Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini Indonesia menerapkan dua metode kebijakan pembatasan biaya bunga. Pertama, metode DER yang diatur dalam PMK 169/2015, Kedua, metode ESR yang diperkenalkan melalui amandemen Pasal 18 ayat (1) UU PPh s.t.d.t.d. UU HPP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dari metode DER dan metode ESR berserta peluang dan tantangan dalam rencana implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian ini memiliki dua temuan utama. Pertama, selain aturan rasio pada metode DER, terdapat ketentuan tambahan sebagai penyempurna kebijakan seperti pengecualian industri tertentu, cakupan serta definisi utang dan modal, serta aturan penggunaan saldo rata-rata bagi keduanya. Adapun metode DER diterapkan untuk mencegah preferensi pelaku usaha di Indonesia dalam menggunakan pembiayaan melalui pinjaman, terutama sumber utang luar negeri. Pada metode ESR, selain aturan fixed ratio interest-to- EBITDA, terdapat beberapa ketentuan tambahan sebagai penyempurna kebijakan termasuk rasio grup, carry forward dan/atau carry back, de minimis threshold, serta ketentuan spesifik untuk industri tertentu. Sebagai catatan. metode ESR dianggap sebagai metode yang lebih efektif dalam memitigasi skema penghindaran pajak melalui konsolidasi laba rugi grup perusahaan dibandingkan dengan metode DER. Kedua terdapat tiga peluang dalam rencana implementasi penerapan kebijakan ESR. Pertama, Indonesia akan memiliki kebijakan yang dapat memitigasi skema pajak melalui konsolidasi laba rugi grup perusahaan. Kedua, kebijakan ESR dapat dianggap lebih mengakomodasi motif keadilan. Ketiga, Indonesia berpeluang memiliki kebijakan yang cenderung rendah pada biaya kepatuhan akibat dari adanya de minimis rule. Selain itu, terdapat dua tantangan yang dapat yang berpotensi timbul sehubungan dengan rencana implementasi penerapan kebijakan ESR. Pertama, adanya isu volatilitas pada laporan keuangan perusahaan yang dapat mempengaruhi nilai EBITDA. Kedua, adanya tantangan dalam perumusan aturan spesifik dalam industri tertentu akibat setiap sektor industri memiliki dinamika operasional dan struktur keuangan yang berbeda.

---

Indonesia currently applies two methods of interest expense limitation policy. First, the DER method regulated in PMK 169/2015, Second, the ESR method introduced through the amendment of Article 18 paragraph (1) of the UU PPh s.t.t.d. UU HPP. This study purposes to analyze the application of the DER method and the ESR method along with the opportunities and challenges in the implementation plan. This research uses a qualitative approach, and uses data collection techniques in the form of field studies and literature studies. This research has two main findings. First, in addition to the ratio rules in the DER method, there are additional provisions as policy enhancements such as the exclusion of certain industries, the scope and definition of debt and capital, and the rules for using average balance for both. The DER method is applied to prevent the preference of Indonesia's businesses in using financing through loans, especially foreign debt sources. In the ESR method, in addition to the fixed interest-to-EBITDA ratio rule, there are several additional provisions as policy enhancements including group ratio, carry forward and/or carry back, de minimis threshold, and specific provisions for certain industries. For the record, the ESR method is considered a more effective method in mitigating tax avoidance schemes through consolidation of group companies' profit and loss compared to the DER method. Second, there are three opportunities in the implementation plan of the ESR policy implementation. First, Indonesia will have a policy that can mitigate tax schemes through consolidation of group companies' profit and loss. Second, the ESR policy can be considered as more accommodating to the fairness motive. Third, Indonesia is likely to have a policy that tends to be low on compliance costs due to the de minimis rule. In addition, there are two challenges that could potentially arise in connection with the implementation plan of the ESR policy. First, there is the issue of volatility in the company's financial statements that can affect the value of EBITDA. Second, there are challenges in formulating specific rules in certain industries due to each industry sector having different operational dynamics and financial structures."

"Tesis ini membahas tentang praktik-praktik thin capitalization yang dilakukan Wajib Pajak di Indonesia dan perbandingan ketentuan thin capitalization di Indonesia dengan negara Amerika Serikat, Inggris, Luxembourg, Cina, Perancis, Belgia, Canada, Spanyol, Rusia dan Jerman serta menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani praktik-praktik thin capitalization. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan positivism.Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan Pajak Penghasilan atas praktik-praktik thin capitalization masih belum memenuhi asas kepastian hukum sehingga disarankan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap ketentuan perbandingan utang terhadap modal agar mampu memenuhi asas kepastian hukum tersebut.This thesis describes the practices of thin capitalization by Indonesian taxpayer and comparison on thin capitalization tax policy to United States, United Kingdom, Luxembourg, China, France, Belgium, Canada, Spain, Russia dan Germany also analysis on Directorate General of Taxation action to deal with thin capitalization practices. The research approach used shall be a qualitative research with positivism approach.

The research results indicates that tax policy of Thin Capitalization Practice have not met certainty principle. It is recommended that government perform an evaluation on debt to equity ratio to meet the certainty principle."

"Thin Capitalization adalah kecenderungan wajib pajak untuk menggunakan instrumen hutang dari modal investasi tambahan atau pembiayaan untuk perusahaan sebagai bagian dari perencanaan pajak (perencanaan pajak) itu. Bunga atas hutang (biaya bunga) dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak, sedangkan bunga atas modal (dividen) tidak dikurangkan dari penghasilan kena pajak (beban non-deductible). Sehubungan dengan masalah ini, beberapa negara secara tegas membatasi praktik tipis-kapitalisasi dalam regulasi dan sistem perpajakan. Indonesia adalah sebuah negara yang berpartisipasi termasuk membatasi, tapi peraturan belum ditegakkan secara efektif. Sehubungan dengan thin capitalization, koreksi fiskal merupakan langkah penting. Penulis merekomendasikan agar Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan baru mengenai rasio antara hutang dan ekuitas (DER), mengingat potensi besar tipispraktek kapitalisasi dilakukan oleh perusahaan multinasional.

---

Thin capitalization is the tendency of taxpayers to use debt instruments of the capital in additional investment or financing for his company as part of tax planning (tax planning) it. Interest on debt (interest expense) can be offset against taxable income, while interest on capital (dividends) are not deductible from taxable income (non-deductible expense).

In connection with this problem, some countries expressly restrict the practice of thin-capitalization in the regulation and taxation system. Indonesia is a country participating including restricting, but regulations have not been effectively enforced. In relation to the thin capitalization, fiscal correction is an important step to determine the actual income of the taxpayer who has a special relationship.

The author recommends that the Minister of Finance to issue a new regulation regarding the ratio between debt and equity (DER), considering the large potential of thin-capitalization practices done by multinationals."

"ABSTRAKThin capitalization merupakan perencanaan pajak yang dilakukan dengan mengoptimalkan utang perusahaan atau meminimalkan modal. Perencanaan tersebut meningkatkan kesempatan penggunaan beban bunga untuk mengurangi nilai pajak penghasilan perusahaan. Thin capital diukur dari perbandingan jumlah utang dengan modal. Penelitian ini menganalisis ketentuan thin capitalization yang berlaku di Indonesia dan Australia dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi thin capitalization. Australia menjadi pembanding karena ketentuan thin capitalization yang jelas dan studi literatur yang lengkap. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan thin capitalization yang lebih ketat di Australia dibanding Indonesia. Secara rata-rata, nilai thin capitalization di Indonesia lebih tinggi dari Australia, namun di Indonesia terjadi penurunan rasio utang setelah dikeluarkan peraturan tentang thin capitalization. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa perusahaan dengan subsidiari di luar negeri, perusahaan dengan subsidiari di haven countries, dan perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor memiliki nilai thin capitalization yang lebih kecil. Hasil penelitian secara umum tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa variabel tersebut justru meningkatkan thin capitalization. Kepemilikan asing terbukti mempengaruhi hubungan foreign exposure terhadap thin capitalization.

---

ABSTRACT

Thin capitalization is a form of tax planning through optimization of company's debt or minimizing capital. This plan will create an opportunity to use interest expense in reducing company income tax. Thin capital is measured by comparing the amount of debt and capital. This study analyzes thin capitalization rule in Indonesia and Australia and examines the factors that influence thin capitalization. Australia used as a comparison because it has pronounced thin capitalization rule and comprehensive literature. Study results show thin capitalization rule is stricter in Australia compared to Indonesia. On average, thin capitalization in Indonesia is higher than Australia, but there is a decrease in Indonesia debt ratio after the issuance of thin capitalization rule. Regression test results show that companies with subsidiaries abroad, companies with subsidiaries in haven countries, and companies that carry out export activities have lower thin capitalization value. The results of the study are generally not in accordance with previous research, which states that these variables increase thin capitalization. Foreign ownership is proven to affect the relationship of foreign exposure and thin capitalization."