Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis problematika norma kewajiban warga negara dan badan hukum Indonesia dalam memakai kata-kata bahasa Indonesia sebagai merek dagang. Terdapat tiga rumusan masalah. Pertama, dasar pemikiran norma hukum berbentuk kewajiban memakai bahasa Indonesia sebagai merek. Kedua, prinsip hukum merek dan daya pembeda kata sebagai merek. Ketiga, praktik pemakaian kata pada merek dan solusi terhadap ketidakefektifan kewajiban memakai bahasa Indonesia sebagai merek. Tulisan ini dibuat dengan tiga tujuan. Pertama, menemukan dasar pemikiran norma kewajiban memakai bahasa Indonesia sebagai merek. Kedua, mengungkap prinsip hukum merek dan tingkatan daya pembeda kata yang berkonflik dengan norma kewajiban memakai bahasa Indonesia sebagai merek. Ketiga, memperlihatkan praktik pemakaian kata-kata pada merek terdaftar di Indonesia dan memberikan solusi terhadap konflik norma kewajiban memakai bahasa Indonesia sebagai merek. Tulisan ini memakai metode penelitian hukum doktrinal yang dilengkapi dengan wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Penulis memakai bahan hukum primer, sekunder, tersier mengenai merek dan bahasa Indonesia. Penulis juga memakai bahan nonhukum. Hasil penelitian menemukan tiga hal. Pertama, norma kewajiban warga negara dan badan hukum Indonesia memakai bahasa Indonesia sebagai merek dagang serta berbagai pengecualiannya lahir atas dasar pemikiran yang keliru akan merek karena menyamakan kata-kata sebagai bahasa resmi negara dengan kata-kata sebagai merek. Kedua, norma kewajiban memakai kata-kata bahasa Indonesia sebagai merek dagang konflik dengan doktrin daya pembeda, terutama terhadap kata rekaan, dan juga tidak kompatibel dengan karakteristik merek. Ketiga, praktik pemakaian kata-kata dalam berbagai bahasa termasuk bentuk nonformal, dan ejaan yang sudah tidak dipakai memperlihatkan realitas kreasi pemakaian kata-kata yang didasarkan kepada doktrin daya pembeda merek. Ketidakefektifan norma kewajiban memakai bahasa Indonesia sebagai merek dan penemuan fungsi khusus bahasa dalam artian kata-kata yang bertransformasi menjadi tanda pembeda barang dan jasa memperlihatkan bahwasanya kewajiban tersebut tidak perlu ada. Oleh karena itu normanya harus dievaluasi dan dicabut.

---

This paper analyzes the problems of the norms of Indonesian citizens and its legal entities to use words in Indonesian as trademarks. There are three problems. First, the rationale for legal norms in the form of the obligation to use Indonesian as a trademark. Second, the principle of trademark law and wordmark differentiating power. Third, the practice of use of words in trademarks and solutions to the ineffectiveness of the obligation to use Indonesian as a trademark. This paper is made with three goals. First, find the rationale for the norm of the obligation to use Indonesian as a trademark. Second, reveal the legal principles of trademarks and the differentiating power of words, which are in conflict with the norm of the obligation to use Indonesian as a trademark. Third, showing the practice of use of words to the registered trademark in Indonesia and provides a solution to the norm conflict obligation to use Indonesian as a trademark. This paper uses a doctrinal legal research method that is equipped with interviews with related parties. The author uses primary, secondary, tertiary legal materials regarding trademarks and Indonesian. The author also uses non-law material. The results of the study found three things. First, the norm of the obligation of Indonesian citizens and its legal entities to use Indonesian as trademarks and their exceptional norms, born on the basis of the wrong thought of trademark, because it equates words as the official language of the state with words as a mark. Second, obligation to use Indonesian words as a trademark conflict with the doctrine of words distinguishing power, especially with invented words. These norms are also not compatible with trademark characteristics. Third, the use of words in various languages including non-formal forms, and spelling that is no longer valid shows the creation of words which based on the doctrine of trademark distinguishing power. The ineffectiveness of the obligation to use Indonesian as a mark and discovery of special language functions in the sense of the transformation of words into a sign of the differentiator of goods and services shows that the obligation does not need to exist. Therefor this obligation must be evaluated and revoked."

"Perlindungan Hukum Penggunaan Dengan Tanpa Hak Merek Dagang (Studi Kasus Penggunaan Dengan Tanpa Hak Merek Dagang Cocobrico Berdasarkan Putusan Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Jepara) = Legal Protection Of Use Without Trademark Rights (Case Study Of Use Without Trademark Rights Cocobrico Based On Criminal Decision Number 50/Pid.Sus/2018/PN Jepara)"

"Penerapan doctrine of foreign equivalents terhadap Merek AQUA yang merupakan merek untuk produk air minum dalam kemasan, menempatkan Merek AQUA sebagai merek generik dalam tingkatan kekuatan daya pembeda merek, sebab kata ‘aqua’ dalam Merek AQUA memiliki arti kata ‘air’ apabila diterjemahkan dari bahasa Latin ke dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang menerangkan nama barangnya yaitu air minum. Unsur berupa keterkenalan merek dan penggunaan merek secara terus-menerus oleh PT Aqua Golden Mississippi sekalipun tidak dapat memberikan secondary meaning terhadap Merek AQUA sebagai merek generik. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Merek AQUA hanyalah Merek AQUA sebagai marks as per set dengan pengecualian terhadap kata ‘aqua’.

---

The application of doctrine of foreign equivalents to AQUA® which is the trademark for bottled drinking water products, placing AQUA® as a generic marks based on the spectrum of trademark distinctiveness, because the word 'aqua' in AQUA® means 'water' when translated from Latin to Indonesian describing the products namely bottled drinking water. Even elements such as famous and well-known marks and continuous usage of trademark by PT Aqua Golden Mississippi cannot achieve any secondary meaning to AQUA® as generic marks. The legal protection that can be given to AQUA® as trademark is only as marks as per set with the exception of the word 'aqua'."

"Perkembangan konsep merek pada taraf internasional telah memperkenalkan beragam jenis objek dibawah kategori merek non-konvensional seperti rasa. Skripsi ini selanjutnya akan membahas mengenai perkembangan perlindungan rasa sebagai merek dagang dalam taraf internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk meneliti rumusan permasalahan mengenai topik terkait. Adapun untuk menilai hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini diantaranya adalah perbandingan sistem hukum terkait merek, permasalahan hukum yang ditemukan di lapangan, kasus terkait pendaftaran rasa sebagai merek, serta kelayakan integrasi aspek rasa sebagai unsur merek dagang yang dilindungi. Hasil penelitian ini selanjutnya juga akan menyimpulkan aspek apa saja yang perlu diperhatikan untuk dapat menerapkan perlindungan atas rasa sebagai unsur merek dagang.

---

The development of trademark concept in international level has acknowledged several aspects that falls under the category of non-conventional trademark particularly in the form of taste. Specifically, this thesis will discuss the development of taste trademark protection on international level. This research will use normative legal method to seek answers based on presented research questions. For the purpose of this topic, there are several identified problems such as legal system comparison within countries related to trademark protection, challenges faced on implementation, cases related to taste trademark registration, and consideration of taste trademark integration to be a part of protected and acknowledged trademark aspect. Furthermore, there will be conclusion on what aspects of taste that needs to be considered in order to implement protection for this aspect as a trademark."

"Pengaturan mengenai merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturan terkait merek dalam undang-undang tersebut juga meliputi pengaturan mengenai merek terkenal. Adanya ketentuan terkait merek terkenal dalam undang-undang tersebut ditandai dengan diaturnya kriteria merek terkenal dan perlindungan merek terkenal. Selain itu, Permenkumham No. 67 Tahun 2016 sebagai peraturan turunan dari UU MIG, memuat ketentuan yang lebih spesifik berkenaan dengan kriteria merek terkenal. Namun demikian, sekalipun UU MIG telah mengatur perlindungan terhadap merek terkenal, pengaturan tersebut dirasa belum cukup karena tidak mencakup perlindungan merek terkenal dari tindakan passing off dan dilusi merek. Tidak adanya pengaturan terkait perlindungan merek terkenal dari tindakan passing off dan dilusi merek dapat merugikan pemilik merek terkenal dan konsumen dari merek terkenal tersebut. Oleh karenanya, dalam skripsi ini Penulis menganalisis dan membandingkan pengaturan mengenai perlindungan merek terkenal, khususnya dari tindakan passing off dan dilusi merek antara Indonesia, Malaysia, dan India. Selain itu, Penulis juga menganalisis penerapan kriteria merek terkenal serta penerapan doktrin passing off dan dilusi merek dalam sengketa merek terkenal di Indonesia, Malaysia, dan India melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait perlindungan merek terkenal dalam UU MIG, belum mencakup keseluruhan unsur doktrin passing off dan dilusi merek, sehingga belum dapat dikatakan bahwa Indonesia menerapkan doktrin passing off dan dilusi merek dalam ketentuan mereknya.

---

Regulation of trademark in Indonesia is regulated in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indication. The Law No. 20 of 2016 also includes the regulation of well-known trademarks. The existence of provisions related to well-known trademarks in the Law No. 20 of 2016 is marked by the stipulation of criteria for well-known trademarks and protection of well-known trademarks. In addition, Permenkumham No. 67 of 2016 as a derivative regulation of the Law No. 20 of 2016 contains more specific provisions regarding the criteria for well-known trademarks. However, even though the Law No. 20 of 2016 has regulated the protection of well-known trademarks, the regulation is deemed insufficient because it does not cover the protection of well-known trademarks from passing off and trademark dilution. The absence of regulation related to the protection of well-known trademarks from passing off and trademark dilution can be detrimental to well-known trademark’s owners and consumers. Therefore, in this thesis the Author analyzes and compares the regulation regarding the protection of well-known trademarks, especially from passing off and trademark dilution between Indonesia, Malaysia, and India. In addition, the Author also analyzes the application of the criteria for well-known trademarks, especially the application of the doctrine of passing off and trademark dilution in well-known trademark disputes in Indonesia, Malaysia, and India through court decisions that have permanent legal force. In writing this thesis, The Author uses a juridical-normative research method with data obtained through library research. The result of the research shows that the regulation related to the protection of well-known trademarks in Law No. 20 of 2016 does not cover all elements of the doctrine of passing off and trademark dilution, so it cannot be said that Indonesia applies the doctrine of passing off and trademark dilution in its trademarks provisions. "

"Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terutama bidang Informasi Teknologi, maka berkembang pula kebutuhan pelaku usaha untuk memberikan perlindungan bagi aset yang terkait dengan kegiatan usaha yang mereka lakukan. Aset tersebut salah satunya berupa merek, yang di Indonesia diatur pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan adanya perkembangan IPTEK tersebut, maka jenis merek juga mengalami perluasan bentuk berupa merek non tradisional atau merek nonkonvensional, salah satu bentuknya yaitu merek suara. Hukum Merek di Indonesia belum memberikan pengaturan terhadap jenis merek suara, namun di luar negeri sudah ada perjanjian internasional yang mengatur mengenai merek suara, yaitu Singapore Treaty on Law of Trademark. Walaupun di Indonesia Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai perlindungan suara, tetapi tujuan dan fungsi dari perlindungan tersebut dengan perlindungan pada Undang-Undang Merek memiliki perbedaan. Adanya perbedaan tersebut menjadi dasar bagi pentingnya Merek Suara dapat dilindungi oleh Undang-Undang Merek Indonesia di masa yang akan datang.

---

Along with the development of science especially in information and technology area, furthermore develops a business needs to provide protection for the assets associated with the business activities they are doing. The assets may form as a trademark, which in Indonesia regulated in Law on Trademark No. 15 of 2001. With the development of science and technology, then type of the trademark also expanded into a non-traditional or non-conventional trademark, one of its forms is the sound trademark. Trademark Law in Indonesia does not provide the kind of trademark sound type yet, however there is an international treaty governing the sound trademark, Singapore Treaty on The Law of Trademark. Although in Indonesian Copyright Law No.19 of 2002 has been rule on the sound, but the purpose and function of the protection were different. The existence of such differences is the important basis for the sound to be protected by Trademark Law in Indonesia in the future."

"Tesis ini membahas mengenai penggunaan istilah umum dalam bahasa asing sebagai Merek Dagang di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, sebuah merek yang mengandung unsur suatu istilah yang telah menjadi milik umum tidak dapat untuk didaftarkan dan digunakan di Indonesia. Permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai batasan karakteristik istilah umum. Peraturan yang berlaku tidak memberikan penjelasan mengenai kapankah suatu istilah akan dianggap sebagai istilah umum. Penelitian ini meneliti kemungkinan penggunaan istilah umum dalam bahasa asing untuk digunakan sebagai Merek yang sah di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dengan memperhatikan daya pembeda sebagai karakteristik utama sebuah Merek yang valid dan dengan didukung oleh berbagai fakta dan data, disimpulkan bahwa suatu istilah umum dalam bahasa asing dapat digunakan sebagai merek yang sah untuk didaftarkan dan digunakan di Indonesia mengingat daya pembeda yang dapat diberikan oleh istilah umum dalam bahasa asing tersebut.

---

This thesis discusses the validity of common terms in foreign language which is used as a trademark in Indonesia. The Law No. 15 of 2001 on the Trademark has regulated that a trademark which consisted of a term which has been publicly known cannot be registered and used within Indonesian territory. The problem which arises in regard to such provision is that the aforesaid Law does not provide a clear boundaries as to when will some particular word or term will be considered as a common term. This thesis explores the possibility for a common term in foreign language to be used as a valid trademark in Indonesia by considering the characteristics of a valid trademark. Based on the consideration that the substantial characteristic of a trademark is its differentiating property and supported by various facts and data, it is concluded that a common term in foreign language could be used as a trademark in Indonesia."

"Penelitian ini dilatarbelakangi sengketa yang melibatkan penggunaan merek terkenal dengan unsur "persamaan pada pokoknya". Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif, dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atas bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang  Merek tidak mengatur dengan jelas mengenai istilah "persamaan pada pokoknya". Istilah "persamaan pada pokoknya" justru muncul terkait dengan merek yang harus ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal HKI; 2) Terhadap pelanggaran merek yang berujung sengketa, maka pemilik merek dapat melakukan upaya-upaya hukum yaitu mengajukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Niaga, atau melaporkan adanya pelanggaran tindak pidana pelanggaran merek kepada aparat kepolisian; 3) Terjadinya perbedaan dalam putusan No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dengan No. 591 K/Pdt.Sus-HKI/2016, disebabkan oleh fakta bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja.

---

This Research is motivated by disputes involving the use of well known brands with the element "principle of similarity". Type of research is normative juridical, descriptive, and statute approach. Data collection techniques are carried out through literature studies on legal materials, both primary, secondary and tertiary. The results show: 1) Law No. 15 of 2001 concerning Trademarks does not clearly regulate the term "principle of similarity". The term "principle of similarity" actually appears related to the brand that must be refused registration by the Directorate General of Intellectual Property Rights; 2) With regard to brand violations that lead to disputes, the brand owner may make legal remedies, namely filing a lawsuit through the Commercial Court, or reporting violations of criminal offenses of brand violations to the police; 3) The difference in decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016 with No. 591 K/Pdt.Sus-HKI/2016, caused by the fact that a judge in examining and deciding cases is not always fixed on one principle."