, adalah persetujuan bagi lahirnya ICMI pada tahun 1990.

Namun dalam perkembangannya, ICMI tidak Iepas dari problema yang menyangkut eksistensi dan artikulasi politiknya, hubungannya dengan pemerintah, dan masa depannya sendiri dalam pentas politik nasional. Tesis ini diakhiri dengan sebuah rekomendasi terhadap ICMI, khususnya dalam merumuskan artikulasi politik yang tepat di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia.
1994
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eri Krisna
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vito Frasetya
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini melihat artikulasi pesan dari Buku Membangun Di Atas Puing Integritas Belajar Dari Universitas Indonesia terhadap permsalahan tata kelola yang terjadi di UI periode 2007 2012 Penelitian ini memakai Teori Strukturasi sebagai teori substantif guna memahami gugus signifikansi dari teori ini dengan memperhatikan skema interpretasi dari agen terhadap struktur Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis Sementara teknik analisis yang digunakan untuk membedah teks adalah teknik analisis wacana kritis Teun van Dijk dengan memperhatikan struktur teks kognisi sosial serta konteks sosial Objek penelitian ini adalah teks teks tentang tata kelola UI 2007 2012 Berdasarkan penelitian perlawanan terhadap struktur muncul karena struktur bersifat mengekang constraint bentuk kepemimpinan otoriter sehingga tidak memberikan kesempatan enabling kepada agen Bentuk perlawanan melalui teks didasarkan pada kesadaran diskursif dan praktis karena perbedaan pandangan antara struktur dan agen Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepemimpinan otoriter tidak cocok untuk dilakukan pada lembaga pendidikan
ABSTRAK
The research looked at the articulation of the message of the Book Membangun Di Atas Puing Integritas Belajar Dari Universitas Indonesia the book describe about problem of governance UI that occurred in the 2007 2012 The study used the Theory of Structuration as a substantive theory in order to understand the significance of group theory interpretation scheme with regard to the structure of the agent This study used a qualitative approach with a critical paradigm While the analytical techniques used to dissect the text is critical discourse analysis techniques Teun van Dijk with attention to text structure social cognition and social context Object of this study are texts about governance UI 2007 2012 Based on the study resistance to structure appears because the structure is curb constraint authoritarian form of leadership so it does not give a chance enabling to the agent Form of resistance through the text based on the discursive consciousness and practical because of differences between structure and agency The results showed that authoritarian leadership is not fit to be done at educational institutions
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T42452
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gusta Ardianto
Abstrak :
[ABSTRAK
Birokrasi pemerintah di Indonesia saat ini masih kurang dipercaya oleh publik sebagai penopang keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu diperlukan aksi nyata dari Pemerintah dengan memperkuat dan membangun kepercayaan masyarakat kembali terhadap Birokrasi pemerintah. Perkuatan birokrasi di Indonesia hanya dapat dicapai apabila Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi dilaksanakan salah satunya melalui reformasi dari aparatur sipil negara, karena aparatur sipil negara memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Arti penting dari reformasi dari aparatur sipil negara tersebut dikaitkan dengan pengisian jabatan strategis yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil. Jabatan yang sangat strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait aparatur sipil negara adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi aparatur sipil negara telah dilaksanakan dengan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana prinsip transparansi sehingga Reformasi Birokrasi di Indonesia dapat terlaksana.
ABSTRACT
Bureaucracy in Indonesia still less trusted by the public as the support of sustainable development and improving people's welfare. It is certainly necessary real action from the Government to strengthen and build public confidence back to the government bureaucracy . Retrofitting bureaucracy in Indonesia can only be achieved if the government has a strong commitment to do Reforms. Bureaucratic reforms implemented one of them through the reform of the civil apparatus , because state civil apparatus has a position and a very important role in the implementation of governmental functions . The significance of the reform of the civil apparatus associated with filling strategic positions filled by Civil Servants. Strategic positions in the bureaucracy reform related civil apparatus is a high position of civil apparatus. The implementation of charging high positions of the Civil Apparatus at government agencies has been implemented in an open and competitive of the Civil Servants as the principle of transparency so Reforms in Indonesia can be accomplished.;Bureaucracy in Indonesia still less trusted by the public as the support of sustainable development and improving people's welfare. It is certainly necessary real action from the Government to strengthen and build public confidence back to the government bureaucracy . Retrofitting bureaucracy in Indonesia can only be achieved if the government has a strong commitment to do Reforms. Bureaucratic reforms implemented one of them through the reform of the civil apparatus , because state civil apparatus has a position and a very important role in the implementation of governmental functions . The significance of the reform of the civil apparatus associated with filling strategic positions filled by Civil Servants. Strategic positions in the bureaucracy reform related civil apparatus is a high position of civil apparatus. The implementation of charging high positions of the Civil Apparatus at government agencies has been implemented in an open and competitive of the Civil Servants as the principle of transparency so Reforms in Indonesia can be accomplished.;Bureaucracy in Indonesia still less trusted by the public as the support of sustainable development and improving people's welfare. It is certainly necessary real action from the Government to strengthen and build public confidence back to the government bureaucracy . Retrofitting bureaucracy in Indonesia can only be achieved if the government has a strong commitment to do Reforms. Bureaucratic reforms implemented one of them through the reform of the civil apparatus , because state civil apparatus has a position and a very important role in the implementation of governmental functions . The significance of the reform of the civil apparatus associated with filling strategic positions filled by Civil Servants. Strategic positions in the bureaucracy reform related civil apparatus is a high position of civil apparatus. The implementation of charging high positions of the Civil Apparatus at government agencies has been implemented in an open and competitive of the Civil Servants as the principle of transparency so Reforms in Indonesia can be accomplished., Bureaucracy in Indonesia still less trusted by the public as the support of sustainable development and improving people's welfare. It is certainly necessary real action from the Government to strengthen and build public confidence back to the government bureaucracy . Retrofitting bureaucracy in Indonesia can only be achieved if the government has a strong commitment to do Reforms. Bureaucratic reforms implemented one of them through the reform of the civil apparatus , because state civil apparatus has a position and a very important role in the implementation of governmental functions . The significance of the reform of the civil apparatus associated with filling strategic positions filled by Civil Servants. Strategic positions in the bureaucracy reform related civil apparatus is a high position of civil apparatus. The implementation of charging high positions of the Civil Apparatus at government agencies has been implemented in an open and competitive of the Civil Servants as the principle of transparency so Reforms in Indonesia can be accomplished.]
2015
T43038
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
A. Nuraisyah
Abstrak :
[ABSTRAK
Reformasi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah kita kenal dengan istilah reformasi birokrasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah perbedaan pemahaman terhadap peraturan dan manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi. Tunjangan kinerja merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja pegawai sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Tesis ini berupaya untuk mengetahui kesesuaian PERMEN KP Nomor 30/PERMEN-KP/2013 dalam hal penilaian dan pemberian tunjangan kinerja sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengaturnya dalam Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menganalisis dampak pemberian tunjangan kinerja dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai Inspektorat Jenderal (Itjen KKP) apabila dikaitkan dengan asas akuntabilitas dalam hukum administrasi kepegawaian. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundangundangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Berdasarkan analisis, perbedaan pemahaman mengenai peraturan pada tingkat pusat terhadap pengisian penilaian kinerja yang dilakukan berdampak tidak berjalannya penilaian kinerja secara teratur dan tertib. Pemberian tunjangan kinerja pada lingkup Itjen KKP belum menunujukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Hal ini berakibat terhadap terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan (good governance) di lingkup Itjen KKP.
ABSTRACT
Reform of governmental performance management so called Bureaucracy Reform. Some faced problems are the difference between comprehension to regulation and human resource (apparatus) management had not been implemented to increase professionalism, employees performance and organization optimally. Performance support/allowance is any method to increase professionalism of employees performance as any appreciation/award to achievement of State Civil Servant within framework of bureaucracy reformation implementation. This thesis had endeavored to know suitability of Governmental Regulation of Marine and Fishery No. 30/PERMEN-KP/2013 regarding evaluation and performance awarding/supporting as Law No.5 of 2014 on State Civil Apparatus regulating in State Civil Apparatus (ASN) management and impact analysis of such performance awarding/supporting may influence employees performance increasing of General Inspectorate of Maritime and Fishery Ministry if it is related with accountability principles in employee administrative law. This thesis writing uses normative and juridical research method by observing, studying and interpreting theories relating to legal principle such as conception, rules and regulation, legal doctrine and related law system. Based on analysis, comprehension on regulation at central/state level against performance evaluation completing having impact that performance evaluation may not be implemented regularly and orderly. Performance awarding/supporting at scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries had not indicated significant performance increasing. It result in the hindrance of bureaucracy reform implementation of good governance at scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries.;Reform of governmental performance management so called Bureaucracy Reform. Some faced problems are the difference between comprehension to regulation and human resource (apparatus) management had not been implemented to increase professionalism, employees performance and organization optimally. Performance support/allowance is any method to increase professionalism of employees performance as any appreciation/award to achievement of State Civil Servant within framework of bureaucracy reformation implementation. This thesis had endeavored to know suitability of Governmental Regulation of Marine and Fishery No. 30/PERMEN-KP/2013 regarding evaluation and performance awarding/supporting as Law No.5 of 2014 on State Civil Apparatus regulating in State Civil Apparatus (ASN) management and impact analysis of such performance awarding/supporting may influence employees performance increasing of General Inspectorate of Maritime and Fishery Ministry if it is related with accountability principles in employee administrative law. This thesis writing uses normative and juridical research method by observing, studying and interpreting theories relating to legal principle such as conception, rules and regulation, legal doctrine and related law system. Based on analysis, comprehension on regulation at central/state level against performance evaluation completing having impact that performance evaluation may not be implemented regularly and orderly. Performance awarding/supporting at scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries had not indicated significant performance increasing. It result in the hindrance of bureaucracy reform implementation of good governance at scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries.;Reform of governmental performance management so called Bureaucracy Reform. Some faced problems are the difference between comprehension to regulation and human resource (apparatus) management had not been implemented to increase professionalism, employees performance and organization optimally. Performance support/allowance is any method to increase professionalism of employees performance as any appreciation/award to achievement of State Civil Servant within framework of bureaucracy reformation implementation. This thesis had endeavored to know suitability of Governmental Regulation of Marine and Fishery No. 30/PERMEN-KP/2013 regarding evaluation and performance awarding/supporting as Law No.5 of 2014 on State Civil Apparatus regulating in State Civil Apparatus (ASN) management and impact analysis of such performance awarding/supporting may influence employees performance increasing of General Inspectorate of Maritime and Fishery Ministry if it is related with accountability principles in employee administrative law. This thesis writing uses normative and juridical research method by observing, studying and interpreting theories relating to legal principle such as conception, rules and regulation, legal doctrine and related law system. Based on analysis, comprehension on regulation at central/state level against performance evaluation completing having impact that performance evaluation may not be implemented regularly and orderly. Performance awarding/supporting at scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries had not indicated significant performance increasing. It result in the hindrance of bureaucracy reform implementation of good governance at scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries., Reform of governmental performance management so called Bureaucracy Reform. Some faced problems are the difference between comprehension to regulation and human resource (apparatus) management had not been implemented to increase professionalism, employees performance and organization optimally. Performance support/allowance is any method to increase professionalism of employees performance as any appreciation/award to achievement of State Civil Servant within framework of bureaucracy reformation implementation. This thesis had endeavored to know suitability of Governmental Regulation of Marine and Fishery No. 30/PERMEN-KP/2013 regarding evaluation and performance awarding/supporting as Law No.5 of 2014 on State Civil Apparatus regulating in State Civil Apparatus (ASN) management and impact analysis of such performance awarding/supporting may influence employees performance increasing of General Inspectorate of Maritime and Fishery Ministry if it is related with accountability principles in employee administrative law. This thesis writing uses normative and juridical research method by observing, studying and interpreting theories relating to legal principle such as conception, rules and regulation, legal doctrine and related law system. Based on analysis, comprehension on regulation at central/state level against performance evaluation completing having impact that performance evaluation may not be implemented regularly and orderly. Performance awarding/supporting at scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries had not indicated significant performance increasing. It result in the hindrance of bureaucracy reform implementation of good governance at scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries.]
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43110
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library