Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka efisiensi dan peningkatan penerimaan negara, pemerintah melakukan refklasifikasi batubara menjadi Barang Kena Pajak. Reklasifikasi dilakukan melalui UU PPN Konsolidasi setelah UU Cipta Kerja diterbitkan. Perubahan regulasi tersebut berdampak terhadap kewajiban PPN baik dari sisi pemungutan, pembayaran, pelaporan, hingga terhadap kesempatan dalam mengajukan pengkreditan ataupun restitusi PPN atas Pajak Masukan yang telah dibayarkan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut kebijakan dengan asas ease of administration. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan post-positivist dan termasuk jenis penelitian deskriptif yang memperoleh data analisis melalui wawancara mendalam dan literatur. Hasil penelitian diuraikan dalam 4 dimensi. Pada dimensi certainty, kepastian terhadap klasifikasi batubara sebagai objek PPN telah dipertegas dalam UU PPN Konsolidasi UU HPP dan PP 15/2022, tetapi masih menimbulkan ambiguitas dalam pengkreditan/restitusi pada biaya 3M. Pada dimensi simplicity, kebijakan PPN atas batubara telah disederhanakan melalui reklasifikasi objek PPN dan sistem elektronik yang memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada dimensi efficiency, biaya yang dikeluarkan fiskus tidak berpengaruh signifikan sejak batubara menjadi objek pajak. Namun, penerimaan negara berdampak signifikan diakibatkan adanya peningkatan restitusi PPN di tahun 2024. Terakhir, yaitu dimensi convenience. Pada kebijakan PPN atas batubara, Wajib Pajak telah merasakan dampak positif melalui sosialisasi dan pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam proses melaksanakan kewajiban perpajakannya.

---

In the context of efficiency and increasing state revenue, the government reclassified coal into Taxable Goods. The reclassification is carried out through the Consolidated VAT Law after the Job Creation Law is issued. These regulatory changes have an impact on VAT obligations both in terms of collection, payment, reporting, and the opportunity to apply for VAT crediting or restitution of Input Tax that has been paid. Therefore, this research aims to further analyze the policy with the principle of ease of administration. The research was conducted using a post-positivist approach and included a descriptive type of research that obtained data analysis through in-depth interviews and literature. The research results are described in 4 dimensions. In the certainty dimension, the certainty of coal classification as a VAT object has been emphasized in the Consolidated VAT Law and PP 15/2022, but it still creates ambiguity in crediting/restitution on 3M costs. In the simplicity dimension, the VAT policy on coal has been simplified through the reclassification of VAT objects and an electronic system that makes it easier for taxpayers to carry out their tax obligations. In the efficiency dimension, the costs incurred by the tax authorities have not had a significant effect since coal became a tax object. However, state revenue has a significant impact due to an increase in VAT refunds in 2024. And the last one is the convenience dimension. In the VAT policy on coal, taxpayers have felt a positive impact through socialization and services provided by the tax authorities in the process of carrying out their tax obligations."

"Potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari bidang jual beli mobil bekas yang berkembang pesat membuat kebutuhan akan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan mudah menjadi penting untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara. Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor bekas berdasarkan prinsip kemudahan administrasi dan menganalisis kendala serta hambatan yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif. Dalam praktiknya jika ditinjau dari asas kemudahan administrasi, perubahan kebijakan yang berlaku saat ini yaitu PMK 65/2022 membawa dampak signifikan terhadap kemudahan administrasi perpajakan antara lain melalui penyederhanaan tarif, mekanisme penghitungan kredit pajak masukan. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi yang dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang jual beli mobil bekas, terutama dari aspek kepastian hukum terkait tarif yang mengakibatkan terjadinya perubahan mendadak oleh pemerintah karena intervensi politik. Selain itu kendala juga terdapat pada serta aspek kesederhanaan dalam konteks sistem administrasi yang digunakan yaitu, Coretax Administration yang mengharuskan Pengusaha Kena Pajak melakukan transisi penyesuain sistem mengikuti ketentuan baru, dan masih seringnya dijumpai kendala teknis dalam penggunaan Coretax Administration.

---

The growing potential of VAT revenue from the used car trading sector highlights the urgent need for an effective and user-friendly tax administration system to support the optimization of state revenue. This paper aims to evaluate the Value Added Tax (VAT) policy on the delivery of used motor vehicles based on the principle of ease of administration, as well as to analyze the obstacles and challenges encountered in practice. The research uses a qualitative descriptive approach with data collected through in-depth interviews and literature studies. In practice, when viewed through the lens of ease of administration, the current policy PMK 65/2022 has brought significant impact, particularly through the simplification of tax rates and input tax credit calculation mechanisms. However, there are still notable challenges faced by taxable entrepreneurs in the used car trading sector, especially regarding legal certainty. Sudden changes in regulations due to political intervention have created instability in tax rate application. In addition, simplicity remains an issue in the administrative system itself, as the transition to the Coretax Administration system has required adjustments to new provisions and continues to face frequent technical difficulties."

"Kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan obat di Indonesia tentunya dapat menambah penerimaan negara. Namun, kebijakan tersebut sejatinya belum banyak memihak kepada masyarakat. Dikenakannya PPN atas penyerahan obat akan menambah beban biaya hidup dari masyarakat karena PPN menjadi salah satu faktor terbesar dalam menentukan harga obat. Tujuan penelitian ini untuk menentukan menganalisis kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan obat ditinjau dari asas ease of administration dan menentukan alternatif kebijakan atas kebijakan ini. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi asas ease of administration dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan beberapa indikator di dalamnya, seperti indikator efficiency, convenience, dan simplicity belum sepenuhnya memenuhi asas ease of administration Kemudian, alternatif yang dihasilkan dari penelitian ini adalah obat dikategorikan sebagai barang esensial yang tidak dikenakan PPN dan diterapkannya skema multi tarif PPN di Indonesia. Peneliti mendorong pemerintah untuk menyederhanakan mekanisme pelaksaan kewajiban perpajakan serta pemerintah harus memfokuskan kenyamanan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pengenaan PPN atas penyerahan obat ini. Tak hanya itu, kedua alternatif kebijakan tersebut juga dapat terlaksana di Indonesia dengan catatan bahwa pemerintah melakukan limitasi terhadap obat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak terkait dalam hal penurunan tarif PPN atas penyerahan obat di Indonesia. Lalu, untuk obat-obatan yang digunakan untuk perawatan tubuh dan kecantikan sebaiknya tetap menjadi penyerahan yang dikenakan PPN untuk meningkatkan penerimaan negara.

---

The policy of imposing VAT on drug delivery in Indonesia can certainly increase state revenue. However, the policy has not actually favored the community. The imposition of VAT on drug delivery will increase the burden of living costs from the community because VAT is one of the biggest factors in determining drug prices. The purpose of this study is to determine analyze the policy of imposing VAT on drug delivery in terms of the principle of ease of administration and determine policy alternatives to this policy. The approach used is post-positivist. The method used is qualitative. The data collection techniques used in this research are in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that this policy has not fully met the principle of ease of administration in its implementation. This is because some of the indicators in it, such as efficiency, convenience, and simplicity indicators have not fully met the principle of ease of administration. Then, the alternatives resulting from this research are drugs categorized as essential goods that are not subject to VAT and the implementation of a multi-tariff VAT scheme in Indonesia. Researchers encourage the government to simplify the mechanism for implementing tax obligations and the government must focus on the convenience of taxpayers in carrying out the obligation to impose VAT on the delivery of this medicine. Not only that, the two alternative policies can also be implemented in Indonesia with a note that the government limits the drugs that are urgently needed by the community and conducts socialization to related taxpayers in terms of reducing VAT rates on drug delivery in Indonesia. Then, for drugs used for body care and beauty, it should remain as a delivery subject to VAT to increase state revenue."

"Terdapat pembaharuan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait Jasa Kena Pajak Tertentu. Salah satu Jasa yang termasuk ke dalam Jasa Kena Pajak Tertentu adalah Jasa Biro Perjalanan Wisata. Penelitian skripsi ini memiliki tujuan untuk menganalisis kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan melihat kebijakan tersebut dari perspektif kemudahan administrasi. Dalam analisis penelitian ini menggunakan pendekatan post- positivist dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan jasa biro perjalanan wisata menggunakan metode pemungutan PPN tanpa kredit pajak masukan dan menggunakan tarif efektif untuk memberikan kemudahan administrasi. Selain itu, ditemukan bahwa pada saat peninjauan kebijakan menggunakan asas kemudahan administrasi, hasil yang paling terlihat ada di dimensi kemudahan dimana pemerintah memberikan beberapa kemudahan yang diundangkan dalam Undang- Undang Harmonisasi Perpajakan terkait dengan pemungutan PPN terutang, pembuatan faktur pajak, pembuatan SPT, dan pelaporan pajak untuk jasa biro perjalanan wisata. Peneliti menyarankan sebaiknya pihak pemerintah tetap melakukan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga dapat terus menjaga tujuan utama dari dibentuknya Pasal 9A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

---

There is an update to the Value Added Tax (VAT) policy in the Law on the Harmonization of Tax Regulations related to Certain Taxable Services. One of the Services included in Certain Taxable Services is Tour and Travel Bureau Services. This thesis research has the aim of analyzing the VAT collection policy on the delivery of travel agency services and looking at the policy from the perspective of administrative ease. In the analysis of this study using a post-positivist approach with literature studies and in-depth interviews as data collection techniques. The results of this study indicate that the VAT collection policy for the delivery of travel agency services uses the VAT collection method without input tax credits and uses effective rates to provide administrative convenience. In addition, it was found that when reviewing policies using the ease of administrative principle, the most visible results were in the dimension of convenience where the government provided several facilities promulgated in the Tax Harmonization Law related to collecting VAT payable, making tax invoices, making tax returns, and reporting tax for travel agency services. The researcher suggests that the government should continue to supervise and evaluate the implementation of this policy so that it can continue to maintain the main objective of the establishment of Article 9A of the Value Added Tax Law in the Law on Harmonization of Tax Regulations."

"Dalam regulasi perpajakan listrik dikategorikan sebagai barang bersifat strategis sehingga atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali untuk rumah tangga dengan daya listrik di atas 6.600 Voltase Ampere (VA). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan PPN atas listrik rumah tangga ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Dari asas certainty, kebijakan pembebasan PPN atas listrik rumah tangga telah memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai subjek, objek, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, sistem pemungutan, dan terminologi/definisi yang terkandung dalam kebijakan. Adapun pertimbangan pemerintah dalam menetapkan threshold batas daya listrik rumah tangga yang terakomodir dalam ketentuan pembebasan PPN adalah karena listrik merupakan barang strategis dengan tingkat multiplier effect tertinggi, banyaknya keberadaan UMKM berbasis household industry, serta adanya potensi dampak negatif apabila threshold tersebut diturunkan. Kemudian, dampak regresivitas dalam sistem pemungutan PPN atas listrik rumah tangga ditekan dengan adanya penetapan tarif listrik progresif dalam peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, kapitalisasi pajak masukan oleh perusahaan listrik negara (PLN) tidak akan memberikan dampak signifikan pada penetapan harga listrik, karena PLN dapat menjadikan pajak masukan tersebut sebagai tax relief untuk mengurangi beban pajak penghasilannya. Terakhir, penggunaan PLTS Atap oleh pelanggan listrik rumah tangga tidak akan mendistraksi penerimaan PPN secara signifikan karena pemerintah tetap dapat mengoptimalkan penerimaannya melalui penyerahan barang/jasa sehubungan dengan penggunaan PLTS Atap. Dari asas simplicity, kebijakan ini dianggap telah memenuhi asas kesederhanaan, baik dari susunan kebijakan dan sistem administrasi, dengan catatan perlu adanya peninjauan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang telah terlanjur dipungut/dibayarkan. Dari asas efficiency, implementasi kebijakan pembebasan PPN atas listrik rumah tangga pada dasarnya tidak menimbulkan biaya signifikan, baik bagi otoritas pajak maupun bagi wajib pajak. Berdasarkan temuan dan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran kepada pemerintah untuk mensosialisasikan keberadaan tagihan listrik dengan format yang lebih lengkap kepada masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada oknum-oknum pelanggan listrik yang melakukan praktik ilegal dalam konsumsi listrik, dan mempertegas mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran PPN atas konsumsi listrik kepada masyarakat.

---

Electricity is categorized as a strategic good so that the transaction is exempted from the imposition of value added tax (VAT), except for households with electricity power above 6,600 Voltages Ampere (VA). This study aims to evaluate the VAT exemption policy on household electricity from the perspective of the ease of administration principle. This research is conducted using a post-positivist approach with in-depth interview and literature studies as data collection techniques. From the certainty principle, the VAT exemption policy on household electricity has provided a clear legal certainty regarding the subject, object, tax base, tax rate, collecting system, and terminology/definition contained in the policy. The government's consideration in setting the threshold for household electricity that is accommodated in the VAT exemption provision is because electricity is a strategic good with the highest level of multiplier effect, the existence of MSMEs based on household industry, and the potential negative impact if the threshold is lowered. Then, the impact of regressivity in the VAT collection system on household electricity is reduced by the establishment of progressive electricity tariffs in the regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources. In addition, the capitalization of input tax by the state electricity company (PLN) will not have a significant impact on electricity pricing, because PLN can use the input tax as tax relief to reduce its income tax burden. Lastly, the use of rooftop solar panels by household electricity customers will not significantly disrupt VAT revenues because the government can still optimize its revenue through the delivery of goods/services in connection with the use of rooftop solar panels. From the simplicity principle, this policy is considered to fulfill the principle of simplicity, both from the policy structure and administrative system, with a note that there is a need to review the mechanism for returning VAT overpayments that have already been collected/paid. From the efficiency principle, the implementation of the VAT exemption policy on household electricity basically does not cause significant costs, both for tax authorities and for taxpayers. According to the findings and results of the study, researchers provide recommendations to the government to socialize the existence of electricity bills with a more complete format to the public, enforce the law and impose sanctions on electricity customers who carry out illegal practices in electricity consumption, and reinforce the mechanism for returning VAT overpayments on electricity consumption to the public. "

"Dalam rangka mencapai Tujuan 6 Sustainable Development Goals, diperlukan fokus untuk menyelesaikan permasalahan dalam Sistem Penyediaan Air Minum, salah satunya berkaitan dengan pungutan negara atas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia air minum. Kesesuaian pungutan negara dengan asas ease of administration menjadi hal yang cukup penting agar kebijakan pajak dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengelolaan sumber daya air di Indonesia ditinjau dari asas ease of administration dengan fokus analisis terkait kebijakan PPN atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) terhadap PDAM dan dikaitkan dengan Pajak Air Permukaan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak sepenuhnya sesuai dengan asas ease of administration. Berdasarkan Dimensi Certainty, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dari sisi hukum pajak material dan formal, khususnya terkait kepastian pemungutan PPN atas BJPSDA pada setiap wilayah. Berdasarkan Dimensi Efficiency, terdapat beberapa permasalahan seperti adanya beban keuangan yang signifikan yang harus ditanggung penanggung jawab PPN dan adanya ketidaksesuaian dengan legal character PPN yaitu general dan on consumption. Berdasarkan Dimensi Convenience, mayoritas menunjukkan sejalan dengan dimensi ini, tetapi terdapat catatan berkaitan dengan berbagai pungutan yang berpotensi menurunkan voluntary compliance. Terakhir, berdasarkan Dimensi Simplicity, terdapat beberapa permasalahan di antaranya terkait perbedaan pemahaman antara Pemikul dan Penanggung Jawab Pajak.

---

In order to achieve Goal 6 of the Sustainable Development Goals, it is necessary to focus on solving problems in the Drinking Water Supply System, one of which is related to state levies on Regional Drinkingss Water Companies (PDAM) as drinking water providers. Conformity of state levies with the principle of ease of administration is important so tax policy can run well. The purpose of this study is to analyze the implementation of value added tax policy on water resources management in indonesia in terms of the ease of administration principle with an analysis focus on Value Added Tax (VAT) policies on Water Resources Management Service Fee (BJPSDA) contributions to PDAMs and associated with Surface Water Tax which collected by the Regional Government. This study uses a post-positivist approach and uses data collection techniques in the form of field studies and literature. The research results show that the VAT policy on BJPSDA needs to be fully in line with the principle of ease of administration. Based on the Certainty Dimension, several problems occur regarding material and formal tax law, mainly related to the certainty of VAT collection on BJPSDA in each region. Based on the Efficiency Dimension, there are several problems, such as the existence of a significant financial burden that must be borne by the person in charge of VAT and a discrepancy with the legal character of VAT, namely general and on consumption. Based on the Convenience Dimension, the majority show that they are in line with this dimension. However, there are notes relating to various levies that have the potential to reduce voluntary compliance. Finally, based on the Simplicity Dimension, there are several problems related to differences in understanding between the Tax Bearer and the Person in Charge of Taxes."

"Perkembangan digital membuat aktivitas ekonomi masyarakat semakin mudah. Lalu lintas perdagangan barang dan jasa semakin cepat dan tak hanya berbentuk fisik, melainkan juga berupa produk digital. Indonesia berupaya memajaki barang dan/atau jasa digital luar negeri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. Sama halnya dengan Vietnam yang berupaya memajaki produk digital luar negeri dengan menerbitkan Decree No. 126/2020/ND-CP. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia pasca diterbitkannya PMK No. 48 Tahun 2020 ditinjau dari asas ease of administration dan membandingkannya dengan kebijakan PPN digital luar negeri milik negara Vietnam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif-post positivisme dengan operasionalisasi konsep dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia telah memenuhi asas ease of administration dari sisi asas kepastian, asas efisensi, asas kemudahan dan kenyamanan, serta asas kesederhanaan walaupun masih banyak ketentuan mengenai sanksi dan penggalian potensi yang dapat diperbaiki. Bila dibandingkan dengan Vietnam, sistem pemungutan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sistem pemungutan PPN PMSE Indonesia telah dirancang secara sederhana dan mudah bagi fiskus dan Pemungut PPN PMSE, sementara sistem pemungutan PPN digital luar negeri Vietnam lebih kompleks namun tegas dalam pelaksanaannya.

---

Digital developments make people's economic activities easier. The traffic of trade in goods and services is getting faster and not only in physical form but also in digital products. Indonesia seeks to tax foreign digital goods and services by issuing Minister of Finance Regulation Number 48/PMK.03/2020. Likewise, Vietnam taxes foreign digital products by issuing Decree No. 126/2020/ND-CP. This research was conducted to analyze the VAT policy on Trading Through Electronic Systems (PMSE) in Indonesia after the issuance of PMK No. 48 of 2020 is viewed from the ease of administration principle and compares it with Vietnam's foreign digital VAT policy. The research was conducted using a quantitative-post-positivism approach, operationalizing concepts and data collection techniques through library research and field studies. This study indicates that Indonesia's PMSE VAT policy on foreign digital goods and services has fulfilled the ease of administration principle in terms of certainty, efficiency, the convenience of payment, and simplicity. However, there are still many provisions regarding sanctions and potential exploration that can be improved. Compared to Vietnam, the PMSE VAT collection system for foreign digital goods and services in Indonesia has advantages and disadvantages. Indonesia's PMSE VAT collection system has been designed to be simple and easy for tax authorities and PMSE VAT Collectors. In contrast, Vietnam's foreign digital VAT collection system is more complex but firm in its implementation."

"Penggunaan komponen mesin hidrolik pada Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikrohidro (PLTM/MH), terutama turbin dan generator set sebagian masih berasal dari impor luar negeri. Salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri adalah fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor mesin dan peralatan pabrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor mesin pada industri PLTM/MH yang ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pembebasan PPN atas impor mesin PLTM/MH ini belum sepenuhnya sejalan dengan asas ease of administration. Dari sisi asas certainty, materi subjek dan objek dalam peraturan kebijakan pembebasan PPN telah mencakup kepastian bagi mesin yang diimpor industri PLTM/MH. Dari sisi asas simplicity, tata urutan peraturan semakin sederhana dengan adanya simplifikasi peraturan pada PP No. 40 Tahun 2022. Selain itu, sistem administrasi permohonan SKB PPN telah cukup sederhana sejak diimplementasikannya sistem elektronik melalui portal Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) milik Kementerian Investasi. Sistem tersebut juga menekan fiscal cost dari sisi Wajib Pajak dan biaya administrasi pelayanan sisi fiskus  Namun, persyaratan administrasi SKB PPN belum cukup sederhana karena menimbulkan beban biaya kepatuhan, tidak hanya secara administrasi namun juga waktu. Selain itu, penerapan kebijakan pembebasan PPN atas impor mesin PLTM/MH berdasarkan asas efficiency dari sisi administrative cost, adanya opportunity cost of time yang cukup banyak dikeluarkan fiskus dalam kegiatan pengawasan. Sementara itu, dari sisi compliance cost, masih adanya kendala yang disebabkan administrasi dalam rangkaian permohonan SKB PPN untuk pengajuan fasilitas pembebasan PPN yang menyebabkan tertundanya waktu penerbitan SKB PPN sehingga mengurangi efisiensi dari segi time cost dan psychological cost. Dalam membenahi berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menyarankan untuk ditingkatkannya sosialisasi dan koordinasi antarinstansi yang terlibat, dievaluasinya mekanisme pembebasan PPN secara otomatis tanpa SKB PPN agar lebih memudahkan secara administrasi, serta disusunnya insentif fiskal maupun nonfiskal yang progresif untuk sektor pembangkit listrik EBT seperti PLTM/MH.

---

The use of hydraulic machine components in Mini/Microhydro Power Plants (MHPP), especially turbines and generator sets, are still largely imported from abroad. One of the facilities provided by the government to encourage industrial growth is the Value Added Tax (VAT) exemption facility for the import of machinery and factory equipment. This study aims to analyze the VAT exemption policy on machinery imports in the MHPP industry, reviewed from the principle of ease of administration. This research was conducted using a post-positivist approach with a descriptive research type. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the implementation of the VAT exemption policy on MHPP machine imports is not fully in line with the principle of ease of administration. From the principle of certainty, the subject and object material in the VAT exemption policy regulations have included certainty for machines imported by the MHPP industry. From the principle of simplicity, the sequence of regulations is simpler with the simplification of regulations in Government Regulation No. 40 of 2022. In addition, the VAT Exemption Certificate application administration system has been quite simple since the implementation of the electronic system through the Indonesia National Single Window (SINSW) portal integrated with the Online Single Submission (OSS) system owned by the Ministry of Investment. The system also suppresses the fiscal cost from the taxpayer’s side and the service administration cost on the fiscal side. However, the administrative requirements of the VAT Exemption Certificate are not simple enough because they impose compliance costs, not only administratively but also in terms of time. In addition, the implementation of the VAT exemption policy on MHPP machine imports is based on the principle of efficiency from the administrative cost side, there is a considerable opportunity cost of time spent by the fiscal in supervisory activities. Meanwhile, from the compliance cost side, there are still obstacles caused by administration in the series of VAT Exemption Certificate applications for VAT exemption facility submissions which cause delays in the issuance of VAT Exemption Certificate, thus reducing efficiency in terms of time cost and psychological cost. In addressing these various problems, this study suggests improving socialization and coordination between related agencies, evaluating the mechanism of VAT exemption automatically without VAT SKB to make it easier administratively, and preparing progressive fiscal and non-fiscal incentives for the renewable energy power plant sector such as MHPP."

"Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mengubah ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). UU HPP mengubah jasa pendidikan menjadi jasa kena pajak dengan fasilitas dibebaskan. Perubahan kebijakan ini menimbulkan beberapa permasalahan, seperti kepastian hukum dan mekanismenya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dibentuknya kebijakan PPN atas jasa pendidikan dan menganalisis kebijakan PPN atas jasa pendidikan ditinjau dengan menggunakan teori Ease of Administration. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan PPN atas jasa pendidikan ini dilatar belakangi karena 1) meningkatkan kinerja penerimaan PPN, 2) memperluas tax base ,3) Mengembalikan ke konsep dasar PPN, 4) perkembangan jasa pendidikan yang dinamis, 5) benchmark ke negara lain, dan 6) menambah penerimaan negara dimasa mendatang. Kemudian kebijakan ini belum memenuhi sepenuhnya kemudahan administrasi sesuai dengan teori Fritz Neumark. Pada implementasinya, masih terdapat jasa pendidikan yang belum pasti perlakuan pajaknya. Selain itu, belum terdapat penegasan dari otoritas pajak terkait subjek, objek, dan dasar pengenaannya pada penyelenggara jasa pendidikan. Atas penelitian yang dilakukan, rekomendasi yang diberikan adalah untuk melakukan penegasan terhadap jasa pendidikan tertentu, memberikan sosialisasi mengenai kepastian hukum jasa pendidikan, dan memberikan kemudahan administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajibannya.

---

The issuance of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), changes the provisions regarding Value Added Tax (VAT). The HPP Law changes educational services to become taxable services with exempt facilities. This policy change raises several problems, such as legal certainty and mechanisms. Therefore, this study aims to determine the background of the formation of VAT policies on educational services and to analyze VAT policies on educational services in terms of using the Ease of Administration theory. The research approach used is post-positivist. Data collection techniques used were literature studies and in-depth interviews. The results of the study show that the VAT policy on educational services is motivated by 1) increasing the performance of VAT revenues, 2) expanding the tax base, 3) returning to the basic concept of VAT, 4) dynamic development of educational services, 5) benchmarking to other countries, and 6) increase state revenue in the future. Then this policy has not fully fulfilled the ease of administration according to Fritz Neumark's theory. Because there are uncertaity about tax obligation for some educational services. In addition, there has been no confirmation from the tax authorities regarding the subject, object and tax basis for imposing tax on education services. For the research conducted, the recommendations given are to confirm certain educational services, provide socialization regarding legal certainty for educational services, and provide administrative convenience for taxpayers in the context of fulfilling their obligations."

"Kontraktor usaha hulu minyak dan gas bumi yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), merupakan Wajib Pungut PPN yang berhak atas pengembalian kembali PPN atau reimbursement reimbursement PPN merupakan pengembalian PPN atau PPN dan PPnBM atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada kontraktor atas PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor ke kas negara sesuai dengan Kontrak Kerja Sama. Namun dalam mekanisme mengenai tata cara reimbursement PPN yang diatur pada PMK No.119 Tahun 2019, terdapat isu kemudahan administrasi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme reimbursement PPN yang dikaji dengan teori ease of administration. Penelitian post positivist ini menggunakan studi literatur dan studi lapangan untuk pengumpulan datanya. Hasil dari penelitian ini adalah K3S perlu melewati proses berupa pengajuan permohonan reimbursement PPN yang diverifikasi oleh SKK Migas, konfirmasi oleh DJP, penelitian berkas oleh DJA, penelitian kembali oleh DJPb, dan pemindahbukuan rekening oleh BI. Namun dalam mekanisme reimbursement PPN tersebut, terdapat isu yang berkaitan dengan asas certainty yaitu mengenai kepastian konfirmasi dari DJP, asas efficiency terkait direct money cost, time cost, dan psychological cost dalam mempersiapkan dokumen reimbursement PPN, asas convenience terkait birokrasi perolehan kembali reimbursement PPN, dan asas simplicity yaitu kesederhanaan dokumen-dokumen permohonan reimbursement PPN.

---

Upstream oil and gas business contractors, namely Cooperation Contract Contractors, are obliged to collect VAT and are entitled to a refund of VAT. The VAT reimbursement mechanism is the return of VAT on the acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services to contractors for VAT that have been deposited into the state treasury in accordance with the Cooperation Contract. However, in the mechanism regarding the VAT reimbursement procedure regulated in PMK No.119 of 2019, there is an issue of administrative convenience in its implementation. This study aims to analyze the VAT reimbursement mechanism which is studied with the theory of ease of administration. This post-positivist research uses literature studies and field studies for data collection. The result of this research is that the Cooperation Contract Contractor needs to go through a process in the form of submitting a VAT reimbursement request which is verified by SKK Migas, confirmation by DJP, file research by DJA, re-examination by DJPb, and book-entry by BI. However, in the VAT reimbursement mechanism, there are issues related to the certainty principle, namely the certainty of confirmation from the DJP, the efficiency principle related to direct money costs, time costs, and psychological costs in preparing VAT reimbursement documents, the convenience principle related to the VAT reimbursement recovery bureaucracy, and the principle of simplicity, namely the simplicity of the VAT reimbursement application documents. "