Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi tentang pola perbedaan dan faktor yang mempengaruhi praktek KB jangka pendek dan jumlah anak dalam rumah tangga dilakukan dalam dua tahap, pertama dengan memakai metode analisa regresi logistik multinomial untuk mengetahui pengaruh faktor sosial ekonomi dan demografi dan jumlah anak terhadap praktek KB, kedua menggunakan analisis regresi linier untuk mengetahui pengaruh faktor sosial ekonomi dan demografi dan praktek KB terhadap jumlah anak.Studi dilakukan mengingat bahwa upaya program KB untuk menurunkan kelahiran telah menunjukkan keberhasilan dengan penurunan angka kelahiran total (TFR) dari 5,6 anak pada periode 1970-an menjadi 2,6 anak pada periode 2002-2003. Kondisi saat iuti dimana TER di Indonesia telah sampai ke level 'hard rock' dimana untuk menurunkan TFR ke level lebih rendah lebih sulit dari sebelumnya. Untuk analisis ini digunakan Data SDKI 2003-2003 dengan menggunakan program SPSS 11,5.Dari hasil analisa diperoleh bahwa faktor sosial ekonomi dan demografi serta jumlah anak sangat berpengaruh terhadap praktek KB rumahtangga, dan faktor sosial ekonomi dan demografi serta praktek KB sangat berpengaruh terhadap jumlah anak yang dimiliki. Faktor usia isteri tua berpengaruh terhadap pemilihan metode KB, Semakin tua usia isteri semakin cenderung untuk tidak KB, dan semakin tua isteri semakin banyak jumlah anak dalam rumahtangga. Isteri melahirkan diusia resiko cenderung tidak KB dibanding yang melahirkan diusia aman, dan isteri yang melahirkan anak diusia cenderung mempunyai anak lebih banyak dari yang melahirkan diusia aman.Beberapa variabel lainnya seperti pendidikan isteri dan suami, diskusi KB dengan suami, dikunjungi PKB 12 bulan terakhir, status kerja isteri, indek kekayaan, frekwensi perkawinan isteri, tempat tinggal dan wilayah propinsi mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap praktek KB rumah tangga dan jumlah anak yang dimiliki."

"Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu melihat bagaimana perempuan diposisikan dalam UU No. 10/1992 tentang Kependudukan dan KeIuarga Sejahtera, dan bagaimana kebijakan Keluarga Berencana diimplementasikan serta apa implikasinya bagi perempuan yang menjadi pengguna, khususnya bagi perempuan yang menerima pemasangan implant di luar klinik. Subyek penelitian adalah perempuan pengguna implant di suatu wilayah di Jakarta dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program implant luar klinik, yaitu petugas KB, bidan, dan kader.Metode yang dipakai dalarn penelitian ini adalah observasi lapangan dan wawancara mendalam kepada informan. Penelitian ini menggunakan konsep kebijakan kependudukan yang berperspektif feminis, termasuk didalamnya adalah konsep kesehatan reproduksi dan hak reproduksi serta kualitas pelayanan.Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa perempuan Indonesia adalah pihak yang lebih bertanggungjawab atas pengendalian penduduk sehingga menjadi sasaran kebijakan keluarga berencana melaiui pemakaian alat kontrasepsi, khususnya yang jangka waktunya 3-5 tahun yaitu implant. Proses pelayanan implant luar klinik dilaksanakan secara massal dan masih saja menggunakan sistem target yang telah ditentukan jumlah dan sasarannya, sehingga tidak dapat memenuhi standar pelayanan berkualitas yang menempatkan hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu untuk mencapai kesehatan reproduksi yang optimal perlu adanya transforrnasi masyarakat yang berkeadilan gender, dan tidak membedakan layanan berdasarkan status sosial ekonomi.

---

This thesis has three aims, i.e: first, to examine the laws No. 1011992 on population and prosperous family, particularly the five articles regaring family planning, second, how was the policy of family planning implemented in East Jakarta and third, what was the implication toward women who became family planning acceptors, particularly those who get the implants from a free of charge implant programme, organized by the Jakarta family planning office, using the sub-district office. The research subject were women who experienced implant services provided by the BKKB DKI Jakarta team, in a sub-district of East Jakarta.

The methodology used in this research were field observations and several in depth interviews with family planning field workers and health cadres who were involved in the recruitment of potential acceptors. Some midwives who provided the implant services were also interviewed. Feminist population policy approach was used, which implied the concept of reproductive health and rights, as well as quality of care.

The research findings show that Indonesia family planning policy emphasized on the responsibility of women who should be acceptors since population growth was considered very much related to economic growth. Implant is the most effective contraceptive which can be controlled by the provided up to 3-5 years. Since the implant programme was provided outside the clinic,using the sub district office, and served 60 women at once, itu was far from a quality of care standard which introduced by Judith Bruce and Adrienne Germaine. Under the very crowded condition, the potential implant acceptors did not received quality of care services, which required good counseling, in a separate and quite room, as well as a high medical standard procedure during the inserting of the implant The tools used were not enough for every women and it was no good sterilized. In order to reach the highest possible standard of reproductive health services for the Indonsian womwn itu needs a transformation of society based on gender justice, based on respect to women and not treat then as second class citizen. The reproductive health services (including family planning services) should not be discriminating based on social economic status. Every woman should be treated equally and be given the full opportunity to exercise they rights. Woman should be empowered through good and accurate information and counseling on reproductive health matters.l"