Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji asosiasi antara kualias pelaporan keuangan dengan efisiensi investasi di ASEAN. Penelitian ini juga menguji peran analyst following dalam memoderasi asosiasi antara kualitas pelaporan keuangan dengan efisiensi investasi. Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 9.335 observasi yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dalam periode 2007-2012.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan cenderung berpengaruh terhadap efisiensi investasi, yakni berpengaruh negatif terhadap underinvestment. Namun demikian, kualitas pelaporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap overinvestment. Hasil yang berbeda ini dimungkinkan karena kondisi underinvestment lebih banyak terjadi pada perusahaan di ASEAN, yang disebabkan negara-negara berkembang cenderung kesulitan dalam memperoleh pembiayaan eksternal. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa analyst following tidak memoderasi asosiasi antara kualitas pelaporan keuangan dengan efisiensi investasi, baik untuk kondisi underinvestment maupun overinvestment. Hal ini dimungkinkan karena analyst following lebih efektif berperan sebagai monitor perusahaan saat berada di negara dengan tingkat perkembangan keuangan yang tinggi dibandingkan di negara dengan tingkat perkembangan keuangan yang rendah. Sedangkan ASEAN masih berada pada tingkat perkembangan keuangan yang rendah dibandingkan dengan kawasan ekonomi lainnya di dunia.

---

This study aims to investigate the association of financial reporting quality on investment efficiency in ASEAN. This study also aimed to investigate the role of analyst following in moderating the association of financial reporting quality on investment efficiency. This study used 9.335 year-observation from Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand for the period of 2007-2012 as the sample.

The results suggest that financial reporting quality tends to affect investment efficiency, that is negatively associated with underinvestment. Meanwhile, financial reporting quality does not significantly affect overinvestment. Different results are possible because the underinvestment condition is more common in ASEAN. Developing countries will tend to have difficulties in obtaining external financing.

Other results of the study show that analyst following can not moderate the negative association of financial reporting quality and investment efficiency, either for underinvestment or overinvestment. This is maybe due to analyst following is more effective in monitoring the companies in countries with high level of financial development than in countries with low level of financial development. While ASEAN is still at a low level of financial development compared with other economic regions in the world."

"Menggunakan kerangka resource dependence theory, resource-based view theory dan teori keagenan, penelitian ini bertujuan untuk menguji implikasi dari koneksi politik, kualitas laporan keuangan dan manajemen risiko perusahaan terhadap biaya utang. Dengan mempertimbangkan pandemi COVID-19 sebagai external shock dan ingin meneliti dampak external shock tersebut terhadap variabel utama penelitian, maka sampel penelitian ini mencakup perusahaan sektor non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2021, yang terdiri dari periode pandemi COVID-19 (2020-2021) dan perekonomian normal (2015-2019). Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini menemukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, perusahaan dengan tingkat koneksi politik yang lebih kuat cenderung dikenakan biaya bunga yang lebih rendah, demikian pula halnya ketika perusahaan memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih tinggi. Lebih lanjut, penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa keefektifan pengimplementasian manajemen risiko perusahaan berdampak terhadap rendahnya biaya utang yang dibebankan oleh pemberi pinjaman. Kedua, dengan mempertimbangkan peran koneksi politik, penelitian ini menemukan bahwa kualitas laporan keuangan tetap menjadi pertimbangan pemberi pinjaman ketika menentukan biaya utang walaupun perusahaan tersebut memiliki perikatan politik. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa pemberi pinjaman cenderung membebankan biaya utang yang lebih tinggi bagi perusahaan dengan skor manajemen risiko perusahaan yang tinggi dan memiliki tingkat koneksi politik yang lebih kuat. Ketiga, dengan mempertimbangkan peran moderasi COVID-19, penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa pengaruh negatif antara koneksi politik dan biaya utang serta manajemen risiko perusahaan dan biaya utang akan lebih kuat disaat periode pandemi dibandingkan periode perekonomian normal. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa pandemi COVID-19 memoderasi pengaruh negatif antara kualitas laporan keuangan dan biaya utang. Keempat, dengan mempertimbangkan interaksi koneksi politik dan pandemi COVID-19, penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan peran moderasi koneksi politik baik pada perekonomian normal maupun pada periode pandemi COVID-19. Terakhir, dengan menggunakan serangkaian uji sensitivitas, ditemukan bahwa hasil pengujian ini bersifat robust dan terbebas dari masalah endogenitas.

---

Using the resource dependence theory, resource-based view theory, and agency theory, this study examines the implications of political connections, financial reporting quality, and enterprise risk management on the cost of debt. By considering the COVID-19 pandemic as an external shock and wanting to examine the impact of this external shock on the main research variables, the sample of this study includes non-financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2021 period, which consists of the COVID-19 pandemic period (2020-2021) and the normal economic period (2015-2019). Based on the test results, this study finds the following. First, firms with stronger political connections tend to incur lower costs of debt, which is also the case when firms have higher quality financial reporting. Furthermore, this study fails to prove that the effective implementation of corporate risk management impacts the lower cost of debt lenders charge. Second, considering the role of political connections, this study finds that the financial reporting quality remains a consideration for lenders when determining the cost of debt, even though the company has political ties. Furthermore, this study also finds that lenders tend to charge higher costs of debt for firms with high enterprise risk management scores and stronger political connections. Third, considering the moderating role of COVID-19, this study fails to prove that the negative effects between political connections and the cost of debt, as well as enterprise risk management and the cost of debt, will be stronger during the pandemic period than during normal economic periods. However, this study finds that the COVID-19 pandemic moderates the negative effect between financial reporting quality and the cost of debt. Fourth, by considering the interaction of political connections and the COVID-19 pandemic, this study finds no difference in the moderating role of political connections in both the normal economic period and the COVID-19 pandemic period. Finally, using a series of sensitivity tests, this study finds that the results are robust and free from endogeneity problems."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik good corporate governance (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 sampai dengan 2020. Sampel yang dipilih adalah perusahaan pertambangan. GCG diukur dengan menggunakan lima karakteristik yaitu, ukuran dewan direksi, independensi dewan, frekuensi pertemuan komite audit, insider shareholder, dan kepemilikan institusional. Tiga variabel independen lainnya yaitu ukuran perusahaan, tingkat suku bunga, dan pandemi Covid-19. Sementara kinerja keuangan perusahaan diukur dengan melihat profitabilitas dan nilai pasar perusahaan. Dengan menggunakan fixed effect model ditemukan bahwa ukuran direksi, kepemilikan institusinal, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Sementara itu board independence, frekuensi meeting komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai nilai pasar perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan GCG untuk meningkatkan profitabilitas mauoun nilai pasar perusahaan pertambangan.

---

This study aimed to determine the effect of good corporate governance (GCG) characteristics on the financial performance of all listed mining companies in Indonesia from 2015 to 2020. The sample selected was mining companies. GCG is measured using five characteristics: the size of the board of directors (BOD), the board's independence, the frequency of audit committee meetings, insider shareholders, and institutional ownership. The other three independent variables are firm size, interest rates, and the Covid-19 pandemic. Meanwhile, the firm's financial performance is measured by its profitability and market value. Using the fixed effect model, it is found that the size of the BOD, institutional ownership, and firm size have a significant effect on company profitability. Meanwhile, board independence, the frequency of audit committee meetings, institutional ownership, and firm size have a significant effect on the company's market value. This study indicates the importance of implementing GCG to increase mining companies' profitability and market value"

"Isu sentral pada studi strategic management adalah mencari penjelasan mengapa satu perusahaan lebih unggul dibandingkan perusahaan lainnya, dan faktor-faktor apa yang memberikan kontribusi bagi kinerja perusahaan (Nelson, 1991; Barney, 1991; Zaizhi dan Xingpi, 2009). Namun faktor-faktor yang menjadi sumber keunggulan daya saing masih merupakan perdebatan (Ariyawardana, 2003; Wiggins dan Ruefli, 2002). Williamson (1999) dan kemudian dilanjutkan oleh Makadok (2003) mengajukan alternatif tentang sumber keunggulan daya saing perusahaan dengan mengintegrasikan dua pendekatan yang berbeda perspektifnya, untuk mengorganisir perusahaan dalam mencapai keunggulan daya saing dan peningkatan kinerja perusahaan: yaitu, pertama, penerapan governance-mechanism; dan kedua, pengembangan kompetensi organisasi.Penelitian ini menguji tujuh hipotesis atas hubungan di antara empat variabel penelitian, yaitu pengaruh corporate governance mechanism dan organizational competence, termasuk interaksi keduanya, masing-masing terhadap competitive advantage dan performance. Dengan memperhatikan permasalahan governance, kompetensi, daya saing dan kinerja, serta kompleksitas dan besarnya peran perusahaan milik Negara, penelitian ini menggunakan konteks BUMN non-perbankan dan anak perusahaannya di Indonesia. Sebanyak 863 responden komisaris dan direksi pada 225 perusahaan memberikan jawaban atas kuesioner yang dianalisis dengan metode analisis deskriptif, ANOVA dan structural equation modeling (SEM). Pengolahan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 16.6 dan Lisrel 8.80.Secara umum penelitian ini menyimpulkan bahwa corporate governance mechanism dan kompetensi organisasi berpengaruh signifikan terhadap competitive advantage. Artinya, semakin kuat corporate governance akan semakin kompetitif perusahaan, dan semakin kompeten organisasi akan semakin kompetitif organisasi tersebut. Selain itu, corporate governance mechanism dan competitive advantage berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Artinya, semakin tinggi corporate governance mechanism dan semakin tinggi daya saing, akan semakin tinggi pula kinerja perusahaan. Penelitian ini juga mengungkapkan belum terbangunnya efek sinergi antara corporate governance dan kompetensi organisasi sehingga kontribusinya untuk lebih meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan belum terwujud.Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian manajemen strategik, khususnya  the Strategic Theory of  the Firm (Rumelt, 1984; Foss dan Mahnke, 2008), dengan memberikan pemahaman baru dan dukungan empirik bahwa bahwa competitive advantage BUMN non-perbankan dan anak perusahaannya dapat dijelaskan oleh perspektif governance dan perspektif competence (Williamson, 1999; Makadok, 2003). Penelitian ini memberikan dukungan empirik pengaruh corporate governance mechanism terhadap competitive advantage yang menurut literatur masih dalam tataran konseptual teoritik (Charan, 2005; Castanias dan Helfat, 2001; Hoopes dan Miller, 2006) dan belum banyak diteliti (Zhang, 2010). Hal yang juga menarik, penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam konteks BUMN non-perbankan dan anak perusahaannya, di antara dimensi corporate governance mechanism ternyata internal control system (Gillan, 2006; Schnatterly, 2003; Schnatterly dan Maritan, 2003; COSO, 1992) berperan sangat penting dibandingkan peran dewan komisaris (Fama & Jensen, 1983; Zahra &  Pearce, 1989; Stiles, 2001).Implikasi manajerial bagi pengelola BUMN non-perbankan dan anak perusahaannya adalah sebagai berikut. Pertama, dalam rangka penguatan corporate governance, praktek-praktek yang baik dan perlu dilakukan adalah (i) meningkatkan penerapan internal control system dengan mendorong pelaksanaan audit dan evaluasi atas penerapan manajemen risiko oleh unit audit internal, serta mengangkat dan memberhentikan kepala unit audit internal dengan persetujuan dewan komisaris; (ii) mendorong pelaksanaan voluntary disclosure dengan media selain laporan tahunan; (iii) memperkuat peran dewan komisaris untuk pemberian nasehat strategik. Kedua, menyusun road map implementasi corporate governance dan melaksanakannya secara terintegrasi dengan strategi perusahaan membangun kompetensi organisasi dalam rangka penciptaan daya saing perusahaan, sehingga dapat lebih meningkatkan keberhasilan perusahaan.  Ketiga, dalam kaitan dengan pengembangan kompetensi organisasi, hal yang perlu dilakukan adalah: (i) melakukan investasi secara berhati-hati hanya untuk hal yang dapat meningkatkan competitive advantage perusahaan, yaitu pengembangan sumberdaya, kapabilitas dan proses manajemen kearah dipenuhinya karakteristik non-substitutable dan costly to imitate; (2) mempertimbangkan untuk membangun intangible asset yang memberi value bagi pelanggan, antara lain seperti brand equity dan reputasi.Implikasi kebijakan memberikan petunjuk perlunya perhatian secara lebih khusus hal-hal sebagai berikut: Pertama, bagi perusahaan yang berkinerja rendah, implementasi corporate governance perlu diarahkan untuk mendorong pelaksanaan strategi perusahaan dalam rangka membangun daya saing yang memberikan value kepada pelanggan/konsumen. Bagi perusahaan yang berkinerja tinggi, membangun kompetensi organisasi guna menghasilkan daya saing masih perlu menjadi prioritas. Kedua, implementasi corporate governance yang mendorong pelaksanaan strategi untuk penciptaan daya saing perlu ditekankan terhadap kelompok perusahaan jasa, kelompok perusahaan regulated dan kelompok perusahaan non-kompetitif. Sedangkan implementasi corporate governance untuk mendorong efisiensi dan efektivitas guna pencapaian kinerja perlu ditekankan pada kelompok perusahaan non-jasa dan kelompok perusahaan non-kompetitif. Ketiga, perusahaan regulated perlu diarahkan untuk memberikan produk/jasa yang memberikan value yang lebih baik bagi pelanggan/konsumennya.Riset berikutnya yang mendalami interaksi corporate governance dan organizational competence dengan menggunakan metode yang kualitatif, terbuka untuk dilakukan. Pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana efek sinergi dari dua variabel tersebut bekerja berguna sebagai driver bagi kemajuan BUMN lebih lanjut sehingga dapat memberikan kontriusi yang lebih tinggi dari perekonomian.

---

The core issue of strategic management is to explain why a firm outperforms others and what factors contribute to firm performance (Nelson, 1991; Barney, 1991; Zaizhi dan Xingpi, 2009). However, sources of competitive advantage are still inconclusive (Ariyawardana, 2003; Wiggins dan Ruefli, 2002). Williamson (1999) and Makadok (2003) propose alternatives regarding sources of competitive advantage through integrating two different perspectives: first, implementing governance mechanism (Shleifer dan Vishny, 1997; Angwin, 2007; Gillan, 2006; Solomon, 2010; Brennan dan Solomon, 2008) for legitimacy in the market (Judge et al., 2008; Stanfield and Carroll, 2004; Coglianese, 2007; Wilson, 2004); and second, developing organizational competence for coordinating and combining unique resources, skills, assets, and routines (Sanchez, 2003; McGrath et al, 1995).Using non-banking SOEs in Indonesia as a study context, in general it was found that corporate governance mechanism and organizational competence have positive and significant effect on competitive advantage. Also, corporate governance mechanism and competitive advantage influence firm performance significantly. In addition, there is no synergetic effect of corporate governance and organizational competence, so that their contribution to enhance competitive advantage and firm performance could not be realized.Additional analysis concluded that the stronger corporate governance mechanism, the role of corporate governance mechanism in creating competitive advantage and achieving firm performance become significantly important. The level of corporate governance mechanism did not change the significantly important role of organizational competence in creating competitive advantage. Also, the level of organizational competence did not change the significantly important role of corporate governance mechanism. In addition, in high performing firms, corporate governance mechanism has significant role in achieving directly firm performance and indirectly through competitive advantage. To be high performing firms, in addition to corporate governance, firms have to have competitive advantage.Further analysis also revealed that in service firms, performance is influenced by corporate governance mechanism and competitive advantage derived from organizational competence. In non-service firms, performance is achieved through competitive advantage which resulted from corporate governance mechanism dan organizational competence. In regulated firms, performance is achieved through corporate governance mechanism, while competitive advantage resulted from organizational competence has no effect on performance. In non-regulated firms, the relations among variables are exactly the same with the main general results. In non-competitive firms, performance is influenced by competitive advantage resulted from competitive advantage, while in competitive firms the relationships among variables were again similar with main result.Considering that in the future the product/service  market would shift to be more non-regulated and competitive,  based on this research then corporate governance mechanism and organizational competence become more important in creating competitive advantage and achieving firm performance.This research contributes to strategic management, especially in the Strategic Theory of  the Firm (Rumelt, 1984; Foss dan Mahnke, 2008), in that it gives new insights and empirical support that competitive advantage of non-banking SOEs in Indonesia can be explained by governance perspectives and competence perspectives (Williamson, 1999; Makadok, 2003). The research gives empirical evidence that corporate governance mechanism has significant effect on competitive advantage which was still in theoretical concept (Charan, 2005; Castanias dan Helfat, 2001; Hoopes dan Miller, 2006) and understudied (Zhang, 2010). It is also interesting to note that this research revealed that among dimensions of corporate governance mechanism, internal control system (Gillan, 2006; Schnatterly, 2003; Schnatterly dan Maritan, 2003; COSO, 1992) plays significantly important role.The research concludes with implications for managing and policy-making concerning non-banking SOEs and their subsidiaries in Indonesia. Managerial implications to be considered are enhancing the role of internal audit unit in conducting audit and evaluation of risk management, making sure the approval of board of commissioner for appointing and releasing chief of internal auditor unit, adopting of voluntary disclosure, and enhancing the role of board of commissioners in giving strategic advice. In addition, investment to build organizational competence should consider its effect in creating competitive advantage valued by customers.For policy maker, this research indicates that to obtain a synergetic effect on competitive advantage and performance, good corporate governance practices should be implemented in integration with a strategy to build organizational competence."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Corporate Governance Scoring, Board Size dan Independent Commissioner Terhadap Earnings Quality. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tahunan serta laporan keberlanjutan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia (BEI) dan Laporan peserta Corporate Governance Perception Index (CGPI) tahun 2005-2009 hasil survey yang dilakukan Institute Indonesian of Corporate Governance (IICG), dengan total sampel sebanyak 13 perusahaan yang menjadi peserta survey CGPI selama 5 tahun berturut turut yaitu pada tahun 2005-2009, terdapat 65 observasi penelitian dari sampel tersebut. Sampel tersebut diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode pengujian hipotesis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corporate governance scoring, board size dan independent commissioner tidak memiliki pengaruh terhadap earnings quality. Sementara itucash flow operation berpengaruh signifikan terhadap earnings quality dengan arah negatif.

---

This research aims to analyze the influence of Corporate Governance Scoring, Board Size and the Independent Commissioner to Earnings Quality. The data used in this research come from the annual financial statements and sustainability reports of non-financial companies listed on the Stock Exchange premises (IDX) and participants report Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2005-2009 survey conducted Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG), with a total sample of 13 companies who participated in the survey CGPI for 5 consecutive years of the year 2005-2009, there were 65 observations of the research sample. The sample is obtained by using purposive sampling method. Hypothesis testing method used is multiple linear regressions. The results of this research indicate that corporate governance scoring, board size and independent commissioner had no effect to earnings quality. While the cash flow operation had a significant effect to earnings quality in a negative direction."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan dan intervensi pemerintah terhadap efisiensi investasi perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 876 observasi dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 hingga 2014. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap underinvestment dan efisiensi investasi secara keseluruhan. Intervensi pemerintah dengan proksi persentase kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi investasi namun, intervensi pemerintah dengan proksi koneksi politik justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi investasi, hal tersebut dapat disebabkan oleh tingginya biaya modal akibat koneksi politik dan adanya tekanan dari para politisi yang tidak ingin disalahkan atas kegagalan perusahaan. Ditemukan juga indikasi bahwa intervensi pemerintah yang diukur dengan melihat koneksi politik memoderasi secara negatif pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap efisiensi investasi.

---

This research aims to understand the effect of financial reporting quality and government intervention on investment efficiency of companies in Indonesia. This research uses 876 observations of companies that listed in Indonesia Stock Exchange during 2012 to 2014 period. The results suggest that financial reporting quality positively impact underinvestment and investment efficiency in general. Government intervention, measured by government ownership, have no significant impact on investment efficiency but, government intervention, measured by political connection, significantly have a negative impact on investment efficiency, it is because a higher cost of capital due to political connection and a pressure caused by politicians who don't want to be blamed on company?s failure. Also there is a finding that government intervention, measured by political connection, negatively moderate the influence of financial reporting quality on investment efficiency."

"Sebagai BUMN Bidang perasuransian PT Jasa Raharja (Persero) diwajibkan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan dijadikan landasan operasionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan CG di perusahaan dengan meneliti tindaklanjut atas rekomendasi self assessment dan dengan menggunakan ASEAN Corporate Governance Scorecard yang merupakan instrumen penilaian CG bagi perusahaan terbuka di ASEAN. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasilnya diperoleh bahwa perusahaan telah menerapkan GCG secara terstruktur yang dibuktikan dengan beberapa implementasi terbaik. Salah satu dampak yang timbul dalam menindaklanjuti rekomendasi mungkin akan lebih menyempurnakan soft structure dan infrastructure sehingga penerapan GCG dapat diimplementasikan secara komprehensif

---

As a state-owned insurance company, PT Jasa Raharja (Persero) is obliged to implement GCG consistently as a guideline for operational procedure. This thesis aims to evaluate the implementation of CG in the company by examining the follow up of self-assessments recommendations and by employing ASEAN Corporate Governance Scorecard which is an instrument to assess corporate governance practice of publicly listed companies in ASEAN countries. This thesis employs descriptive qualitative method. The result shows that the company has structurally implemented GCG, this can be concluded by comparing the CG implementation in PT Jasa Raharja (Persero) with some of the best CG practices. In addition, when the CG recommendation is acted upon, it may lead to other impacts, such as the betterment of soft structure and infrastucture. As a result, GCG can be implemented in a comprehensive manner"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan, yang diukur dengan efektivitas dewan komisaris dan efektivitas direksi, serta struktur kepemilikan, yang diukur dengan kepemilikan terkonsentrasi terhadap pengungkapan masa depan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan masa depan terhadap FERC. Penelitian ini mengambil sampel 87 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2013.Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan, efektivitas direksi berpengaruh positif signifikan, dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan masa depan. Sementara pengungkapan masa depan tidak berpengaruh terhadap FERC.

---

This study aims to examine the effect of corporate governance, which is measured by the effectiveness of the board of commissioners and the effectiveness of directors, as well as ownership structure, which is measured by concentrated ownership on forward-looking disclosure. In addition, this study also aimed to determine the effect of the forward-looking disclosure on FERC. This study use 87 manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2012-2013 as samples.

The results of this study found that the effectiveness of the board of commissioners does not affect, effectiveness of directors positively affect, and ownership concentration negatively affect forward-looking disclosure. While forward-looking disclosure does not influence the FERC."

"Praktik tata kelola perusahaan yang baik menjadi penting untuk diterapkan pada perusahaan publik, diantaranya adalah untuk menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), sebuah inisiasi dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF), merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menilai praktik tata kelola yang telah dijalankan perusahaan. Dengan hasil akhir berupa skor penilaian bagi setiap perusahaan, ACGS terdiri dari 184 kriteria yang terbagi dalam lima bagian sesuai dengan prinsip-prinsip dalam OECD (2015). Seluruh penilaian setiap kriteria didapat dari dokumen perusahaan yang mudah diakses, terbuka untuk umum, dan tersedia dalam versi bahasa Inggris. Laporan magang ini membahas analisis penerapan tata kelola berdasarkan kriteria penilaian yang terdapat pada ACGS. Kriteria-kriteria penilaian ACGS hampir seluruhnya terdapat pada peraturan pemerintah, meskipun beberapa kriteria mengaturnya secara lebih ketat, seperti kriteria A3.12, D7.1, dan E2.4. Secara lebih khusus, laporan ini juga membahas pemenuhan perusahaan pada kriteria yang mengatur lebih ketat tersebut, apakah perusahaan sudah berhasil memenuhi kriteria atau belum. Jika belum, maka akan dilihat pemenuhannya berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku.

---

Good corporate governance practices are important to be applied in public companies, among which are to maintain the trust of shareholders and other stakeholders. The ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), an initiation of the ASEAN Capital Market Forum (ACMF), is one way that can be used to assess corporate governance practices. With the final result in the form of an assessment score for each company, ACGS consists of 184 criteria which are divided into five sections according to the principles in the OECD (2015). All assessments for each criterion are obtained from company documents that are easily accessible, open for public, and available in the English version. This internship report discusses the analysis of the application of governance based on the assessment criteria contained in the ACGS. ACGS assessment criteria are almost entirely contained in government regulations, although some criteria regulate them more stringently, such as criteria A3.12, D7.1, and E2.4. More specifically, this report also discusses the fulfillment of the company on the more stringent criteria set, whether the company has successfully met the criteria or not. If not, compliance will be seen based on applicable government regulations.

"