Ditemukan 80 dokumen yang sesuai dengan query
Parusa Seno Adirespati
"
ABSTRACT
Tesis ini membahas sistem pemerintahan daerah di tiga ibu kota, Jakarta, London, dan Paris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan komparatif. Ibu kota umumnya memiliki kekhususan dibandingkan dengan daerah lain di suatu negara. Jakarta, London, dan Paris adalah kota-kota dengan populasi tinggi dan daerah perkotaan yang luas dan dapat ditemukan di negara-negara kesatuan. Ada tiga pertanyaan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu perbandingan posisi tiga ibukota relatif terhadap daerah lain di negara masing-masing, perbandingan model ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Audy Pratama
"
Satu hal yang terpenting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di Indonesia, salah satu urusan pemerintahan serentak diserahkan ke daerah pedalaman kerangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah bidang administrasi kependudukan. Kewenangan penanganan masalah kependudukan diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dalam UU No. 24 Tahun 2003 Jo. UU No. 23 Tahun 2006.
Kewenangan dalam penunjukan pejabat struktural di sektor kependudukan di daerah berdasarkan revisi undang-undang administrasi kependudukan dimiliki secara ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Defny
Jakarta: UI-Press, 2012
320.809 598 DEF d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Joshua Jolly Sucanta Cakranegara
"
Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan provinsi ke-34 atau provinsi termuda di Indonesia. Pembentukan provinsi ini tidak terlepas dari dinamika historis yang panjang. Hal ini dapat dilihat dari periode berdirinya Kesultanan Bulungan, pemerintah kolonial Hindia Belanda, pemerintah pendudukan Jepang, hingga pemerintah Indonesia. Dengan pendekatan sejarah, tulisan ini bertujuan memaparkan dinamika historis pembentukan Provinsi Kalimantan Utara setelah 1998, yakni sejak otonomi daerah menguat pada 1999 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga pembentukan final ...
"
Kalimantan Barat : Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2020
900 HAN 4:1 (2020)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Purwoko Haryadi
"
ABSTRAK
Tesis ini mengukur dan membandingkan kinerja pengelolaan pasar traditional secara keseluruhan dan kinerja pengelolaan sampah pasar tradisional untuk kelompok pasar di perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Selanjutnya, dengan adanya perubahan tarif retribusi, penelitian ini juga berupaya untuk melakukan investigasi akibat perubahan tarif tersebut terhadap kinerja pengelolaan pasar. Menggunakan analisis panel data untuk 13 kelompok pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar Kabupaten Sleman untuk tahun 2010 dan 2013, kinerja pengelolaan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T43116
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Harry Setya Putra
"
Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, banyak daerah di Indonesia yang mengajukan pemekaran daerah. hal ini di sebabkan oleh model pemerintahan yang sentralistik di zaman orde baru, pemerintahan yang sentralistik membuat daerah menjadi tidak berkembang karena tidak dapat memaksimalkan potensi daerah yang dimilikinya. Semangat pemekaran ini dilandasi oleh Otonomi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54860
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ronny Rendra Setyawan
"
Hubungan Pusat-Daerah Pada Masa Awal Orde Baru (1967-1978): Studi Kasen Daerah Istimewa Aceh. Sebuah bangsa ada karena adanya kehendak bersama, kesamaan sejarah yang sama, dan tujuan yang sama. Sebuah bangsa menjadi tidak ada adaiah karena adanya ketidakadilan, diskriminasi dan tertutupnya kran-kran kebebasan untuk mengekspresikan diri. Bangsa Indonesia lahir karena adanya cita-cita bersama dari seluruh suku bangsa yang ada untuk membebaskan diri dari belenggu imperialisme dan untuk setara dengan bangsa-bangsa lainnya, McIalui proses yang panjang kemudian ...
"
2000
S12414
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hindam Alima Putra
"
Kebijakan penyertaan modal Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya yang terbaru tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018. Setiap tahunnya Perumda Pembangunan Sarana Jaya mengalokasikan dana penyertaan modal paling besar untuk proyek rumah DP 0 Rupiah. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dana penyertaan modal tiap tahunnya pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam proyek rumah DP 0 Rupiah serta dampak yang dihasilkan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Riandy Laksono
"
Peningkatan kesejahteraan dan perkembangan aktivitas ekonomi nonpertanian di perdesaan merupakan suatu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses pembangunan di perdesaan. Penelitian ini memandang bahwa pencapaian tersebut tidak dapat tercipta dengan sendirinya; dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang tepat sebagai landasannya.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam kontribusi infrastruktur, sebagai suatu bentuk kebijakan pemerintah, dalam mendorong perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian dan pengentasan kemiskinan di perdesaan.
Model regresi probit dan tobit digunakan untuk menganalisis pengaruh dari infrastruktur fisik, ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ariestya Anggraeni
"
Otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, memberikan warna tersendiri pada dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah masuknya kesehatan ke dalam kelompok urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Seolah berupaya menjawab tantangan tersebut, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Lampirannya menyatakan bahwa salah satu kewenangan pemerintah pusat adalah menetapkan stadar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang salah satunya adalah Kepala Dinas Kesehatan. Penelitian ...
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019
T53069
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
