Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The objective of this study is to investigate the influence of foreign direct investment, economic growth, international trade, Covid-19 pandemic on unemployment rates in six developing Middle Eastern and North African (MENA) countries, as well as members of the Organization of Islamic Cooperation (OIC), over period 2010 to 2021. Quantitative approaches using panel regression fixed effect model are utilized. According to the findings of this study, all of the variable used include foreign direct investment, economic growth, international trade and the Covid-19 pandemic simultaneously have a substantial impact on unemployment rate in six MENA countries. While partially, foreign direct investment, economic growth and international trade have a strong influence in declining unemployment in six MENA countries, while the Covid-19 pandemic variable has a positive relation and insignificant effect on the unemployment rate which indicates that statistically there is no significant difference of the unemployment rate in the years before and during Covid-19 pandemic. In conclusion, since the MENA countries has experienced a high concentration of unemployment particularly among youth for a long time, the government ought to concentrate more on facilitating skills training support for young people. This will ensure that the young people have added value and are qualified in the sectors and fields offered, particularly in foreign direct investment, allowing the FDI to absorb domestic workers. The youth can so, collectively, escape unemployment and enhance productivity in a country, which will also raise the GDP of the country"

"Apakah bantuan tunai darurat mempengaruhi perilaku kejahatan di masyarakat yang mengalami guncangan pendapatan? Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait apakah insentif program Kartu Prakerja sebagai bantuan tunai darurat di masa pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap tingkat kejahatan di tingkat kabupaten/kota di tahun 2020 hingga tahun 2022. Insentif program merupakan bantuan tunai bersyarat sebagai peluang pendapatan yang bertujuan untuk menjaga daya beli (konsumsi) kepada pendaftar yang telah ditetapkan sebagai pendaftar eligible. Disisi lain, tingkat kejahatan di Indonesia menunjukkan peningkatan akibat guncangan pendapatan yang disebabkan adanya kebijakan pembatasan kegiatan ekonomi (PSBB) oleh pemerintah. Namun, studi empirik yang membuktikan dampak pemberian bantuan tunai darurat dimasa pandemi covid-19 terhadap tingkat kejahatan masih diperlukan penelitian lebih lanjut.Menggunakan estimasi dua arah untuk mengatasi potensi bias dalam analisis data panel akibat efek tetap dari variabel yang tidak teramati dimana penerimaan peserta program dilakukan secara acak diantara pendaftar yang eligible di tingkat kabupaten/kota, saya menemukan bahwa peningkatan 1% cakupan penerima insentif berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya tingkat kriminalitas sebesar 0,14%. Pengaruh positif tersebut konsisten terhadap kejahatan jalanan dan kejahatan kekerasan, bervariasi berdasarkan jenis kelamin, semakin melemah pada tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan signifikan pada kelompok usia angkatan kerja. Pada akhirnya, studi saya menunjukkan bahwa insentif program kartu prakerja sebagai bantuan tunai darurat di masa pandemi covid-19 bagi masyarakat yang mengalami gunjangan pendapatan meningkatkan tingkat kejahatan melalui peningkatan ketimpangan pendapatan dan pengangguran sebagai efek keseimbangan umum dari hasil interaksi kebijakan dengan kondisi sosial ekonomi yang ada. Peningkatan ketimpangan pendapatan lebih besar pada kabupaten/kota dengan cakupan insentif program yang tinggi dan kabupaten/kota di pulau jawa. Meskipun menimbulkan biaya sosial kejahatan bagi masyarakat, namun pengaruh relatif insentif program Kartu Prakerja relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terhadap program serupa di Indonesia dan negara lain.

---

Does emergency cash assistance affect criminal behavior in communities experiencing income shocks? This study aims to find empirical evidence on whether the Kartu Prakerja program's incentives as emergency cash assistance during the COVID-19 pandemic affected crime rates at the district/city level from 2020 to 2022. The program incentives, conditional cash transfers intended to maintain purchasing power (consumption) for designated eligible applicants, coincide with an increase in crime in Indonesia due to income shocks from government-imposed economic restrictions (PSBB). However, empirical studies proving the impact of emergency cash assistance during the pandemic on crime rate require further research.

Using two-way estimations to address potential biases in panel data analysis caused by unobserved fixed effects where program participant reception is randomly conducted among eligible applicants at the district/city level, I found that a 1% increase in the coverage of incentive recipients significantly affects an increase in the crime rate by 0.14%. This positive effect is consistent with property and violent crimes, varies by gender, weakens at higher education levels, and is significant in the laborforce group. Ultimately, my study shows that the Kartu Prakerja program's incentives as emergency cash aid during the COVID-19 pandemic for communities experiencing income shocks increase crime rates through rising income inequality and unemployment as a general equilibrium effect from the interaction of policy with existing socio- economic conditions. The increase in income inequality is greater in districts/cities with high program incentive coverage and in districts/cities on the island of Java. Despite the social cost of crime for the community, the effect of the Kartu Prakerja program incentives is relatively smaller compared to previous research on similar programs in Indonesia and other countries."

"Penyebaran penyakit COVID-19 menyebabkan gangguan di lini produksi, permintaan, dan rantai pasok dari perekonomian. Hal ini menyebabkan perusahaan harus beradaptasi ke lingkungan kerja dan lingkungan operasi yang baru yang mana akan dituangkan dalam kebijakan perusahaan. Website perusahaan dapat menjadi sumber data baru untuk mengukur imbas dari COVID-19 terhadap perusahaan. Pemrosesan data perusahaan dalam jumlah yang besar memerlukan framework big data dan proses cloud computing. Dalam penelitian ini, peneliti mampu melakukan crawl dari sekitar empat juta laman website yang mewakili kurang lebih lima puluh tiga ribu perusahaan di Uni Eropa. Lebih lanjut, peneliti mampu membangun panel data dengan resolusi temporal per kuartal dari awal outbreak COVID-19 sampai dengan masa new normal. Data dari penelitian ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut berkaitan dengan imbas COVID-19 terhadap perusahaan.

---

COVID-19, Cloud Computing, Big Data Framework

---

The spread of COVID-19 causes a disruption in the production, demand, and supply chain of the economy. These necessitates the companies to new working environment and business operation which often reflected by company policies. Company websites are introduced as the new data source to measure the impact of COVID-19 on companies. Processing a large amount of company website data requires a big data framework and cloud computing processing. We are able to crawl data from around four million website pages which represent approximately fifty-three thousand companies in European Union. Also, we are able to build panel data with quarterly temporal resolution from the beginning until the new normal condition of COVID-19. The data from this research can be used for further analysis related to the impact of COVID-19 on companies."

"Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020 menyebabkan kerugian yang besar, salah satunya laju perekonomian yang lambat. Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 43/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk pemerintah daerah, atau yang dapat disebut sebagai kebijakan Pinjaman PEN Daerah. Pinjaman PEN Daerah ditujukan kepada pemerintah daerah di Indonesia sebagai bentuk bantuan fiskal dalam percepatan penyediaan infrastruktur di daerah dalam rangka pemulihan pasca Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak perekonomian dari Output, Nilai Tambah Bruto, serta hubungan dari kebijakan Pinjaman PEN Daerah TA 2021 terhadap 17 (tujuh belas) sektor perekonomian di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pinjaman PEN Daerah berpengaruh positif terhadap perekonomian di daerah pada indikator output dan Nilai Tambah Bruto. Pengadaan infrastruktur melalui Pinjaman PEN Daerah TA 2021 juga berkontribusi positif pada peningkatan 17 (tujuh belas) sektor perekonomian di daerah.

---

The Covid-19 pandemic that hit the world at the beginning of 2020 caused huge losses, one of which was the slow economic pace. The central government through the Minister of Finance issued PMK No. 43/PMK.07/2021 concerning Management of National Economic Recovery Loans for regional governments, or what can be called the Regional PEN Loan policy. Regional PEN loans are aimed at regional governments in Indonesia as a form of fiscal assistance in accelerating the provision of infrastructure in the regions in the context of recovery after the Covid-19 pandemic. This research aims to look at the economic impact of Output, Gross Value Added, as well as the relationship of the 2021 Regional PEN Loan policy on 17 (seventeen) regional economic sectors. The research results show that the Regional PEN Loan policy has a positive effect on the regional economy in terms of output and Gross Value Added indicators. Procurement of infrastructure through 2021."

"Situasi pandemi Covid-19 saat ini membuat banyak perusahaan harus melakukan berbagai penyesuaian seperti rasionalisasi yang banyak berdampak pada situasi kerja karyawan khususnya generasi milenial sebagai generasi produktif yang memiliki persentase paling besar dalam komposisi angkatan kerja di Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, peneliti hendak melihat hubungan korelasi antara job insecurity dan grit dengan turnover intention pada karyawan milenial (berusia 20 – 38 tahun) di Indonesia di masa pandemi. Jumlah partisipan penelitian adalah 227 karyawan yang diperoleh secara daring dengan cara convenience sampling. Tipe penelitian yang dilakukan merupakan kuantitatif korelasional dengan alat ukur Turnover Intention Scale (2013), Job Insecurity Scale (2013), dan Grit Scale (2009). Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan uji statistik korelasi terhadap ketiga variabel penelitian. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah terdapat korelasi positif signifikan antara job insecurity dan turnover intention, serta terdapat korelasi negatif signifikan antara grit dan turnover intention. Dalam situasi pandemi, ternyata semakin tinggi job insecurity membuat turnover intention semakin tinggi pada karyawan milenial di Indonesia. Selain itu grit juga memiliki korelasi negatif dengan turnover intention, sehingga jika karyawan memiliki tingkat grit yang tinggi maka tingkat turnover intention yang dimilikinya rendah. Adapun, nilai korelasi antara job insecurity dengan turnover intention tampak lebih besar dibandingkan nilai korelasi grit dengan turnover intention. Oleh sebab itu, job insecurity memiliki peran yang cukup penting bagi karyawan milenial dalam menghadapi situasi pandemi ini.

---

The current covid-19 pandemic situation has made many companies have to make various adjustments such as rationalizations which have a lot of impacts on employee’s work situations especially millenial employees as the productive generation that has the largest percentage in the composition of Indonesia’s current workforce. Therefore, researchers want to see the correlation between job insecurity and grit with turnover intention for millennial employees (aged 20 - 38 years) in this pandemic. The number of study participants was 227 employees who were obtained online by means of convenience sampling. This type of research is correlational quantitative with the measurement tools of Turnover Intention Scale (2013), Job Insecurity Scale (2013), and Grit Scale (2009). The data obtained were processed using the correlation statistical test of the three research variables. The results found in this study are that there is a significant positive correlation between job insecurity and turnover intention, and there is a significant negative correlation between grit and turnover intention. In a pandemic situation, it turns out that higher job insecurity makes turnover intention higher for millennial employees in Indonesia. In addition, grit also has a negative correlation with turnover intention, so that if an employee has a high level of grit, the turnover intention will be low. Meanwhile, the correlation between job insecurity and turnover intention appears to be greater than the correlation between grit and turnover intention. Therefore, job insecurity has an important role for millennial employees in dealing with this pandemic situation."

"Pandemi COVID-19 telah menghadirkan berbagai masalah dan juga berdampak pada para pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya penurunan penjualan, pembelian, bahkan modal usaha yang mengakibatkan adanya penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan penyesuaian program pemulihan UMKM Kabupaten Cianjur dengan menggunakan model contingency pada masa pandemi COVID-19, demi mengembangkan sumber daya manusia dan daya saing para pelaku usaha di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian berasal dari a) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur; b) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Cianjur; c) Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia; serta d) UMKM Kabupaten Cianjur, dengan total informan berjumlah 15 orang. Karya ini menyajikan gambaran rancangan pemulihan UMKM Kabupaten Cianjur melalui model contingency plan. Hasil menunjukan terdapat tiga kebijakan yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur pada masa pandemi COVID-19 yaitu: 1) Sumber daya manusia; 2) Pemasaran dan 3) Pembiayaan, hal tersebut terlihat dengan adanya peningkatan anggaran dalam pemulihan UMKM Cianjur pada tahun 2021. Akan tetapi, masih terdapat beberapa program yang belum mampu diwujudkan dalam pemulihan pengembangan UMKM Cianjur pada tahun anggaran 2021.

---

The COVID-19 pandemic has presented various problems and also has an impact on business actors, especially those engaged in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector. There was a decrease in sales, purchases, and even business capital which resulted in a decrease in Gross Domestic Product (GDP) in the region. This study seeks to describe the recovery plan for SMEs in Cianjur Regency using the contingency model during the COVID-19 pandemic, to develop human resources and competitiveness for business actors in Cianjur Regency. This study uses a qualitative approach with data collection through in-depth interviews, observation, and documentation studies. Research informants came from a) the Department of Cooperatives, MSMEs, Trade and Industry of Cianjur Regency; b) Center for Integrated Services of SMEsCo in Cianjur Regency; c) Directorate of Domestic Trade, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia; and d) SMEs in Cianjur Regency, with a total of 15 informants. This study describes the dimension of adjustment that covers an overview of the design for the recovery of MSMEs in Cianjur Regency through a contingency plan model. The results show that there are three policies developed by the Cianjur Regency Government during the COVID-19 pandemic, namely, human resource development, marketing, and financing, this can be seen by the increase in the budget for the restoration of the Cianjur MSMEs in 2021. However, there are still several programs that have not been able to be realized in the recovery of the Cianjur MSME development in the 2021 fiscal year."

"Kewirausahaan sosial Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi terutama dalam rangka pemulihan pandemi COVID-19 saat ini. Seiring dengan meningkatnya reliugisitas masyarakat, solidaritas sosial serta adanya perubahan pola hidup dan berkembangnya inovasi dan teknologi perlu didukung dengan strategi pengembangan kewirausahaan sosial Islam yang tepat. Walaupun pertumbuhan ekosistem kewirusahaan cukup pesat, masih banyak kendala dalam pengembangannya. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi penyebab serta faktor-faktor yang dominan menjadi hambatan dalam pengembangan kewirausahaan sosial Islam dengan pendekatan metode Analytic Network Process (ANP) BOCR termasuk solusi dan strategi yang diusulkan. Berdasarkan urutan prioritas, maka alternatif aspek masalah menunjukkan bahwa Sumber Daya manusia menjadi aspek prioritas, selanjutnya diikuti oleh aspek pemasaran, pendanaan, dan kelembagaan. Penguraian solusi secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas 1) Peningkatan pelatihan dan keterampilan 2) inovasi dan pemanfaatan teknologi, 3) Pemanfaatan ziswaf dan pembiayaan mikro syariah 4) regulasi untuk legalitas sosiacla entrepreneurship. Sedangkan prioritas strategi yang dianggap dapat meningkatkan pengembangan kewirausahaan sosial Islam terdiri dari: 1) Intervensi kurikulum pendidikan untuk pembentukan perilaku dan Jiwa kewirausahaan 2) Pemberdayaan komunitas/lembaga Islam seperti Masjid dan Pesantren, dan 3) Optimalisasi dukungan Pemerintah melalui regulasi pada ekosistem syariah

---

Islamic social entrepreneurship has a very important role in supporting the improvement of social and economic welfare, especially in the context of recovering the current COVID-19 pandemic. Along with the increase in community religiosity, social solidarity as well as changes in lifestyle and the development of innovation and technology need to be supported by appropriate Islamic social entrepreneurship development strategies. Although the growth of the entrepreneurial ecosystem is quite rapid, there are still many obstacles in its development. This study tries to identify the causes and the dominant factors that become obstacles in the development of Islamic social entrepreneurship with the BOCR Analytic Network Process (ANP) method approach including the proposed solutions and strategies. Based on the order of priority, the alternative aspects of the problem indicate that human resources are the priority aspect, followed by marketing, funding, and institutional aspects. The breakdown of the overall solution resulted in a priority order of 1) Improvement of training and skills 2) innovation and use of technology, 3) Utilization of Ziswaf and Islamic microfinance 4) regulation for the legality of social entrepreneurship. Meanwhile, strategic priorities that are considered to be able to increase the development of Islamic social entrepreneurship consist of: 1) Educational curriculum interventions for the formation of entrepreneurial behavior and spirit 2) Empowerment of Islamic Communities/Institutions such as Mosques and Islamic Boarding Schools, and 3) Optimizing Government support through regulations on the sharia ecosystem."

"Kajian ini akan mengungkapkan tentang kebijakan pengelolaan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Dampak pandemi ini telah menyebabkan kelumpuhan sektor usaha kecil menengah yang dipicu menurunnya daya beli masyarakat, sedangkan pada sektor industri manufaktur mengalami penurunan supply dan demand yang tajam, terganggunya rantai pasok dan pemutusan hubungan kerja, sehingga terjadi penurunan penerimaan negara dari sektor pajak. Pertumbuhan ekonomi nasional yang minus 5,32 persen pada kuartal kedua dikhawatirkan dapat memicu resesi dan krisis sehingga respon extraordinary pengelolaan keuangan negara ditempuh untuk mengantisipasi kondisi berat dan sangat berat yang mungkin bisa terjadi. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder yang dapat memberikan analisis pengelolaan keuangan negara terhadap stimulus ekonomi. Pengalokasian anggaran ditujukan untuk infrastuktur kesehatan dan berbagai paket stimulus pemberdayaan masyarakat, penguatan sektor dunia usaha, dan penyiapan keberlanjutan kegiatan ekonomi melalui program pemulihan ekonomi nasional searah dengan upaya penemuan vaksin Covid-19."

"Dampak dari pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan politik baru dunia dengan munculnya beberapa kebijakan pemerintahan seperti penutupan total negara (lockdown). Kebijakan untuk menutup batas-batas geografis sebuah negara, yang membuat perihal kerja sama internasional menyebabkan munculnya paradoks, sehingga negara-negara dipaksa untuk kembali ke konsep negara masing-masing. Karena pandemi ini terjadi dalam jangka panjang, hal tersebut akan berdampak pada ketahanan nasional sebuah negara. Pandemi memaksa banyak pihak mengkalibrasi hubungan internasional, termasuk di dalamnya mengidentifikasi bagian mana yang membutuhkan kolaborasi internasional. Juga bagian mana yang sudah semestinya dikembalikan jadi bagian ketahanan nasional. Namun, di saat yang bersamaan dengan semakin besarnya pengaruh teknologi pada daya saing serta lalu lintas modal yang relatif sebuah negara, ketiadaan interaksi fisik cenderung mendisrupsi cara hidup termasuk geopolitik suatu negara. Respons kepemimpinan yang solid dengan visi yang jelas sangat diperlukan untuk mengambil peluang agar bisa melewati krisis setelah pandemi ini menyambut new normal dengan bergerak menuju revolusi 5.0. Bergulirnya revolusi 5.0, menuntut negara-negara di dunia untuk bergerak dengan lebih cepat, mampu beradaptasi dan mengintegrasikan diri secara utuh dengan transformasi digital. Selain itu, juga didorong untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, optimistis dan mempertahankan eksistensi agar dapat menciptakan negara maju serta berkembang."

"Pemerintah menurunkan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2020 sebanyak dua kali melalui Perpres No 54 dan 72 Tahun 2020 yang menggantikan UU No 20 Tahun 2019 tentang APBN. Total penurunan anggaran pendapatan negara melalui dua Perpres tersebut ialah sebesar Rp533,25 triliun. Penurunan anggaran pendapatan negara sebanyak dua kali menunjukkan sinyal awal menurunnya kinerja pendapatan negara pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pendapatan negara Republik Indonesia selama pandemi Covid-19 periode tahun2020. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah statistik deskriptif berdasarkan analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dan analisis pertumbuhan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan negara selama pandemiCovid-19 tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan negara tahun 2020 tumbuh negatif 16,53% atau terjadi penurunan realisasi sebesar Rp323,61triliun bila dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Bila realisasi pendapatan negara dilihat lebih dalam, penurunan realisasi terjadi baik pada realisasi penerimaan pajak maupun realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 tumbuh negatif19,67% dan realisasi PNBP-16,42% dibanding tahun 2019."