Dalam regulasi perpajakan listrik dikategorikan sebagai barang bersifat strategis sehingga atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali untuk rumah tangga dengan daya listrik di atas 6.600 Voltase Ampere (VA). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan PPN atas listrik rumah tangga ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Dari asas certainty, kebijakan pembebasan PPN atas listrik rumah tangga telah memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai subjek, objek, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, sistem pemungutan, dan terminologi/definisi yang terkandung dalam kebijakan. Adapun pertimbangan pemerintah dalam menetapkan threshold batas daya listrik rumah tangga yang terakomodir dalam ketentuan pembebasan PPN adalah karena listrik merupakan barang strategis dengan tingkat multiplier effect tertinggi, banyaknya keberadaan UMKM berbasis household industry, serta adanya potensi dampak negatif apabila threshold tersebut diturunkan. Kemudian, dampak regresivitas dalam sistem pemungutan PPN atas listrik rumah tangga ditekan dengan adanya penetapan tarif listrik progresif dalam peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, kapitalisasi pajak masukan oleh perusahaan listrik negara (PLN) tidak akan memberikan dampak signifikan pada penetapan harga listrik, karena PLN dapat menjadikan pajak masukan tersebut sebagai tax relief untuk mengurangi beban pajak penghasilannya. Terakhir, penggunaan PLTS Atap oleh pelanggan listrik rumah tangga tidak akan mendistraksi penerimaan PPN secara signifikan karena pemerintah tetap dapat mengoptimalkan penerimaannya melalui penyerahan barang/jasa sehubungan dengan penggunaan PLTS Atap. Dari asas simplicity, kebijakan ini dianggap telah memenuhi asas kesederhanaan, baik dari susunan kebijakan dan sistem administrasi, dengan catatan perlu adanya peninjauan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang telah terlanjur dipungut/dibayarkan. Dari asas efficiency, implementasi kebijakan pembebasan PPN atas listrik rumah tangga pada dasarnya tidak menimbulkan biaya signifikan, baik bagi otoritas pajak maupun bagi wajib pajak. Berdasarkan temuan dan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran kepada pemerintah untuk mensosialisasikan keberadaan tagihan listrik dengan format yang lebih lengkap kepada masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada oknum-oknum pelanggan listrik yang melakukan praktik ilegal dalam konsumsi listrik, dan mempertegas mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran PPN atas konsumsi listrik kepada masyarakat.

---

Electricity is categorized as a strategic good so that the transaction is exempted from the imposition of value added tax (VAT), except for households with electricity power above 6,600 Voltages Ampere (VA). This study aims to evaluate the VAT exemption policy on household electricity from the perspective of the ease of administration principle. This research is conducted using a post-positivist approach with in-depth interview and literature studies as data collection techniques. From the certainty principle, the VAT exemption policy on household electricity has provided a clear legal certainty regarding the subject, object, tax base, tax rate, collecting system, and terminology/definition contained in the policy. The government's consideration in setting the threshold for household electricity that is accommodated in the VAT exemption provision is because electricity is a strategic good with the highest level of multiplier effect, the existence of MSMEs based on household industry, and the potential negative impact if the threshold is lowered. Then, the impact of regressivity in the VAT collection system on household electricity is reduced by the establishment of progressive electricity tariffs in the regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources. In addition, the capitalization of input tax by the state electricity company (PLN) will not have a significant impact on electricity pricing, because PLN can use the input tax as tax relief to reduce its income tax burden. Lastly, the use of rooftop solar panels by household electricity customers will not significantly disrupt VAT revenues because the government can still optimize its revenue through the delivery of goods/services in connection with the use of rooftop solar panels. From the simplicity principle, this policy is considered to fulfill the principle of simplicity, both from the policy structure and administrative system, with a note that there is a need to review the mechanism for returning VAT overpayments that have already been collected/paid. From the efficiency principle, the implementation of the VAT exemption policy on household electricity basically does not cause significant costs, both for tax authorities and for taxpayers. According to the findings and results of the study, researchers provide recommendations to the government to socialize the existence of electricity bills with a more complete format to the public, enforce the law and impose sanctions on electricity customers who carry out illegal practices in electricity consumption, and reinforce the mechanism for returning VAT overpayments on electricity consumption to the public.