Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai peranan itikad baik sebagai landasan kepemilikan pembeli yang membeli dari orang yang tidak berhak menjual. Pembeli beritikad baik mendapatkan kepemilikan berdasarkan asas itikad baik walaupun pada dasarnya pemilik asli atas benda dilindungi prinsip nemo dat quad non habet yang melarang seseorang mengalihkan benda yang tidak dimilikinya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini akan memperlihatkan bahwa itikad baik adalah nilai tertinggi dalam kepemilikan yang menaungi baik perlindungan pemilik asli maupun perlindungan pembeli. Hakim memiliki peran penting menentukan kepemilikan benda diantara mereka karena dalam melaksanakan tugasnya tersebut, hakim akan mengkonstruksi dan menerapkan standar tindakan yang dimunculkan dari nilai kejujuran untuk menentukan beritikad baik atau tidaknya seorang pembeli. Penentuan kejujuran pada pembeli akan memberikannya kesempatan yang setara dengan pemilik asli atas kontes kepemilikan di peradilan, oleh karenanya hakim pada akhirnya menjadi penentu prioritas kepemilikan diantara mereka.

---

This study explores the role bona fides as the foundation of purchaser’s ownership especially when involves purchaser from not entitled seller. Bona fides purchaser owns his rights against the nemo dat quad non habet rules (no one gives what they do not have) that protect the original owner’s rights. This study uses a normative juridical method, with conceptual approach and case study. The result of this study shows that bona fides as the highest principles in ownership accommodates both principles, nemo dat and purchaser protection. Judge have an important role in determining rights between them, because judges will construct and apply standard of conduct that arises from the value of honesty to determine whether a buyer is bona fide or not. By then an honest purchaser will have his equal stage in the contest for ownership rights against a true owner and judges will have to measure and determine the priority of ownership between them"

"ABSTRAKPerumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teraturmerupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faklor pentingdalam pcningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraanrakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Tanah adalah hal yang penting dalam kehidupan bangsaIndonesia. Salah satu cara memperoleh lanah adalah melalui jual bcli yang telahdiatur dalam Pcraruran Pemerintah Nomar 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan JabatanPembuat Akta Tanah (PPAT) hams dilakukan di hadapan pejabat yangberwenang, Dengan semakin méningkatnya kebutuhan akan pemmahan,mengakibatkan makin berkembangnya usaha yang bergerak di bidangpenyelenggara pernbangunan pernukiman. Selain tunduk pada aturan yangmengatur tentang pertanahan, merekajuga dialur oleh Undang-Undang nomor 4tahun 1992 tentang perumahan dan permukirna.n_ Meski demikian banyaknyaaturan-aturan yang hams ditaati, dalam praktek sehari-hari banyak perusahaanpcngembang yang mensiasati ketentuan ketentuan terscbut dcngan berbagai caraantam lain dengan terobosan hukum dan hingga kini masih dilakukan dalampraktekjual beli tanah yaitu dcngan dibuatnya akta pengikatan jual beli (PIB), danbahkan dibuat secara bawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui : 1) Apakah peljanjian pengikatan yang dibuat olch pengembangsecara bawah tangan adalah sah dan mengikat secara hukum? 2) Bagaimanaakibat hukum dan pcrlindungau hukum bagi pembeli apabila tsrdapat cacathukum dan wan prcstasi dalam pcnjanjian secara bawah tangan tersebut? dan 3)Solusi apa yang dapat dilakukanjika terjadi hal demikian? Penelitian ini bersifatNorrnatif Bmpiris , sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan danpenelitian Iapangan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwaPerlindungan hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprcstasi dalampenjanjian pengikatanjual beli terhadap pemenuhan hak-hak para pihak sangat tergantung kcpada kekuatan dari pcrjanjian pcngikatan jual beliyang dibuat, jika dibual dengan akta dibawah tangan maka perlindungannyasesuai deugan perlindungan terhadap akta dibawah tangan dan tidak mempunyaikekuatan pembuktian secara hukum terhadap pihak ketiga, sehingga penyelesaianyang dapat diambil adalah secara musyawarah mufakat atau melalui badanperadilan. Berbeda halnya dengan kekuatan hukum dari akta perjanjianpengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalampelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah sangat kuat karena akta tersebutmerupakan akta notaril yang bersifat akta otentik, sehingga kekuatanperlindungannya sesuai dcngan perlindungan terhadap akta otentik, dan mempunyaikekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

---

ABSTRACTProper, healthy, safe, hamronious and well-organized housing andresidence is one of the basic human needs and forms a significant factor in theincrease of dignity and prestige, quality of Life and public welfare in a fair andprosperous society based on Pancasila and the Constitution of 1945; Land isessential in the life of the Indonesian nation. One of t.he ways to acquire land isthrough sale and purchase stipulated in Govemment Regulation Number 24 of theyear 1997 conceming Land Registration and Government Regulation Number 37ofthe year 1998 concerning Regulations on the Function of Land Titles Registrar/ Pejabat Pembua! Aida Tanah (PPAT) which has to be executed before anauthorized ofiicial. With the increasing demand for housing, resulting in thegrowing business engaged in organizing the construction of residences. Other thancomplying with the rules of land regulations, they are also govemed by LawNumber 4 of the year |992 concerning housing and residence. Despite so manyrules to comply with, in day to day practice there are many developers trying toget around such regulations in various ways, among others, by law breakthroughwhich has been practiced until nowadays in the sale and purchase of land bycreating a binding sale and purchase deed (PJB), and even made unofiicially. Thepurpose of this research is to find out : 1) If the binding agreements unotliciallymade by the developers are valid and legally binding? 2) What about t.he legalconsequences and legal protection for purchasers in the event of legal flaws ordefault under the unoiiicial agreements? and 3) What solutions are taken in t.heoccurrence of such situations? This research is empirical normative, while t.he datais obtained through library research and field research. From the results of thisresearch it is concluded that legal protection in the event of default by any party ina binding agreement of sale and purchase against the fulfillment of rights of theparties highly depends on the legal force of the binding agreement of sale andpurchase made, if a deed is unoflicially made then its protection shall be inaccordance with the protection of an unofficial deed and shall not have legal forceof evidence against any third party, thus the settlement taken shall be tl1rough amutual consensus or through the court of justice. On the other hand, the legalforce of a binding agreement of sale and purchase deed of land rights made by aNotary in the implementation of the making of its Sale and strong as such deed is a notary deed which constitutes an authentic deed, thus itslegal force of protection shall be in accordance with the protection of an authenticdeed, and shall have legal force of evidence against any third party. The means toassign land rights through National Land Agency I Badan Perlanahan Nasional(BPN) is a sale and purchase deed made by a Land Titles Registrar / PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT)."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pandangan hakim dalam putusan-putusan pengadilan mengenai pembeli beritikad baik, terutama tentang ada atau tidaknya kewajiban dari pembeli untuk memeriksa/mengecek objek jual beli terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya jual beli. Disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, pembahasan dalam skripsi ini dilakukan dengan menjabarkan teori-teori dasar dari perjanjian jual beli seperti pengertian, objek, saat terjadinya, kewajiban para pihak dalam jual beli serta bagaimana jual beli atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai itikad baik selanjutnya dibahas dalam lingkup sejarah dan perkembangannya, pengertian, kedudukan itikad baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan fungsinya dalam perjanjian.Pada penelitian ini, Penulis menganalisis bagaimana para hakim di pengadilan baik tingkat pertama maupun tingkat kasasi menafsirkan seseorang yang dikatakan sebagai pembeli beritikad baik. Hasil dari analisis dimuat dalam tabel yang dikategorikan berdasarkan objek jual beli yaitu benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud, dan benda tidak bergerak. Adapun hasil dari penelitian ini merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk membuat suatu pengaturan atau pedoman yang jelas dan terperinci mengenai asas itikad baik di Indonesia, terutama dalam mengukur pembeli beritikad baik.

---

This thesis discusses about judge’s standpoint in court verdicts regarding the good faith purchaser, particularly whether there is an obligation of the buyer to check the object first before purchasing or not. Formulated using a normative juridical method, the study is carried out by elaborating the fundamental theories of a sale and purchase agreement such as the definition, objects, time of occurrence, obligations of both parties, and the legal basis of trade of movable and immovable goods. For the good faith principle also discussed from the historical scope, definition, the arrangement of good faith in Indonesian Civil Code, and its function in the agreement.

The author will analyze how the judges at the first level court and the cassation level decipher about people who is being categorized as the good faith purchaser. The result of the analysis will be consisting of tables that are categorized by type of objects, which are tangible movable objects, intangible movable objects, and immovable objects. For the result of this research are to recommend the Indonesian Government to make a clear and detailed arrangement or guideline of the good faith principle in Indonesia, especially in identifying the good faith purchaser."

"Kejujuran atau itikad baik adalah faktor yang sangat penting: dalam Hukum. Sebagai telah diketahui, tingkah laku dari anggota-anggota masyarakat sebagian diatur dalam peraturan hukum dan sebagian lagi diatur dalam suatu peraturan yang dibentuk atas persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak ada hasil perbuatan manusia yang sempurna. Dan oleh karena peraturan-peraturan tersebut di atas hanya hasil buatan manusia saja, maka peraturan-peraturan itu pun tidak ada yang sempurna. Peraturan-peraturan tersebut hanya dapat meliputi keadaan-keadaan yang pada waktu terbentuknya peraturan- peraturan itu telah diketahui kemungkinannya. Baru kemudian ternyata ada keadaan-keadaan , yang seandainya dulu juga sudah diketahui kemungkinannya, tentu akan dimasukkan ke dalam lingkungan peraturan tersebut. Dalam hal keadaan-keadaan seperti inilah akan terlihat pentingnya faktor kejujuran dari pihak-pihak yang berkepentingan. "

"Fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan akta pelepasan hak yang terbukti memenuhi unsur cacat hukum dikarenakan adanya pemalsuan dokumen, pemalsuan tandatangan dan dibuat tidak sesuai prosedur dalam menjalankan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta pelepasan hak yang menjadi dasar terbitnya suatu objek hak atas tanah menguatkan lagi akan bukti kepemilikan yang telah terbit berdasarkan akta pelepasan hak yang cacat hukum, penelitian jenis doktrinal inipun dikuatkan dengan wawancara terhadap narasumber maupun informan yang dijalankan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik atas pembelian suatu objek hak atas tanah yang terbit berdasarkan akta autentik yang cacat hukum sehingga menimbulkan cacat prosedural serta meneliti bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan Nomor 835 PK/PDT/2020 dalam kaitannya dengan perlindungan pembeli yang beritikad baik dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa adanya Akta yang cacat hukum namun tetap dianggap sah oleh Pengadilan.

---

The focus of this research is related to the deed of release of rights which is proven to meet the elements of legal defects due to falsification of documents, forgery of signatures and made not in accordance with procedures in carrying out the Notary Position regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. The deed of relinquishment which is the basis for the issuance of an object of land rights reinforces the evidence of ownership that has been issued based on a deed of release of legal defects, this doctrinal type of research is also strengthened by interviews with sources and informants carried out to examine how legal protection for buyers in good faith for the purchase of an object of land rights issued based on an authentic deed that is legally defective so as to cause defects procedural and examines how the judge's legal considerations in a decision Number 835 PK / PDT / 2020 in relation to the protection of buyers in good faith are related to existing laws and regulations. From this research, it can be stated that there is a legally defective Deed but is still considered valid by the Court"

"Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pejabat pembuat akta tanah (PPAT) akta pemberian hak tanggungan (APHT) kepada pembeli terakhir/ pembeli yang beritikad baik (pembeli) dan perlindungan terhadap PPAT atas gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada pembeli tersebut. Tujuan pertanggungjawaban PPAT dan perlindungan kepada pembeli adalah memberikan analisis terkait permasalahan pertanggungjawaban dan perlindungan tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban PPAT terhadap APHT kepada pembeli yang dibatalkan dan perlindungan hukum terhadap PPAT atas gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada pembeli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif melalui data sekunder. Analisis dilakukan secara eksplanatoris. Analisis berdasarkan literatur dan studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan sebelumnya. Hasil analisa yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa PPAT dapat bertanggungjawab secara administratif, yaitu pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya, karena dalam pembuatan APHT tersebut PPAT telah memenuhi sikap ketelitian dan memenuhi prinsip kehati-hatian, maka PPAT dapat mengajukan perlindungan hukum berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 2 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta memberikan hak jawab nya kepada Hakim di tingkat peradilan untuk melindungi Pembeli tersebut dari gugatan PMH.

---

This research discusses the accountability of official leand dead maker (PPAT) deed of granting dependent rights (APHT) to the last buyer / buyer in good faith (buyer) and protection against PPAT for lawsuits against the law (PMH) to the buyer. The purpose of PPAT accountability and protection to buyers is to provide analysis related to the issue of accountability and protection. The issues raised in this study are about ppat liability to canceled buyers and legal protection against PPAT for lawsuits against the law (PMH) to buyers. This study uses normative juridical research method with qualitative data analysis through secondary data. The analysis is carried out explantically. Analysis based on literature and literature studies to answer previous problems. The results of the analysis obtained in this study stated that PPAT can be administratively responsible, namely accountability for the deed it makes, because in the manufacture of the APHT PPAT has fulfilled the attitude of thoroughness and meets the principle of prudence, then PPAT can apply for legal protection based on Permen ATR / BPN No. 2 of 2018 on The Construction and Supervision of the Land Deed Officials and give their right to answer to the Judge at the judicial level to protect the Buyer from pmh lawsuit."