Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan ekonomi dipercaya dapat memberikan dampak yang besar bagi suatu negara, khususnya terhadap kesejahteraan rakyat, dengan mengembangkan berbagai sektor bidang usaha pada setiap klasifikasi bentuk usaha. Salah satu cara yang dianggap efektif untuk tujuan pembangunan ekonomi bagi negara berkembang adalah dengan adanya penanaman modal, termasuk penanaman modal asing. Bentuk upaya untuk mendorong kualitas dan kuantitas penanaman modal yang baik diperlukan adanya harmonisasi, sinkronisasi dan deregulasi peraturan kebijakan penanaman modal. Persyaratan permodalan minimum merupakan salah satu bentuk pengaturan pembatasan terhadap kegiatan penanaman modal asing yang juga dierapkan di Indonesia. Salah satu bentuk deregulasi kebijakan penanaman modal untuk mendorong kegiatan penanaman modal asing adalah dengan pengundangan UU No. 11/2020 (UU Cipta Kerja), termasuk beberapa peraturan turunan dan pelaksananya. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan pengaturan persyaratan permodalan minimum bagi penanaman modal asing di Indonesia yang berujung pada munculnya ketidakpastian hukum pelaksanaan persyaratan tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengaturan dan pelaksanaan persyaratan permodalan minimum pada penanaman modal asing di Indonesia dan mengetahui pengaturan di beberapa negara lain seperti Australia dan Thailand agar dapat dijadikan perbandingan dalam menentukan kebijakan persyaratan penanaman modal asing. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif yang didukung dengan studi kepustakaan literatur untuk mengetahui permasalahan terkait asas hukum, sistematika, dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan penelitian hukum. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis dan pendekatan disiplin hukum analitis dan preskriptif dengan harapan dpat memberikan analisis, pemahaman dan kenyataan. Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan studi perbandingan dengan beberapa negara yaitu Thailand dan Australia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketidakjelasan dan ketidakefektifan pengaturan persyaratan permodalan minimum yang dikarenakan beratnya persyaratan permodalan yang harus dipenuhi sehingga berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanan persyaratan tersebut.

---

Economic development is believed to have a major impact on a country, especially on the welfare of the people, by developing various business sectors in each classification of business forms. One way that is considered effective for the purpose of economic development for developing countries is through investment, including foreign direct investment. Efforts to encourage good quality and quantity of investment require harmonization, synchronization, and deregulation of the investment policy regulations. Minimum capital requirement is one form of regulatory restriction (barrier to entry) on foreign direct investment activities that is also applied in Indonesia. One form of deregulation of investment policy to encourage foreign investment activities is the enactment of Law No. 11/2020 (Job Creation Law), including several implementing regulations. However, there are still some shortcomings in the regulation of minimum capital requirements for foreign direct investment in Indonesia, which leads to legal uncertainty in the implementation of these requirements. This research aims to analyze the legal certainty of the regulation and implementation of minimum capital requirements on foreign investment in Indonesia and to know the regulation in some other countries such as Australia and Thailand so that it can be used as a comparison in determining the policy requirements of foreign investment. This research uses a juridical-normative form of research supported by literature studies to find out issues related to legal principles, systematics, and harmonization between legislation and legal research. The type of research used is a type of normative legal research with a juridical approach method and an analytical and prescriptive legal discipline approach in the hope of providing analysis, understanding, and reality. This research will also be complemented by comparative studies with several countries, namely Thailand and Australia. The results of this study found that there is a lack of clarity and ineffectiveness in regulating minimum capital requirements due to the severity of capital requirements that must be met so it has an impact on the emergence of legal uncertainty in the implementation of these requirements."

"Peran demokrasi menjadi semakin penting dalam memastikan manfaat investasi langsung asing untuk mendorong pembangunan. Makalah ini mengkaji hubungan antara demokrasi dan FDI, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Penulis menggunakan regresi model data panel dengan menggunakan data dari lima negara ASEAN (ASEAN-5) dan tiga negara Asia Timur selama periode 1997-2019. Hasil empiris penelitian ini menemukan bahwa penanaman modal asing secara statistik mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, kebebasan ekonomi di negara tuan rumah tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi karena hasilnya menunjukkan korelasi yang signifikan dan negatif antara demokrasi dan pertumbuhan. Studi ini juga menemukan bahwa dampak FDI terhadap pertumbuhan bergantung pada tingkat demokrasi di negara tuan rumah. Koefisien positif hasil istilah interaksi antara demokrasi dan FDI menunjukkan bahwa FDI berkorelasi positif dengan pertumbuhan di negara demokrasi yang lebih kuat.

---

The role of democracy has become increasingly important in ensuring the benefits of foreign direct investment to promote development. This paper investigates the relationship between democracy and FDI, as well as their influence towards economic growth. The author uses panel data model regression using data from five ASEAN countries (ASEAN-5) and three East Asian countries over the period of 1997-2019. The empirical results of this research found that foreign direct investment has statistically positive and significant correlation on economic growth. However, the economic freedom in the host country is not correlated with economic growth as the results show a significant and negative correlation between democracy and growth. This study also found that the impact of FDI on growth is dependent on the democracy level in host country. The positive coefficient in the interaction term results between democracy and FDI indicates that FDI is positively more correlated with growth in stronger democratic countries."

"Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung sektor industri manufaktur di Indonesia. Hal lain yang dibahas adalah prioritas alternatif strategi yang dapat ditempuh dalam upaya penciptaan daya tarik bagi investasi asing di sektor tersebut. Kajian data dilakukan dengan menggunakaan Proses Analisis Hirarki (PAH). Metode PAH adalah proses pembandingan langsung antara beberapa variabel tertentu yang mempengaruhi aktifitas penanaman modal asing langsung di Indonesia khususnya sektor industri manufaktur. Dengan melakukan proses perbandingan terhadap beberapa variabel tertentu yang dianggap panting yang didapat dari hasil pengisian kuesioner oleh para ahli yang dianggap benar-benar memahami dan terkait langsung pada masalah pembinaan PMA dan pengembangan sektor industri manufaktur di Indonesia. Dari hasil perhitungan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aktifitas penanaman modal asing khususnya sektor industri manufaktur dan alternatif strategi yang dapat ditempuh dalam upaya penciptaan daya tarik bagi para investor asing di Indonesia. Untuk keberhasilan upaya penciptaan daya tarik investasi tersebut perlu diupaya kerjasama antara instansi pemerintah terkait, industri domestik , lembaga keuangan, perguruan tinggi , lembaga penelitian dan riset dan pihak terkait lainnya. Kerjasama dapat dilakukan dalam upaya menciptakan daya tarik investasi asing yang lebih kompetitif dibandingkan dengan negara - negara pesaing lainnya."

"Indonesia membutuhkan dana untuk melakukan pembangunan nasional dan salah satu dana yang didapat berasal dari penanaman modal asing. Saiah satu negara yang aktif menanamkan modalnya di Indonesia adalah Korea Selatan. Dalam penelitian ini yang ingin dilihat adalah bagaimana dinamika PMA Korea Selatan di Indonesia pada periode 1997-2006. Beberapa tahun terakhir investasi dari Korea Selatan sempat mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2006 invetasi Korea Selatan ke Indonesia meningkat kembali.Metode dari penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana menggambarkan secara spesifik, setting sosial, dan hubungan yang terdapat dalam dinamika PMA Korea Selatan di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya modal asing dari Korea Selatan tersebut. Dalam menjelaskan dinamika PMA Korea Selatan ke Indonesia, penulis menggunakan konsep saling ketergantungan (interdedenpensi) oleh Rosecrane dimana menunjukkan bahwa interdependensi dapat diukur dari volume investasi yang masuk, volume perdagangan antar negara.Kesimpulan bahwa ciri khas PMA Korea Selatan adalah bersifat padat karya dan ada kesinambungan pola investasi dari sebelumnya. Bidang investasi yang diminati masih disektor industri manufaktur, tetapi pola ini mulai berubah ke bidang pertambangan, konstruksi, serta sektor kehutanan. Penurunan investasi Korea Selatandi Indonesia sempat terjadi karena munculnya China dan Vietnam sebagai tempat investasi yang menarik bagi Korea Selatan.

---

To improve national development, Indonesian government needs financial support. Foreign direct investment (FDI) is one of its sources. Nowadays, FDI still manages as the most strategic move to boost up the nations economic performance. South Korea's FDI in Indonesia seems to be the most active and flourishing. This research will be focused on the dynamics of South Korea's FDI in Indonesia, from 1997 to 2006. In the last few years, South Korean investments in Indonesia were slightly declining, though to some extent, they were re-escalating in 2006.Descriptive research method is used to construct this thesis comprehensively. This paper will portray and examine the exceptional characteristics and the dynamics of South Korea's investment in Indonesia, in addition to analyze the key factors that caused the vibrant condition. In order to explain the dynamics of South Korea's FDI in Indonesia, Roscrane's basic concept of interdependency will he used in this thesis. The theory is used to demonstrate that interdependency can be measured from FDI inflow and trade activities between the two.It can be concluded from this research that the main characteristics of South Korea 's FDI in Indonesia are into labor intensive and indicated sustainabilities from the preceding investment schemes. Manufacturing industry is still become the main target of South Korea's FDI, however there's a growing trend of FDLs in Indonesian mining industry, construction industry, and forestry. The declining FDI inflow from South Korea formerly happened as the emergence of China and Vietnam as potential investment targets for South Korea's."

"Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu PT sebagai badan hukum, lahir dan diciptakan berdasar proses hukum. Oleh karena itu, kehancurannya pun mesti juga melalui proses hukum. Pembubaran PT, tidak otomatis mematikan atau menghilangkan status badan hukumnya. Pemegang saham masih tetap eksis. RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal itu berkenaan dengan proses pembubaran atau likuidasi. Proses pembubaran dan likuidasi PT PMA tidak jauh berbeda dari pembubaran PT pada umumnya. Yang membedakan adalah dalam hal proses pemberesannya, yakni kewajiban untuk melakukan pencabutan terhadap izin usaha PMA dari BKPM. Permasalahan terjadi apabila PT yang telah melakukan pembubaran berdasarkan keputusan RUPS tidak melakukan proses pemberesan (likuidasi), bagaimana status hukum suatu PT dalam proses likuidasi? bagaimana akibat hukum PT yang melakukan pembubaran tanpa melakukan proses likuidasi? kapan suatu PT dikatakan benarbenar bubar? Pembubaran dan likuidasi PT, khususnya PT. PMA, memerlukan jasa notaris sehingga notaris mempunyai peran yang penting. Notaris harus dapat menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan dituntut tidak hanya menguasai hukum perusahaan, tetapi juga hukum penanaman modal karena pembubaran PT. PMA memberikan dampak yang harus dimengerti oleh notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif serta multi disipliner dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar ketentuan dalam lembaga yang berwenang dapat merevisi beberapa ketentuan dalam kaitannya dengan pembubaran dan likuidasi PT PMA. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa peran notaris dalam pembubaran dan likuidasi sangat penting dan notaris harus dapat menjalankan kewenangannya dengan baik sampai aktanya mendapat penerimaan pemberitahuan dari pihak yang berwenang.

---

The background in the writing of this thesis, namely PT as a legal entity, was born and created by the legal process. Therefore, any destruction must also through the legal process. Dissolution PT, does not automatically shut down or eliminate its legal entity status. The shareholders still exist. GMS is still functioning as long as it takes a decision regarding the process of dissolution and liquidation.

The process of dissolution and liquidation of PT PMA is not much different from the dissolution of the PT in general. The difference is in terms of liquidation process, namely the obligation to perform revocation of business license PMA from BKPM. Problems occur when the PT who has made a decision based on the dissolution of the GMS does not make the process of settlement (liquidation), how the legal status of a PT in the process of liquidation? how the legal effect of PT is doing the dissolution without liquidation process? when a PT is said really broke up? Dissolution and liquidation of PT, particularly PT. PMA, requires notary so that the notary services have an important role.

The notary must be able to run the authority and obligations under the Law Notary and prosecuted not only master the corporate law, investment law but also because of the dissolution of PT. PMA impact must be understood by a notary in carrying out their duties professionally. This study is normative and legal research is descriptive and multi-disciplinary with qualitative analysis.

The results suggested that the provisions of the authorized agency may revise some provisions in relation to the dissolution and liquidation of PT PMA. From this study the conclusion that the role of notary in the dissolution and liquidation is very important and should be notary authority to run fine until the deed received the acceptance notification from the authorities."

"Salah satu Kebijaksanaan pemerintah di bidang Kesehatan adalah penekanan seminimal mungkin akan ketergantungan pada kebutuhan obat import, dengan membuka kesempatan investasi baik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri. Diharapkan obat-obat patent yang selama ini diimpor dari negaa asal pembuatnya, sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Akan tetapi ada berapa obat patent tertentu yang belum memungkinkan diproduksi oleh perusahaan-perusahaan farmasi PMA di Indonesia yang memiliki hak patent dari nama dagang obat tertentu tersebut. Hal ini disebabkan karena produksi yang mereka miliki belum lengkap dan belum memadai untuk itu. Untuk mengatasi hal tersebut pihak PMA melakukan suatu upaya terobosan dengan jalan mengadakan kerja sama dengan pihak perusahaan farmasi swasta nasional yang telah memiliki sarana produksi yang lengkap dan memadai. Kerja sama tersebu menyebabkan timbulnya hubungan hukum yang menerbitkan hak-hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian pembuatan obat, yang di kalangan farmasi dikenal dengan nama Toll Manufacturing Agreement. Perjanjian ini merupakan suatu jaminan kepastian hukum dan sekaligus menunjukkan atau membuktikan adanya kepercayaan dari pihak asing bahwa perusahaan farmasi swasta nasional juga telah mampu memproduksi-obat dengan mutu yang baik dan memenuhi standard mutu internasional serta memberikan alih teknologi dan nilai tambah yang sangat penting bagi perkembangan perusahaan farmasi swasta nasional. Dalam penyusunan skripsi ini, selain menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur yang terkait dengan judul skripsi, juga dilakukan penelitian lapangan pada sebuah Perusahaan Farmasi Swasta Nasional di Jakarta."

"ICSID merupakan suatu lembaga arbitrase yang didirikan khusus untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing yang terjadi antara negara dengan warga negara lain anggota peserta konvensi. Berkaitan dengan hal tersebut perlu ditelaah mengenai cara apa yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing, bagaimana peranan ICSID sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa penanaman modal asing ditinjau dari sudut HPI dan bagaimana keterkaitan antara arbitrase dengan prinsip pilihan hukum serta bagaimana peran pemerintah dalam melaksanakan putusan ICSID. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitik yaitu menggambarkan dan menganalisa mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa penanaman modal asing menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa cara yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing adalah melalui lembaga arbitrase, khususnya ICSID yang merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing. Dalam menyelesaikan sengketa, ICSID hanya menerima sengketa yang terjadi antara negara dengan warga negara lain. Hukum yang dipergunakan adalah hukum yang dipilih oleh para pihak. Apabila tidak terdapat pilihan hukum maka yang digunakan adalah hukum host State, jika masih kurang maka akan ditambah dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Selain itu, arbiter juga harus memperhatikan klausula pilihan forum untuk menentukan forum apa yang akan dipergunakan. Peranan pemerintah dalam pelaksanaan putusan ICSID adalah dengan membuat undang - undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999."

"Penelitian yuridis normatif ini dengan menggunakan data utama UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berikut peraturan pelaksanaannya dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berikut peraturan pelaksanaannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan yaitu mengenai kepastian hukum PMA bidang usaha pertambangan dan pemberian perijinan dalam rangka PMA bidang usaha pertambangan. Teori yang digunakan yaitu dari Lawrence M. Friedman yang berkaitan dengan substance, structure dan legal culture. Kepastian hukum atas regulasi berkaitan dengan penanaman modal asing bidang usaha pertambangan minerba yang ada dilihat dari aspek predictability, stability dan fairness. Bagaimana pula dengan kewenangan serta koordinasi dalam rangka pemberikan perizinan usaha pertambangan minerba, seperti izin investasi, pendirian perusahaan PMA dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan izin usaha lainnya yang diperlukan. "