Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam hukum positip Indonesia dewasa ini, terdapat suatu ordonansi yang mengatur masalah tanggung jawab pengangkut udara yaitu Ordonansi Pengangkutan Udara atau Luchtvervoer Ordonantie Staatsblad 1939 No.100. Dan oleh karena hukum udara pada aspek-aspekya tidak dapat melepaskan diri dari pada sifat yang menonjol dari penerbangan yaitu sifat Internasionalnya, maka untuk angkutan udara Internasional Indonesia menjadi peserta pada suatu Konvensi Internasional yang dikenal sebagai Konvensi Warsawa 1929. Akan tetapi, didalam praktek penyelesaian masalah ganti rugi pada kecelakaan-kecelakaan pesawat udara didalam negeri dan kecelakaan pesawat udara diluar negeri yang mengangkut jemaah haji Indonesia ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut banyak yang disalah artikan. Aspek ganti rugi, terutama dalam hal untuk rnenentukan siapa-siapa yang berhak mendapat ganti rugi, ternyata dalam prakteknya diberikan berdasarkan atas hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan selalu digunakannya kata "Ahli Waris" bagi orang yang berhak menerima ganti rugi dan diperluknnya fatwa waris dari Pengadilan Agama untuk menentukan pihak yang menerima ganti rugi didalam kasus Colombo tahun 1973. Ordonansi Pengangkutan Udara yang tidak memaksudkan ganti rugi sebagai masalah kewarisan dan bahwa pihak yang berhak menerima ganti rugi sama sekali lain dengan ahli waris seperti yang dimaksudkan didalam kewarisan biasa yang kita kenal. Akan tetapi mengingat sifatnya yang limitatif dan tidak jelas mengenai siapa-siapa yang berhak untuk mendapat ganti rugi, maka kita bisa mencarinya dari pengertian yang ada pada ketiga sistim pewarisan tersebut. Jadi memang ada aspek kewarisan, tetapi hanyalah sepanjang yang dimaksudkan oleh Pasal 24 (2) Ordonansi tersebut."

"ABSTRAKA. Masalah Pokok Program Keluarga Berencana Nasional bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk agar serasi dengah perkembangan hasil pembangunan yang dicapai sebagai sarana pamenuhan kebutuhan hidup panduduk itu sendiri, Berdasarkan umpan balik dari BKKBN Pusat, terbukti bahwa: pada akhir Pebruari 1985 = 57,68 % dari pasangan:'Usia subur (PUS ) yang ada di DKI Jakarta te rcatat sedang aktif. ber KB Hal ini membawa konsekwensi bahwa kantrasepsi operasional program telah beralih dan prioritas perluasan jangkauan untuk mencari peserta KB baru menjadi prioritas pembinaan terhadap kesertaan masyarakat dalam program Keluarga Berencana agar dari jumlah pesarta KB aktif yang ada dapat ditingkatkan kesertannya menjadi peserta KB Lestari. Pambinaan tersebut mencakup aspek yang sangat luas antara lain dilakukan pelayanan penanggulangan terhadap kasus: - kasus kegagalan dan atau komplikasi akibat pamakaiah alat - alat kontrasepsi KB Dalam hal ini Petugas Lapangan Keluarga merencana (PLKB), sebagai aparat BKKBN; ditingkat; kelurahan mampu peran yang sangat penting, Dalam upayanya untuk mencari peserta - peserta KB baru , serta terutama membina peserta KB lama tersebut, PLKB telah mengadakan perikatan dengan calon - calon peserta dari peserta' - peserta KB, perikatan: mana lahir sebagai : akibat dari perjanjian tak tertulis yang dibuat antara mereka Dalam perjanjian tak tertulis tersebut kedudukkan PLKB sebagai debitur, sedangkan calon peserta dan peserta, KB sebagai kreditur, Adapun materi ( prestasi ) yang diperjanjikan meliputi a, Apabila kreditur mau ikut KB, maka akan mendapat pelayanan yang baik secara cuma - cuma di Puskesmas terdekat, Apabila timbul effek sampingan setelah pemakaian kontrasepsi, tersebut, tidak perlu risau karena disediakan obat - obatan penanggulangannya secara gratis, Apabila pemakaian alat kontrasepsi tersebut mengalami kegaga1an dikemudian hari, dan hamil maka kepada peserta keluarga berencana yahg bersangkutan diberikan subsidi biaya untuk melahirkan sesuai peraturan yang berlaku, d, Apabila pemakaian kontrasepsi tersebut; menimbulkan komplikasi atau kegagalan yang diikuti dengan komplikasi make kepada peserta KB yang bersangkutan diberikan pelayanan penanggulangannya secara gratis cuma atau dapat diajukan klaim atas penggbiaya yang sudah dikeluarkan untuk itu Khusus untuk kasus-kasus. : komplikasi ini kepada pese yang bersangkutan diberikan bantuan-biaya transportasi yang diperlukan, sesuai peraturan yang berlaku B, Metode Penelitian Ilmu pengetahuan mengenai dpa metode penelitian yaitu penelitian perpustakaan adanya penelitian lapangan untuk menyiapkan penulisan skripsi ini penulis kedua metode pemerintah tersebut Dalam penelitian perpustakaan penulis berusaha mangumpulkan data melalui buku-buku, catatan kuliah peraturan perundanng-undangan, akte perjanjian petunjuk-petunjuk pelaksanaan, kerangka acuan, surat edaran, serta surat - surat -laporan atau lainnya yang berhubungan dengan tema skripsi ini. Sedangkan dari p&enelitian lapangan penulis/ mengadakan penelitian langsung ke Kantor BKKBN DKI- Jakarta Kantor .. / BKKBN di 5 ( lima ) wilayah Kota, Kantor Yayasan Keluarga Kecil Bahagia Saj a hitera , aktif terlibat dalam rapat - rapat koordinasi serta rapat temu medis seeta - interview atau wawancara , langsung dengan para peserta KB, serta para petugas lapangan KB Dari hasil kedua penelitian tersebut penulis meringkasnya dalam skripsi ini C Hal hal yang ditemukan."

"ABSTRAKKecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan umum maupun di jalan tol menimbulkan kerugian kepada korbannya. Sejak dioperasikannya .jalan tol Jagorawi tahun 1978 sampai saat ini jumlah kecelakaan pada jalan-jalan tol yang tersebar di seluruh Indonesia telah banyak menimbulkan korban jiwa, mulai dari yang menderita. cacat tubuh seumur hidup sampai yang meninggal dunia. Pengertian jalan bebas hambatan yang sempat populer se jak dibukaiiya jalan tol tidak dapat menjamin bebas hambatan bagi pemakai jalan. Kadangkala hambatan itu datang tiba-tiba dan dialami oleh pemakai jalan tol seperti terkena lemparan batu, menabrak ternak yang menyeberang jalan, l5an pecah kendaraan slip atau tiba-tiba ada asap tebal yang menghalangi penglihatan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Disini timbul pertanyaan sampai seberapa jauhkah pertanggungan jawab pengelola jalan tol apabila tergadi peristiwa-peristiwa tersebut diatas Dalam skripsi ini akan diuraikan mengenai adakah hubungan hukum antara pemakai jalan tol dengan pengelola jalan tol hubungan pemerintah dengan pengelola jalan tol, status jalan tol, seberapa jauhkah tanggung jawab pengelola jalan tol terhadap pemakai jalan tol yang menderita kerugian karena kecelakaan di jalan tol dan hubungan PT Jasa Marga dengan PT Jasa Raharja. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pemakai jalan tol dapat menuntut ganti-kerugian kepada PT Jasa Marga selaku pengelola jalan tol dan sejauh manakah tanggung jawabnya apabila terjadi kecelakaan di jalan tol. Disamping itu karya tulis ini disusun agar masyarakat pemakai jalan tol mengetahui sejauh mana haknya. untuk menuntut ganti kerugian kepada PT .Jasa Marga bila mengalami kecelakaan di jalan tol."

"Kasus antara Karaha Bodas Company LLC (KBC) dengan PERTAMINA berawal dari ditandatanganinya Joint Operation Contract (JOC) antara KBC dan PERTAMINA pada tahun 1994. Namun pada pertengahan jangka waktu perjanjian tersebut, Indonesia telah mengalami krisis ekonomi sehingga Indonesia meminjam dana dari International Monetary Fund (IMF). IMF mensyaratkan agar Pemerintah Indonesia menangguhkan beberapa proyek di Indonesia, salah satunya adalah Proyek Karaha Bodas dengan mengeluarkan Keputusan Presiden. KBC yang merasa dirugikan menggugat PERTAMINA ke Arbitrase Jenewa, Swiss. Namun PERTAMINA dapat mengajukan pembelaan atas dasar force majure. Dalam hal ini Keputusan Presiden dapat mengintervensi perjanjian. Keputusan Presiden dalam hal ini merupakan wewenang atribut.

---

The case between Karaha Bodas Company LLC (KBC) and PERTAMINA started from the signing of the Joint Operation Contract (JOC) between KBC and PERTAMINA in 1994. But in the mid-term of the agreement, Indonesia had economic crisis that had to borrow funds from the International Monetary Fund (IMF). The IMF required that the Government of Indonesia had to suspend some projects in Indonesia, one of which was Karaha Bodas project by issuing the Decree of Presidential. Therefore, KBC sued PERTAMINA on the basis of defult, to arbitration Geneva, Switzerland. PERTAMINA unable to performed obligations due to the issuance of Presidential Decree in order to conduct a defense on the basis of force majeure. In this case, it may intervene in the agreement because of the attribute authority of President."

"Perekonomian di Indonesia yang semakin sulit membuat pemerintah memperkenalkan suatu lembaga keuangan baru di samping lembaga keuangan bank untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana dari para pengusaha yaitu l embaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan menawarkan berbagai macam bentuk penyediaan dana untuk barang-barang modal bagi pengusaha, diantaranya adalah jaminan fidusia. Ketentuan jaminan fidusia ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan untuk prosedur pendaftarannya dan biaya pembuatan aktanya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana praktek utang-piutang di PT. Bank BCA. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang tidak dibenarkan apabila benda yang telah dijadikan objek jaminan kemudian digunakan untuk keperluan debitur itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum terhadap debitur yang telah menggunakan benda yang dijadikan objek jaminan kepada kreditur yaitu PT. Bank BCA. Penelitian ini menggunakan metode bersifat normatif yaitu penelitian kepustakaan (library research), dengan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa debitur yang menggunakan objek jaminan untuk kepentingan perusahaannya sendiri mendapat sanksi hukum berupa Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dikenai jaminan umum dimana seluruh asset perusahaan yang tidak dijaminkan dapat di eksekusi oleh kreditur umtuk melunasi hutang-hutang debitur, dan dikenakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena dianggap telah menghilangkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia PT. Bank BCA Cabang Utama Margonda Depok.

---

Indonesia's economy is increasingly difficult to make the government introduced a new financial institution in addition to bank financial institutions to meet the needs of capital or funds of employers of financial institutions. Financial institutions offer various forms of provision of funds for capital goods for entrepreneurs, including the fiduciary. Terms of fiduciary are governed by Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Warranty and registration procedures and fees of making the deed regulated by Government Regulation Number 86 Year 2000 on Procedures for Registration and Warranty Fiduciary Warranty Deed Preparation Fee. Issues to be discussed is how the practice of debts in the PT. Bank BCA. Under the Fiduciary Warranty Act, which is not justified if the objects that have been used as collateral object is then used for the purposes of the debtor itself. The purpose of this study was to determine how the legal sanctions against debtors who have used objects that were subjected to collateral to the lender, PT. Bank BCA.

This research using normative methods of library research, with its data collection tool is the study of documents. Based on these results, it can be concluded that the debtor who uses the object guarantees for the benefit of his own company received legal sanction in the form of Article 1131 Book of the Law of Civil Law, which is subject to general insurance where the entire assets of a company that is not guaranteed to be executed by the lender to pay off debts for the debtors, and subject to the provisions of Article 35 of Law Fiduciary Warranty is any person who knowingly falsify, alter, remove or in any way give a misleading statement, which if it is known by one party does not bear fiduciary assurance agreement, shall be punished with imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and a fine of Rp 10.000.000, - (ten million rupiahs) and a maximum of Rp 100,000,000, - (one hundred million rupiahs), because they have eliminated the security object fiduciary without the consent of the receiving fiduciary PT. BCA Bank Main Branch Depok."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberian ganti rugi kepada penumpang pesawat udara akibat keterlambatan penerbangan oleh maskapai penerbangan di Indonesia dan Belanda. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif dimana data dari penelitian ini sebagian besar melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap nara sumber. Maraknya kasus keterlambatan penerbangan akhir-akhir ini banyak menimbulkan keluhan dan kritik dari pengguna jasa angkutan udara akibat kerugian yang mereka alami. Hasil penelitian Penulis, masih banyak maskapai penerbangan yang mencantumkan klausula baku di dalam tiket pesawatnya dengan tujuan pengalihan tanggung jawab. Oleh karena itu, diberlakukan suatu hukum untuk melindungi kepentingan konsumen secara khusus, agar hak-hak konsumen dapat terjamin. Jika dilihat dari kasus yang terjadi di Indonesia dan Belanda, tanggung jawab yang diberikan oleh maskapai penerbangan sebagai ganti rugi kepada penumpangnya di Indonesia tidak sebesar tanggung jawab yang diberikan oleh maskapai penerbangan di Belanda.

---

This thesis discusses the granting of compensation to air passengers due to flight delays by airlines in Indonesia and the Netherlands. This study utilizes the Normative Juridical research methodology where data from this study was obtained largely through literature study and interviews with sources. Rampant cases of flight delays in recent years generated a lot of content and criticisms from users of airfreight services due to their losses.

The result of the study done by the author, found that there are many airlines that include standard clause in their plane ticket that enables airlines to transfer responsibility in cases of delay. Thus, a law to protect the interests of consumers was enacted, to assure the rights of the consumers. Comparing and analyzing cases that had occurred in Indonesia and Netherlands, the author found that compensation given to passengers in Indonesia is consistently numerically inferior compared to those given in the Netherlands."

"Kepailitan yang dialami oleh suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi udara, tidak hanya membawa dampak kepada perusahaan itu sendiri sebagai debitor dan para kreditornya, namun calon penumpang yang telah membeli tiket yang merupakan konsumen dari perusahaan tersebut juga ikut merasakan dampaknya. Begitu juga yang terjadi pada kepailitan yang dialami PT. Metro Batavia yang mengakibatkan ribuan calon penumpang yang telah membeli tiket menjadi batal diberangkatkan. Kedudukan para calon penumpang tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga menyebabkan mereka tidak mendapatkan kepastian dalam hal pemenuhan hak dalam pembagian harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Dari penelitian kasus ini diperoleh hasil bahwa kurator dalam membagikan harta pailit kurang memperhatikan teori-teori terkait perjanjian yang dianut oleh hukum Indonesia yang membedakan antara konsumen dan kreditor dan juga pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memberikan ruang kepada kurator untuk menjamin posisi konsumen. Selain itu Indonesia juga belum memiliki Undang- Undang yang mengatur secara khusus mengenai kedudukan konsumen pada perusahaan yang dinyatakan pailit. Dari uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan calon penumpang maskapai penerbangan dalam hal pembagian harta parusahaan pailit yang dilakukan oleh kurator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis.

---

Bankruptcy experienced by a company engaged in the field of air transport services not only has an impact to the company itself as its debtors and creditors, but also to the passengers who have bought their tickets as the consumers of the company that also shares the burden of the impact. This is what happened to PT. Metro Batavia which experienced bankruptcy that leads to the failure of thousands of passengers departure. The position of these passengers are not regulated in Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment, causing them to not get certainty in their right fulfillment of the bankruptcy property distribution by the curator.

The result of this case study shows that in the distribution of the bankruptcy property, the curator pays less attention to theories related to treaties adopted by Indonesian law which distinguishes consumers and creditors, and Article 36 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension Debt payments which gives space to the curator to guarantee the consumer's position. In addition to that, Indonesia has not had a law that specifically regulates the position of consumers in companies declared as bankrupt.

From the description above, this study aims to examine the position of airline passengers in the process of bankruptcy estate distribution by the curator. This study uses the normative legal research by examining legal literature or secondary data and written legal laws."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai konsep keadaan memaksa (force majeure) dalam Hukum Perjanjian dan bagaimana penerapan klausula force majeure oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan MARI No.587/PK/Pdt/2010. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan prespektif analitis. Dalam penerapan batasan force majeure pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 587 Pk/Pdt/2010, ketika terjadi perbedaan persepsi mengenai banjir dalam perkara antara CV. Borco Utama melawan Transenergy Grinding, Inc. merupakan force majeure atau bukan, oleh Mahkamah Agung diputuskan banjir yang terdapat dalam klausula force majeure di perjanjian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure. Hal ini ketika dianalisis, banjir dalam perkara antara CV. Borco Utama melawan Transenergy Grinding, Inc. ini memang tidak memenuhi unsur-unsur force majeure yaitu banjir tersebut dapat diprediksi/diduga akan terjadi.

---

ABSTRACTThis research discusses about the concept of force majeure in the Contract Law according to Indonesian Civil Code and how the Indonesian Supreme Court applied the clause of force majeure in its Decision No. 587/PK/Pdt/2010. The research conducted by legal research in a normative juridical approach methodology with descriptive and analytical perspective. The definition of force majeure applied in the Decision of Indonesian Supreme Court No.587/PK/Pdt/2010 was based on the different perception about "flood" (whether flood belongs to force majeure or not) in the case between CV. Borco Utama against Transenergy Grinding Inc. Then the Indonesian Supreme Court decided that "flood" stated in the clause on force majeure in the agreement cannot be categorized as force majeure. After being analyzed, it was found out that the "flood" in the case between CV. Borco Utama against Transenergy Grinding Inc. did not meet the elements of force majeure that the flood can be predicted/expected."

"Skripsi ini membahas mengenai Penetapan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum atas Pencemaran Nama Baik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif normative legal research dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut digunakan untuk menjawab suatu permasalahan yaitu teori dan pengaturan perbuatan melawan hukum, pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pencemaran nama baik dan ganti rugi yang ditetapkan oleh hakim yang diakibatkan oleh pencemaran nama baik. Hasil dari penelitian ini menyarankan diperlukan penjelasan yang lebih lanjut dalam undang-undang mengenai ketentuan ganti rugi terhadap kasus pencemaran nama baik serta hakim dalam putusannya harus memberikan pertimbangan yang jelas dalam menetapkan suatu ganti rugi.

---

This Thesis explains about Determination of Damages in Defamation Case. The research is a normative legal research with literature study. The research methods used to answer a problem about theory and arrangement in unlawful act, consideration of the judge in deciding defamation case, compensation set by the judge caused by defamation. Result from this thesis suggest that further explanation needed in legislation regarding damages for defamation and also judges in their verdict should give a clear judgement in determining damages."