Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas perlindungan jaminan sosial bagi TKI yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam UU PPMI. Sebelum diundangkan peraturan pelaksana dari UU PPMI, pelaksanaan jaminan sosial bagi TKI masih mengacu pada Permenaker No. 7 Tahun 2017, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU PPTKILN. Permasalahan dalam tesis ini ialah bentuk perlindungan jaminan sosial bagi TKI dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaannya sehingga memberikan ketenangan bagi TKI. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif, dengan mengolah data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber utama, dan hasil wawancara sebagai sumber penunjang. Hasil analisis dalam tesis ini menunjukkan bahwa dari sudut bentuk perlindungan, beberapa hal yang harus dikritisi ialah konsepsi jaminan sosial TKI berbeda dengan asuransi TKI, jenis peraturan perundang-udangan yang mengatur jaminan sosial TKI, dan beberapa jenis risiko yang tidak tercakup dalam program jaminan sosial TKI. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial yang memberikan ketenangan bagi TKI di bidang kepesertaan ialah menjalin kerjasama dengan perwakilan Indonesia di luar negeri dan membuka channel pendaftaran dan pembayaran di luar negeri. Kendala dalam hal klaim ialah masih banyak Calon TKI/ TKI yang belum terdaftar dalam program JKN, sehingga BPJS Ketenagakerjaan perlu berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan perlindungan bagi TKI. Terkait pembiayaan, KUR Penempatan TKI merupakan opsi yang menguntungkan bagi TKI, namun tidak banyak yang tahu tentang program ini.

---

This thesis discusses social security protection rsquo s forms for migrant workers that organized by BPJS Ketanagakerjaan and regulated by PPMI Law. Before the implementing regulation of PPMI Law was enacted, the enforcement of social security had been reffered to Permenaker No. 7 Tahun 2017, which is the implementing regulation of PPTKILN Law. The problems in this thesis are the forms of social security protection for migrant workers and the settlement efforts to overcome some obstacles in enforcement that provide peace of migrant workers rsquo mind. This research uses normative juridical approach method with analytical descriptive research spesification. This legal research uses qualitative juridical data analysis method, by processing secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials as primary source, and interview result as supporting source. As the results of this thesis, there are some points in protection rsquo s form should be criticized, such as the differences between the concept of social security and insurance for Migrant Workers, the type of Migrant Workers rsquo social security regulation, and some risks excluded from Migrant Workers rsquo social security program. To overcome the obstacle in membership of the Migrant Workers rsquo social security program, BPJS Ketenagakerjaan should establish cooperation with Indonesia rsquo s representatives abroad and open channels of registration and payment abroad. The obstacle in social security claim is there are a lot of Migrant Workers Candidate Migrant Workers that have not been registered in JKN program. Therfore BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan should be coordinated to provide the protection for Migrant Workers. KUR Pembiayaan TKI is one of the profitable but not well known options to overcome the financial obstacle."

"ABSTRAKMasalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia pada saat ini'adalah sedikitnya, lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja. Upaya penempatan. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan salah satu cars untuk mehgatasi masalah tersebut. Dalam :penempatan TKI ke ?luar negeri seringkali dijumpai permasalahan yang, menimpa para TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan yang telah terladi sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengalami banyak tantangan, termasuk dengan adanya uji materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Atas pengajuan uji materiil ini MK mengeluarkan putusan No. 019-020IPUU III12005. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah pengaruh dari putusan MK No. 019-0201PUU-IIII2005 terhadap penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, serta apakah isi dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah dapat memenuhi kebutuhan hukum yang diperlukan untuk melindungi TKI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Putusan MK No. 019-0201PUU-III/2005 berpengaruh terhadap penempatan TKI ke luar negeri, terutarna dalam perekrutan TKI. Sebelumnya salah satu syarat untuk menjadi TKI harus berpendidikan minimal SLTP atau sederajat akan tetapi dengan adanya Putusan MK No. 019-0201PUU-III/2005 rnemberikan peluang kepada masyarakat yang berpendidikan di bawah SLTP untuk dapat menjadi TKI. Sementara itu berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis isi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum dapat sepenuhnya melindungi TKI."

"Tingginya minat Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan pengerah tenaga kerja yang disebut Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Namun, dalam kenyataannya tindak pidana kerap terjadi dalam pelaksanaan penempatan CTKI / TKI di luar negeri yang dilakukan oleh PPTKIS. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS bisa di wujudkan melalui sistem peradilan pidana. Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan, kendalakendalanya, upaya-upaya apa saja dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung penelitian empiris. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana masih kecil. Hal ini dikarenakan kebanyakan PPTKIS dalam melakukan penempatan CTKI/TKI ke luar negeri hanya melakukan pelanggaran yang bersifat administratif saja, sehingga sanksi yang diterima oleh PPTKIS hanya berupa sanksi administrasi. Mayoritas tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri dilakukan oleh orang perorangan maupun dilakukan oleh sponsor / calo yang melakukan perekrutan terhadap CTKI / TKI. Penjatuhan pidana terhadap sponsor / calo menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri dalam sistem peradilan pidana ini bisa dilihat dari kendala-kenadala yang dihadapi oleh komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana, substansi (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ) dan budaya yang ada dalam masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah mensinkronisasikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 baik secara vertikal maupun horizontal, mengatur pemberian sanksi secara menyeluruh /Integral terhadap orang-orang yang terlibat dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tanpa terkecuali, meningkatkan koordinasi antara para penegak hukum dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri, meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para Penegak Hukum dengan melalui Pendidikan dan Pelatihan yang secara terus menerus, meningkatkan ?pendekatan keilmuan? dalam penegakan hukum.

---

The high interests of CTKI (Indonesian Work Force Candidates)/TKI (Indonesian Migrant Workers) to work abroad have been taken advantage by several work force recruiter agencies which are called PPTKIS (Private Indonesian Migrant Worker Placement Administrator). However, in reality the criminal acts often happen in the implementation of the CTKI/TKI placement abroad done by PPTKIS. The law enforcement towards the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS may be established through criminal justice system. The thesis discusses the implementation, the challenges, and any efforts in conducting law enforcement towards criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS in criminal justice system.

This research is a normative judicial research supported with empirical research. The analysis in this research is done by using secondary data as the main data and primary data as the supporting data. The research results show that the law enforcement implementation towards criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS in criminal justice system is still small. This happens because most PPTKIS in doing the CTKI/TKI placement abroad only commit administrative violation so that the sanction given to PPTKIS is merely an administrative sanction.

Most of the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad have been committed by individuals or by sponsors/agencies doing recruitment of CTKI/TKI. To pass sentence towards those sponsors/agencies will be required to use the articles contained in KUHP (Penal Code). The challenges faced in law enforcement towards the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad in this criminal justice system could be seen from the challenges faced by the components in criminal justice system, substances (the Law No. 39 of the year 2004), and cultures existing in the society.

The efforts done are to synchronize the Law No. 39 of the year 2004 vertically and horizontally, to govern the sentencing of the sanctions wholly/integrally towards the people involved in the Indonesian work force placement abroad without any exception, to improve the coordination between the law enforcement officers and the relevant institutions related to the TKI placement abroad, to increase the human resources of the law enforcement officers through continuous education and training, and to raise ?scientific approach? in law enforcement."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan program pemberdayaan TKI pasca kepulangan dari luar negeri oleh BNP2TKI. Lapangan kerja yang terbatas dibandingkan dengan angkatan kerja menjadi salah satu alasan untuk tenaga kerja memilih pasar kerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia selanjutnya disingkat TKI yang dapat disebut pekerja migran. Tenaga kerja Indonesia yang telah kembali ke daerah asalnya yang disebut TKI Purna belum mengoptimalkan penerimaan dari remitansi sehingga pemerintah melaksanakan program pemberdayaan sebagai salah satu tujuan program pemerintah untuk mendayagunakan dan membantu peningkatan kesejahteraan TKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan kepada Tenaga Kerja Indonesia setelah kembali dari luar negeri agar tidak berangkat menjadi TKI kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan dengan pelaksanaan program pemberdayaan TKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan pelaksanaan program pemberdayaan TKI purna yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh BNP2TKI. Pelaksanaan tersebut dibantu oleh unit pelaksana tugas BNP2TKI beserta stakeholder yang membantu pelaksanaan seperti Kementerian/dinas terkait, lembaga keuangan, fasilitator maupun profesional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan diantaranya kesulitan mengumpulkan peserta, informasi mengenai program pemberdayaan belum menyeluruh, target pencapaian peserta berkurang, kurangnya koordinasi diantara stakeholder.

---

This thesis discusses about the implementation of Indonesian Migrant Workers Empowerment Program after the return from abroad by the BNP2TKI. Limited employment compared to the labor force is one reason for the manpower to choose as Indonesian Migrant Workers. Indonesian migrant workers who have returned to Indonesia called Ex Indonesian Migrant Workers have not optimized the receipt of their remittance so that the government implements the empowerment program as one of the goals of the government program. The empowerment of ex Indonesian Migrant Workers is based on the government program to utilize and assist the improving of Indonesian Migrant Worker rsquo s welfare.

The aim of this research is to know the empowerment to the Indonesian Migrant Worker after returning from abroad in order not to go back to be the Indonesian Migrant Workers again. The method used in this research conduct the in depth interviews with informants related to the implementation of the Indonesian Migrant Workers Empowerment Program. This research uses the qualitative approach with the technical analysis of qualitative data.

The result of this research is showing that the implementation of empowerment of ex Indonesian Migrant Workers has been implemented in accordance with regulations made by BNP2TKI. The implementation is assisted by the implementing unit of BNP2TKI duties along with stakeholders that assist the implementation of such ministries agencies, financial institutions, facilitators and professionals.But in the implementation of the program, there are still shortcomings that could not reach the maximum target. The matter is due to constraints that occur during the process of the implementation including the difficulty of gathering the participants, the information about the empowerment program has not been comprehensive, lack of the target achievement of participant, the lack of coordination between stakeholders."

"Tesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis analisis dalam penanganan tindak pidana pengiriman TKI ilegal ke timur tengah oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam, wawancara pakar, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang ditemukan oleh penyidik Satreskrim Polres Bandara Soetta dalam menangani kasus dugaan pengiriman TKI ilegal ke Timur Tengah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah tidak kooperatifnya para calon TKI dalam memberikan keterangan yang cukup mengenai identitas pelaku pengiriman TKI secara ilegal karena dipicu rasa takut atas ancaman para pelaku tersebut terhadap keluarga calon TKI. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap para calo yang terlibat dalam jaringan pengiriman calon TKI ke Timur Tengah secara non-prosedural. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh Satreskrim Polres Bandara Soetta untuk menangani kasus dugaan pengiriman TKI ilegal ke Timur Tengah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam rangka menemukan pelaku kejahatan TPPO adalah melalui penelusuran transaksi keuangan yang digunakan dalam pembelian tiket di Kantor Maskapai Penerbangan. Melalui penelusuran tersebut penyidik akan memperoleh identitas pelaku maupun pihakpihak lainnya yang terlibat dalam pengiriman calon TKI secara non-prosedural yang terjadi di wilayah hukum Polres Bandara Soekarno-Hatta. Dengan ditemukannya para calo maka pengiriman calon TKI secara non-prosedural (ilegal) ke kawasan Timur Tengah maupun negara di kawasan Asia Tenggara melalui Bandara Soekarno Hatta dapat ditekan jumlahnya sehingga pada akhirnya dapat diberantas seluruhnya.

---

This thesis discusses the results of research on analytical analysis in tackling the criminal act of recruiting illegal workers to the middle east by the Soekarno-Hatta Airport Police. This research is done by descriptive-qualitative method that comes from primary and secondary data with data collecting method done by in-depth interview, expert interview, observation and document review. The results show that the obstacles faced by investigators from Satreskrim of Soekarno-Hatta Airport Police in tackling cases allegedly recruiting illegal migrants to the Middle East at Soekarno-Hatta International Airport is not cooperative prospective workers in providing sufficient information about the identity of illegal migrant workers because of the triggered by the fearness of the perpetrators' threats against the families of prospective migrant workers. This is a factor inhibiting law enforcement against the brokers involved in the delivery of prospective migrant workers to the Middle East in a non-procedural manner. In addition, the results of the study also show that the efforts made by Satreskrim Soekarno-Hatta Airport Police to tackle the alleged cases of recruiting illegal workers to the Middle East at Soekarno-Hatta International Airport in order to find the perpetrators of trafficking in persons offences are through the searching of financial transactions used in the purchase of tickets at the Office Airline. Through this investigation the investigator will obtain the identity of the perpetrator as well as other parties involved in sending prospective migrant workers in a non-procedural manner occurring in the jurisdiction of the Soekarno-Hatta Airport Police. With the discovery of the brokers, the delivery of non-procedural (illegal) migrant workers to the Middle East area and countries in Southeast Asia through Soekarno Hatta Airport can be suppressed in number so that it can eventually be eradicated entirely."

"Latar belakang: Terapi target dengan EGFR TKI merupakan terapi utama untuk kanker paru, khususnya KPKBSK. Selain permasalahan efektivitas harga, permasalahan lain terkait penggunaan EGFR TKI adalah resistansi primer dan sekunder seperti T790M, C797S dan insersi ekson 20. Penelitian in silico QSAR berbasis machine learning dan molecular docking dapat mempercepat penemuan senyawa EGFR TKI baru berbasis senyawa fitokimia.Metode: Penelitian ini adalah penelitian in silico untuk mengembangkan model QSAR berbasis machine learning yang dilanjutkan dengan molecular docking untuk penapisan senyawa fitokimia yang memiliki efek EGFR TKI terhadap mutasi T790M, C797S dan insersi ekson 20. Model machine learning dibuat untuk memprediksi nilai IC50 berdasarkan struktur kimia senyawa. Data pembelajaran berasal dari pangkalan data ChEMBL, data senyawa fitokimia dari KEGG, dan data makromolekul dari RCSB PDB. Simulasi molecular dynamics dilakukan untuk memvalidasi lebih lanjut hasil molecular docking.Hasil: Didapatkan 8627 senyawa EGFR TKI dari ChEMBL, yang dibagi menjadi set pembelajaran dan set uji dengan rasio 9:1. Model machine learning dengan algoritma LGBM berhasil dikembangkan dengan nilai R2 sebesar 73%. Lima senyawa fitokimia dengan nilai IC50 prediksi terbaik adalah orobol, norswertianin, isokaempferide, isoathyriol, dan norathyriol. Kelima senyawa memiliki profil farmakokinetik dan toksikologi yang cukupbaik. Hasil molecular docking menunjukkan norswertianin memiliki kemampuan ikatan terbaik terhadap EGFR mutasi T790M dan T790M/C797S/L858R, sedangkan orobol terhadap mutasi T790M/C797S dan insersi ekson 20. Kedua senyawa dapat membentuk ikatan yang stabil pada simulasi molecular dynamics.Kesimpulan: Model QSAR berbasis machine learning dengan algoritma LGBM dapat digunakan untuk memprediksi nilai IC50 EGFR TKI senyawa berdasarkan struktur kimianya. Senyawa fitokimia dapat digunakan sebagai dasar pengembangan EGFR TKI baru. Senyawa norswertianin dan orobol memiliki potensi terbesar sebagai EGFR TKI yang efektif untuk mutasi T790M, C797S dan insersi ekson 20.

---

Background: Targeted therapy with EGFR TKI has been the mainstay of lung cancer treatment, especially NSCLC. Besides the poor cost-effectiveness, primary and secondary resistances, such as T790M, C797S, and exon 20 insertion mutation, have been problematic in EGFR TKI clinical utilization. In silico research, such as machine learning-based QSAR dan molecular docking, has the potential to hasten the discovery of novel EGFR TKI based on phytochemicals.

Method: This study is an in silico research to develop a machine learning-based QSAR model, followed by molecular docking experiments for virtual screening of phytochemicals that have bioactivity as EGFR TKI against T790M, C797S, and exon 20 insertion mutation. A machine learning model will be developed to predict IC50 based on chemical structure. The learning set is sourced from the ChEMBL database, phytochemical data from KEGG, and macromolecule data from RCSB PDB. Molecular dynamic simulation is carried out to validate the molecular docking result further.

Results: A total of 8627 compounds was procured from ChEMBL database, which was split into training and test sets with a ratio of 9:1. LGBM based machine learning model with considerable accuracy can be developed, with R2 of 73%. The five compounds with the best predicted IC50 value was orobol norswertianin, isokaempferide, isoathyriol, and norathyriol. All compounds possess a good pharmacokinetics and toxicology profile. The molecular docking result showed that norswertianin has the best binding affinity against EGFR with T790M and T790M/C797S/L8568R. Orobol has the best binding affinity against EGFR with T790M/C797S and exon 20 insertion. Both compounds can form a stable binding in molecular dynamics simulation.

Conclusions: Machine learning-based QSAR model utilizing the LGBM algorithm can predict IC50 value as EGFR TKI based on the compound’s chemical structure. Phytochemicals can be used as the basis for novel EGFR TKI. Norswertianin and orobol have the best EGFR TKI potential against T790M, C797S, and exon 20 insertion mutations."

"Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kerap medapatkan perlakuan kasar, pengusiran, perkosaan, gaji tidak dibayar, bahkan penyiksaan fisik, hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap TKI di .luar negeri, padahal TKI memberikan pemasukan bagi negara berupa devisa. Pengalihan risiko atas kejadian buruk yang menimpa TKI baik selama pra dan purna penempatan maupun di luar negeri dapat dialihkan ke Perusahaan Asuransi. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah menunjuk konsorsium asuransi sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan hukum bagi para Till. Pokok permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah tata cara dan prosedur penunjukkan Konsorsium Asuransi TKI apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UUPU), apakah polis Asuransi TKI sudah memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai bagi TKI, bagaimana proses pelaksanaan penutupan dan penyelesaian klaim Asuransi TKI, masalah hukum apa saja yang timbul dalam pelaksanaan Asuransi TKI dan bagaimana penyelesaiannya. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan analisa data secara kualitatif. Dari pembahasan pokok permasalahan dapat disimpulkan bahwa tata cara dan prosedur penunjukan konsorsium Asuransi TKI tidak bertentangan dengan UUPU. Dari jenis risiko yang dijamin asuransi TKI telah memberikan jaminan yang memadai akan tetapi nilai pertanggungannya masih perlu ditingkatkan. Dalam pelaksanaan penutupan dan proses klaim yang dikoordinir oleh broker asuransi atau PJTKI masih timbul permasalahan hukum dimana harga premi dinilai tidak sesuai dengan peraturan perasuransian dan masih ada TKI yang tidak dilindungi asuransi karena kelalaian pihak PJTKI atau statusnya yang dikategorikan sebagai.illegal.

---

Frequently, Indonesia Workers (TKI) at abroad always have violence treatment, expulsion, rape, unpaid salary, or even physical torturing, it reflects the weakness of legal protection for TKI at abroad, in deed, they had produced foreign exchange for the country. Risk transference to anticipate a bad events of TKI either pre employment to their engagement at abroad may be turned to Insurance Company. To implement it, the government had appointed insurance consortium as service and legal' protection for TKI. The main point researched in this thesis is whether or not the appointment procedure of TKI Insurance Consortium contradicted with Laws No.5 year 1999 on both Prohibited monopoly practice and unhealthy business competition (UUPU), and had insurance policy of TKI given service and adequate protection for them, how is implementation process of covering and settling TM's

Insurance claim, whatever legal aspect will arise in implementing TKI Insurance and how to solve it. The research method used in this thesis is normative juridical research method in descriptive nature by analysing data qualitatively. Based on those problems,. it may be drawn conclusion that procedure of appointing TKI Insurance consortium is not contradicted with UUPU. From insured risk specification the TKI' s insurance had given adequate insurance, but, it should be increased more. To implement coverage and claim process coordinated by insurance broker so called PJTKI (Indonesia Workers Recruitment Company) still remain problems in which premium price having been valued is not suitable to insurance regulation and there are some TKI had not been protection/insured as result of PJTKI's negligence or its status categorized as illegal."