Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia mengalami transformasi digital yang pesat, termasuk dalam sektor perpajakan. Untuk meningkatkan kemudahan administrasi pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan sistem administrasi pajak berbasis core tax, yaitu Core Tax Administration System (CTAS), guna mengatasi keterbatasan sistem sebelumnya seperti kurangnya integrasi data dan adaptasi terhadap perubahan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi teknologi informasi dalam sistem administrasi pajak berbasis core tax mendukung fungsi administrasi perpajakan di Indonesia dan tantangan dalam implementasi sistem administrasi pajak berbasis core tax di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak berbasis core tax menggunakan solusi Commercial-off-the-shelf (COTS) untuk efisiensi waktu dan biaya. Dukungan teknologi informasi melalui core tax system terhadap fungsi administrasi pajak diwujudkan melalui fitur yang terintegrasi dalam satu platform, seperti 360-degree taxpayer overview, buku besar wajib pajak, layanan mandiri, pelacakan proses, tracking progress dan lainnya. Teknologi yang digunakan mencakup cloud computing, business intelligence, dan artificial intelligence untuk otomatisasi dan penyajian informasi. Namun, implementasi CTAS masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur server, antarmuka yang belum ramah pengguna, kesenjangan literasi digital, serta isu keamanan data seperti distribusi sertifikat elektronik (sertel).

---

Indonesia is undergoing rapid digital transformation, including in the taxation sector. To enhance the ease of tax administration, the Directorate General of Taxes (DGT) has developed a core tax-based administration system, known as the Core Tax Administration System (CTAS), to address the limitations of the previous system, such as lack of data integration and challenges in adapting to regulatory changes. This study aims to analyze how the implementation of information technology in the core tax-based administration system supports tax administration functions in Indonesia, as well as the challenges encountered in its implementation. A descriptive qualitative approach was employed, using literature review and in-depth interviews. The findings reveal that the core tax-based system adopts Commercial-off-the-Shelf (COTS) solutions to improve time and cost efficiency. The support of information technology through the core tax system is reflected in integrated features within a single platform, such as a 360-degree taxpayer overview, taxpayer ledger, self service functions, process tracking, progress monitoring, and more. The technologies used include cloud computing, business intelligence, and artificial intelligence to enable automation and information delivery. However, the implementation of CTAS still faces challenges such as limited server infrastructure, a non-user-friendly interface, digital literacy gaps, and data security issues, including the distribution of electronic certificates (sertel). "

"Melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, pemerintah menetapkan proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) sebagai langkah reformasi perpajakan berbasis digital. Pilar utama proyek ini adalah implementasi Core Tax Administration System (CTAS), yang mulai diterapkan secara menyeluruh pada awal 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap CTAS berdasarkan persepsi, efisiensi, pengalaman penggunaan, dan keyakinan terhadap institusi pengelola perpajakan. Penelitian menggunakan paradigma positivisme dan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed-method, yaitu survei sebagai data utama dan wawancara mendalam sebagai penguat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap CTAS berada pada kategori sedang (70,23%). Artinya, responden belum merasakan kemudahan sejak menggunakan CTAS akibat kendala teknis seperti kesulitan login, error berulang, dan ketidakstabilan sistem. Minimnya respons dari otoritas pajak pada awal implementasi, keterlambatan sosialisasi, dan keterbatasan pemahaman petugas memperkuat persepsi pelaksanaan yang terburu-buru dan kurang mitigasi risiko. Namun, terdapat perbaikan signifikan antara Januari hingga Mei 2025, dengan penurunan gangguan teknis dan peningkatan stabilitas sistem. Penelitian merekomendasikan reformasi bertahap dengan perbaikan teknis menyeluruh, edukasi berkelanjutan, dan komunikasi kebijakan konsisten untuk membangun pengalaman positif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital baru.

---

Through Presidential Regulation Number 40 of 2018, the government established the Core Tax Administration System (CTAS) project as part of the Digital-Based Tax Administration Reform (PSIAP). CTAS began its full implementation in early 2025. This study aims to analyze taxpayers’ trust in CTAS based on their perceptions, efficiency, experiences and challenges, and trust and engagement with key actors in the system. The research adopts a positivist and quantitative paradigm, employing a mixed-method data collection technique using surveys as the primary data source and in-depth interviews as supporting evidence. The results indicate that taxpayers’ trust in CTAS is at a moderate level (70.23%). Many respondents have not experienced increased convenience due to technical issues such as login difficulties, frequent errors, and system instability. Additionally, limited responses from tax authorities during early implementation, delayed socialization, and inadequate staff understanding contributed to perceptions of a rushed rollout with insufficient risk mitigation. Nonetheless, a notable improvement was observed between January and May 2025, evidenced by a reduction in technical disruptions and enhanced system stability. The study recommends a phased reform approach emphasizing comprehensive technical improvements, ongoing education, and consistent policy communication to build positive user experiences and strengthen public trust in the new digital tax administration system."

"Transformasi digital dalam administrasi perpajakan menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi sistem perpajakan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor strategis dalam penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia dengan menggunakan teori Technology, Organization, Environment (TOE) Framework. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), akademisi, serta praktisi perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor strategis yang perlu diperhatikan dari sisi teknologi adalah manfaat, kompleksitas, kompatibilitas, dan keamanan data. Faktor-faktor dari sisi organisasi yang perlu diperhatikan adalah kesiapan organisasi, dukungan pihak dengan kewenangan lebih tinggi, ukuran organisasi, kesiapan teknologi, inovasi, tata kelola (governance), dan proses regulasi. Kemudian faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari sisi lingkungan adalah dinamika pasar, dukungan pemerintah eksternal, penggunaan teknologi dalam bisnis, serta banyaknya pengguna kritis. Studi ini juga menyoroti pentingnya strategi implementasi yang bertahap dan sektoral guna meminimalkan risiko teknis dan meningkatkan responsivitas sistem terhadap kebutuhan pengguna. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur kebijakan fiskal dan menjadi masukan praktis bagi pemerintah dalam memperkuat tata kelola digital administrasi perpajakan ke depan.

---

Digital transformation in tax administration is a crucial step toward enhancing the efficiency, accuracy, and transparency of the national tax system. This study aims to analyze the strategic factors in the implementation of the Core Tax Administration System (CTAS) in Indonesia using the Technology, Organization, Environment (TOE) Framework. The research was conducted using a qualitative method through literature review and in-depth interviews with various stakeholders, including representatives from the Directorate General of Taxes (DGT), academics, and tax practitioners. The findings indicate that the key strategic factors from the technological perspective include perceived benefits, complexity, compatibility, and data security. From the organizational perspective, the relevant factors are organizational readiness, top management support, organizational size, technological readiness, innovation, governance, and regulatory processes. Meanwhile, environmental factors that need to be considered include market dynamics, external government support, technological adoption in business practices, and the involvement of critical users. This study also highlights the importance of a phased and sector based implementation strategy to minimize technical risks and enhance the system's responsiveness to user needs. This research is expected to contribute to the fiscal policy literature and provide practical insights for the government in strengthening digital governance in tax administration. "

"Munculnya teknologi informasi yang berkembang dari tahun ke tahun, memberikan dampak pada perubahan sistem administrasi pajak. Hal tersebut mendorong DJP melakukan perubahan pada teknologi dan proses bisnis pada sistem informasi perpajakan. Sistem baru yang dibentuk merupakan sistem yang bersifat terbuka terhadap ide dan kolaborasi dengan pihak eksternal, yang disebut Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis SIAP menggunakan konsep open innovation technology, secara spesifik pada proses pembentukannya. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan SIAP dapat ditinjau menggunakan konsep open innovation technology, dengan terpenuhinya sebagian dimensi 7 dari 10 dimensi, yaitu resource, entities, value co-creation interactions, governance interactions, stakeholders, measures, dan networks. Hasil kajian yang ditemukan adalah DJP menggunakan sumber daya yang berasal dari internal dan eksternal Kemenkeu untuk melengkapi sumber daya yang belum terpenuhi dan DJP bersifat terbuka dengan mitra eksternal untuk mengembangkan SIAP dengan adanya kerja sama dan kolaborasi dengan pihak eksternal melalui upaya interoperabiltas dengan sistem informasi eksternal. Sedangkan dimensi access rights, measures, dan ecology belum dapat dianalisis lebih lanjut karena adanya rahasia jabatan dan keterbatasan perolehan data pada proses pembentukan SIAP.

---

The emergence of technology that develops from year to year has an impact on changes in the tax administration system. This prompted DGT to make changes the technology and business processes in the tax information system. The new system formed is a system that is open to ideas and collaboration with external parties, called the Tax Administration Core System (SIAP). This study aims to analyze SIAP using the concept of open innovation technology, specifically in its formation process. This study uses post-positivist paradigm with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of this study can be concluded that the process of forming SIAP can be viewed using the concept of open innovation technology, with the fulfillment of 7 out of 10 dimensions, namely resources, entities, access rights, value co-creation interactions, governance interactions, stakeholders, measures, and networks. The results of the study found that DGT uses resources from internal and external Ministry of Finance to complement the unfulfilled resources and DGT is open with external partners to develop SIAP with cooperation and collaboration with external parties through interoperability efforts with external information systems. Meanwhile, the dimensions of access rights, measures, and ecology cannot be analyzed further due to professional secrecy and limited data acquisition in the process of forming SIAP."

"Tax Ratio di Indonesia setiap tahunnya mengalami tren menurun. Turunnya tren Tax Ratio mengindikasikan bahwa performa otoritas pajak belum optimal dalam melakuakn pemungutan pajak. Salah satu hal yang menyebabkan Tax Ratio di Indonesia rendah adalah proses administrasi perpajakan yang kompleks. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan sistem administrasi perpajakan di Indonesia menjadi lebih modern supaya mewujudukan sistem administrasi perpajakan yang mudah dan sederhana. Single Identity Number (SIN) dapat menjadi salah satu solusi mewujudkan simplifikasi adminsitrasi perpajakan. Dengan menggunakan teori Ease of Administration, Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, dan E-Readiness, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan penerapan SIN dan juga kesiapan pemerintah serta pihak terkait dalam menerapkan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dan teknik analisis data juga secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi Pustaka dan juga wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah SIN berpotensi memberikan banyak manfaat dalam bidang pelayanan maupun pengawasan perpajakan dan juga menurunkan cost of taxation. Keselerasan strategis antar pihak terkait sudah mulai berjalan namun masih perlu persiapan yang lebih optimal untuk penerapan SIN. Pihak pemerintah maupun pihak lainnya yang terlibat dalam penerapan SIN sudah siap untuk pengimplementasiannya namun masih harus ditingkatkan supaya penerapan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia bisa diterapkan lebih maksimal.

---

Tax Ratio in Indonesia every year has a downward trend. The declining trend of the Tax Ratio indicates that the performance of the tax authorities has not been optimal in collecting taxes. One of the things that causes the Tax Ratio in Indonesia to be low is the complex tax administration process. Therefore, it is necessary to reform the tax administration system in Indonesia to be more modern in order to realize an easy and simple tax administration system. Single Identity Number (SIN) can be a solution to simplify tax administration. By using the theory of Ease of Administration, Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, and E-Readiness, this research aims to analyze the readiness of the implementation, and also the readiness of the government and related parties in implementing SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia. This research uses a qualitative approach, data collection methods and data analysis techniques are also qualitative. This research was conducted by means of literature studies and also in-depth interviews. The results of this research are that SIN has the potential to provide many benefits in the field of service and tax supervision and also reduce the cost of taxation. Strategic alignment between related parties has started to run but still needs more optimal preparation for the implementation of SIN. The government and other parties involved in the implementation of SIN are ready for its implementation but still need to be improved so that the application of SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia can be implemented more optimally."

"ABSTRAKPenurunan pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yaitu dengan membuat sistem online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses administrasi pajak daerah serta mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dalam pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasilnya adalah proses administrasi pajak daerah dalam pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang Selatan sudah tepat, sesuai dengan 13 indikator administrasi pajak daerah yang terbagi dalam tiga tahapan yaitu identifikasi, penetapan, dan pemungutan. Kelebihannya adalah memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan kelemahannya adalah sistem online akan terhambat jika ada gangguan koneksi internet serta adanya resiko rekayasa penerimaan pajak yang dilakukan pihak bank.

---

ABSTRACTThe decreasing of the growth of restaurant tax revenues in South Tangerang City encourages local government to improve services to tax payerss that is by creating an online system in restaurant tax collection. This study aims to analyze the process of local tax administration and identification an advantage and disadvantage in restaurant tax collection with online system in South Tangerang CIty. This study uses quantitative approach with in depth interview. As a result, the process of local tax administration in restaurant tax collection with online system in South Tangerang City is appropriate, in accordance with 13 indicators of local tax administration which are divided into 3 stages of identification, assessment and collection. The advantage is to facilitate tax payers to fulfill their tax obligations and the disadvantage is online system will be hampered if there is an interface on internet connection, also the risk of engineered tax revenue made by the bank."

"ABSTRAKKebijakan pengampunan pajak yang telah dilakukan pada tahun 2016 berhasil memperoleh hasil yang memuaskan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai strategi pemerintah dalam memperbaiki sistem administrasi perpajakan pasca pelaksanaan kebijakan pengampuan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi pemerintah dalam memperbaiki sistem administrasi perpajakan pasca pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak adalah dengan cara memaksimalkan penggunaan teknologi elektronik dalam sistem penyelenggaraan pemungutan pajak dan meningkatkan upaya pengawasan serta penegakan hukum sebagai tindak lanjut atas kebijakan pengampunan pajak yang telah dilakukan.

---

ABSTRACTIn 2016, the government of Indonesia has implemented the tax amnesty with satisfactory results. This research was conducted to get the view of the government strategy in improving the tax administration system post implementation of tax amnesty. This research is qualitative paradigm with data collection techniques through in depth interviews. However, the result was showing that the government strategy in improving the tax administration system post implementation of tax amnesty is to maximize the use of electronic technology in tax collection system and increase the surveillance and law enforcement effort as the continue follow up of the tax amnesty."

"Perkembangan digital membuat aktivitas ekonomi masyarakat semakin mudah. Lalu lintas perdagangan barang dan jasa semakin cepat dan tak hanya berbentuk fisik, melainkan juga berupa produk digital. Indonesia berupaya memajaki barang dan/atau jasa digital luar negeri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. Sama halnya dengan Vietnam yang berupaya memajaki produk digital luar negeri dengan menerbitkan Decree No. 126/2020/ND-CP. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia pasca diterbitkannya PMK No. 48 Tahun 2020 ditinjau dari asas ease of administration dan membandingkannya dengan kebijakan PPN digital luar negeri milik negara Vietnam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif-post positivisme dengan operasionalisasi konsep dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia telah memenuhi asas ease of administration dari sisi asas kepastian, asas efisensi, asas kemudahan dan kenyamanan, serta asas kesederhanaan walaupun masih banyak ketentuan mengenai sanksi dan penggalian potensi yang dapat diperbaiki. Bila dibandingkan dengan Vietnam, sistem pemungutan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sistem pemungutan PPN PMSE Indonesia telah dirancang secara sederhana dan mudah bagi fiskus dan Pemungut PPN PMSE, sementara sistem pemungutan PPN digital luar negeri Vietnam lebih kompleks namun tegas dalam pelaksanaannya.

---

Digital developments make people's economic activities easier. The traffic of trade in goods and services is getting faster and not only in physical form but also in digital products. Indonesia seeks to tax foreign digital goods and services by issuing Minister of Finance Regulation Number 48/PMK.03/2020. Likewise, Vietnam taxes foreign digital products by issuing Decree No. 126/2020/ND-CP. This research was conducted to analyze the VAT policy on Trading Through Electronic Systems (PMSE) in Indonesia after the issuance of PMK No. 48 of 2020 is viewed from the ease of administration principle and compares it with Vietnam's foreign digital VAT policy. The research was conducted using a quantitative-post-positivism approach, operationalizing concepts and data collection techniques through library research and field studies. This study indicates that Indonesia's PMSE VAT policy on foreign digital goods and services has fulfilled the ease of administration principle in terms of certainty, efficiency, the convenience of payment, and simplicity. However, there are still many provisions regarding sanctions and potential exploration that can be improved. Compared to Vietnam, the PMSE VAT collection system for foreign digital goods and services in Indonesia has advantages and disadvantages. Indonesia's PMSE VAT collection system has been designed to be simple and easy for tax authorities and PMSE VAT Collectors. In contrast, Vietnam's foreign digital VAT collection system is more complex but firm in its implementation."

"Skripsi ini menganalisis bagaimana teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menerapkan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia, model teknologi blockchain yang dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia, dan implikasi dari penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari sisi organisasi terdiri atas kesiapan organisasi, dukungan pihak dengan kewenangan yang lebih tinggi, kesiapan teknologi, inovasi, tata kelola (governance), dan proses regulasi (internal). Faktor-faktor dari sisi lingkungan terdiri atas dukungan pemerintah eksternal dan dukungan mitra. Faktor-faktor dari sisi teknologi terdiri atas manfaat, keamanan data, smart contract coding, arsitektur, permissions, dan shared infrastructure. Selain itu, dengan karakteristiknya, teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem NSFP dengan menggunakan tipe permissioned private blockchain. Sementara itu, penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia dapat berimplikasi pada optimalisasi sistem elektronik PPN, peningkatan user experience Wajib Pajak terhadap sistem elektronik PPN, membantu analisis terhadap perekonomian nasional karena data yang bersangkutan dengan PPN menjadi jelas dan auditable, dan meningkatkan transparansi transaksi PPN.This undergraduate thesis analyzes how blockchain technology can be applied to the VAT system in Indonesia. The approach used in this study is qualitative to analyzes factors that need to be considered for implementing blockchain technology in the VAT system in Indonesia, blockchain technology models that can be applied in the VAT system in Indonesia, and the implications of the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia. The results of this study indicate that factors that need to be considered in the organization side consist of organizational readiness, support of parties with higher authority, technological readiness, innovation, governance, and regulatory processes (internal). Factors in the environment side consist of external government support and partner support. Factors in the technology side consist of benefits, data security, smart contract coding, architecture, permissions, and shared infrastructure. Besides, with its characteristics, blockchain technology can be applied in NSFP systems by using the permissioned private blockchain type. Meanwhile, the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia can have implications for the optimizing the VAT electronic system, increasing the taxpayer's user experience of the VAT electronic system, helping the analysis of the national economy because the data relating to VAT is transparent and auditable, and increasing the transparency of VAT transactions."

"Tesis ini membahas perbandingan sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sistem administrasi pemungutan pajak, kinerja perpajakan ditinjau dari sisi penerimaan dan rasio perpajakan, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pajak baik di Indonesia maupun RRC. Mengacu pada perspektif teoritis dan paradigma penelitian yang digunakan, maka sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisis penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa walau kedua negara samasama menerapkan sistem self assessment dalam melakukan pemungutan pajaknya, namun RRC ternyata lebih baik bila ditinjau dari sisi penerimaan dan rasio perpajakannya. Pemerintah RRC juga sangat tegas dalam melaksanakan penegakan hukum. SAT (State Administration of Taxation) sebagai otoritas pajak di RRC konsisten dalam meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak dan meningkatkan kinerja yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.Pada Januari 2010, SAT mengeluarkan peraturan terkait tata cara penanganan keluhan wajib pajak. Peraturan ini menetapkan ruang lingkup dan prosedur terkait dengan penyampaian keluhan wajib pajak. Peraturan ini sangat menjamin hak-hak dari wajib pajak.

---

This thesis analyses and compares the tax collection administration system between Indonesia and People?s Republic of China. The study examined in this research is the tax administration system, tax revenue and tax ratio as a measure of taxation performance, and efforts made to improve tax compliance in both Indonesia and People?s Republic of China. A qualitative analysis has been conducted during the study since the method of collecting data is a descriptive research.The results of this study indicate that although both countries implemented the same system known as ?Self Assessment?, the PRC was better in the tax revenue and tax ratio than Indonesia. The PRC has also been very strictly implementing the law enforcement. SAT as the tax authority in China has made persistent efforts to optimize tax service, regulate tax collection and administration and strengthen taxation work according to laws.The SAT issued the Administrative Measures for Complaints about Tax Services in January 2010 to stipulate the scope and channel of complaints and the internal treatment procedure. This administrative measurement guarantees the taxpayer rights."