Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sampah plastik di laut saat ini sudah menjadi masalah dunia. Ancaman semakin nyata terhadap kehidupan ekosisitem laut dan generasi sekarang maupun mendatang. Sementara itu aturan terhadap keberadaan sampah plastik di laut masih tersebar dan belum komprehensif. Karena itu hukum internasional harus mengambil perannya untuk menangani persoalan sampah plastik di laut. Penelitian disertasi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan bagi negara-negara yang harus bertindak secara bersama dan segera dalam penanggulangan sampah plastik di laut. Selain itu, disertasi ini juga menganalisis dan menelaah keberadaan hukum internasional dalam rangka melaksanakan upaya menanggulangi sampah plastik di laut. Selanjutnya, disertasi ini memformulasikan kesepakatan internasional yang baru dan norma-norma apa saja yang harus disesuaikan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Secara teori, untuk mencapai penyelesaian masalah secara bersama diperlukan kesepakatan internasional baru melalui konsensus. Fokus penelitian ini adalah persoalan sampah plastik di laut yang dilihat dalam perspektif perjanjian internasional sebagaimana yang saat ini melalui keputusan UNEA 5/14 yang sedang dalam proses. Disertasi ini melihat bahwa persoalan sampah plastik di laut telah nyata terjadi dan peredarannya sangat luas sehingga membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup. Berbagai dokumen internasional yang berbentuk perjanjian internasional baik yang soft law maupun hard law seperti Deklarasi Stockholm 1972, UNCLOS 1982, MARPOL 1973/1978, Konvensi Basel 1989 dan regional seperti UNEP Regional Seas Convention juga sudah diupayakan dalam menangani pencemaran di laut. Akan tetapi, belum dapat sepenuhnya dilaksanakan dikarenakan masih belum fokus dalam menangani sampah plastik di laut. Oleh karena itu, hukum internasional khususnya hukum lingkungan internasional sedang berupaya untuk mengharmonisasikan berbagai aturan dan norma yang tersebar agar terkoordinasi dengan baik melalui kesepakatan internasional baru dalam penanganan sampah plastik di laut. Kesepakatan internasional baru ini juga akan memasukan norma-norma yang didasarkan pada dokumen internasional sebelumnya sehingga terbentuk norma baru yang sesuai dengan kondisi penanganan sampah plastik di laut saat ini.

---

Plastic waste in the sea has now become a world problem. The threat is increasingly real to the life of the marine ecosystem and the present and future generations. Meanwhile, the rules regarding the existence of plastic waste in the sea are still scattered and not comprehensive. Therefore, international law must take its role in dealing with the problem of plastic waste in the sea. This dissertation research aims to find out and analyze the reasons for countries that must act together and immediately in dealing with plastic waste in the sea. In addition, this dissertation also analyzes and examines the existence of international law in order to implement efforts to overcome plastic waste in the sea. Furthermore, this dissertation formulates a new international agreement and what norms must be adjusted. The method in this research uses a normative approach. In theory, to achieve a joint problem solving, a new international agreement is needed through consensus. The focus of this research is the problem of plastic waste in the sea which is seen from the perspective of an international agreement as currently through the UNEA 5/14 decision which is in process. This dissertation sees that the problem of plastic waste in the sea has really occurred and its circulation is very widespread, thus endangering health and the environment. Various international documents in the form of international agreements, both soft law and hard law, such as the Stockholm Declaration of 1972, UNCLOS 1982, MARPOL 1973/1978, the Basel Convention of 1989 and regional ones such as the UNEP Regional Seas Convention have also been attempted in dealing with marine pollution. However, it has not been fully implemented because it is still not focused on dealing with plastic waste in the sea. Therefore, international law, especially international environmental law, is trying to harmonize the various rules and norms that are spread out so that they are well coordinated through a new international agreement on handling plastic waste in the sea. This new international agreement will also include norms based on previous international documents so that new norms are formed that are in accordance with the current conditions of handling plastic waste in the sea."

"Permasalahan space debris merupakan salah satu persoalan yang terus menjadi ancaman bagi kegiatan masyarakat internasional di ruang angkasa. Mengingat space debris sebagai suatu akibat langsung dari kegiatan manusia di ruang angkasa, bertambah banyaknya negara-negara yang berkemampuan teknologi untuk melakukan peluncuran hanya akan terus membuat persoalan debris terus berkembang. Walaupun telah terdapat ancaman yang nyata dari keberadaan space debris, kerangka hukum internasional yang tersedia belumlah secara komprehensif mampu menanggapi persoalan yang ada secara langsung. Terlihatlah bahwa konvensi-konvensi ruang angkasa internasional tidak secara langsung membahas mengenai perlindungan lingkungan ruang angkasa terhadap space debris. Contohnya, misi anti-satelit RRC yang dilaksanakan pada tahun 2007. Walaupun tindakan tersebut telah menambah jumlah space debris yang cukup signifikan, akan tetapi tidaklah jelas apakah hal ini dilarang oleh hukum internasional. Tanpa adanya suatu ketentuan hukum internasional yang mengikat, permasalahan yang ada tidak akan dapat diselesaikan. Di lain pihak, masyarakat internasional telah menaruh perhatian pada masalah tersebut dan telah terdapat beberapa usaha dalam penanggulangannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya resolusi Majelis Umum PBB yang mengadopsi ketentuan UNCOPUOS Space Debris Mitigation Guidelines. Adopsi yang telah dilakukan merupakan langkah besar dalam menanggapi persoalah space debris. Akan tetapi, perlu diingat bahwa adopsi yang dilakukan tidaklah secara serta merta menciptakan norma internasional yang baru. Dalam hal ini, resolusi Majelis Umum PBB yang bersangkutan hanyalah bertindak sebagai "soft law". Walaupun demikian eesolusi tersebut telah mempengaruhi tindakan negara-negara di dunia pada tingkatan tertentu. Usaha-usaha penanggulangan masyarakat internasional telah ditunjukkan dengan adanya implementasi dalam kerangka nasional. Selain itu, resolusi dapatlah dijadikan sebagai harapan-harapan di masa yang akan datang mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh suatu negara terhadap space debris. Dengan ini, maka dapat saja resolusi tersebut dijadikan sebagai landasan pada munculnya norma hukum yang baru.

---

Space debris has been an increasing threat to space activities conducted by nations worldwide. Considering space debris as a direct consequence of mankind's activity in outer spece, it is inevitable tha future increases in space faring nations will only augment the space debris problem. Despite the obvious danger posed by space debris, the current state of international law has not sufficiently tackle the issue head-on. It is indeed quite clear that the major international space law conventions do not specifically regulate the protection of the outer space environment against the prevalence of space debris. For example, a Chinese anti-satellite missile has destroyed a disused weather satellite in 2007. Though the mission has undeniably generated a substantial amount of space debris, it is unclear whether such an act can be regarded as a violation of international law. Without any binding international norm, the problem is expected to worsen. Fortunately, the international community has recognized the problem and made efforts to mitigate its effects. This has been shown by the UN General Assembly adoption of the UNCOPUOS Space Debris Mitigation Guidelines by way of a resolution. The adoption may be regarded as a major step forward on tackling the problem of space debris. However, it needs to be noted that the adoption does not necessarily generate a new norm under international law. The UN General Assembly resolution may only be regarded as "soft law". In spite of this, the resolution has affected the conduct of nations to some extent. The efforts of nations worldwide on the mitigation of space debris have been shown by the implementation of these guidelines into national framework. Furthermore, the resolution can also be regarded as expectations by the international community on how nations should act towards the problem of space debris. It may well be the case that the resolution might then act as the first step of an emerging international norm."

"Mega-Konstelasi Satelit di Low Earth Orbit (MegaLEO) merupakan fenomena eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa baru yang didorong oleh kemajuan teknologi. Peluncuran MegaLEO berpotensi menghasilkan space debris yang mengancam lingkungan ruang angkasa. Karakteristik teknis MegaLEO membuat potensi timbulnya space debris yang berada di Orbit Bumi, terutama LEO, menjadi semakin tinggi. Berdasarkan hukum internasional, negara-negara memiliki kewajiban internasional untuk tidak mencemari lingkungan ruang angkasa. Mitigasi space debris merupakan hal penting yang dapat dilakukan untuk menjamin setiap negara bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan ruang angkasa dari harmful contamination. Beragam organisasi internasional telah mengeluarkan instrumen-instrumen pedoman mitigasi space debris seperti UNCOPUOS Space Debris Mitigation Guidelines dan IADC Space Debris Mitigation Guidelines dan telah diinkorporasikan di tingkat nasional oleh negara-negara, utamanya spacefaring nations. Penelitian ini bertujuan ini melihat bagaimana mitigasi space debris yang berpotensi dihasilkan oleh MegaLEO diatur dalam hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tersebut adalah yuridis normatif atau doktrinal. Penelitian ini menemukan bahwa upaya mitigasi space debris yang ada saat ini belum cukup untuk menekan pertumbuhan space debris dan belum dapat secara efektif mengatasi masalah space debris yang disebabkan oleh MegaLEO. Hal ini didasari pada peningkatan keberadaan space debris di orbit bumi sejak MegaLEO diluncurkan. Dengan demikian, perlu dilakukannya pengkajian ulang atas guidelines mitigasi space debris yang dan perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait penerapan upaya penanggulangan space debris lainnya seperti upaya remediasi berupa Active Debris Removal.

---

Mega-Constellation of Satellites in Low Earth Orbit (MegaLEO) is a new phenomenon of space exploration and utilization driven by technological advances. The launch of MegaLEO has the potential to produce space debris that threatens the space environment. The technical characteristics of MegaLEO make the potential creation of space debris in Earth orbit, especially LEO, even higher. Under international law, states have an international obligation not to pollute the space environment. Space debris mitigation is an important thing that can be done to ensure that every country is responsible for protecting the space environment from harmful contamination. Various international organizations have issued space debris mitigation guidance instruments such as the UNCOPUOS Space Debris Mitigation Guidelines and IADC Space Debris Mitigation Guidelines and have been incorporated at the national level by countries, especially by spacefaring nations. The aim of this research is to look at how mitigation of space debris that could potentially be generated by MegaLEO is regulated in international law. The research method used to answer the research objectives is normative juridical or doctrinal. This research found that existing space debris mitigation efforts are not sufficient to suppress the growth of space debris and cannot effectively overcome the space debris problem caused by MegaLEO. This is based on the increase in the presence of space debris in Earth's orbit since MegaLEO was launched. Thus, it is necessary to review the existing space debris mitigation guidelines and further research needs to be carried out regarding the implementation of other space debris management efforts, such as remediation efforts in the form of Active Debris Removal."

"Skripsi ini membahas mengenai pencemaran laut yang bersumber dari darat (land-based sources) dan bagaimana hukum internasional dan beberapa negara di dunia mengatur mengenai perihal tersebut. Land-based sources merupakan sumber penyumbang pencemaran laut terbanyak dibandingkan dengan sumbersumber lainnya. Kandungan dari land-based sources sangat bervariasi, sehingga dibutuhkan pengaturan yang komprehensif untuk mencegah dan mengelolanya. Secara internasional, perjanjian multilateral pertama yang menyinggung permasalahan ini adalah UNCLOS 1982 yang mendorong negara-negara anggotanya untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan hukum internasional untuk mencegah terjadinya pencemaran laut yang disebabkan oleh land-based sources. UNCLOS 1982 tidak memberikan pengaturan yang lebih spesifik terkait hal-hal apa saja yang termasuk ketentuan-ketentuan hukum internasional tersebut. Dalam perkembangannya, beberapa negara di Benua Eropa dan di wilayah Amerika Tengah telah melahirkan perjanjian regional terkait pencegahan pencemaran laut dari land-based sources. Perjanjian-perjanjian tersebut dilengkapi dengan aktivitas-aktivitas dan bahan-bahan apa saja yang menjadi ancaman terhadap lingkungan laut, sehingga dapat dijadikan pedoman di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Beberapa negara yang dijadikan acuan adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Indonesia, dimana di keempat negara tersebut telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup komprehensif dalam mencegah terjadinya pencemaran laut dari land-based sources. Akan tetapi, negara-negara tersebut menemui kendala berupa kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut, seperti kurangnya dana dan tenaga ahli. Peneliti juga menemukan beberapa contoh kasus terkait dengan land-based sources dan bagaimana prinsipprinsip hukum lingkungan internasional dapat digunakan untuk mencegah kasus itu dapat terjadi. Pada akhirnya, tetap dibutuhkan suatu perjanjian internasional dengan ruang lingkup yang sama luasnya dengan UNCLOS 1982, namun sama komprehensifnya dengan perjanjian-perjanjian regional yang dibuat oleh beberapa negara di Benua Eropa dan wilayah Amerika Tengah.

---

This thesis is going to explain about marine pollution originating from land-based source and how international law and several countries in the world set about the subject. Land-based sources of marine pollution is the largest contributor to the sources compared to other sources. Land-based sources consist of variety of substances and activities, so it takes a comprehensive arrangements to prevent and manage this problem. Internationally, the first multilateral agreement pertaining to this problem is the 1982 UNCLOS that encourages its member states to adopt the provisions that?s being used internationally to prevent marine pollution caused by land-based sources. Unfortunately, 1982 UNCLOS does not provide more specific requirements on what is the provisions that?s being used internationally, so it can be adopted as guidelines in the creation of national legislation. Some countries are used as a references in this thesis, they are the United States, United Kingdom, France and Indonesia in which they all have adequate legislations to prevent marine pollution from land-based sources. However, these countries are encountering many obstacles to implement their legislation as their government lack of priorities to this problem by not giving enough fund and expertise that onto this problem. The researcher also found several examples of cases related to land-based sources and how the principles of international environmental law can be used to prevent these cases to happen. At the end, the researcher believes that the world needs an international agreement with the same broad scope of the 1982 UNCLOS, but also its comprehensive arrangements of some regional agreements made by several countries in Europe and Central American Region."

"

Berdasarkan riset Greenpeace pada tahun 2015, jumlah e-waste di Indonesia adalah 812.000 ton/tahun. Jumlah ini mengalami peningkatan setiap tahunnya yang mendorong industri informal untuk melakukan proses daur ulang. Salah satu komponen yang didaur ulang yaitu plastik dengan jenis ABS dan HIPs. Proses daur ulang yang tidak sesuai kriteria menyebabkan terjadinya pelepasan senyawa kimia yang dapat menyebabkan dampak risiko terhadap lingkungan maupun manusia. Penelitian ini merupakan penelitian observasi deskriptif yang bertujuan untuk melihat gambaran proses daur ulang limbah plastik ABS yang terdapat dalam E-Waste di industri informal yang berada di Kota Bekasi dan melihat faktor risiko kesehatan dan lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua subjek yang berkaitan dalam proses daur ulang limbah plastik ABS. Pengambilan sampel menggunakan teknik quota sampling dengan jumlah sampel 100 orang. Variabel yang diteliti yaitu karakteristik, sosial ekonomi, lama pajanan, pengetahuan, perilaku, dan gejala klinis individu berisiko. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner, wawancara terbuka, dan observasi peneliti. Hasil dari penelitian ini yaitu proses daur ulang limbah plastik ABS yang terdapat dalam E-Waste di Indonesia masih belum teratur dan terintegrasi. Faktor risiko kesehatan yang ditimbulkan yaitu terkena benda tajam dan gigitan binatang, serta terpapar limbah hasil proses. Faktor risiko terhadap lingkungan dapat berupa limbah hasil proses, sampah organik, dan sampah yang tidak memiliki nilai jual. Individu berisiko didominasi oleh pria (80.7%) dibandingkan dengan wanita (19.7%), dengan persentase terbanyak pada usia produktif (50.0%). Serta memiliki tingkat pendidikan menengah kebawah (72.7%). Kesimpulan penelitian ini yaitu terdapat risiko kesehatan dan lingkungan pada proses daur ulang limbah plastik ABS di Kota Bekasi.

 

---

Based on Greenpeace research in 2015, the amount of E-Waste in Indonesia is 812.000 ton per year. Because of the total amount of E-Waste is increasing annually, informal instances start to do recycle process. One of the components that is recycled is plastic with ABS and HIPs types. Recycling processes that do not meet the criteria can cause the release of chemical compounds that has a risky impact on environment and humans. This research is a descriptive observational study, the purpose of this research is to look at an overview of ABS plastic waste recycling process contained in E-Waste from informal industries located in Bekasi City and also to see the health risk factors and the environment harms it might cause. The population of this research are all of the subjects related to the recycling process of ABS plastic waste. The sample are taken by using Quota sampling technique with a sample size of 100 people. The variables studied are characteristics, socioeconomic, length of exposure, knowledge, behavior and clinical symptoms of the risky individual. Data collection was done by filling out questionnaires, open interviews, and researcher observation. The result of this research is that the recycling process of ABS plastic waste contained in E-Waste in Indonesia is still unorganized and unintegrated. The health risk factors that can be caused are exposure to sharp objects and animal bites, and exposure of process waste. Risk factors for the environment can be in the form of processed waste, organic waste, and waste that has no sale value. Individuals at risk are dominated by men (80.7%) compared to women (19.7%), with the highest percentage at productive age (50.0%). As well as having an under average education level (72.7%). The Research conclude that there are health and environmental risks to the recycling process of ABS plastic waste in Bekasi city.

 

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas Sumber Pencemaran Laut Berbasis Darat mulai dari pengaturannya dalam berbagai instrumen hukum internasional, pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, hingga bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif normatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik. International Law of the Sea memandang bahwa pencemaran laut yang bersumber dari darat terbatas pada aktivitas manusia di darat yang menyebabkan pencemaran laut, baik yang langsung dibuang ke laut, maupun yang bermuara ke laut. Berdasarkan teori akuntabilitas negara, tindakan suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki tanggung jawab internasional apabila negara yang bersangkutan telah memenuhi unsur tanggung jawab negara. Namun, meskipun UNCLOS adalah sumber utama hukum yang mengatur semua hal tentang lautan, ketentuannya mengenai tanggung jawab atas pencemaran lingkungan laut, harus dibaca dan dipahami bersama dengan Artikel Komisi Hukum Internasional tahun 2001 tentang Tanggung Jawab Negara untuk Tindakan yang Salah Secara Internasional. . Untuk mempertanggungjawabkan masalah ini dapat dibedakan menjadi tiga upaya yaitu dengan menggunakan atau membentuk regulasi, membentuk program atau badan khusus, dan menggunakan langkah-langkah lain yang terkait dengan upaya penanggulangan pencemaran laut. Penulis juga menyarankan agar ketiga bentuk pertanggungjawaban yang dibahas untuk mengatasi masalah ini belum cukup, harus dibarengi dengan kerjasama atau koordinasi antar negara dan internasional. Selain itu, penulis berpandangan bahwa bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus saling mendukung bentuk usaha yang lain.ABSTRACTThis thesis discusses the sources of land-based marine pollution starting from the regulation in various international legal instruments, the parties that can be held accountable, to the forms of accountability that can be carried out. The research method used in this thesis is normative juridical normative research using descriptive analytic method. The International Law of the Sea considers that marine pollution originating from land is limited to human activities on land which cause marine pollution, either directly discharged into the sea or which empties into the sea. Based on the state accountability theory, the actions of a state can be said to be a country that has international responsibility if the country concerned has fulfilled the element of state responsibility. However, although UNCLOS is the main source of laws governing all matters concerning the oceans, its provisions regarding responsibility for pollution of the marine environment, should be read and understood in conjunction with the International Law Commission Article 2001 on State Responsibility for Internationally Wrong Actions. . To account for this problem can be divided into three efforts, namely by using or forming regulations, forming special programs or agencies, and using other steps related to efforts to tackle marine pollution. The author also suggests that the three forms of accountability that are discussed to overcome this problem are not sufficient, it must be accompanied by cooperation or coordination between countries and internationally. In addition, the author is of the view that the forms of accountability in question cannot stand alone, but must mutually support other forms of business."

"Sungai Musi merupakan salah satu sungai terpanjang di Pulau Sumatera yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan dan muaranya berada di Kabupaten Banyuasin. Muara dan Sungai Musi banyak dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi seperti sanitasi, jalur transportasi, dan kegiatan perikanan. Jumlah penduduk yang tinggi dan banyaknya pemukiman yang berada di jalur sungai musi, serta adanya aktivitas di perairan tersebut akan menghasilkan sampah plastik baik makroplastik maupun mikroplastik. Sampah dari sungai akan menuju muara dan mencemari pesisir serta laut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi serta kelimpahan makro- dan mikroplastik yang ada di hulu dan muara Sungai Musi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengambilan sampel secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di hulu dan muara Sungai Musi sudah tercemar oleh sampah plastik, dan adanya perbedaan kelimpahan makro- dan mikroplastik antar stasiun penelitian. Kelimpahan makroplastik berkisar antara 5-32 item/m2 dengan rata-rata berat yaitu 27,82-126,89 g/m2 dan 5 jenis makroplastik yang mendominasi yaitu serpihan plastik; kemasan makanan; gayung/ember/botol plastik lainnya; kantong plastik; dan gelas plastik. Jenis mikroplastik yang ditemukan yaitu dalam bentuk fragmen; fiber; film; dan pellet/granula. Kelimpahan mikroplastik di air permukaan berkisar antara 342-793 partikel/L yang didominasi oleh fragmen, kelimpahan mikroplastik di sedimen berkisar antara 4.458,67-5.514,67 partikel/kg didominasi oleh fragmen. Beberapa langkah pengelolaan sampah plastik berdasarkan hasil penelitian antara lain yaitu: meningkatkan monitoring dan penelitian sampah plastik; kampanye pendidikan publik jangka panjang; membuat peraturan daerah tentang penggunaan plastik; dan pengelolaan sampah plastik yang baik dan secara berkala.

---

Musi River is one of the longest rivers in Sumatra Island, which flows through South Sumatra Province and its estuary reaches out in Banyuasin Regency. Musi River and especially its estuary are highly used for economic activities such as mode of transport, fishing as well as sanitation. The high density of population and the increasing number of settlements in the Musi River banks result in increasing plastic waste-both macroplastic and microplastic which flows into the estuary and pollutes the coast and sea. The objective of this study is to determine the distribution and the abundance of macro-and microplastic in the upstream and estuary of Musi River. This research used a quantitative descriptive approach with purposive sampling method. The results of the study showed that the upstream and estuary of Musi River had been polluted by plastic waste and also showed the differences in macro- and microplastic abundance between research stations. Macroplastic abundance ranging from 5-32 items/m2 with an average weight of 27.82-126.89 gr/m2 and the dominant macroplastic types are plastic fragments; food wrappers; other jugs/containers; bags(films); and cups. Whereas the types of microplastic found are in the form of fragments; fiber; film; and pellets/granules. Microplastic abundance in the surface of water ranged from 342-793 particles/L which were dominated by fragment, whereas microplastic abundance in sediments ranged from 4,458.67-5,514.67 particles/kg which were dominated by fragment. Consequently the results of the study propose several steps to manage plastic waste in the coastal area development including: increasing identification and monitoring of plastic waste problems; long-term community education; local regulations regarding the use of plastic; and manage of plastic waste regularly."

"Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (The 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)) belum mengatur mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional, tidak boleh ada negara manapun yang melakukan kedaulatannya pada wilayah di luar yurisdiksi nasional yang terdiri dari Laut Bebas dan Kawasan (The Area) sehingga dianggap telah melanggar ketentuan dari UNCLOS. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi para ilmuan menemukan terdapat potensi-potensi dari keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan pada wilayah tersebut. Dengan adanya penemuan potensi tersebut, memicu Indonesia dan negara-negara lainnya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi keanekaragaman hayati di luar yurisdiksinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian mengupayakan pembentukan pengaturan pemanfaatan keanekaramagan hayati di wilayah yurisdiksi nasional dengan cara mengakomodir pertimbangan negara-negara anggota melalui Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction. Pada konferensi ini akan diuraikan draft teks perjanjian hukum internasional yang mengikat secara hukum di bawah UNCLOS yang mengatur khusus mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah luar yurisdiksi nasional.

---

The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (The 1982 UNCLOS) does not yet regulate the use of biodiversity in areas outside national jurisdiction, no country may exercise its sovereignty over areas outside national jurisdiction consisting of The High Sea and the Area so that it is considered to have violated the provisions of UNCLOS. However, along with the development of technology, scientists have discovered that there are potentials of biodiversity that can be utilized in the area. With the discovery of this potential, it triggers Indonesia and other countries to explore and exploit biodiversity outside their jurisdiction. The United Nations (UN) then seeks to establish regulations for the use of biological diversity in national jurisdictions by accommodating the considerations of member countries through the Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction. At this conference, a draft text of a legally binding international legal agreement under UNCLOS will be described which specifically regulates the conservation and sustainable use of marine biodiversity in areas outside national jurisdiction."

"Berkembangnya industri kopi membuat semakin banyak pula penggunaan plastik yang berkakhir menjadi limbah sampah. Hal tersebut mendorong berbagai pihak termasuk pelaku bisnis kopi menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan dan membuat konsumen ikut menjaga lingkungan dengan menggunakan bahan ramah lingkungan tersebut. Penelitian ini ingin melihat apakah citra merek hijau dapat mempengaruhi hubungan yang terjadi antara pengaruh sosial dan intensi membeli produk ramah lingkungan. Penelitian ini dilakukan di wilayah Jabodetabek (N=266) dengan partisipan berusia 18-40 tahun dengan jenis kelamin laki-laki 28,2%, dan perempuan 71,8%. Hasil analisis menggunakan PROCESS dengan model mediator menunjukkan hasil (1) pengaruh sosial secara signifikan mempengaruhi intensi membeli produk ramah lingkungan, (2) citra merek hijau secara signifikan mempengaruhi intensi membeli produk ramah lingkungan, (3) dan tidak adanya pengaruh interaksi yang signifikan citra merek hijau pada pengaruh sosial terhadap intensi membeli produk ramah lingkungan. Dengan demikian, pengaruh sosial akan lebih mempengaruhi intensi seseorang untuk membeli, terlepas dari baik ataupun buruknya citra merek produk. Oleh karena itu, pemasaran produk hijau dapat lebih efektif jika menggunakan pengaruh sosial ini.

---

The growth of the coffee industry has led to an increasing use of plastic, resulting in waste pollution. This has prompted various stakeholders, including coffee business operators, to adopt more environmentally friendly materials, encouraging consumers to contribute to environmental conservation by using such materials. This research aims to examine whether a green brand image can influence the relationship between social influence and the intention to purchase environmentally friendly products. The study was conducted in the Jabodetabek region (N=266) with participants aged 18-40, consisting of 28.2% males and 71.8% females. The analysis using the PROCESS model with a mediator model yielded the following results: (1) social influence significantly influences the intention to purchase environmentally friendly products, (2) green brand image significantly influences the intention to purchase environmentally friendly products, and (3) there is no significant interaction effect of the green 2 brand image on the social influence regarding the intention to purchase environmentally friendly products. Thus, social influence has a more substantial impact on an individual's intention to purchase, regardless of the positive or negative perception of the brand image. Therefore, green product marketing can be more effective when leveraging social influence."