Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang penelitian dilandasi oleh capaian Banyuwangi sebagai peringkat pertama Indeks SPBE nasional tahun 2023 dengan skor 4,50, yang menunjukkan keberhasilan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada masa kepemimpinan Ipuk Fiestiandani. Dalam menganalisis dinamika kepemimpinan digital, penelitian ini menggunakan kerangka teori yang merujuk pada model strategic triangle yang dikembangkan oleh Moore (1995), serta pengembangannya oleh Branderhorst (2024) yang memformulasikan sembilan dimensi kepemimpinan digital. Pendekatan penelitian bersifat post-positivist dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sembilan narasumber kunci, termasuk pejabat Diskominfo, DPMDes, DPRD, camat, tokoh LSM, hingga masyarakat setempat. Penelitian ini memanfaatkan wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan kajian pustaka sebagai sumber data sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode ilustratif diakhiri dengan komparasi best practice. Secara keseluruhan, kepemimpinan digital Ipuk Fiestiandani dapat dikatakan efektif karena berhasil menyelaraskan strategi berbasis nilai publik, memperoleh legitimasi yang luas, dan membangun kapasitas organisasi memadai. Namun, tetap diperlukan pendekatan inklusif, kolaboratif, dan adaptif yang diterapkan untuk membawa perubahan signifikan pada kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat melalui teknologi digital. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan terpadu mencakup visi yang inklusif, partisipasi multi-pemangku kepentingan, serta prioritas pada infrastruktur dan SDM yang mendorong transformasi digital yang berkelanjutan di pemerintahan daerah.

---

The background of the research is based on Banyuwangi's achievement as the first rank of the national SPBE Index in 2023 with a score of 4.50, which shows the successful implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) during the leadership of Ipuk Fiestiandani. In analyzing the dynamics of digital leadership, this research uses a theoretical framework that refers to the strategic triangle model developed by Moore (1995), as well as its development by Branderhorst (2024) which formulates nine dimensions of digital leadership. The research approach is post-positivist with qualitative methods. Primary data was obtained through in-depth interviews with nine key informants, including officials from Diskominfo, DPMDes, DPRD, sub-district heads, NGO leaders, and local communities. This research utilized in-depth interviews as the primary data source and literature review as the secondary data source. Data analysis was conducted using the illustrative method, ending with best practice comparisons. Overall, Ipuk Fiestiandani's digital leadership can be said to be effective because it has succeeded in aligning public value-based strategies, gaining broad legitimacy, and building adequate organizational capacity. However, an inclusive, collaborative and adaptive approach is still needed to bring significant changes to the quality of public services and community empowerment through digital technology. The findings emphasize the importance of an integrated approach that includes an inclusive vision, multi-stakeholder participation, and prioritization of infrastructure and human capital to drive sustainable digital transformation in local government."

"Dalam negara kesatuan, peraturan daerah sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sekaligus wujud aktualisasi penyelenggaraan otonomi daerah perlu diawasi oleh pemerintah pusat. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai pengawasan peraturan daerah semakin ketat dan bervariasi bahkan melibatkan 3 (tiga) cabang kekuasaan di tingkat pusat. Berbagai macam pengaturan yang tidak sinkron pada tingkat pusat menjadi persoalan utama pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah dan menghambat perwujudan suatu peraturan daerah yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab ketepatan sporadis pengaturan pengawasan peraturan daerah, menganalisis keterlibatan antar lembaga yang mengawasi peraturan daerah, serta menemukan desain pengawasan peraturan daerah yang komprehensif. Secara normatif, berbagai pengaturan dalam pengawasan peraturan daerah ditemukan problem inkonsistensi hukum yang saling tumpang tindih bahkan melampaui kewenangan. Secara kelembagaan, ego sektoral antar kementerian masih tinggi sehingga koordinasi sulit dijalankan, keterlibatan DPD selaku lembaga legsilatif tingkat pusat dalam mengawasi peraturan daerah tidak tepat, dan kewenangan antara Mahkamah Agung dan pemerintah pusat tidak seharusnya dipertentangkan karena memiliki ranah yang berbeda. Menjawab persoalan tersebut, diperlukan kesatuan pengaturan mengenai pengawasan peraturan daerah dalam bentuk Undang-Undang, pentingnya menegaskan fungsi pengaturan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dengan membentuk suatu pusat pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menertibkan peraturan perundang-undangan dari pusat hingga daerah, serta perlu dipertegas tujuan penyelenggaraan negara untuk kepentingan nasional bukan untuk kepentingan daerah atau terbatas untuk kepentingan pusat. Dengan demikan, bandul desentralisasi dan sentralisasi dapat berayun setimbang saling mendukung dan melengkapi sehingga kedua hal tersebut tidak harus dipertentangkan satu sama lain......In a unitary state, regional regulations as part of the hierarchy of laws and regulations as well as the actualization of the implementation of regional autonomy need to be supervised by the central government. After the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the regulation regarding the supervision of regional regulations has become more stringent and varied, even involving 3 (three) branches of power at the central level. Various kinds of arrangements that are not synchronized at the central level are the main problems for local governments in carrying out regional autonomy and hinder the realization of a quality regional regulation in accordance with the needs of the community. This research is intended to answer the sporadic accuracy of the regulation or supervision of regional regulations, analyze the involvement of institutions that oversee regional regulations, and find a comprehensive design of supervision of regional regulations. Normatively, various arrangements in the supervision of regional regulations are found to be inconsistent in the law that overlaps and even exceeds the authority. Institutionally, the sectoral ego between ministries is still high so that coordination is difficult to carry out, the involvement of the DPD as a legislative institution at the central level in supervising regional regulations is inappropriate, and the authority between the Supreme Court and the central government should not be contested because they have different domains. Responding to this problem, it is necessary to have a unified regulation regarding the supervision of regional regulations in the form of a law, the importance of affirming the regulatory function of the President as the holder of the highest government power by establishing a center for the formation of laws and regulations to regulate laws and regulations from the center to the regions and needs to be emphasized. the purpose of state administration is for the national interest, not for the regional interest or limited to the central interest. Thus, the pendulum of decentralization and centralization can swing in balance to support and complement each other so that the two things do not have to be contradicted with each other."

"Nama : SONIA IVANA BARUSNPM : 160 693 4613Program Studi : Ilmu Hukum-Hukum KenegaraanJudul : ldquo;Kewenangan Pembatalan Peratuan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Executive Control terhadap Pemerintah Daerah rdquo; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri dengan instrumen berupa Peraturan Menteri, diberikan kewenangan untuk membatalakan peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, adanya dualisme pandangan mengenai keabsahan penggunaan Peraturan Menteri untuk membatalkan perda juga memunculkan persoalan tersendiri. Belumselesai perdebatan mengenai keabsahan penggunaan Peraturan Menteri untuk membatalkan peraturan daerah, Putusan Mahkamah MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIII/2016 yang telah mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah perda menibulkan permasalahan baru seputar eksistensi lembaga eksekutif pusat dalam hal membatalkan suatu peraturan daerah. Penulisan ini berbentuk yuridis-normatif yang menggunakan data-data skunder sebagai sumber datanya dan bersifat presfiktif yakni untuk memberikan saran penyelesaian terhadap topik yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pada dasarnya, penggunaan peraturan menteri untuk membatalakan peraturan daerah kurang tepat, hal itu dikarenakan Menteri dengan Pemerintah Daerah tidak memiliki hubungan secara struktural, meskipun secara hiearki pearaturan menteri bisa saja berada diatas pearturan daerah, sehingga penggunaan instrumen hukum berupa Peraturan Presiden dianggap sebagai solusi paling ideal seperti yang digunakan dalam UU No. 32 Tahun 2004. Selain itu, Putusan MK yang kini menghilangkan kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah, dianggap perlu dikaji lebih lanjut. Pasalnya, secara tidak langsung MK sudah menghilangkan kewenangan pusat eksekutif untuk melakukan kontrol terhadap daerahnya, padahal Indonesia adalah negara kesatuan dimana campur tangan pemerintah pusat kepada daerahnya adalah hal yang wajar dan bukanlah sesuatu yang melanggar konstitusi. Kata Kunci : Kewenangan, Peraturan Daerah, executive control

---

Name SONIA IVANA BARUSNPM 160 693 4613Study Program Ilmu Hukum Hukum KenegaraanTitle ldquo Regional Regulation Annulment by Minister Of Internal Affairs as Executive Control for Regional Government rdquo Law of Republic Indonesia Number 23 of 2014 about Regional government state that Minister of Internal Affairs with Ministerial Regulation, have an authority for annuling Regional regulation which is contradict higer rule of law provisions, public interest and or decency. Meanwhile, the duality of views about validity of Ministerial Regulation for annul Regional regulation creates contentions. Beside the contention about validity of Ministerial Regulation for annul Regional regulation, verdict of Constitutional Court number 137 PUU XIII 2015 and number 56 PUU XIII 2016 which has been revoked Minister of Internal Affairs authority for annul Regional regulation caused problem about the existance of executive in terms of annuling Regional regulation.This researchis in the form of juridical normative which is used secondary data as the resources and prespective point of view with the intention of providing solution towards the topic.The result of this research shows, basicly, the utilization of Ministerial Regulation for annul Regional regulation is not proper, because the Minister and Regional government are not related in a structural scheme, in despite of, Ministerial Regulation maybe higher than Regional regulation, with the result of that the most ideal solution is to use Presidential Regulation as in Law No. 32 of 2004.Moreover, verdict of Constitutional Court which is revoked the authority of Minister of Internal Affairs for annul Regional regulation, need to be reviewed. Because of that verdict, Contitutional Court undirectly revoked the authority of executive for controlling its region, considering Indonesia is an unitary state the central government intervention to the region is reasonable and not violating the constitution. Key Words Authority, Regional regulation, Executive Control"

"Wawancara implementasi sawah digital di kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu terobosan baru dalam mendorong ketahanan pangan khususnya di kabupaten banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesiapan masyarakat petani wilayah persen tegaldlimo kabupaten Banyuwangi provinsi Jawa Timur selaku pengakses informasi sawah digital. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket kepada 100 petani responden yang berprofesi sebagai petani di wilayah persen tegaldlimo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi internet masyarakat petani persen Tegaldlimo masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari sebagian besar mereka tidak dapat menggunakan internet (82%). Melihat kondisi ini, pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan pembelajaran bagi masyarakat petani wilayah persen khususnya dan wilayah kabupaten banyuwangi pada umumnya dalam penggunaan internet."

"Kota Solo di bawah kepemimpinan Walikota Joko Widodo (2005 -2010 dan 2010 - 2015) merupakan salah satu daerah yang dirujuk sebagai best practice dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tesis ini bertujuan mendeskripsikan causal maps kepemimpinan Joko Widodo dalam merumuskan kebijakan daya saing daerah di Kota Solo. Analisis data menggunakan teknik cognitive maps dengan panduan dari Ackermann, dkk., kemudian dikonversi melalui metode NUMBER (Normalized Unit Modeling By Elementary Relationship) yang diperkenalkan Kim Dong-Hwan, sehingga menjadi system dynamics dengan bantuan software Vensim. Untuk menunjang penelitian, teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori daya saing daerah, teori kepemimpinan dan teori dynamic capabilities. Hasil dari penelitian ini berupa peta pemikiran Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai pemimpin dalam merumuskan kebijakan daya saing daerah di Kota Solo. Hasilnya berdasarkan causal maps Joko Widodo dalam merumuskan kebijakan daya saing daerah, penyebab (causes) daya saing daerah Kota Solo adalah program pro rakyat, yang pada akhirnya meningkatkan dua faktor pembentuk daya saing daerah, yaitu lingkungan usaha yang produktif dan meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan. Dalam perumusan kebijakan yang dilakukannya, Joko Widodo bersifat balancing atau keseimbangan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lainnnya. Hasil kebijakan daya saing daerah Kota Solo akan terlihat setelah 65 bulan berjalan. Sisi kepemimpinan Joko Widodo dalam merumuskan daya saing daerah dikategorikan ke dalam tipe transformational leadership. Joko Widodo mendorong praktek dynamic governance dalam kepemimpinnya. Agile process dan able people dimulai dengan melakukan reformasi di bidang pelayanan publik. Untuk kemampuan thinking ahead, thinking again dan thinking across Pemerintahan Kota Solo sebagian besar berasal dari Joko Widodo, sehingga diperlukan kebijakan khusus agar inovasi dan kebijakan yang telah berjalan dapat berkelanjutan di masa yang akan datang.

---

The city of Solo under the leadership of Mayor Joko Widodo (2005 -2010 and 2010 - 2015) is one of local areas referred to be as the best local government practice. This thesis aim is to describe the causal maps of Joko Widodo leadership in formulating a regional competitiveness policy in the city of Solo. Analysis of data using the techniques of cognitive maps using the guide of Ackermann, et al. Then converted through a NUMBER method (Normalized Units By Elementary Relationship Modeling), which was introduced by Kim Dong-Hwan, to become the system dynamics. The simulation process is help by Vensim software.

To support the research, theories used to analyze are the theory of regional competitiveness, leadership theory and the theory of dynamic capabilities. The results of this study was forming the causal maps of Joko Widodo in his capacity as a leader in formulating regional competitiveness policy in the city of Solo.

By the results on causal maps of Joko Widodo in formulating regional competitiveness policy, the causes of regional competitiveness in Solo is a propeople programs, which in turn increases the competitiveness of the two factors that forming regional competitiveness, which is a business productive environment and improvement on the quality of infrastructure and the environment. In the formulation of his policy, Joko Widodo reinforcing or strengthening of one policy with another policy. The results of competitiveness policy in the city of Solo will be seen after 65 months of practice.

Joko Widodo side of leadership in formulating regional competitiveness policy categorized into the type of transformational leadership. Joko Widodo encourage dynamic governance practices in leadership. Agile process and able people begin with reforms of public services. The ability of thinking ahead, thinking again and thinking across of the City of Solo mostly come from Joko Widodo, so it requires a special policy for innovation and policies that have run can be sustained in the future."

"PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, PPAT Sementara yang dimaksud adalah Camat. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi serta urgensi Camat sebagai PPAT Sementara di Kabupaten Banyuwangi apakah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan ingin mengetahui pertanggungjawaban serta bentuk akta yang dibuat oleh Camat sebaga PPAT Sementara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian non-doktrinal, pengambilan sumber data menggunakan dua teknik yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan kuisioner terhadap beberapa narasumber terkait Camat sebagai PPAT Sementara, dan melalui studi dokumen guna mengumpulkan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum. Berdasarkan penelitian ini diperoleh adanya eksistensi Camat sebagai PPAT Sementara di 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, serta adanya urgensi di beberapa kecamatan dikarenakan masih kurangnya PPAT Notaris di desa-desa terpencil, sedangkan terkait pertanggungjawaban dan bentuk akta yang dibuat oleh Camat selaku PPAT Sementara hal tersebut sama dengan PPAT Notaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

A Temporary PPAT (Land Deed Official) is a government official appointed due to their position to carry out the duties and responsibilities of a PPAT by creating PPAT deeds in areas where there are insufficient PPATs, as referred to in Article 1, paragraph 2 of Government Regulation Number 24 of 2016. The Temporary PPAT in this case is the Sub-district Head (Camat). This paper aims to examine the existence and urgency of the Camat as a Temporary PPAT in Banyuwangi Regency, and whether it aligns with the applicable regulations. It also seeks to explore the accountability and types of deeds created by the Camat as a Temporary PPAT. The research uses a non-doctrinal approach, collecting data through two techniques: primary and secondary data sources. Primary data is gathered through interviews and questionnaires with several informants related to the Camat as a Temporary PPAT, while secondary data is collected through document studies to obtain legal materials. Based on the research, it was found that the Camat serves as a Temporary PPAT in four sub-districts in Banyuwangi Regency, and the role is considered urgent in certain sub-districts due to the lack of Notary PPATs in remote villages. Regarding accountability and the types of deeds created by the Camat as a Temporary PPAT, they are the same as those made by Notary PPATs in accordance with the applicable laws and regulations."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan serta penghapusan aset lain-lain dan membuat usulan kebijakan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penghambat penyimpanan dan pengamanan aset lain-lain adalah tidak ada kebijakan pengamanan dan penyimpanannya, terbatasnya gudang, kurangnya perhatian serta kurangnya SDM yang memadai. Sedangkan faktor penghambat penghapusan aset lain-lain adalah SOP tidak ditetapkan, kuantitas dan kualitas SDM tidak memadai, lemahnya koordinasi, dan kondisi bawaan masa lalu. Usulan kebijakan untuk mengatasi permasalahan penyimpanan dan pengamanan aset lain-lain adalah membuat SOP penyimpanan dan pengamanan, membuat standar penyimpanan dan pengamanan, mengoptimalkan fungsi gudang dan menunjuk petugas khusus. Sedangkan usulan kebijakan untuk mengatasi permasalahan penghapusan di antaranya menetapkan SOP, memperjelas kewenangan Bidang Aset selaku PPBD, pembinaan secara berkala dan validasi fisik dan data aset lain-lain.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to analyze the obstacles of storage, security and other assets disposal implementation and make improvements in the form of policy proposals to resolve it. This research is using qualitative method with case study approach. The research conclude that the obstacles of storage and security implementation are the absence of a policy to regulate the storage and security, inadequacy of storage facilities, lack of attention to security and storage and inadequacy of human resources. While, the obstacles of other assets disposal implementation are the absence of a written standard operational procedure, inadequacy of human resource, lack of coordination between the parties involved and the history of older other assets. The policy proposals to resolve the storage and security problems of other assets are making storage and security policy, making storage and security strategy, optimization storage facilities and appoint a special officer. While, the policy proposals to resolve other assets disposal are issuing and assign a written disposal SOP, assure the authority of Assets Department as PPBD, workshop periodically and validating data between the physical and data record."

"The birth of constitution No 22 & 25 year 1999 is the first step to repair the running of the governance that tends to be centralistic to a more decentralistic environment by giving expanded autonomy at local level. Both constitutions are expected to generate democratization by giving more space for public participation in the politics field, the handling at local level monetary, and the utilization of other local resources.History has says that during the implementation of constitution No. 5 year 1974, the nuances policy is dominantly have the nature of top down, rather than bottom up. This kind of policy have the tendency to minimize local government roles. Therefore, the concept of local development that focused on the involvement of the local interest's (participation approach) needs to be nurtured. The public participation can be representated through a good election process, so the people role's can be seen from local council strength in controlling policy execution by the executive.Public participation at the local level is interesting to study because basically the public participation on the execution of local autonomy is the form of representativeness from a policy. This is needed as a way to create good governance by developing, strengthening and public empowering with the condition that there civil society and people have capability therefore to begin initiatives, discussing, formulating recommendation, debating it, make an agreement, deciding, monitoring and evaluating the making process and executing public policy that within the authority of the government.Participation has a very important meaning for democratic government system, even means for the embodiment of power that lies in the people's hand. Participation means to ensure that every policy taken reflect .the people's aspiration. Studies on various literature shows that participation is a mayor part of good governance. The aim of this research is to analyze how is the process of formulating local regulation, where in the process of formulating it there are two factors that will be effecting the result of a local regulation draft being discussed, which is the articulation of various interest by the local council and the public participation in the process of formulating it. This research basically is trying to bring up and describing many things thats connected to public participation in the process of formulating local regulation. The method of this research used qualitative approach. This research also comes as a case study, its means so that the research are conducted more throughly and to understand the symptoms in a holistic approach. The data is gamed from studying various document that related with the formulation process of local regulation and by conducting in depth interview to the members and staff of local council that involved in formulating each local regulation, special committee for public order in Depok, the community leaders, and non government organization involved in the process of formulating local regulation.From the analization it is known that in connection with the law ground on the public participation in the process of formulating local regulation, there is no clear regulations for the citizen right to participate. This research is conducted at Depok city shows that the rules of Local Council in Depok City is not sufficiently accommodate the existence of public participation in the process of formulating local regulation.The research shows that are space to public participation formally and informally in the process of formulating local regulation, but the utilization of the space available is not maximal due to the process of formulating local regulation regarding public order in Depok City, public participation only existed at RDPU (Public Hearing). The participation happened only in the formal context, which is the involvement in the RDPU at the consultation level. In Am stein perspective this consultation level is in the "degree of Tokenism' which marked the existence of two-way dialogue between public and local council even the nature of the dialogue is cooptative."