Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis fenomena party switching di Indonesia. Dengan mengambil kasus party switching kader PSI pada pencalonan DPRD DKI Jakarta 2024-2029, penelitan ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana bentuk party switching kader PSI pada pencalonan DPRD DKI Jakarta 2024-2029? dan mengapa kader PSI melakukan party switching pada pencalonan DPRD DKI Jakarta 2024-2029? Melalui kerangka konsep party switching oleh Heller dan Mershon (2009)dan teori sistem insentif partai politik oleh Ware (1996), penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, terdapat beberapa bentuk party switching kader PSI pada pencalonan DPRD DKI Jakarta 2024-2029, yaitu: (1) berdasarkan arah, berbentuk inswitch dan outswitch; (2) berdasarkan dampaknya terhadap jumlah partai politik, berbentuk across existing parties; (3) berdasarkan seberapa dekat waktunya dengan kasus party switching lainnya, berbentuk near-simultaneous maupun simultaneous; dan (4) berdasarkan sejauh mana aktor yang terlibat dapat melakukan pilihan bebas, berbentuk voluntary. Kedua, kader PSI melakukan party switching pada pencalonan DPRD DKI Jakarta 2024-2029 karena kader PSI mendapatkan disinsentif materiel, solidaritas, dan tujuan dari PSI sebagai partai politik asal dan di sisi lainnya mendapatkan insentif material incentives, solidary incentives, dan purposive incentives dari partai politik tujuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dan data sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka.

---

This study analyzes the phenomenon of party switching in Indonesia. By taking the case of party switching of PSI cadres in the candidacy of DKI Jakarta DPRD 2024-2029, this research wants to answer the questions of how the form of party switching of PSI cadres in the candidacy of DKI Jakarta DPRD 2024-2029? and why PSI cadres do party switching in the candidacy of DKI Jakarta DPRD 2024-2029? Using the party switching conceptual framework by Heller and Mershon (2009) and the political party incentive system theory by Ware (1996), this study shows that first, there are several forms of party switching by PSI cadres in the candidacy for the 2024-2029 Jakarta DPRD, namely: (1) based on direction, in the form of inswitch and outswitch; (2) based on its impact on the number of political parties, in the form of across existing parties; (3) based on how close in time with other party switching cases, in the form of near-simultaneous and simultaneous; and (4) based on the extent to which the actors involved can make free choices, in the form of voluntary. Second, PSI cadres do party switching in the candidacy for the 2024-2029 DKI Jakarta DPRD because PSI cadres get material, solidary, and purposive disincentives from PSI as the original political party and on the other hand get material incentives, solidary incentives, and purposive incentives from the destination political party. This research uses a qualitative method with primary data obtained from in-depth interviews and secondary data obtained from literature review."

"Partai politik baru mengalami tantangan tersendiri di dalam negara pascaotoritarianisme. Klientelisme dan polarisasi merupakan tantangan utama yang dihadapi dalam pertarungan demokrasi elektoral. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru pada Pemilu 2019 memiliki latar belakang berbagai aktor yang dapat dibagi tiga kelompok, yakni LSM, profesional, dan ormas Islam. Kompetisi internal antarkelompok aktor di PSI dalam menentukan strategi dan isu kampanye menghadapi Pemilu 2019 merupakan fokus studi ini, dengan menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data. Pendekatan teori strukturasi dan ideational perspective digunakan untuk menganalisis interaksi dan kompetisi berbagai aktor di PSI dalam menentukan strategi kampanye yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan interplay dari ketiga aktor dominan memengaruhi strategi kampanye PSI menghadapi Pemilu 2019. Pemilihan strategi kampanye juga disesuaikan dengan posisi PSI di dalam sistem politik Indonesia yang terpolarisasi, dipotret melalui lembaga-lembaga pollster dengan mengedepankan pendekatan perilaku pemilih. Maka justifikasi dari temuan riset ini menunjukkan kelompok-kelompok tertentu menjadi lebih relevan dalam memengaruhi keputusan strategis partai. Studi ini menyimpulkan bahwa sumber daya otoritatif dan reflexive monitoring bagi agen dalam teori strukturasi sangat memiliki peran krusial dalam sistem politik Indonesia yang sangat cair secara ideologis.

---

New political parties experience their own challenges in a post-authoritarianism country. Clientelism and polarization are the main challenges faced in the struggle for electoral democracy. The Indonesian Solidarity Party (PSI) as a new party in the 2019 Election has a background in various actors which can be divided into three groups, namely NGOs, professionals, and Islamic mass organizations. Internal competition between groups of actors at PSI to determine campaign strategies and issues facing the 2019 Election is the focus of this study, using qualitative methods in data collection. The theoretical approach of structuration and ideational perspective is used to analyze the interaction and competition of various actors in PSI in determining the chosen campaign strategy. The results showed that the interplay of the three dominant actors influenced PSI's campaign strategy in facing the 2019 Election. The election of campaign strategy was also adjusted to PSI's position in Indonesia's polarized political system, portrayed by pollster institutions by prioritizing the voter behavior approach. Justification of the findings of this research shows that certain groups are more relevant in influencing party strategic decisions. This study concludes that authoritative and reflexive monitoring resources for agents in structuration theory have a very crucial role in Indonesia's ideologically fluid political system"

"Penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengenai faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kemenangan Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta dan bagaimana strategi yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera untuk memenangkan pemilu tersebut.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori partai politik, kampanye politik, dan teori elit. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber, baik data primer maupun sekunder dan melalui wawancara. Sumber data utama, diambil dari wawancara mendalam dengan elit PKS yang menjabat sebagai pengurus DPP, DPW, dan DPD sebanyak 5 orang, ditambah wawancara dengan 1 orang akademisi sebagai pembanding.Dari pertanyaan penelitian di atas, ditemukan beberapa faktor penyebab kemenangan PKS di Provinsi DKI Jakarta yaitu: faktor citra partai meliputi citra partai yang bersih dan peduli, responsif, dan anti KKN. Faktor fungsi partai yang berjalan dengan baik, meliputi fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Terakhir yaitu strategi partai yang meliputi konsolidasi, marketing, pengelolaan pemilih, dan optimalisasi leader di lapangan.Penemuan hasil penelitian di lapangan adalah bahwa faktor citra partai yang positif di masyarakat menjadi faktor yang dominan bagi kemenangan PKS pada Pemilu legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan faktor fungsi partai dan strategi partai menjadi faktor pendwcung penyebab kemenangan PKS pada Pemilu legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta.Implikasi teori menunjukan bahwa proses pencitraan PKS dilakukan melalui kampanye politik. Seperti dikemukakan Riswandha Imawan, bahwa ada tiga dimensi kegiatan kampanye politik, yaitu dimensi dagang, komunikasi politik, dan mobilisasi. Sebagai dimensi dagang, elit PKS hares pandai mengkemas tema kampanye secantik mungkin, sehingga dapat menarik perhatian pemilih. Kampanye politik digunakan PKS untuk memasarkan citra partai yang bersih dan peduli, politik pencitraan yang dilakukan PKS menghasilkan suara yang signifikan pada Pemilu legislatif 2004. Kesimpulannya, teori yang dikemukakan oleh Riswandha Imawan tentang kegiatan kampanye politik yang berdimensi dagang, sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh PKS di lapangan.

---

This research aims to find the answer of factors that stimulate the triumphant of Prosperous Justice Party (PKS) in the legislative election in 2004 in Jakarta and the strategy used by the party to win the election.

As a theoretical framework, this research applies theory of political party, political campaign, and elite. This research also uses qualitative method, meanwhile the technique of data analysis is descriptive analytics. To collect data needed in the research, several sources, primary and secondary data, are combined and done through interview. Primary data sources are in-depth interview with five elites as the functionaries of the party from DPP, DPW and DPD. An interview with a scholar is added to compare the analysis.

From the research questions, it is found that there are several factors as reasons for the triumphant of the party in Jakarta, which are image of the party as clean and responsive party, and against any form of corruptions; good implementation of the function of political party, such as political communication, political socialization, and political recruitment; and the strategy of the party such as consolidation, marketing, constituent management, and party cadre in the society.

The finding or the research in the field is that positive image of the party is the dominant factor for the triumphant. Meanwhile, the function and the strategy of the party are the secondary factors.

Theoretical implication of the research is that imagination process of the party is set through political campaign. As stated by Riswandha Imawan, there are three dimensions of political campaign, which are market dimension, political communication, and mobilization. According to the market dimension. Elite of the party must be good to cover up the campaign to attract the voters. The party developed its campaign as clean and responsive party; the politic of imagination of the party has obtained significant voters in the election of 2004. To conclude, theory stated by Riswandha Irnawan on market dimension is suitable with what PKS did in the election."

"Penelitian ini akan menggambarkan proses kandidasi yang dilakukan Partai NasDem sebagai partai politik yang meraih peningkatan suara tertinggi peserta Pemilu Anggota DPR tahun 2019. Teori yang digunakan adalah teori Rekrutmen Politik Pippa Norris (1997). Argumen penelitian adalah peningkatan suara Partai NasDem dipengaruhi oleh proses kandidasi Partai NasDem. Temuan penelitian ini adalah proses kandidasi Partai NasDem mampu meningkatkan perolehan suara Partai NasDem karena menerapkan 3 (tiga) strategi. Pertama, merekrut kandidat yang tidak saja memiliki elektabilitas tinggi, tetapi juga berasal dari kandidat yang memiliki latar belakang ganda (cross cutting background) yang dianggap mampu menjamin keterpilihan. Strategi tersebut dapat dilihat dari interaksi yang terjadi antara kebutuhan selectorate Partai NasDem untuk memenangkan pemilu (demands of gatekeeper), dengan penawaran para kandidat (supply of aspirants) berupa modal politik yang kuat. Kedua, Partai NasDem menggunakan metode survei untuk memastikan elektabilitas kandidat yang direkrut bersifat konsisten bahkan meningkat hingga menjelang pemungutan suara. Sesuai teori Norris bahwa sistem pemilu dan sistem kepartaian akan mempengaruhi proses rekrutmen yang dilakukan partai politik, maka dalam konteks Pemilu 2019, kedua sistem tersebut membuat Pemilu 2019 sangat terpusat pada kandidat (candidate centered). Hal tersebut mendorong Partai NasDem untuk memastikan elektabilitas kandidatnya selalu tinggi dan konsisten, dengan melakukan survei secara berkala bahkan sejak Pilkada 2015, 2017, dan 2018. Ketiga, melakukan pembiayaan terhadap kebutuhan kandidat tertentu sebagai wujud dari pelaksanaan slogan politik tanpa mahar. Strategi ini selain semakin menarik minat kandidat dari banyak kalangan untuk bergabung dengan Partai NasDem, juga berhasil membentuk citra positif masyarakat terhadap Partai NasDem sehingga mampu mempengaruhi pemilih untuk menjatuhkan pilihannya kepada Partai NasDem. Pada gilirannya, ketiga strategi tersebut di atas berhasil mendongkrak perolehan suara Partai NasDem pada Pemilu 2019.

---

This study will describe the candidacy process carried out by the NasDem Party as a political party that won the highest increase in votes for participants in the 2019 DPR Member Election. The theory used is the Political Recruitment theory of Pippa Norris (1997). The research argument is that the increase in the NasDem Party's votes is influenced by the NasDem Party's candidacy process. The finding of this study is that the NasDem Party's candidacy process was able to increase the NasDem Party's vote acquisition because it implemented 3 (three) strategies. First, recruiting candidates who not only have high electability, but also come from candidates with cross cutting backgrounds who are considered capable of guaranteeing electability. This strategy can be seen from the interaction that occurs between the needs of the NasDem Party selectorate to win the election (demands of gatekeepers), and the supply of aspirants in the form of strong political capital. Second, the NasDem Party uses a survey method to ensure that the electability of recruited candidates is consistent and even increases before voting. According to Norris' theory that the electoral system and the party system will affect the recruitment process carried out by political parties, in the context of the 2019 election, the two systems make the 2019 election very candidate centered. This has prompted the NasDem Party to ensure that the electability of its candidates is always high and consistent, by conducting periodic surveys even since the 2015, 2017, and 2018 regional elections. Third, financing the needs of certain candidates as a manifestation of the implementation of political slogans without dowry. This strategy in addition to attracting more candidates from various circles to join the NasDem Party, also succeeded in forming a positive image of the public towards the NasDem Party so that it was able to influence voters to make their choice to the NasDem Party. In turn, the three strategies above succeeded in boosting the NasDem Party's vote acquisition in the 2019 General Election."

"Aspek-aspek yang menjadi sorotan dalam sebuah komitmen partai adalah (1) Bagaimana visi dan misi partai diinternalisasikan, (2) Bagaimana program-program partai mendorong partisipasi perempuan, (3) Bagaimana kaderisasi meningkatkan kualitas keterwakilan, (4) Bagaimana pola rekrutmen, (5) Bagaimana keterserapan perempuan dalam jabatan struktual partai. Selama ini kelima hal tersebut diduga menjadi penghambat partisipasi dan keberperanan dalam partai politik.Meskipun jumlah populasi penduduk perempuan adalah mayoritas namun partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam parlemen belum memenuhi kuota yang diharapkan keterlibatan anggota perempuan pada forum-forum permusyawaratan serta penempatan perempuan pada posisi jabatan partai mengalami banyak hambatan terutama faktor budaya organisasi serta kultur sumber daya perempuan itu sendiri, akan tetapi perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan gender dijumpai terus berkembang baik secara kuantitas keanggotaan parlemen maupun secara kualitas keberperanannya yaitu ikut menentukan kebijakan-kebijakan politik. Persepsi kelompok perempuan yang selama ini termarginalkan mulai terkikis oleh komunikasi politik yang semakin terbuka demikian pula meskipun sangat terbatas pengembangan, pemberdayaan, dan kaderisasi anggota parlemen perempuan.Agar partai politik dapat memenuhi keterwakilan 30% tersebut perlu membangun kaderisasi dan kemitraan stratejik dengan aktivis perempuan diberbagai lintas organisasi baik parpol, ormas, dan LSM serta lembaga pendidikan untuk meningkatkan kapasitas secara berkelanjutan.

---

Aspects that become the spotlight in a party commitment are (1) How internalized party vision and mission, (2) how the party's programs encourage women's participation, (3) how to improve the quality of cadre recruitment representation, (4) how the pattern of recruitment, (5) How keterserapan women in the Office of structural party. During these five things are thought to be a barrier to participation and function in political parties.Although the number of female population are the majority but the participation and representation of women in Parliament has not met the expected quota for women members involvement in consultative forums as well as the placement of women in positions of the party although women participation experienced many obstacles especially factors organizational culture as well as cultural resources women itselfbut the struggle to obtain gender equality found growing both in quantity and quality of membership of Parliament in its role of taking decisive political policies. Perceptions of women's groups that had been marginalized eroded by an increasingly open political communication as well although very limited development, empowerment, and the regeneration of women parliaments.In order to, political parties meet the 30% representation of the need to build strategic partnerships with cadres and activists across various organizations both political parties, organizations, and NGO?s and educational institutions to increase capacity on an ongoing basis."

"Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor-faktor identitas dan identifikasi politik masyarakat terhadap rendahnya perolehan suara parpol Islam. Selain itu juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor perilaku apa saja dan interaksi politik parpol Islam seperti apa yang berpengaruh terhadap menurunnya elektabilitas, serta apakah perubahan landscape politik nasional dalam sejarah politik Indonesia berpengaruh terhadap strategi parpol Islam untuk mengantisipasi penurunan elektabilitas tersebut. Pemilu 2014 menjadi potret terbaru bagaimana partai Islam kembali mengulangi sejarah yang sama, yakni tidak mampu mendobrak dominasi partai-partai nasionalis dalam perolehan suara pemilu di Indonesia. Kekalahan ini menghidupkan lagi wacana sekaligus perdebatan mengenai berakhirnya politik aliran di Indonesia. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa politik aliran itu tidak betul-betul berakhir. Meskipun pengaruhnya terhadap pemilih tidak sekuat Pemilu 1955, namun politik aliran tetap bereksistensi. Tentu saja saat ini trikotomi Geertz, yang membagi umat Islam atas santri, priyayi, dan abangan, tidak terlalu relevan. Sebab, umat Islam sudah semakin rasional dalam memilih, tak terkecuali kaum santri. Di sisi lain, partai politik sendiri cenderung bergeser ke tengah. Partai-partai nasionalis saat ini tidak “anti” Islam. Bahkan partai seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar sudah punya sayap organisasi Islam. Sebaliknya, partai Islam seperti PPP dan PKS sudah sering menyatakan diri sebagai partai terbuka, sebagai respon dari asumsi bahwa politik aliran sudah mencair dan bahkan berakhir. Selain persoalan tersebut, dalam tesis ini juga dikemukakan mengenai prospek partai Islam, yang di antaranya dengan mengacu pada hasil suara partai Islam dalam Pemilu 2014 dan posisinya ketika dikonfrontir dengan berbagai hasil survei yang menyebutkan bahwa partai Islam pasca Pemilu 2014 akan suram. Tesis ini menggunakan teori partai politik dan teori ideologi, bagaimana teori tersebut melihat partai Islam di Indonesia. Konsep-konsep, baik dari Geertz yang membagi umat Islam di Jawa yang terdiri dari santri, abangan, dan priyayi, maupun dari Herbert Faith juga menjadi salah satu pembanding, apakah konsep-konsep tersebut masih relevan dalam melihat politik aliran dalam Pemilu 2014.

---

The purpose of this thesis is to determine the extent of the influence of factors of identity and political identification of society to the low number of votes of Islamic political parties. In addition, to identify the factors and interaction behavior any Islamic political parties as to what effect on decreasing elektabilitas, and whether changes in the national political landscape in Indonesia's political history affect the strategy of Islamic political parties to anticipate the decline elektabilitas. Election of 2014 became the latest portrait how Islamic parties reiterated the same history, which is not able to break the dominance of nationalist parties in the history of vote elections in Indonesia. This defeat at the same discourse revive debate about the end of the flow in Indonesian politics. In this study, it was found that the flow politics not really ended. Although its influence on voters is not as strong as the 1955 election, but the political stream remains to exist. Of course, this time the trichotomy of Geertz, which divides the muslim students, gentry, and abangan, not too relevant. Therefore, the muslim students are increasingly rational in choosing, not to mention the students. On the other hand, the political parties themselves are likely to shift to the center. Nationalist parties today are not "anti" Islam. Even parties like PDIP, Gerindra, and Golkar already have Islamic organization‟s wings. In contrast, Islamist parties like PPP and PKS have often refers to himself as an open party, with the assumption that the political stream has ended. In this thesis also expressed about the prospects for Islamic parties, some of which with reference to the Islamic party‟s vote in the 2014 election and its position when confronted with various results of many survey say that the Islamist party after the 2014 election will be bleak. This thesis uses the theory of political parties and the theory of ideology, how these theories see Islamic parties in Indonesia. Concepts, both of Geertz that divides Muslims in Java, which consists of students, abangan, and gentry, and of Herbert She also became one of the comparison, whether these concepts are still relevant in view of the political streams in the 2014 election."

"Tesis yang merupakan kajian interdisipliner antara kajian lembaga negara dengan kajian politik ini membahas perkembangan koalisi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat dalam era reformasi. Penelitian ini menganalisis dinamika koalisi partai politik dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan fungsi legislatif di Indonesia. Dalam menganalisis dinamika koalisi partai politik dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia penulis menemukan bahwa konfigurasi partai politik dan koalisi partai politik yang terbangun turut mempengaruhi pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statutory approach), dan pendekatan kasus (case approach) ini merekomendasikan perlunya koalisi berbasis kesamaan ideologi dan haluan (platform) politik diantara partai politik yang berkoalisi, menata pelembagaan koalisi yang mapan, menata ulang format pemilu dalam arti luas.

---

This thesis is an interdisciplinary study between state organ studies and political studies that discusses the development of political party coalition in reformation era of the House of Representative of the Republic of Indonesia. In analyze the dynamic of political party coalition and its influence to application to the House of Representative function in Indonesia, the author find that the configuration of political party and political party coalition that was built also influences the function of the House of Representative of the Republic of Indonesia. The research conducted by statutory approach and case approach recommend that need to set up the coalition base on similarity ideology and political platform among political party in coalition, to institutionalizing of establish coalition and reformulation of general electoral design in broader sense."

"Tesis ini membahas tentang Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik Menuju Sistem Multipartai di Indonesia Pasca Reformasi, dengan tujuan utama untuk mengetahui pengaturan dan dasar pemikiran kebijakan penyederhanaan partai, akibat hukum dalam pelaksanaannya terhadap partai politik dan sistem kepartaian dan batasan-batasannya sehingga tetap sesuai dengan amanat UUD 1945. Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dan membandingkan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait, kemudian dengan asas-asas hukum atau doktrin yang ada, serta memperhatikan praktek yang terjadi sebagai sebuah kajian terhadap sejarah hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik Pasca Reformasi di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem multi partai sederhana sebagai salah satu upaya memperkuat stabilitas sistem pemerintahan presidensiil dan juga untuk mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional, menciptakan integritas nasional dan menguatkan kelembagaan partai. Perwujudan kebijakan penyederhanaan partai politik yaitu melalui persyaratan kualitatif dan kuantitatif pembentukan dan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum, persyaratan kualitatif dan kuantitatif serta persyaratan ambang batas perolehan kursi (electoral threshold) bagi partai untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum dan juga persyaratan ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold) sebagai syarat untuk dapat menempatkan kursi di DPR. Akibat hukum kebijakan penyederhanaan partai politik bagi partai politik adalah : 1) Partai Politik tidak mendapat status badan, 2) Partai Politik tidak dapat menjadi peserta pemilu dan 3). Partai Politik tidak dapat memperoleh kursi di DPR. Meskipun terjadi penurunan jumlah partai politik yang diakui sebagai badan hukum dan parpol yang dapat mengikuti pemilu, namun dari pemilu 2004 sampai 2009, masih menciptakan sistem multipartai ekstrim. Namun demikian, Pemberlakuan kebijakan Parliamentary Threshold telah sedikit menurunkan Nilai ENPP (jumlah efektif partai di Parlemen) yang semula pada tahun 2004 bernilai 7.07 menjadi 6.47. Kebijakan penyederhanaan partai politik merupakan kebijakan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 UUD 1945 dan Pilihan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang, namun demikian terdapat prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam pengaturan kebijakan tersebut, yaitu : prinsip demokratis, Rasional dan Non Diskriminatif.

---

This thesis discusses Political Party Simplification Policy Towards Moderate Multiparty System in Indonesia Post-Reform, with main objective figuring out the arrangement and underlining idea at party Simplification, legal implication at its implementation on political parties and party system and its boundaries in keeping in line with the mandate of 1945 Constitution. The research was conducted using the method of normative legal research, literature study, and comparing applicable legislation to the associated problems, then with the principles of existing law or doctrine, and with regard to current practices as a study of the history of law.

The results of this study demonstrate that the Political Party Simplification Policy Post-Reform in Indonesia aims to realize a simple multi-party system in an effort to strengthen the stability of the presidential system of government and also to create a political party as a national organization, promoting national integrity and strengthen the parties institutionallity. Manifestation of the simplification policies of political parties is through qualitative and quantitative terms in founding and registrating political parties as a legal entity, as well as qualitative and quantitative threshold requirement of seats (electoral threshold) for the party to take part in the elections and voting threshold requirement (parliamentary threshold) as a requirement to be able to put the seats in Parliament.

The legal consequences of simplification policies of political parties are : 1) Political parties do not get the status of the legal body, 2) political parties do not take part in the elections and 3). Political parties can not gain seats in the House. Despite the decline in the number of political parties which are recognized as legal entities and political parties to follow the election, but the election of 2004 to 2009, it still creates extreme multiparty system. However, the policy Parliamentary Threshold enforcement lowered ENPP Value (effective number of parties in parliament) which was originally worth 7.07 in 2004 to 6.47 in 2009. Simplification policy do not conflict with the 1945 Constitution, simplification policy is an implementation of Article 28 of the 1945 Constitution and legal policy options of the former act. However, there are principles that should be followed in setting the policy, namely : democratic principle, rationality and non-discriminatory"

"Struktur dinding penahan tanah yang umumnya dijumpai hanya menahan satu muka atau sisi luar timbunan saja. Namun di samping itu juga terdapat struktur dinding yangmenahan kedua muka atau sisi timbunan yang saling bertolak belakang, seperti dijumpai pada abutment flyover atau jembatan. Material struktural dinding penahan dapatmenggunakan bahan beton, baja, atau geosintetik (geotekstil atau geogrid). Penggunaan geosintetik sebagai elemen struktural bangunan infrastruktur semakinpopuler di seluruh dunia karena terbukti memiliki ketahanan yang baik bahkan terhadap gempa dan terutama benefit ekonomisnya, termasuk aplikasinya sebagai dindingpenahan tanah. Akhir-akhir ini, konsiderasi terhadap resiko kejadian gempa terhadap bangunan semakin tinggi, seiring dengan dampaknya terhadap kehidupan manusia,terutama mengingat semakin seringnya kejadian gempa.Penelitian ini merupakan studi parametrik melalui pemodelan metode elemen hingga menggunakan program Plaxis terhadap struktur dinding penahan tanah dua muka meliputi dinding perkuatan geogrid dan kantilever beton di bawah pembebanan gempa dengan variasi akselerasi dan frekuensi gempa serta geometri timbunan. Hasil-hasil analisis yang akan dievaluasi adalah tekanan lateral seismik, gaya dorong lateral seismik, koefisien lateral seismik, dan perbedaan fase. Dilakukan juga perbandingan antara output pemodelan dengan hasil metode-metode desain pseudostatik untuk mengevaluasi kinerjanya.

---

The structure of the retaining wall which is generally found only retains one outside facing of the soil embankment. But besides that there is also a wall structure that retains the two outside facings of the embankment or back to back, as can be found in theflyover or bridge abutment structures. Retaining wall structural materials can use concrete, steel or geosynthetic materials (geotextiles or geogrids).The use of geosynthetics as a structural element of infrastructure buildings is increasingly popular throughout the world since the satisfying prove of good resistance even to the great earthquakes and especially its economic benefits, including its application as a retaining wall. Eventually, the consideration of the risk of earthquake events in buildings has been higher, along with its impact on human life, especially therapid occurence of earthquake events. This study is a parametric analysis through modeling the finite element method using the Plaxis program on the two-face retaining wall structures including the geogrid MSE wall and concrete cantilever wall under earthquake loading with variations of earthquake acceleration, earthquake frequency and geometry aspect of embankment. The analysis results that will be evaluated are lateral seismic pressure, lateral seismic force, lateral seismic coefficient, and phase difference. There is also a comparison between output modeling and the results of pseudostatic design methods to evaluate its performance."