Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kementerian Keuangan dibawah kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati menjadi pilot project Reformasi Birokrasi. Tesis ini bertujuan mendeskripsikan Cognitive Map Sri Mulyani Indrawati dalam perumusan kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan,pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Analisis data menggunakan teknik cognitive map dengan panduan dari Ackermann, dkk.,kemudian dikonversi melalui metode NUMBER yang diperkenalkan Kim Dong-Hwan, sehingga menjadi system dynamics dengan bantuan software Vensim. Untuk menunjang penelitian, teori yang digunakan untuk menganalisisya itu teori reformasi administrasi, kepemimpinan, kebijakan publik, dan cognitive map.Hasil dari penelitian ini berupa belief, value dan expertise Sri Mulyani Indrawati dalam merumuskan kebijakan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Kebijakan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan berawal dari persepsi Sri Mulyani Indrawati atas kondisi yang mengharuskan dibuatnya suatu upaya percepatan pelaksanaan good governance. Upaya ini disebut reformasi birokrasi. Sri Mulyani Indrawati mencanangkan program dan strategi untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Program-program utamanya adalah penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan manajemen SDM. Pencapaian tujuan reformasi birokrasi pundi upayakan dengan penyusunan peta strategi Kementerian Keuangan dan penerapan sistem remunerasi. Sri Mulyani Indrawati pun berpendapat bahwa hal yang paling penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah perubahan mindset dari pegawai Kementerian Keuangan. Sri Mulyani Indrawati memberi perhatian atas upaya peningkatan kinerja.Terdapat pula kondisi yang diharapkannya akan dicapai dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan berintegritas, serta building public trust. Sri Mulyani Indrawatipun telah menggunakan kelima praktik kepemimpinan teladan, yaitu model the way, inspire for shared value, challenge the process, enable others to act, encourage the heart.

---

Bureaucratic Reforms.This thesis aims to describe the Sri Mulyani Indrawati's Cognitive Map in the formulation of the Ministry of Finance's Bureaucratic Reform policy, in 2007 until 2009.The data analysis using the Ackermann, et al. cognitive map techniques, then converted by the NUMBER method which was introduced Dong-Hwan Kim. It becomes a system dynamics with the help of Vensim software.To support the research, the theory used to analyze are the theory of administrative reform, leadership, public policy, and the cognitive map.The result of this study is the Sri Mulyani Indrawati'sbelief, value and expertize in formulated the bureaucratic reform policy at the Ministry of Finance.Sri Mulyani Indrawati's cognitive map includes things that she considered as the cause why an effort to accelerate the implementation of good governance is needed, in this case is bureaucratic reform.Sri Mulyani Indrawati launched programs and strategies to implement the bureaucratic reform.In addition, Sri MulyaniIndrawatiperceive that the core of the bureaucratic reform is a change in mindset of the Ministry of Finance's officials. Sri Mulyani Indrawati's attention on the performance improvement.Concepts that also emerge in the Sri Mulyani Indrawati's cognitive map are the conditions that she hope will be achieved by implementing bureaucratic reform.As a leader, Sri Mulyani Indrawati has used the five practices of exemplary leadership, those were the model the way, inspire for shared value, challenge the process, enable others to act, encourage the heart."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai iklim psikologis di lembaga ?X? yang merupakan lembaga milik negara non kementerian di Indonesia. Dengan mengetahui iklim psikologis lembaga ?X? dapat diberikan saran intervensi yang sesuai guna memperbaiki iklim psikologis untuk meningkatkan kesiapan berubah anggota organisasi. Kesiapan berubah ini terkait dengan kesiapan anggota organisasi dalam menjalankan program reformasi birokrasi. Hasil menunjukkan bahwa iklim psikologis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan berubah dan dimensi iklim psikologis yang rendah secara signifikan sehingga perlu diintervensi adalah dimensi kebermaknaan. Strategi intervensi yang sesuai untuk dimensi kebermaknaan adalah intervensi terhadap pengelolaan sumberdaya manusia, seperti sosialisasi, penetapan target, penilaian kinerja dan sistem penghargaan.

---

ABSTRACTThis research is about the psychological climate at non-department state owned "X" institution in Indonesia. By knowing the psychological climate at "X" institution, a suitable intervention to improve psychological climate to increase organization members' readiness for change can be suggested. Readiness for change is associated with readiness member of organization in executing beaureaucracy reformation program. The result of the research shows that psychological climate has significant influence to readiness for change and the lowest dimension that will need to be intervened is meaningfulness. Intervention strategy which is deemed most appropriate for meaningfulness is intervention to human resources management, such as socialization, goal setting, performance management, and recognition system."

"ABSTRAKFokus penelitian ini adalah interpretasi pegawai negeri sipil muda mantan pegawai swasta,terhadap budaya kerja organisasi birokrasi yang ditunjukkan melalui performa komunikasianggota organisasi. Penelitian ini menggunakan perspektif interpretif, berdasar pada TeoriBudaya Organisasi dari Pacanowsky dan O’Donnel-Trujillo. Metode penelitian etnografidigunakan dengan observasi partisipatori, focus group discussion dan wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan performa komunikasi organisasi birokrasi memiliki ciri yangbelum sepenuhnya terbuka, berorientasi pada hubungan baik antaranggota dan minimnyafungsi kontrol pimpinan. Pengalaman dan pengamatan merupakan media enkulturasi budayaorganisasi yang paling efektif bagi anggota baru. Munculnya nterpretasi terhadap budayaorganisasi turut ditentukan oleh kerangka pengalaman kerja sebelumnya.

---

ABSTRACTFocus of the study is about the interpretation of young civil servant ex-private sectoremployee towards bureaucratic organization’s work culture which is showed throughcommunicative performance from the members. This research used interpretive perspective,based on Organizational Culture Theory from Pacanowsky and O’Donnel-Trujillo. Thisresearch used ethnography method, and data collection was conducted with participativeobservation, focus group discussion and in-depth interview. Result of this study indicates thatorganizational culture was formed by the interpretation about communicative performancefrom organization members , not by management functions to indoctrinate some ideal values.Communiative performance was constructed by the structure of the organizations,relationship between the members, and leadership. Meanwhile, the new members’interpretation about organizational culture was affected by the field of work experience."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai efektivitas bantuan Pemerintah Jerman kepada Pemerintah Indonesia dalam program Reformasi Birokrasi dengan studi kasus di Kementerian Dalam Negeri periode 2010 - 2014. Dalam analisis, tesis ini menggunakan sudut pandang Paris Declaration beserta lima prinsip dasar dan dua belas indikator untuk menentukan efektif-tidaknya bantuan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan sumber data dari literatur, hasil penelitian, laporan, dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan Pemerintah Jerman dalam program reformasi birokrasi di Kementerian Dalam Negeri tidak efektif. Melalui analisis terdapat indikasi bahwa bantuan Pemerintah Jerman berusaha untuk menciptakan status dependensi bagi Indonesia.

---

ABSTRACTThe focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia's dependency.;The focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia?s dependency., The focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia’s dependency.]"

"ABSTRAKNama : Andri Gunawan SumiantoProgram Studi : Administrasi dan Kebijakan PublikJudul Tesis : Analisis Efektivitas Manajemen Perubahan Pada Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Upaya pembaruan atau reformasi di organisasi Kejaksaan sudah dimulai sebelum reformasi birokrasi dicanangkan sebagai agenda nasional. Namun kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang tidak kunjung membaik. Manajemen perubahan di Kejaksaan menjadi objek yang penting dicermati dalam penelitian ini mengingat perubahan membutuhkan kepemimpinan sebagai faktor kunci dan memiliki resiko kegagalan. Sehingga permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa manajemen perubahan pada reformasi birokrasi di Kejaksaan tidak efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara mendalam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model perubahan yang digagas oleh Kotter yang membagi perubahan ke dalam delapan tahapan yang kemudian menjadi variabel dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan teori kepemimpinan khususnya peran pemimpin dalam perubahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen perubahan di Kejaksaan tidak berjalan dengan efektif. Meskipun upaya-upaya perubahan sebagaimana teori Kotter sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan, tetapi upaya tersebut tidak berjalan secara optimal. Kepemimpinan menjadi faktor yang mempengaruhi pengelolaan reformasi di Kejaksaan, selain perubahan yang belum menjadi nilai dalam budaya organisasi. Kata kunci:Manajemen perubahan, reformasi birokrasi, kepemimpinan, kejaksaan

---

ABSTRACTName Andri Gunawan SumiantoStudy Program Administration and Public PolicyTitle Analysis in Change Management Effectiveness on Bureaucratic Reforms in the Attorney General rsquo s Office Efforts to reform in the Attorney General rsquo s Office have begun before bureaucratic reforms are declared as national agenda. However, the credibility and public trust of the Public Prosecution Service as a government institution that exercises state power in the field of prosecution and other authorities under the Law does not improve. Change management in the Attorney General rsquo s Office became an important object in this study considering that change requires leadership as a key factor and has a risk of failure. The problem to be answered in this research is why the change management on bureaucracy reform in Attorney General rsquo s Office is not effective. This study used a post positivist approach with qualitative data collection methods through document studies and in depth interviews. The theory used in this study is a model of change initiated by Kotter which divides the changes into eight stages which then becomes the variable in this study. This research also uses leadership theory especially the role of leader in change. The results of this study conclude that the change management in the Attorney General rsquo s Office is not running effectively. Despite efforts to change as Kotter 39 s theory has been carried out by the Attorney General rsquo s Office, the effort has not worked optimally. Leadership becomes a factor affecting the management of reforms in the Attorney General rsquo s Office, in addition to changes that have not yet become a value in organizational culture. Keywords Change management, bureaucratic reform, leadership, Attorney General rsquo s Office"

"ABSTRAKPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, karena terdapatnya proses sertifikasi yang lamban selama 36 tahun melalui PRONA sejak masa orde baru. Birokrasi dituntut untuk melaksanakan PTSL secara profesional, sesuai dengan payung hukum dan tidak terjadinya maladministrasi. Penelitian ini membahas bagaimana kesiapan birokrasi dalam implementasi PTSL, dengan studi kasus di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka, serta teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi komitmen untuk berubah; adanya mekanisme perubahan PRONA ke PTSL, kuota penerima dan realisasi waktu pelaksanaan PTSL yang jelas dan baik. Dari segi kemampuan untuk berubah menunjukkan hasil: tuntutan bekerja telah terbagi secara proposional terdapatnya petunjuk teknis sebagai SOP PTSL, ketersediaan SDM dan anggaran, sarana dan prasaran yang memadai, terdapatnya kebijakan yang mengatur pelaksanaan PTSL, sistem informasi yang terkomputerisasi, tersedianya mitra kerja, serta terdapatnya partisipasi masyarakat. Disisi lain, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat kesiapan, seperti terdapatnya waktu kerja yang berlebihan, mitra kerja yang kurang mendukung kesiapan birokrasi sehingga menimbulkan celah terjadinya maladministrasi, kurangnya pemahaman terhadap visi dan misi PTSL, partisipasi yang bersifat terbatas, serta tidak terdapatnya mekanisme pengaduan dan umpan balik dari masyarakat.

---

ABSTRACT

The Comperhensive Systematic Land Registration or called by PTSL is the program made by The Government to completed the land certificate. The Reason of this Program, because the certification process for 36 years was plodding through PRONA since new orde era. In addition, The Bureaucracy required to carry out of this program in accordance with the regulations and againts the maladministration. This research describe about how bureaucracy readiness in implementation of PTSL with the case studies in Cibinong District. This research used the post positivist approach with techniques data collection through in depth interview and study literature and using qualitative technique to analyze data. The results of this study from change commitment rsquo s indikator there are a change mechanism from PRONA to PTSL, receivers quota and clear schedule. Change efficacy indikator show work demand was diveded accordance the structure and function, availability of standard operating procedure, availability of human resources and budget of implementation, good infrastructure and tools, availability of policy for implementationn, computerized information system, availability of partners and community participation during the implementation. On the other hand, there are some barrier of bureaucracy readiness like excessive work time, lack of partners supporting and causes the maladministration, lack of understanding of vision and mission of PTSL, participation is limited, there is no mechanism for complaints and feedback from the community. "

"Tesis ini membahas reformasi birokrasi bidang tata laksana terkait standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Sosial. Tesis ini menggunakan metode peneilitian yuridis normatif. Bagaimana kebutuhan PNS di lingkungan Kementerian Sosial penggunaan SOP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 serta bagaimanakah hukuman yang sebaiknya diterapkan terhadap pelanggaran SOP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010? Keberadaan SOP bagi PNS merupakan pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan secara lebih efektif dan efisien. Keberadaan SOP tersebut membuat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PNS menjadi lebih terukur dan dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. SOP yang telah disusun dan ditetapkan tersebut juga sebagai pelindung bagi aparatur bagi terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya tuduhan melakukan penyelewengan. Hukuman yang diterapkan terhadap pelanggaran SOP adalah hukuman disiplin yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan melihat seberapa besar dampaknya terhadap organisasi. Kementerian Sosial perlu menyusun perencanaan yang lebih matang dan terintegrasi lintas sektor. Selain itu Kementerian Sosial juga perlu mengadakan sosialisasi dan internalisasi terkait SOP secara reguler dan periodik.

---

This thesis discussed bureaucracy reform in Ministry of Social Affairs related to standard operational procedures. This thesis used normative juridicial research. How is the need of civil servants in the Ministry of Social Affairs using SOP as regulated in the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 32 of 2012 and how the penalties should be applied to the violation of SOP rsquo s based on Goverment Regulation No 53 of 2010 The existence of SOP is a guide of for more effectivly and efficiently civil servant activities. With the presence of SOP the civil servants acitivies become more measurable and evaluatable. SOP could be protector for civil servant for the posibility of allegations abuse. The penalty could be applied to SOP violation based on the disciplinary punishment which refers to Government Regulation Number 53 of 2010 by seeing how bid its impact to the organization. The Ministry of Social Affairs needs to develope a more mature and integrated plan among sectors. In addition, the Ministry of Social Affairs also needs to hold socialization and internalization related to SOP regularly and periodically."