Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transformasi digital dalam E-government berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pencatatan keuangan bagi UMKM. Salah satu upayanya adalah penerapan SIAPIK, sistem yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung digitalisasi pencatatan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesuksesan implementasi SIAPIK dengan menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean (2016) yang terdiri dari enam dimensi utama: System Quality, Information Quality, IT Organization/System Quality, Use and Intention to Use, User Satisfaction, dan Benefits (z). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIAPIK dikategorikan sebagai "Cukup Sukses" dalam mendukung pencatatan keuangan digital UMKM di Jakarta Selatan. Namun, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, seperti stabilitas sistem yang belum optimal, keterbatasan fitur yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan UMKM, serta kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi pengguna. Meskipun demikian, SIAPIK telah memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan pencatatan keuangan, sehingga memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fitur, optimalisasi sistem, serta strategi sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif agar implementasi SIAPIK dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

---

Digital transformation in E-government plays a crucial role in enhancing transparency and efficiency in MSME financial record-keeping. One such initiative is SIAPIK, a system developed by Bank Indonesia to support financial digitalization. This study aims to assess the success of SIAPIK’s implementation using the DeLone & McLean Information System Success Model (2016), which consists of six key dimensions: System Quality, Information Quality, IT Organization/System Quality, Use and Intention to Use, User Satisfaction, and Benefits (Public Value). The findings indicate that SIAPIK is categorized as "Moderately Successful" in supporting MSME digital financial recording in South Jakarta. However, several challenges remain, including suboptimal system stability, feature limitations that do not fully meet MSME needs, and insufficient user training and support. Despite these issues, SIAPIK has proven beneficial in improving financial recording efficiency and accessibility, demonstrating its strong potential for further development. Therefore, enhancing system features, optimizing stability, and implementing more intensive training and outreach strategies are necessary to ensure a more effective and sustainable implementation of SIAPIK."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana Badan Informasi Geospasial (BIG) menjalankan kegiatan e-Government dengan memanfaatkan aplikasi PetaKita. Secara khusus, berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi niat perilaku adopsi dalam menggunakan aplikasi e-Government dalam pemetaan partisipatif berbasis Sistem Informasi Geospasial (SIG) dengan mengambil kasus pada Aplikasi PetaKita. Model penelitian ini mengadopsi dan memodifikasi Unified Model of Elektronic Government Adoption (UMEGA) dengan menambahkan variabel Trust in Government Agency/Institution, Trust in Government Technology, dan Trust in Government Data. Dari sampel bersih sebanyak 130 dengan unit analisis pemilik akun Single Sign On (SSO) InaGeoportal sebagai induk aplikasi PetaKita, data ini kemudian diolah dengan metode SEM-PLS melalui software SmartPLS3. Hasilnya, Variabel yang mempengaruhi Behavioral Intention (Intensi Penggunaan) aplikasi PetaKita dari BIG dipengaruhi oleh faktor Attitude dan Trust in Government Technology. Kemudian Attitude dipengaruhi secara signifikan oleh Trust in Government Agency, dan Trust in Government Technology. Selain itu, Facilitating Condition berpengaruh signifikan terhadap Effort Expectancy penggunaan aplikasi. Meskipun faktor seperti Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Condition terhadap Behavioral Intention, Perceived Risk, Trust in Government Agency/Institution terhadap Behavioral Intention, dan Trust in Government Technology terhadap Attitude tidak memiliki pengaruh signifikan.Temuan ini memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan adopsi aplikasi e-Government, serta merancang strategi komunikasi publik yang efektif, dengan memanfaatkan aplikasi e-Government yang lebih diterima oleh masyarakat, untuk meningkatan kepercayaan, dukungan, dan keterlibatan publik dalam kebijakan pemerintah.

---

This research aims to explain how the Geospatial Information Agency (BIG) carries out e-Government activities by utilizing the PetaKita application. In particular, it seeks to describe the factors that influence adoption behavioral intentions in using e-Government applications in participatory mapping based on Geospatial Information Systems (GIS) by taking the case of the PetaKita Application. This research model adopts and modifies the Unified Model of Electronic Government Adoption (UMEGA) by adding the variables Trust in Government Agency/Institution, Trust in Government Technology, and Trust in Government Data. From a net sample of 130 with the analysis unit being the owner of the InaGeoportal Single Sign On (SSO) account as the parent of the PetaKita application. This data is then processed using the SEM-PLS method via SmartPLS3 software. As a result, the variables that influence the Behavioral Intention of the PetaKita application are influenced by the Attitude and Trust in Government Technology factors. Then Attitude is significantly influenced by Trust in Government Agency and Trust in Government Technology. Apart from that, Facilitating Conditions have a significant effect on the Effort Expectancy of application use. Although factors such as Performance Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Conditions on Behavioral Intention, Perceived Risk, Trust in Government Agency/Institution on Behavioral Intention, and Trust in Government Technology on Attitude do not have a significant influence. These findings provide valuable insights for increasing the adoption of e-Government, as well as designing effective public communication strategies, by utilizing e-Government applications that are more accepted by the public, to increase public trust, support and involvement in government policies."

"Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melakukan transformasi digital pada pelayanan pemerintahan dan merupakan salah satu rencana kerja pemerintah tahun 2024. Salah satu pemerintah daerah yang konsisten menerapkan dan mengembangan SPBE di wilayah Kalimantan Timur adalah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tahun 2021 berhasil menduduki peringkat pertama di wilayah Kaltim (Nilai Indeks SPBE = 2,48). Peringkat tersebut turun ke posisi 8 di tahun 2022 (Nilai Indeks SPBE = 1,94), khususnya untuk Domain tata kelola SPBE pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Penurunan nilai tersebut melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dengan tujuan untuk melakukan analisis problem solving. Analisis pertama dilakukan terhadap informasi dan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program dan kegiatan yang berhubungan dengan kinerja tata kelola SPBE pada aspek TIK dengan menggunakan pendekatan logic model.  Analisis kedua dilakukan terhadap 5 area fokus pada IT governance untuk mengukur efektivitas implementasi tata kelola SPBE pada aspek TIK. Hasil analisis pertama menggambarkan bahwa informasi dan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program dan kegiatan masih belum menunjukkan hubungan yang logis.  Sehingga disusunlah rekomendasi berupa outcome sequence chart yang baru agar lebih menggambarkan hubungan yang logis dan lebih terintegrasi dengan seluruh stakeholder. Hasil analisis kedua menggambarkan bahwa dari 5 area fokus, masih terdapat 3 area fokus yang belum menunjukkan efektivitasnya dalam proses implementasi tata kelola SPBE pada aspek TIK, sehingga diberikan rekomendasi perbaikan agar dapat lebih meningkatkan tata kelola SPBE pada objek penelitian.

---

Electronic-Based Government System (SPBE) is one of the government's efforts in carrying out digital transformation in government services and is one of the government's 2024 work plans. One of the local governments that consistently implements and develops SPBE in the East Kalimantan region is the Kutai Kartanegara Regency Government (Kukar Regency Government) through the Communication and Information Technology Office. The SPBE index value of the Kukar Regency Government in 2021 was ranked first in the East Kalimantan region (SPBE Index Value = 2.48). This ranking dropped to 8th place in 2022 (SPBE Index Value = 1.94), especially for the SPBE governance domain in the Information and Communication Technology (ICT) aspect. The decline in value is the background for the importance of this research with the aim of conducting a problem-solving analysis. The first analysis was conducted on information and performance indicators used in measuring the performance of programs and activities related to SPBE governance performance in the ICT aspect using a logic model approach.  The second analysis was conducted on the 5 focus areas in IT governance to measure the effectiveness of SPBE governance implementation in the ICT aspect. The results of the first analysis illustrate that the information and performance indicators used in measuring the performance of programs and activities still do not show a logical relationship.  So a recommendation was made in the form of a new outcome sequence chart to better describe the logical relationship and be more integrated with all stakeholders. The results of the second analysis illustrate that of the 5 focus areas, there are still 3 focus areas that have not shown their effectiveness in the process of implementing SPBE governance in the ICT aspect, so that recommendations for improvement are given in order to further improve SPBE governance in the object of research."

"Salah satu upaya penerapan good governance yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam proses pengelolaan keuangan adalah penerapan e-budgeting. Secara khusus Pemerintah Aceh telah melakukan perubahan pengelolaan keuangan daerah dengan meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah menggunakan Sistem Teknologi Informasi. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) hadir untuk mempercepat proses penyampaian informasi keuangan daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel.Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur, dan wawancara mendalam, untuk mengetahui Implementasi SIPKD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasiskan Informasi Teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh serta Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasiskan Informasi Teknologi di Pemerintah Aceh.Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi SIPKD sesungguhnya merupakan tantangan besar yang membutuhkan persiapan matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas serta persiapan yang dilakukan maka semakin baik pula keterandalan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

---

One of good governance application efforts done by Indonesian government in financial management process is by applying e-budgeting. Particularly, Aceh government has changed the financial management by improving the skill of managing the local financial using information technology system. Information system of local financial management (SIKPD) is aimed to accelerate the process of delivering the local financial information to be more effective, efficient and accountable.This research used post positivist approach; the method of data collection was literature study and in-depth interview. It was done in order to see the implementation of SIKPD within the local financial management based on information technology done by Aceh government. It was also to find out the factors affecting the local financial management based on information in Aceh government.The results revealed that the implementation of SIKPD was a big challenge required proper and structured preparations related to regulations, systems and human resources. These indicated that the better the quality and preparation done, the better the financial management done by the government."

"Dalam mewujudkan pelayana prima dengan memanfaatkan teknologi, Ditjen AHU yang berperan sebagai penyedia pelayanan jasa hukum umum secara konsisten berusaha mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam mendukung layanan publik yang diberikan. Analisis dilakukan dengan mengelaborasi konsep pelayanan publik dengan memanfaatkan sistem informasi sebagai basis pelayanannya serta menggunakan acuan standar orientasi layanan pada pelanggan dan jaminan keberlanjutan pengembangan teknologi yang terdapat pada Best Practice COBIT 4.1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan positivist dan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa kondisi sistem informasi dalam mendukung Pelayanan Pengesahan Badan Hukum Online berada pada tingkat kematangan level 3 ldquo;Defined Process rdquo; pada seluruh komponen proses pengukuran. Deskripsi tersebut menggambarkan bahwa mekanisme dan prosedur layanan telah sebagian terdokumentasi. Ada peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat, namun secara organisasi, diperlukan penyusunan dokumen SOP Layanan, standarisasi program pedidikan dan pelatihan, serta program monitoring dan evaluasi secara berkala.

---

In realizing prime servicing by utilizing technology, Directorate General of Legal Administration that acts as a provider of general legal services consistently seeks to optimize the utilization of ICT in support of public services provided. This research elaborated the concept of public service by utilizing information system as its service base and used indicator based on customer service orientation standard and sustainability of technology development contained in Best Practice COBIT 4.1.

From the result of the research, it is found that the condition of Information System in supporting the Online Legal Entitlement Service is at maturity level 3 Defined Process on whole process components of measurement. The description illustrates that the service mechanism and procedures has been partially documented. There is an increase felt by the service user community, but organizationally, the preparation of the Service SOP document, the standardization of education and training programs and the regular monitoring and evaluation program."

"Penerapan e-government melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi layanan administrasi kependudukan. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan SIAK di Kabupaten Toba dengan fokus pada dimensi kecepatan layanan, akurasi data, ketersediaan layanan, infrastruktur, dan kepuasan pengguna. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatif. Data dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIAK secara umum telah memberikan dampak positif terhadap layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Toba, terutama dalam hal kecepatan layanan dan akurasi data. Namun, terdapat kendala signifikan pada aspek infrastruktur dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang masih memerlukan peningkatan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sistem ini perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis berupa pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Implementasi hasil penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat SIAK dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Toba.

---

Information System (SIAK) aims to enhance the effectiveness, efficiency, and transparency of population administration services. This study evaluates the effectiveness of SIAK implementation in Toba Regency by focusing on service speed, data accuracy, service availability, infrastructure, and user satisfaction dimensions. A quantitative approach with an explanatory design was employed. Data were collected through surveys, interviews, and document analysis, and analyzed using descriptive and inferential statistical techniques. The results indicate that the implementation of SIAK has generally had a positive impact on population administration services in Toba Regency, particularly in terms of service speed and data accuracy. However, significant challenges remain in the areas of infrastructure and human resource (HR) capacity, which require improvement. Furthermore, public participation in utilizing this system needs to be increased through more effective outreach and education efforts. This study provides strategic recommendations, including the development of technological infrastructure, HR training, and enhancing public digital literacy. The implementation of these findings is expected to optimize the benefits of SIAK in supporting better governance in Toba Regency. "

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pertumbuhan penyediaan pelayanan publik secara elektronik melalui aplikasi, salah satunya aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang dikembangkan oleh Jakarta Smart City sebagai super app yang mengintegrasikan berbagai informasi dan pelayanan di Jakarta. Namun, rating aplikasi ini pada tahun 2023 masih tergolong rendah dan ditemukan sejumlah permasalahan, seperti akun keluar otomatis, tanggapan lambat terhadap laporan, aplikasi yang lemot, dugaan peretasan, serta keterbatasan layanan bantuan pengguna di dalam aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan e-government pada aplikasi JAKI dari perspektif masyarakat DKI Jakarta. Teori utama yang digunakan adalah teori e-GovQual cetusan Papadomichelaki & Mentzas (2012) yang terdiri atas empat dimensi, yaitu efisiensi (efficiency), kepercayaan (trust), keandalan (reliability), dan dukungan bagi masyarakat (citizen support). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data mixed method melalui penyebaran kuesioner dengan Google Form di sejumlah media sosial kepada 117 responden, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan e-government pada aplikasi JAKI dari perspektif masyarakat DKI Jakarta sudah tergolong baik dengan skor 97,4%. Dimensi efisiensi memperoleh skor tertinggi dan secara berturut-turut diikuti oleh dimensi keandalan, kepercayaan, dan dukungan bagi masyarakat. Hal ini didukung oleh pembaruan JAKI 3.0 yang meliputi redesain tampilan dan penambahan personalisasi dan kategorisasi pelayanan. Di sisi lain, pengguna masih sulit mendapatkan layanan bantuan di aplikasi dan khawatir dengan keamanan data akibat kasus peretasan yang sempat terjadi. Oleh karena itu, masih terdapat catatan yang harus diperbaiki guna dapat meningkatkan kualitas pelayanan e-government pada aplikasi JAKI.

---

The development of information and communication technology has driven the growth of electronic public service provision through applications, including Jakarta Kini (JAKI) developed by Jakarta Smart City as a super app integrating various information and services in Jakarta. However, in 2023, the app's rating is still relatively low with issues such as automatic logout, slow response to reports, sluggish performance, suspected hacking, and limited user support services. This study aims to analyze the quality of e-government services on the JAKI app from the perspective of DKI Jakarta citizens. The main theory used is the e-GovQual theory by Papadomichelaki & Mentzas (2012), which includes four dimensions: efficiency, trust, reliability, and citizen support. The study employs a quantitative approach with mixed data collection methods, including a questionnaire distributed via Google Form on social media to 117 respondents, in-depth interviews, and literature review. The results show that the quality of e-government services on JAKI is considered good, with a score of 97.4%. The efficiency dimension scored the highest, followed by reliability, trust, and citizen support. This is supported by the JAKI 3.0 update, which includes redesign of the interface and the addition of personalization and service categorization. However, users still face challenges in getting support within the app and are concerned about data security due to past hacking incidents. Therefore, improvements are needed to enhance the quality of e-government services on the JAKI app."

"Pelayanan publik merupakan cerminan hubungan dan interaksi antara negara dan warga negara. Masyarakat saat ini tengah menuntut pelayanan publik yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau. Salah satu upaya dalam mencapai pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat adalah dengan menerapkan electronic government atau E-Government. Berdasarkan evaluasi dari keluhan masyarakat dan tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan publik agar pembuatan paspor lebih efisien, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan inovasi dalam memberikan pelayanan antrean permohonan paspor melalui peluncuran aplikasi baru yang diberi nama Mobile Paspor atau M-Paspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan E-Government dalam Permohonan Paspor Online melalui M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat. Untuk menganalisis kualitas pelayanan E-Government digunakan model pengukuran E-Government Quality atau E-GovQual yang terdiri dari empat dimensi, yaitu Efficiency (Efisiensi), Reliability (Keandalan), Trust (Kepercayaan), dan Citizen Support (Dukungan bagi Masyarakat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode campuran yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 102 responden yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa Kualitas Pelayanan E-Government pada permohonan paspor melalui M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dilihat dari empat dimensi yaitu dimensi efficiency, trust, reliability, dan citizen support masuk ke dalam kategori baik.

---

Public service is a reflection of the relationship and interaction between the state and citizens. The demand of public services that are able to meet the interests of the wider community, reliable and trustworthy, and accessible are increasing in the recent year. One of the efforts to achieve public services in accordance with the needs and expectations of the community is to implement electronic government or E-Government. Based on an evaluation of public complaints and demands from the public for improved public services in order to make passports more efficient, the Directorate General of Immigration issued an innovation in providing queuing services for passports through the launch of a new application called Mobile Passport or M-Paspor. This study aims to analyze the quality of E-Government services in Online Passport Applications through M-Passports at the Class I Immigration Office in Central Jakarta. To analyze the quality of E-Government services, the E-Government Quality or E-GovQual measurement model is used which consists of four dimensions, Efficiency, Reliability, Trust, and Citizen Support. This study used a quantitative approach with mixed methods which was carried out by distributing questionnaires to 102 respondents who had met the specified criteria and in-depth interviews. The results of the study found that the Quality of E-Government Services on passport applications via M-Paspor at the Class I Immigration Office in Central Jakarta in the good category. This can be seen from the four dimensions, the dimensions of efficiency, trust, reliability, and citizen support which appertain to the good category."

"Pengadaan barang dan jasa merupakan komponen krusial yang dalam tata kelola pemerintahan. Di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 70% kasus korupsi yang ditemukan dan ditangani oleh KPK berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah menggunakan e-Government dalam bentuk e- Procurement untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP bernama aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang saat ini sudah menjadi Aplikasi Umum SPBE. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Aplikasi SPSE sebagai SPBE dengan menggunakan teori dari Sirat (2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 dan 11 faktor yaitu visi, misi dan tujuan, strategi, pelatihan, keamanan, kolaborasi, infrastruktur, dukungan pimpinan, budaya organisasi, peraturan,dan keuangan merupakan Penentu keberhasilan implementasi SPSE sebagai SPBE.

---

Procurement of goods and services is a crucial component in the governance of the government. In Indonesia in 2020 as many as 70% of corruption cases found and handled by the KPK were related to the procurement of goods/services. In overcoming this, the government uses e-Government in the form of e-Procurement to minimize the occurrence of corruption. The E-Procurement developed by LKPP is called the Electronic Procurement System (SPSE) application which is currently an SPBE General Application. Therefore, this research aims to analyze the factors that determine the successful implementation of the SPSE Application as SPBE using the theory from Sirat (2013). The method used in this study is post-positivist, A data collection technique through primary data conducted with in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results showed that 10 of the 11 factors, namely vision, mission and objectives, strategy, training, security, collaboration, infrastructure, leadership support, organizational culture, regulations, and finance are the determinants of the successful implementation of SPSE as SPBE."

"Implementasi e-Government memiliki peran penting dalam usaha menuju reformasi birokrasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2012, diketahui bahwa Indonesia memiliki index pengembangan e-Government yang rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia. Pada hasil PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) 2011 diketahui bahwa masih terdapat 24% provinsi dengan kondisi e-Government yang sangat kurang. Berdasarkan permasalahan tersebut kita perlu mengetahui faktor apa saja yang diperlukan untuk kesuksesan implementasi e-Government terutama di pemerintahan daerah tingkat provinsi. Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai studi kasus karena mendapat nilai rata-rata tertinggi pada Pemeringkatan e-Government Indonesia 2011. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan e-Government di Jawa Barat dengan acuan awal delapan dimensi ITPOSMOO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil wawancara dianalisis menggunakan analisis Hermeneutik dengan memanfaatkan aplikasi Atlas.ti. Hasil dari penelitian ini telah menjawab pertanyaan penelitian dari karya akhir ini yaitu menyimpulkan bahwa terdapat sepuluh faktor kunci keberhasilan e-Government di Jawa Barat. Faktor tersebut yaitu 1) Informasi, 2) Teknologi, 3) Proses, 4) Nilai, 5) Sumberdaya manusia, 6) Sumberdaya keuangan dan waktu, 7) Kelembagaan, 8) Peraturan, 9) Kepemimpinan dan 10) Dukungan dari masyarakat. Delapan dari sepuluh faktor kunci adalah faktor kunci yang ditawarkan sebelumnya dari kerangka penelitian.

---

The implementation of e-Government plays an important role in the attempt to actualize the process of bureaucracy reformation so that it will improve the duty effectiveness and efficiency as well as the service to the public. However, based on the survey done by the United Nation in 2012, it was found that Indonesia has a lower e-Government growth index compared to other countries around the world. Findings by PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) in 2011 has shown that there are 24% of Indonesian provinces that is still lacking of e-Government. In order to solve this problem, we need to understand all the success factors to guarantee the success implementation of e-Government; especially at the provincial government level. The province of West Java was chosen as a case study due to its highest average point of Indonesian e-Government growth in the year 2011. This research was done to investigate the e-Government success key factors in West Java by focusing on the eight dimensions in the ITPOSMOO. Methods used in this research are the qualitative research and interview. The findings from the interview are analyzed using hermeneutic analysis technique by utilizing the Atlas.ti application. The outcome of the findings has answered the research statement of this thesis: There are ten e-Government success key factors in West Java; which are: 1) Information, 2) Technology, 3) Process, 4) Values, 5) Human Capital, 6) Financial and Time Capital, 7) Institutional System, 8) Rules and Regulations, 9) Leadership and 10) Community Support. Eight out of these ten factors are the key factors suggested earlier in the research framework."