Tulisan ini menganalisis problematika norma kewajiban warga negara dan badan hukum Indonesia dalam memakai kata-kata bahasa Indonesia sebagai merek dagang. Terdapat tiga rumusan masalah. Pertama, dasar pemikiran norma hukum berbentuk kewajiban memakai bahasa Indonesia sebagai merek. Kedua, prinsip hukum merek dan daya pembeda kata sebagai merek. Ketiga, praktik pemakaian kata pada merek dan solusi terhadap ketidakefektifan kewajiban memakai bahasa Indonesia sebagai merek. Tulisan ini dibuat dengan tiga tujuan. Pertama, menemukan dasar pemikiran norma kewajiban memakai bahasa Indonesia sebagai merek. Kedua, mengungkap prinsip hukum merek dan tingkatan daya pembeda kata yang berkonflik dengan norma kewajiban memakai bahasa Indonesia sebagai merek. Ketiga, memperlihatkan praktik pemakaian kata-kata pada merek terdaftar di Indonesia dan memberikan solusi terhadap konflik norma kewajiban memakai bahasa Indonesia sebagai merek. Tulisan ini memakai metode penelitian hukum doktrinal yang dilengkapi dengan wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Penulis memakai bahan hukum primer, sekunder, tersier mengenai merek dan bahasa Indonesia. Penulis juga memakai bahan nonhukum. Hasil penelitian menemukan tiga hal. Pertama, norma kewajiban warga negara dan badan hukum Indonesia memakai bahasa Indonesia sebagai merek dagang serta berbagai pengecualiannya lahir atas dasar pemikiran yang keliru akan merek karena menyamakan kata-kata sebagai bahasa resmi negara dengan kata-kata sebagai merek. Kedua, norma kewajiban memakai kata-kata bahasa Indonesia sebagai merek dagang konflik dengan doktrin daya pembeda, terutama terhadap kata rekaan, dan juga tidak kompatibel dengan karakteristik merek. Ketiga, praktik pemakaian kata-kata dalam berbagai bahasa termasuk bentuk nonformal, dan ejaan yang sudah tidak dipakai memperlihatkan realitas kreasi pemakaian kata-kata yang didasarkan kepada doktrin daya pembeda merek. Ketidakefektifan norma kewajiban memakai bahasa Indonesia sebagai merek dan penemuan fungsi khusus bahasa dalam artian kata-kata yang bertransformasi menjadi tanda pembeda barang dan jasa memperlihatkan bahwasanya kewajiban tersebut tidak perlu ada. Oleh karena itu normanya harus dievaluasi dan dicabut.

---

This paper analyzes the problems of the norms of Indonesian citizens and its legal entities to use words in Indonesian as trademarks. There are three problems. First, the rationale for legal norms in the form of the obligation to use Indonesian as a trademark. Second, the principle of trademark law and wordmark differentiating power. Third, the practice of use of words in trademarks and solutions to the ineffectiveness of the obligation to use Indonesian as a trademark. This paper is made with three goals. First, find the rationale for the norm of the obligation to use Indonesian as a trademark. Second, reveal the legal principles of trademarks and the differentiating power of words, which are in conflict with the norm of the obligation to use Indonesian as a trademark. Third, showing the practice of use of words to the registered trademark in Indonesia and provides a solution to the norm conflict obligation to use Indonesian as a trademark. This paper uses a doctrinal legal research method that is equipped with interviews with related parties. The author uses primary, secondary, tertiary legal materials regarding trademarks and Indonesian. The author also uses non-law material. The results of the study found three things. First, the norm of the obligation of Indonesian citizens and its legal entities to use Indonesian as trademarks and their exceptional norms, born on the basis of the wrong thought of trademark, because it equates words as the official language of the state with words as a mark. Second, obligation to use Indonesian words as a trademark conflict with the doctrine of words distinguishing power, especially with invented words. These norms are also not compatible with trademark characteristics. Third, the use of words in various languages including non-formal forms, and spelling that is no longer valid shows the creation of words which based on the doctrine of trademark distinguishing power. The ineffectiveness of the obligation to use Indonesian as a mark and discovery of special language functions in the sense of the transformation of words into a sign of the differentiator of goods and services shows that the obligation does not need to exist. Therefor this obligation must be evaluated and revoked.