Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesejahteraan psikologis, ekonomi, dan sosial pekerja pada saat boikot produk di industri Fast Moving Consumer Goods (FMCG) dan Food And Beverage (F&B). Sebagian besar studi mengenai boikot cenderung fokus pada dampaknya terhadap aspek sosial-ekonomi di luar korporasi, seperti pertumbuhan ekonomi, konsumen, dan reaksi publik, tanpa memperhatikan pekerja sebagai bagian integral dari korporasi. Studi-studi mengasumsikan korporasi sebagai entitas tunggal yang mencakup pemilik modal, manajemen, dan komoditas, mengabaikan adanya konflik kepentingan antara korporasi dan pekerjanya. Penulis berargumen bahwa dengan tidak dilibatkannya pekerja sebagai subjek ekonomi di dalam pengambilan keputusan strategis terkait perubahan-perubahan nilai sosial ekonomi dari komoditas mengakibatkan boikot terhadap perusahaan cenderung menempatkan pekerja dalam situasi rentan, dengan ancaman langsung terhadap kesejahteraan mereka. Maraknya boikot yang menjadi bagian dari gerakan BDS (Boikot, Divestasi, Sanksi) menyusul aksi menentang praktik kekerasan rezim Israel terhadap kaum Palestina, Industri Fast Moving Consumer Goods (FMCG) dan Food And Beverage (F&B) merupakan sektor yang sangat rentan terhadap dampak tertentu, sehingga memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam. Data diperoleh dari sampel pekerja yang berkarier di perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) dan Food And Beverage (F&B) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja memaknai boikot sebagai bentuk solidaritas konsumen sekaligus ancaman bagi mereka. Boikot memperparah kerentanan kerja yang sudah ada sebelumnya, berdampak pada penurunan kesejahteraan secara ekonomi, sosial, dan psikologis. Menghadapi kondisi ini, pekerja merespons secara rasional (rational choice) dengan strategi adaptasi seperti mencari kerja sampingan atau alih profesi untuk meminimalkan dampaknya.

---

This study aims to examine the psychological, economic, and social well-being of workers during product boycotts in the Fast Moving Consumer Goods (FMCG) and Food and Beverage (F&B) industries. Most existing studies on boycotts tend to focus on their socio-economic impact outside of corporations such as on economic growth, consumers, and public reactions without considering workers as integral parts of the corporate structure. These studies often assume the corporation as a single entity encompassing capital owners, management, and commodities, overlooking the conflict of interest between the corporation and its workers. The author argues that the exclusion of workers as economic subjects in strategic decision-making related to the shifting social and economic value of commodities results in boycotts placing workers in vulnerable positions, with direct threats to their well-being. The rise of boycott movements, particularly those associated with the Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) campaign in protest against the Israeli regime's violence toward Palestinians, has had a significant impact. The FMCG and F&B industries are especially vulnerable to such impacts, making them sectors with a high potential for affecting employee welfare. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews. Data were collected from a sample of workers employed in FMCG and F&B companies in Indonesia. The findings show that workers perceive the boycott as both an act of consumer solidarity and a threat to their livelihoods. The boycott exacerbates pre-existing employment vulnerabilities, leading to a decline in well-being across economic, social, and psychological dimensions. In response, workers adopt rational strategies (rational choice), such as seeking side jobs or changing professions, to mitigate the impact. "

"Aktivitas migrasi tenaga kerja membawa peningkatan penghasilan, pendidikan pun sosial pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya. Bagi negara, migrasi tenaga kerja menyumbang devisa dan menyediakan peluang kerja. Aktivitas ini juga meninggalkan persoalan yang berulang, pada masa pra-penempatan, penempatan maupun purna penempatan. Pemerintah, organisasi non pemerintah dan swasta menyatakan bahwa sumber persoalannya berada pada masa pra-penempatan. Penempatan TKI diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah termasuk desa serta pihak swasta, diantaranya perusahaan jasa penempatan.Penelitian ini dilaksanakan pada lingkup daerah asal yaitu Kabupaten Indramayu dan Cianjur, Provinsi Jawa Barat, bertujuan menelaah tata kelola pra-penempatan TKI yang berlangsung dan dalam inspirasi good enough governance meneroka tata kelola di kemudian hari. Informan dalam penelitian kualitatif ini meliputi pemerintah kabupaten, pemerintah desa, kelompok masyarakat yang peduli pada isu TKI, asosiasi perusahaan jasa penempatan dan Kantor Imigrasi. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan sponsor/calo dan budayawan setempat. Data diperoleh dari wawancara, diskusi kelompok terarah (FGD) dan sumber sekunder.Pra-penempatan TKI diurus oleh dinas tenaga kerja sebagai bagian tugasnya. Pada aspek peraturan, peraturan yang telah terbit ditingkat kabupaten maupun desa dan prinsip kehati-hatian, belum sepenuhnya dapat melindungi CTKI. Ketegasan yang diberlakukan dapat menyebakan mereka menempuh jalan yang tidak sesuai prosedur. Sponsor/calo yang biasanya amat dikenal oleh CTKI dan keluarganya berperan besar dalam kegiatan rekrutmen dan penyiapan dokumen CTKI.Namun demikian, ada praktik-praktik baik yang telah berlangsung di lingkup desa maupun kabupaten meskipun belum sempurna. Praktik baik tersebut dapat menjadi titik awal memperbaiki tata kelola prapenempatan secara bertahap. Dengan demikian, pilihan prioritas perlu dilakukan yaitu sosialisasi, pengembangan komunitas serta pendidikan dan pelatihan. Perluasan pemangku kepentingan merupakan salah satu jalan agar upaya perbaikan berkesinambungan. Dengan demikian, prapenempatan bukan melulu pada urusan administrasi dokumen melainkan juga sosialisasi migrasi tenaga kerja yang aman hingga tumbuh masyarakat yang melek migrasi di daerah kantong TKI.Good enough governance perlu menegaskan unsur kesinambungan dan daya tahan didalamnya.Worker migration activities increase incomes, education and social status to Indonesian Migrant Workers (TKI) and their families. For the country, worker migration contributes to foreign exchange and provides employment opportunities. This activity also left problems that were repeated, in the pre-placement, placement and after-placement. The government, non-governmental organization and private placement company association state that the source of the problem is in the pre-placement period. The placement of migrant workers is carried out by the central government, regions and private parties.This research was conducted in the area of origin, namely Indramayu and Cianjur Regencies, West Java Province, aimed at examining the pre-placement governance of migrant workers that took place and in inspiring good enough governance to explore governance in the future. Informants in this qualitative study included district governments, village governments, community groups concerned with the issue of migrant workers, associations of placement companies and the Immigration Office. In addition, interviews were also conducted with brokers and local cultural figures. Data obtained from interviews, focus group discussions (FGD) and secondary sources.Pre-placement of migrant workers is managed by the labor department as part of their duties. In terms of regulations, regulations that have been issued at the district and village levels and the precautionary principle, have not been able to fully protect prospective migrant workers. Assertiveness can cause them to take ways that are not in accordance with procedures. Sponsors brokers who are usually well known by prospective migrant workers and their families play a major role in the recruitment and preparation of their documents.However, there are good practices that have taken place in both the village and district spheres, although not yet perfect. These good practices can be a starting point for gradually improving pre-placement governance. Thus, priority choices need to be made, namely socialization, community development and education and training. The expansion of stakeholders is one way for continuous improvement efforts. Thus, pre-placement is not only about the administration of documents but also the socialization of safe worker migration to the growth of people who are literate of migration in migrant worker enclaves.Good enough governance needs to emphasize the element of sustainability and endurance in it."

"Tesis ini membahas mengenai kajian perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja dalam kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan serta menganalisis implementasi perlindungan hukum hak-hak Pekerja dalam kepailitan (studi kasus: PT Omega Primawood (Dalam Pailit). Pokok permasalahan tesis ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak?hak Pekerja dalam kepailitan ditinjau dari UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan dan implementasi perlindungan hukum terhadap hak?hak Pekerja dalam kepailitan (studi kasus: PT Omega Primawood (Dalam Pailit). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Pekerja merupakan bagian dari suatu perusahaan dan juga merupakan salah satu stakeholder/pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Namun demikian, dalam hal terjadi kepailitan atas perusahaan tempat mereka bekerja, nasib Pekerja sering kali terabaikan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja dalam kepailitan perseroan adalah melindungi hak-hak dan kepentingan dari para Pekerja selaku stakeholder perseroan, harus memenuhi berbagai ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan Pekerja dalam hal kepailitan adalah sebagai Kreditur Preferen, dimana hak-haknya didahulukan. Perlindungan hak Pekerja dalam kepailitan terdapat dalam Pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan. Namun demikian, kedudukan Pekerja sebagai Kreditur Preferen dalam hal kepailitan tidak dapat diartikan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak Kreditor Separatis. Sebab, pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata juga telah secara tegas juga mengatur sebagai berikut; Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam halhal dimana ditentukan oleh undang-undang sebaliknya. Artinya bahwa hak istimewa dari Pekerja adalah untuk mendapatkan pembayaran dari harta-harta Debitor Pailit yang belum dijaminkan. Diharapkan di masa yang akan datang, para pembuat undang-undang menerapkan kewajiban agar pemberi kerja (dalam hal ini adalah Perusahaan) untuk menyediakan suatu asuransi yang dapat melindungi hak-hak Pekerja dalam hal terjadinya kepailitan Perusahaan. Hal ini diperlukan mengingat adanya kemungkinan seluruh aset Perusahaan dijaminkan kepada Kreditur Separatis, dimana dalam hal demikian maka tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembayaran hak-hak Pekerja.

---

This thesis describes the study of legal protection of employee's rights in bankruptcy as stipulated under the Labor Law and Bankruptcy Law as well as to analyze the implementation of the legal protection of employee's rights in bankruptcy (case study: PT Omega Primawood (In Bankruptcy)). Main issues of this thesis are the legal protection of employee's rights in bankruptcy based on Labor Law and Bankruptcy Law and the implementation of the legal protection of employee's rights in bankruptcy (case study: PT Omega Primawood (in Bankruptcy)). The thesis used juridical norms approach as research method and also qualitative data analysis as the analysis method. Employees are part of a company as well as also one of the stakeholders in a company. However, in the event of bankruptcy of its company, the status of employees is often overlooked. Legal protection employees? rights in the company's bankruptcy is to protect the rights and interests of the employees as stakeholders of the company, which shall meet various provisions under the prevailing regulations. The position of workers in the event of bankruptcy is a Preferred Creditor, who has the right to receive preferential treatment among other creditors. Protection of employees? rights in bankruptcy are regulated under Article 95 paragraph (4) Labor Law jo. Article 39 paragraph (2) Bankruptcy Law. However, the position of employees as Preferred Creditor in the event of bankruptcy cannot be interpreted as a higher rank than the right of Secured Creditor. Since Article 1134 paragraph (2) of the Indonesian Civil Code has strongly stated as follows; lien and mortgages are higher than the privilege, with the exception of the circumstances in which the law expressly stipulates otherwise. This means that the privileges of the employees is to obtain payment from the assets of Bankrupt Debtor which have not been secured. It is expected that in the future, the legislators to implement the obligations of the employer (in this case is the Company) to provide an insurance to protect the rights of employees in the event of bankruptcy of the Company. It is necessary since there will always a possibility that the entire assets of the Company were pledged to Secured Creditor, in such case there will be no asset which can be used to carry out the payment of employees? rights."

"Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam industri Fast Moving Consumer Goods (FMCG), perusahaan FMCG perlu mengetahui jumlah permintaan yang potensial di suatu wilayah. Dengan begitu perusahaan dapat menyesuaikan supply yang optimal untuk menghindari tidak terpenuhinya permintaan pelanggan. Metode ekonometrik merupakan salah satu solusi untuk memodelkan estimasi permintaan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada penelitian ini digunakan data cross section sehingga perlu dilakukan uji dependensi spasial untuk melihat apakah antar wilayah memiliki dependensi spasial atau tidak. Hasilnya pada model regresi tidak terdapat dependensi spasial sehingga digunakan analisis regresi non-spasial sebagai model estimasi permintaan. Selain itu juga diperoleh hasil bahwa permintaan konsumen dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk, PDRB perkapita, rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan kategori wilayah rural atau urban.

---

Along with the strict competitiveness of Fast Moving Consumer Goods (FMCG) industry, companies need to know the number of potential demands in an area. So, companies can adjust optimal supply to avoid consumer's demands unfulfillment. Econometric method is one of the solution to model the demand estimation considering factors affecting it.

This research use cross section data, so spatial dependence was conducted to investigate whether there is a spatial dependency between the region. The result revealed that there was no spatial dependency. Therefore, non-spatial regression analysis was used as a model of demand estimation. Beside that, the result also show that consumer?s demands are influenced by number of population, Gross Domestic Regional Product (GDRP), average of household expenditure, and the category of the area (rural or urban)."

"Pekerja rumah tangga (PRT) memainkan peran penting dalam masyarakat modern di mana banyak individu tidak memiliki waktu untuk mengurus pekerjaan rumah tangga mereka. Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat 54,29 juta penduduk Indonesia yang bekerja di sektor formal, dengan sebagian besar dari mereka bekerja lebih dari tiga puluh lima jam per minggu. Kondisi ini menyebabkan banyak pekerja formal merasa lelah dan membutuhkan bantuan PRT untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO), pada tahun 2015 terdapat 4,2 juta PRT di Indonesia, menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap jasa mereka. Melalui Konvensi No. 189, ILO menekankan pentingnya perlindungan PRT di seluruh dunia. PRT sering bekerja dalam kondisi yang tidak diawasi dan hak-haknya mudah dilanggar. Di Indonesia, pekerja rumah tangga sering kali tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, beban kerja yang tidak terukur, jam kerja yang tidak terbatas, upah rendah, dan tanpa jaminan kesehatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan hak-hak standar bagi pekerja, PRT seringkali dikecualikan dari perlindungan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa posisi tawar PRT yang lemah, kurangnya organisasi pekerja yang representatif, dan kebijakan pemerintah yang kurang responsif memperburuk situasi ini. Analisis ini akan mengacu kepada perlindungan hukum PRT di Indonesia dengan mempelajari hukum dari negara lain seperti Singapura, Hong Kong, dan Afrika Selatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode penulisan doktrinal dengan mengkaji sumber hukum primer dan sekunder. Data akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum PRT di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan yang ada agar lebih sesuai dengan standar internasional. Penelitian ini mendukung perlindungan yang lebih baik dan layak bagi PRT di Indonesia.

---

Domestic workers play a crucial role in modern society where many individuals don’t have the time to manage their household chores. According to the Badan Pusat Statistik, there are 54.29 million Indonesians working in the formal sector, with most of them working more than thirty-five hours per week. This condition causes many formal sector workers to feel exhausted and in need of Dometic Workers to complete their household tasks. Based on data from the International Labour Organization (ILO), in 2015, there were 4.2 million Domestic Workers in Indonesia, indicating the high dependence of society on their services. Through Convention No. 189, the ILO emphasizes the importance of protecting Domestic Workers worldwide Domestic Workers often work in unmonitored conditions, making it easy for their rights to be violated. In Indonesia,Domestic Workers frequently lack clear employment contracts, have unmeasured workloads, unlimited working hours, low wages, and no health insurance. Although UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003concerning Manpower sets standard rights for workers Domestic Workers are often excluded from this protection. Research shows that the weak bargaining position of Domestic Workers the lack of representative worker organizations, and unresponsive government policies worsen this situation. This analysis will refer to the legal protection of domestic workers (DW) in Indonesia by studying the laws of other countries such as Singapore, Hong Kong, and South Africa to provide recommendations for improvement. This research employs a doctrinal writing method by reviewing primary and secondary legal sources. The data will be analyzed qualitatively and presented in a descriptive-analytical form. The results of this research are expected to provide a better understanding of the legal protection of Domestic Workers in Indonesia and offer recommendations for improving existing policies to align more closely with international standards. This research supports better and more appropriate protection for Domestic Workers in Indonesia."

"Efisiensi adalah salah satu alasan dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Tujuan dari efisiensi adalah penghematan, yang sebenarnya dilakukan untuk menyelamatkan keuangan perusahaan maupun karena adanya restrukturisasi di perusahaan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, seringkali menyebabkan perselisihan dengan pekerja/buruh yang terdampak atas dilakukannya pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi karena perusahaan merugi diimplementasikan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 dan bagaimana penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari buku serta artikel. Dari penelitian yang telah dilakukan, telah diperoleh hasil, pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi hanya dibenarkan bila perusahaan benar-benar tutup secara permanen. Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. dapat dikatakan belum menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011. karena memutus berdasarkan rasa kepatutan dan keadilan. Oleh karenanya, seharusnya dilakukan koordinasi di antara lembaga peradilan agar kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dapat tercapai. Selain itu, ditambahkannya pengaturan mengenai kinerja pekerja/buruh dalam peraturan Ketenagakerjaan juga dianggap perlu agar adanya suatu pedoman yang pasti bagi pengusaha untuk menilai suatu kinerja pekerja/buruh. Mengingat, pekerja/buruh dengan pengusaha merupakan hubungan kemitraan, dan tidak seharusnya dapat diputuskan hubungan kerjanya serta diganti kapan saja.

---

Efficiency is one of the reasons for the termination of an employment. The purpose of efficiency is savings, which is actually done to save the company's finances as well as restructuring the company. However, to achieve this goal, it often cause disputes with workers/laborers who are affected by the termination of employment in terms of efficiency. In connection with these matters, this thesis discusses how the provisions for the termination of employment on the grounds of efficiency because the company loses money is implemented with the Constitutional Court decision Number 19/PUU-IX/2011 and how to resolve disputes over termination of employment on the grounds of efficiency in the Court Decision Central Jakarta District Court Industrial Relations Number 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. This research uses normative-legal method. Data collection techniques are carried out by conducting research on library materials or secondary data in the form of statutory regulations and court decisions as primary legal materials and secondary legal materials from books and articles. From the research that has been conducted, it has been found that the termination of employment for efficiency reasons is only justified if the company is closed permanently. In this case, the Decision of the Industrial Relations Court of the Central Jakarta District Court Number 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. it can be said that the Constitutional Court Decision Number 19/PUU-IX/2011 has not yet been implemented because they decide based on a sense of propriety and justice. Therefore, coordination should be carried out among the judiciary so that legal certainty and justice for the justice-seeking community can be achieved. In addition, the addition of regulations regarding worker/labor performance in the Manpower regulation is also deemed necessary so that there is a definite guideline for entrepreneurs to assess a worker/ aborer's performance. Bearing in mind that the workers/laborers and entrepreneurs are a partnership relationship, and they should not be able to terminate their work relations and be replaced at any time."

"Persaingan curang dapat dijumpai dalam setiap bidang dan bentuk kegiatan perekonomian, termasuk hubungan pengusaha dan pekerja. Kesepakatan kerja bersama (KKB) merupakan salah satu instrumen untuk mencegah praktek ketenagakerjaan yang tidak adil dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dapat dihindari karena secara teorities penyusunan KKB melibatkan kedua belah pihak. Hanya saja pengusaha lebuh sering lebih kuat posisi tawarnya daripada pihak pekerja selama proses perundingan KKB. Untuk menghindari semakin berlanjutnya ketidakadilan ini, maka serikat pekerja harus lebih aktif dalam melindungi kepentingan anggota dalam penyusunan KKB"

"Tenaga kontrak kerja (TKK) yang dimaksudkan adalah: tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada Pemerintah Kota Bekasi, yang bertugas membantu pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melalui hubungan kontrak kerja selama satu tahun dalam bentuk perjanjian. Fungsi tugas yang diemban TKK adalah juga pelayanan dan membantu para ASN dalam tugasnya. Skripsi ini mengindentifikasi dan menganalisis dasar hukum keberadaan TKK dan mendeskripsikan tentang pemenuhan hak-nya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang dilengkapi dengan wawancara. Pendekatan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat peraturan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menaungi keberadaan TKK dalam hal pekerjaannya. Namun secara khusus tidak ditemukan tentang peraturan pengadaan TKK. Adapun hak yang diperoleh TKK adalah mendapatkan penghasilan berupa gaji, hak cuti, dan izin. Disamping itu TKK juga diberikan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Penelitian ini juga mendapatkan temuan bahwa sejak awal adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sudah menghapuskan keberadaan pegawai tidak tetap (PTT) yang terdapat pada undang- undang sebelumnya, tetapi belum secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh lagi ada pengangkatan pegawai non-Aparatur Sipil Negara. Kemudian, setelah Presiden Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, undang-undang tersebut mengamanatkan penataan seluruh pegawai non-Aparatur Sipil Negara sebelum Desember 2024. Sehingga pegawai tenaga kontrak kerja di lingkungan Pemerintah Bekasi terancam tidak bekerja kembali pada tahun 2025 dan pemenuhan haknya tidak terpenuhi.

---

The intended labor contract (TKK) is: non-State Civil Apparatus (ASN) personnel in the Bekasi City Government, who are tasked with assisting work units within the Bekasi City Government through a one-year work contract relationship in the form of an agreement. The task function carried out by TKK is also service and assisting civil servants in their duties. This paper identifies and analyzes the legal basis for the existence of TKK and describes the fulfillment of its rights. This thesis uses doctrinal research methods complemented by interviews. The analysis approach is carried out qualitatively. The results of the study illustrate that there are regulations in the Bekasi City Government that overshadow the existence of TKK in terms of their work. However, specifically there is no mention of TKK procurement regulations. The rights obtained by TKK are to get income in the form of salary, paid leave, and permission. In addition, TKK is also given BPJS health and employment. This study also found that since the beginning of Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, it has abolished the existence of non-permanent employees (PTT) contained in the previous law, but has not expressly stated that there can no longer be the appointment of non-State Civil Apparatus employees. Then, after the President of the Republic of Indonesia together with the House of Representatives passed Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus, the law mandated the arrangement of all non-State Civil Apparatus employees before December 2024. So that contract labor employees within the Bekasi Government are threatened with not working again in 2025 and the fulfillment of their rights is not fulfilled."

"Penelitian ini mengkaji strategi retensi petugas pemadam kebakaran di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Khusus Jakarta (Dinas Gulkarmat DKI Jakarta) yang berfokus pada pemenuhan kesejahteraan dari segi mental, fisik, dan finansial. Fokus penelitian terletak pada urgensi memenuhi kesejahteraan petugas pemadam kebakaran sebagai pekerjaan yang berbahaya dan berisiko tinggi, tetapi tidak mendapatkan kesejahteraan yang sebanding. Analisis dilakukan dengan mendalami praktik-praktik yang diterapkan oleh Singapore Civil Defence Force (SCDF) dan Fire Department New York (FDNY) terkait upaya mewujudkan kesejahteraan petugas pemadam kebakaran, baik dari segi mental, fisik, maupun finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan petugas pemadam kebakaran menjadi perhatian penting dari SCDF dan FDNY karena kesadaran yang tinggi terhadap risiko yang timbul dari pekerjaan pemadam kebakaran. Keduanya memberikan manfaat finansial yang kompetitif dan menyadari bahwa pemadam kebakaran sangat dekat dengan penyakit mental dan fisik sehingga perhatian yang besar diberikan melalui berbagai program, seperti memeriksa kesehatan mental dan fisik secara rutin, membangun kesadaran kesehatan mental dan fisik, menerapkan skema parakonselor di antara petugas, dan melibatkan profesional yang tergabung dalam unit khusus untuk menangani dan mendukung pemulihan hingga petugas siap bertugas kembali. Hal tersebut dapat menjadi best practices untuk diadaptasi dan diimplementasikan di Dinas Gulkarmat DKI Jakarta sebagai strategi retensi berbasis kesejahteraan agar jumlah personel tidak semakin berkurang dan petugas yang ada dapat bertugas dengan maksimal.

---

This study examines retention strategies for firefighters at the Jakarta Fire and Rescue Agency (Dinas Gulkarmat DKI Jakarta), focusing on addressing their mental, physical, and financial well-being. The research emphasizes the urgency of ensuring firefighter welfare, given the high-risk and hazardous nature of their work, which is often not matched by adequate welfare provisions. The analysis delves into practices implemented by the Singapore Civil Defence Force (SCDF) and the Fire Department of New York (FDNY) in fostering firefighter well-being across mental, physical, and financial dimensions. The findings reveal that firefighter welfare is a critical focus for both SCDF and FDNY due to their strong awareness of the occupational risks inherent in firefighting. Both organizations provide competitive financial benefits and recognize the high susceptibility of firefighters to mental and physical health issues. As a result, significant attention is given through various programs, including routine mental and physical health check-ups, mental and physical health awareness campaigns, the implementation of peer counseling schemes among firefighters, and the involvement of specialized professionals to manage recovery and support readiness for duty. These practices can serve as best practices for adaptation and implementation at Dinas Gulkarmat DKI Jakarta. By adopting welfare-based retention strategies, the agency can mitigate personnel shortages and enable existing firefighters to perform their duties optimally. "

"Kompetisi dalam meraih kecepatan tertinggi dalam melakukan proses pengiriman barang memicu gudang untuk terus melakukan improvisasi agar dapat terus bersaing .Proses Order Picking merupakan salah satu proses yang paling kritikal. Dalam beberapa penelitiannya, proses order picking dapat berkontribusi sebesar 50-55% dari total biaya operasional bahkan dapat mencapai 60-65% dari biaya tersebut. Perhitungan jumlah tenaga kerja yang produktif namun paling efisien dari segi biaya akan sangat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Metode pengaturan beban kerja yang paling sering digunakan adalah metode Full Time Equivalent (FTE). Metode ini akan menghitung jumlah tenaga kerja yang optimal dari jumlah beban kerja dibanding dengan jumlah waktu kerja yang ditentukan. Optimasi ini dapat dibantu dengan penggunaan model matematika Integer Linear Programing yang secara langsung juga dapat menghitung fungsi optimasi biaya. Dalam penelitian ini, didapatkan efisiensi biaya sebesar 7.55% dan tidak adanya pekerja yang overload dari optimasi jumlah tenaga kerja dengan pendekatan FTE dan ILP.

---

Competition in achieving the highest speed in the process of shipping goods triggers the warehouse to continue to improvise in order to continue to compete. The Order Picking process is one of the most critical processes. In several studies, the order picking process can contribute 50-55% of the total operational costs and can even reach 60-65% of these costs. Calculation of the number of workers who are productive but most efficient in terms of costs will greatly assist the company in achieving its business goals. The most frequently used workload management method is the Full Time Equivalent (FTE) method. This method will calculate the optimal number of workers from the total workload compared to the specified amount of working time. This optimization can be assisted by the use of the Integer Linear Programming mathematical model which can also directly calculate the cost optimization function. In this study, we found a cost efficiency of 7.55% and there were no workers who were overloaded from optimizing the number of workers using the FTE and ILP approaches."