Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas tentang perhitungan kebutuhan tenaga kerja pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Pentingnya pelaksanaan perhitungan kebutuhan tenaga kerja tersebut dilatarbelakangi oleh adanya beban kerja yang tidak merata. Hal tersebut berhasil ditangkap dalam hasil survey kepuasan pegawai atau Employee Engagement Survey (EES) yang dilaksanakan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang pada Triwulan III tahun 2012. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka diperlukan adanya perhitungan beban kerja yang kemudian akan menjadi dasar perhitungan kebutuhan tenaga kerja pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Perhitungan beban kerja menggunakan metode Full Time Equivalent (FTE). Metode ini mengukur beban kerja pegawai melalui lama waktu pengerjaan tugas, kemudian dikonversikan ke dalam indeks nilai FTE. Pengumpulan data berasal dari pengisian form beban kerja pegawai, wawancara dan sistem daily activity online. Daily activity online adalah suatu sistem yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengetahui pekerjaan yang dilakukan masing-masing pegawai dalam rentang waktu tertentu. Setelah data terkumpul dan beban kerja pegawai telah diketahui, selanjutnya dilakukan analisis silang menggunakan data daily activity demi mendapatkan nilai beban kerja yang lebih akurat. Nilai indeks FTE digunakan untuk menentukan jumlah kebutuhan tenaga kerja pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Bidang Sumber Daya Manusia & Organisasi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah pegawai saat ini sudah tepat dan tidak membutuhkan tambahan pegawai, namun terjadi ketidakmerataan terhadap beban kerja akibat minimnya pengetahuan tentang deskripsi pekerjaan pegawai, kebijakan anajemen dan adanya faktor kepercayaan atasan yang berlebih kepada pegawai tertentu.

---

This internship report discusses about the calculation of workforce requirement on Human Resource Division PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. The importance of the calculation of workforce requirements are motivated by the uneven workload among the employee. It was captured in an employee satisfaction survey or Employee Engagement Survey (EES), which was held on PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang in the third quarter of 2012. To answer these problems, it is necessary to calculate employee workload that would later become the basis for workforce requirements calculation on Human Resource Division PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. Full Time Equivalent (FTE) method was used to calculate employee workload. This method measures the workload of employees with long work assignment, then converted it into FTE index value. Data collection was carried on using employee workload form filling, interviews and data of daily activity online system.

Daily activity online is a system implemented by the company to acknowledge employees activity within some range of time. After the data is collected and employee workloads are known, further analysis was carried on using crosscheck analysis on daily activity data in order to get he more accurate value of employee workload. FTE index value is used to determine the number of workforce requirements on Human Resource Division PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. The Calculation result shows that the existing employee number is appropriate and does not require additional employees, but there are still inequality on the employees workload due to the lack of knowledge about the job description, management policies and the manajement excessive reliance on certain employees."

"ABSTRAKPelaksanaan sistem outsourcing menjadi suatu yang dilematis dimana praktek outsourcing merupakan salah satu daya tarik dalam berinvestasi dan juga merupakan salah satu jalan untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia, namun di lain sisi pelaksanaan outsourcing ini merugikan pekerja/buruh outsourcing.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana perkembangan konsep pelaksanaan outsourcing khususnya pada sisi tanggung jawab perusahaan. Dan penting juga untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan outsourcing yang berlaku oleh perusahaan ditinjau dari Undang- Undang Ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003.Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif. Yaitu pemerolehan data-data dalam penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, terutapa Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Berdasarkan penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil bahwa peraturan perundang-undangan kita belum cukup memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing. Masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sering kali merugikan pekerja/buruh mulai dari perusahaan outsource yang tidak memiliki status hukum yang jelas hingga pada perusahaan pemberi pekerjaan yang berbuat curang untuk menggunakan tenaga outsource tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.Dengan demikian, berbagai kerugian yang dialami oleh pekerja/buruh outsourcing, namun pekerja/buruh tidak dapat berbuat banyak mengingat tingginya angka pengangguran dan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia. Outsoucing merupakan salah satu daya tarik dari investasi dan salah satu cara dalam mengurangi angka pengangguran. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan suatu kebijakan terhadap sistem outsourcing dimana sistem ini akan memastikan perlindungan kepada pekerja/buruh namun tidak juga merugikan perusahaan sebagai pembuka lapangan kerja.

---

ABSTRACT

Outsourcing system implementation becomes dilematic wherein this activity is an allure in investation and also a way to decrease unemployment number in Indonesia, in contrast the outsourcing enforcement is unfavourable to the workforce/labour.

The purpose of this research is to determine the development of outsourcing implementation concept, especially in company responsibilities. Furthermore, it is also aim to ascertain on application of outsourcing provision which stands within the company be reviewed by Employment Statute Number 13 of 2003.

Juridical normative method is being used as the research methodology. Means, data collection of this research is based on Statute Legislation, particularly Employment Statute Number 13 of 2003.

As the result of this research, researcher discovers that our Statute Legislation is not giving adequate legal protection for outsourcing labours. There are so many violations which harm the labours, such as unofficial outsourcing provider and outsourcing workforce exertionwhich infringe the regulations.

Therefore, numbers of noxiousness are experienced by the outsourcing labours, yet they can do nothing since there are more unemployment than jobs available. Outsourcing is an allure in investation and also a way to decrease unemployment number in Indonesia. It is Government responsibility to create a policy on outsourcing system which favourable to both outsourcing labour and provider."

"ABSTRAKDalam Tesis ini Penulis akan membahas dan mengembangkan secara rinci yangmengenai bagaiman perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Malaysia yang dalamhal sekarang-sekarang ini banyak terjadi polemic di dalam nya. Penulis juga inginmeneliti apakah UU No 39 Tahun 2004 yang berisi tentang perlindungan terhadapTenaga Kerja Indonesia di luar negeri sudah benar diterapkan oleh pihak yangberwajib dalam hal penanganan Tenaga Kerja Indonesia khususnya Tenaga KerjaWanita."

"ABSTRAKSeiring dengan dimulainya persaingan bebas termasuk dalam bidang tenaga kerja, konsep kompetensi sering menjadi bahan diskusi dalam dunia HRD karena dipercaya merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan seseorang di dalam pekerjaannya. Semakin sesuai kompetensi seseorang dengan kompetensi yang menjadi persyaratan dari pekerjaan tertentu maka tingkat kinerja dan kepuasan kerja seseorang akan semakin baik. Dimana pada akhirnya hal ini akan meningkatkan produktivitas perusahaan. PT. X yang bergerak di dalam bidang distribusi bergantung pada sales-sales yang dimilikinya sebagai ujung tombak penjualan. Walaupun merk yang dijual oleh PT. X cukup terkenal di tingkat dunia, namun tingkat penjualannya ternyata di bawah merk baru yang notabene sering mendapat keluhan. Selain itu, target penjualan pun sukar untuk dipenuhi oleh para sales. Belum dimilikinya uraian jabatan yang baku dan model kompetensi bagi karyawan PT. X menyebabkan pembagian tugas yang kurang jelas sehingga mengganggu tugas utama yang seharusnya dilakukan sesuai dengan posisi karyawan. Terhadap permasalahan ini, penulis mengusulkan untuk menerapkan seleksi berdasarkan kompetensi. Seleksi berdasarkan kompetensi menjamin perusahaan merekrut sales-sales yang handal dan sesuai dengan karakteristik yang dipersyaratkan oleh perusahaan serta mampu menunjukkan kinerja yang optimal secara berkelanjutan dalam pekerjaannya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun kompetensi untuk posisi sales mengacu pada model kompetensi LOMA (1998) yang disesuaikan dengan kondisi di perusahaan."

"Labor absorption hardly depends on the economic capacity and in the absence of market imperfection, the labor will be allocated efficiently among sectors. However, the assumption is hardly found in reality, and this give us a space to identify the explanatory variable of labor absorption. This research analyze the sectoral labor absorption based on J. Ladent model that internalize the demographic variable together with economic variable. We apply this model to analyze the sectoral labor absorption in Cental Java using annual basis data from 1978-1999, and simulate the sectoral labor absorption under three different scenario; quo, optimist and pessimist scenario. The result shows labor absorption is highly correlated to labor quality, economic capacity and investment. Based on simulation, we-find that any shock on demographic or economic variable yield unequal impact on labor absorption accros sector. We find strong causality between GDP and national unemployment, and labor absorption. We also conform the lack of foreign capital investment as the main source of in-optimal leading sector development. "