Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perkawinan campuran yang sering dilakukan oleh investor asing di Jepara, terutama yang berskala kecil dan menengah, untuk melakukan investasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan investor asing tersebut melakukan penyelundupan hukum. Penelitian ini juga mengungkapkan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM, peran pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut dan efektifitas dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keruwetan birokrasi pengurusan perizinan untuk berinvestasi di Indonesia menyebabkan banyaknya investor asing yang melakukan penyelundupan hukum, antara lain melalui perkawinan campuran dengan perempuan warga negara Indonesia (WNI).

---

This study discusses mixed marriages often conducted by foreign investors in Jepara, especially those of small and medium scales, in order to invest in Indonesia. The objective of this research is to find out the underlying causes for those foreign investors to carry out law smuggling. This research also discloses obstacles faced by Small and Medium Scaled Enterpreneurs, government?s roles in anticipating such problem and the effectivity of Law Number 25 Of 2007 Concerning Investment.

The findings of this research reveal that bureacratic complexity in obtaining investment licensing in Indonesia has resulted in many foreign investors in Jepara to perform law smuggling through, among others, mixed marriages with women of Indonesian citizen (WNI)."

"Bidang usaha PT.X (100% saham asing) adalah "Perdagangan Besar dan Distributor Utama" barang/jasa telekomunikasi, merupakan Bidang Usaha Terbuka bagi PMA. Perjanjian jual-belinya memakai sistem turnkey dimana PT.X diminta melaksanakan pekerjaan konstruksi yang merupakan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Kepemilikan Modal Asing maksimal 55%. Bagaimana tanggungjawab PT.X terhadap Pembeli karena menggunakan jasa subkontraktor untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi? Bagaimana kecakapan PT.X menandatangani satu kontrak turnkey dan apa implikasi penandatangan ini? Studi menunjukkan: PT.X bertanggungjawab penuh atas perjanjian. Ditinjau dari perizinan, maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, PT.X tidak diizinkan menandatangani perjanjian pekerjaan konstruksi. Penandatanganan perjanjian menimbulkan implikasi terhadap PT.X dalam kaitannya dengan pekerjaan konstruksi.

---

The business field of PT.X (100% shares owned by foreign investment) is "Wholesaler and Main Distributor" of telecommunication equipments, a business open to foreign investment. PT.X sales contract uses turnkey type requiring PT.X to perform civil works, a business open to foreign investment with certain condition in share ownership (55%). How is the responsibility of PT.X towards the Buyer since the civil works is subcontracted? How is the capacity of PT.X to sign a turnkey contract and what is the impact of the signature of such contract? The study shows: PT.X is fully responsible for the whole works. Based on business license, aim and purpose, PT.X is not allowed to sign contract containi."

"Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung sektor industri manufaktur di Indonesia. Hal lain yang dibahas adalah prioritas alternatif strategi yang dapat ditempuh dalam upaya penciptaan daya tarik bagi investasi asing di sektor tersebut. Kajian data dilakukan dengan menggunakaan Proses Analisis Hirarki (PAH). Metode PAH adalah proses pembandingan langsung antara beberapa variabel tertentu yang mempengaruhi aktifitas penanaman modal asing langsung di Indonesia khususnya sektor industri manufaktur. Dengan melakukan proses perbandingan terhadap beberapa variabel tertentu yang dianggap panting yang didapat dari hasil pengisian kuesioner oleh para ahli yang dianggap benar-benar memahami dan terkait langsung pada masalah pembinaan PMA dan pengembangan sektor industri manufaktur di Indonesia. Dari hasil perhitungan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aktifitas penanaman modal asing khususnya sektor industri manufaktur dan alternatif strategi yang dapat ditempuh dalam upaya penciptaan daya tarik bagi para investor asing di Indonesia. Untuk keberhasilan upaya penciptaan daya tarik investasi tersebut perlu diupaya kerjasama antara instansi pemerintah terkait, industri domestik , lembaga keuangan, perguruan tinggi , lembaga penelitian dan riset dan pihak terkait lainnya. Kerjasama dapat dilakukan dalam upaya menciptakan daya tarik investasi asing yang lebih kompetitif dibandingkan dengan negara - negara pesaing lainnya."

"ABSTRAKICSID merupakan suatu lembaga arbitrase yangdidirikan khusus untuk menyelesaikan sengketa penanamanmodal asing yang terjadi antara negara dengan warga negaralain anggota peserta konvensi. Berkaitan dengan haltersebut perlu ditelaah mengenai cara apa yang palingtepat untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing,bagaimana peranan ICSID sebagai salah satu lembagaalternatif penyelesaian sengketa penanaman modal asingditinjau dari sudut HPI dan bagaimana keterkaitan antaraarbitrase dengan prinsip pilihan hukum serta bagaimanaperan pemerintah dalam melaksanakan putusan ICSID.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodepenelitian deskriptif analitik yaitu menggambarkan danmenganalisa mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketapenanaman modal asing menurut ketentuan peraturanperundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut dapatdisimpulkan bahwa cara yang paling tepat untukmenyelesaikan sengketa penanaman modal asing adalah melaluilembaga arbitrase, khususnya ICSID yang merupakan suatulembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing. Dalam menyelesaikan sengketa, ICSIDhanya menerima sengketa yang terjadi antara negara denganwarga negara lain. Hukum yang dipergunakan adalah hukumyang dipilih oleh para pihak. Apabila tidak terdapatpilihan hukum maka yang digunakan adalah hukum host State,jika masih kurang maka akan ditambah dengan prinsip-prinsiphukum internasional. Selain itu, arbiter juga harusmemperhatikan klausula pilihan forum untuk menentukan forumapa yang akan dipergunakan. Peranan pemerintah dalampelaksanaan putusan ICSID adalah dengan membuat undang -undang tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa No. 30 Tahun 1999."

"Tesis ini membahas mengenai pengaruh penanaman modal asing terhadap penggunaan tenaga kerja asing yang terfokuskan pada sektor konstruksi. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan penggunaan tenaga kerja asing sangat di pengaruhi oleh kebijakan kebijakan pemerintahan selaku pembuat peraturan dan sebagai pelaku dalam arah kebijakan internasional. Dengan adanya perubahan peraturan penggunaan tenaga kerja asing pada tahun 2015 maka pelu dilakukan penelitian terhadap peraturan ini sehingga dapat diketahui bagaimana perubahan dalam peraturan penggunaan tenaga kerja asing

---

This thesis deals with the influence of foreign capital investment against the use of foreign labor that focus in construction sector. Labor is any person who is able to do the work to produce goods and/or services either to itself or to meet the needs of the community. This research is both normative and juridical prescriptive. Results of the study concluded that the application of the use of foreign labor in influence by Government policy as the policy makers of the regulations and as perpetrators in the direction of international policy. With the rule change the use of foreign labor in 2015 then pelu conducted research to this rule so that it can be known how the changes in the regulation of the use of foreign labor."

"Dalam praktek, keabsahan pencabutan kuasa secara sepihak memberikan ketidakpastian hukum di antara para pihak, terutama pihak penerima kuasa. Hal ini terjadi dalam kasus Nyonya HAIM yang menggugat PT MB, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan penenaman modal asing, atas pencabutan Kuasa Direksi secara sepihak oleh PT MB selaku pemberi kuasa terhadap Nyonya HAIM selaku penerima kuasa. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder sebagai sumber data utama. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif sesuai dengan pembahasan penulis. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada dasarnya pencabutan Kuasa Direksi secara sepihak dalam perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan penanaman modal asing dilihat dari sudut perjanjian berdasarkan Pasal 1814 KUHPerdata adalah sah, akan tetapi dalam kasus ini Akta Kuasa Direksi yang dicabut adalah cacat hukum karena isinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebabkan Akta Kuasa Direksi tersebut batal demi hukum, maka oleh undang-undang tindakan hukum tersebut sejak semula diberi sanksi tidak mempunyai akibat hukum. Hal tersebut menyebabkan pencabutan atas Akta Kuasa Direksi tidak sah. Mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1675 K/Pdt/2012 yang menyatakan gugatan Nyonya HAIM tidak dapat diterima telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari faktafakta hukum yang ada dalam putusan tersebut. Notaris harus memahami karakteristik dari berbagai macam jenis pemberian kuasa agar akta yang tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak merugikan kepentingan pihak manapun.

---

In practice, the legitimacy of the unilateral revocation gives legal uncertainty among the parties, especially the proxy. This happened in the case of Mrs. HAIM who sued PT MB, a limited company established based on foreign investment, upon the unilaterally power of attorney of the Board of Directors revocation by PT MB as the authorizer to Mrs. HAIM as the proxy. This research is treated with normative judicial approach focusing on analysis on secondary data as the main source. The type of this research is analytical description by describing the applied regulations connected to legal theories and the practices of positive law. The data are analyzed with qualitative judicial approach. The results show that based on unilaterally Power of Attorney of the Board of Directors revocation in limited company established based on foreign investment seen from the point of agreement based on Article 1814 Indonesian Civil Code is valid, but in this case the revoked Power of Attorney of the Board of Directors is legal defect because its contents are contradictory to Law Number 40 Year 2007 which causes the Power of Attorney of the Board of Directors to be void by law, thus the law act was initially sanctioned with no legal effect. This resulted the revocation of the Power of Attorney of the Board of Directors being invalid. Regarding the basis of judges 39 s consideration in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1675 K Pdt 2012 stating that Mrs. HAIM 39 s claim is unacceptable is in accordance with applicable laws and regulations in view of the legal facts contained in the decision. Notary must understand the characteristics of various types of authorization so that the deed is not contrary to the laws and regulations and has perfect proof so as not to harm the interests of any party."

"Notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pemilik modal asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia dimana akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Faktanya terjadi pembuatan akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan notulen rapat yang disangkal tanda tangannya oleh pihak yang berkepentingan sehingga pihak yang berkepentingan mengalami kerugian. Tesis ini membahas peran dan tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan perseroan terbatas penanaman modal asing (PT. PMA) dan akibat hukum dari akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan notulen rapat dalam hal terdapat penyangkalan tanda tangan notulen rapat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 271/Pdt.G/2017/PN.Btm. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis. Simpulan dari penelitian ini, yang pertama adalah notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan perseroan terbatas penanaman modal asing (PT. PMA) dan notaris bertanggung jawab penuh atas akta-akta yang dikeluarkannya. Kedua, notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut pertanggungjawaban oleh pihak yang dirugikan.

---

Notary has important roles in order to guarantee legal certainty for foreign investors in Indonesia in which notarial deed has the absolute power of evidence. However, there is deed of resolution made through minutes of a general meeting of shareholders of a company (RUPS) with signatures denied by the relevant parties who suffered loss. This thesis analysed the roles and the responsibilities of notary related to the foreign investment company and the legal consequences arising from deeds of shareholders meeting made pursuant to Batam District Court Statement number 271/Pdt.G/2017/PN.Btm. This research used normative juridical research with the typology research of analytical descriptive. As the result of this research, firstly, notary has important roles in making deeds related to foreign investment company, therefore notary also has full responsibilities. Secondly, the notary was proved for doing unlawful act and might be sued by the parties who suffering loss."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal asing yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Pokok permasalahannya yaitu mengenai akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas dengan fasilitas penanaman modal asing yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data melalui studi dokumen dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum terhadap akta tersebut adalah akta dapat dibatalkan dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu Notaris beranggung jawab untuk memenuhi segala tuntutan dari para penghadap yang menderita kerugian berupa biaya, ganti rugi dan bunga yang masuk dalam kategori sanksi perdata, serta atas kelalaiannya tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang dari Majelis Pengawas Notaris.Penulis menyarankan, apabila Notaris tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh para penghadap, hendaknya Notaris menghadirkan penerjemah resmi yang ditunjuk oleh Notaris maupun penerjemah resmi yang dibawa sendiri oleh para penghadap, untuk menghadapi perkembangan zaman, Notaris maupun calon Notaris sebaiknya selalu memperkaya diri dengan mengembangkan kemapuannya dalam menguasai bahasa universal, dan apabila proses pendirian Perseroan Terbatas Penananaman Modal Asing dilakukan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka sebaiknya Badan Koordinasi Penanaman Modal menyediakan jasa atau mempekerjakan penerjemah tersumpah untuk memfasilitasi keterbatasan bahasa dalam memenuhi kebutuhan para investor asing.

---

This thesis discusses Notary’s responsibility of the deed of establishment as a Limited liability company with foreign investment facilities which not translated by an official translator. The main problem is the legal consequences of the deed of establishment of a Limited Liability Company with foreign investment facilities that are not translated by the official translator and the responsibility of the Notary to the deed which has the power of proof as a deed under the hand. This study uses normative juridical research methods with analytical descriptive research type, the type of data used is secondary data with data collection techniques through document studies and subsequently analyzed qualitatively.

The result of the study stated that the legal consequences of this event are the deed is voidable, and only has the power of proof as a privately made deed. Therefore the Notary is responsible for fulfilling all claims of the complainants who suffer losses in the form of costs, compensation and interest included in the category of civil sanctions, and for such negligence Notary may be subject to tiered administrative sanctions form the Notary Supervisory Board.

The author suggests, if the Notary does not understand the language used by the parties, the Notary should present an official translator appointed by the Notary or the official translator brought by the parties, to face the times, the Notary and the candidates of Notary should enrich themselves by developing their ability to master the universal language, and if the process of establishing a Foreign Investment Limited Liability Company is carried out at the Investment Coordinating Board, the Investment Coordinating Board should provide services or employ the Sworn Translators to facilitate language limitations in fulfil the needs of foreign investors."

"Provinsi Aceh adalah wilayah dengan otonomi khusus. Sesuai dengan aturan yang bersifat khusus yaitu Qanun Kehutanan Aceh, Pemerintah Aceh menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk PT Kamirzu. Namun, Pemerintah Aceh mendapat gugatan dari WALHI atas IPPKH yang telah dikeluarkan. Majelis Hakim akhirnya mengabulkan seluruh gugatan sehingga IPPKH yang diterbitkan Pemerintah Aceh harus dicabut. Majelis Hakim tidak mendasari putusannya pada Qanun Aceh selaku aturan khusus yang berlaku di Aceh, melainkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian ini hendak menjelaskan bahwa Peraturan Menteri tidak sesuai dengan Qanun Aceh dan putusan hakim tidak sesuai dengan peraturan penanam modal pada sektor kehutanan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab permasalahan dengan metode penelitian kualitatif yaitu meninjau peraturan perundang-undangan dan melibatkan studi literatur maupun wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga Peraturan Menteri tidak dapat diterapkan dalam mengatur kewenangan Pemerintah Aceh. Pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT Kamirzu oleh PTUN Banda Aceh menyalahi aturan penanaman modal dan aturan khusus yang berlaku di Aceh. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 adalah aturan yang mengatur penanaman modal asing, bukan peraturan pusat karena Aceh adalah wilayah otonomi khusus. Hal ini selaras dengan asas lex specialis derogate legi generali. Dengan demikian, Putusan Majelis Hakim mengabaikan kewenangan khusus Aceh. Pemerintah Aceh harus menegaskan bahwa Peraturan Pusat tidak bisa membatalkan Qanun Aceh. Dalam rangka menjaga kepastian hukum, pemerintah pusat harus menerima otonomi khusus Aceh.

---

Aceh province is a region with special autonomy. In accordance with specific rules, namely the Aceh Forestry Qanun, the Government of Aceh issued a Borrow-to-Use Forest Area Permit (IPPKH) for PT Kamirzu. However, the Government of Aceh received a lawsuit from WALHI over the IPPKH that had been issued. The Panel of Judges finally granted the entire lawsuit so that the IPPKH issued by the Government of Aceh had to be revoked. The Panel of Judges did not base their decision on the Aceh Qanun as a special rule that applies in Aceh, but rather the Regulation of the Minister of Environment and Forestry. This research wants to explain that Ministerial Regulations are not in accordance with the Aceh Qanun and judges' decisions are not in accordance with investment regulations in the forestry sector. Thus, this study seeks to answer the problem with qualitative research methods, namely reviewing laws and regulations and involving literature studies and interviews. The results of the study stated that the Aceh Qanun Number 7 of 2016 concerning Forestry was not in accordance with the Minister of Environment and Forestry Regulation so that the Ministerial Regulation could not be applied in regulating the authority of the Government of Aceh. The revocation of PT Kamirzu's Borrow-to-Use Forest Area Permit (IPPKH) by PTUN Banda Aceh violates investment regulations and special regulations that apply in Aceh. Aceh Qanun Number 5 of 2018 is a rule that regulates foreign investment, not a central regulation because Aceh is a special autonomous region. This is in line with the principle of ex specialis derogate legi generali. Thus, the Panel of Judges' Decision ignores Aceh's special authority. The Aceh government must emphasize that the Central Regulation cannot cancel the Aceh Qanun. In order to maintain legal certainty, the central government must accept Aceh's special autonomy."