Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas peran Pemerintah Daerah (Pemda) Papua dalam mengelola repatrian dalam konteks reintegrasi sosial di wilayah perbatasan Papua Nugini Guna Mencegah Ekstremisme. Fokus utama penelitian adalah strategi dan kebijakan yang diterapkan Pemda Papua untuk memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di daerah perbatasan dari ideologi ekstremisme. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis peran Pemda dalam memfasilitasi reintegrasi sosial guna mencegah ekstremisme, termasuk penyediaan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan bagi repatrian. Melalui teori kesejahteraan dan budaya lokal, Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah Papua, masyarakat lokal, dan repatrian menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan stabilitas keamanan, sosial dan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan. Selain itu, kebijakan yang inklusif berkontribusi pada penguatan identitas nasional di Papua bagi para repatrian.

---

This study examines the role of the Papua Regional Government (Pemda Papua) in managing repatriates within the context of social reintegration in the Papua New Guinea border area to prevent extremism. The primary focus of the research is the strategies and policies implemented by the Papua Regional Government to strengthen the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) in border areas against extremist ideologies. A qualitative approach is used to analyze the role of the Papua Regional Government in facilitating social reintegration to prevent extremism, including the provision of access to education, healthcare services, and skills training for repatriates. Using the theories of welfare and local culture, the research findings indicate that synergy between the Papua Regional Government, local communities, and repatriates is key to achieving stability in security, social, and economic aspects to realize prosperity. Additionally, inclusive policies contribute to strengthening national identity in Papua for the repatries."

"Wilayah perbatasan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga strategi pembangunan juga berbeda. Banyak fakta menunjukkan bahwa daerah perbatasan cenderung tertinggal, miskin dan memiliki keterbatasan akses maupun pelayanan publik. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi permasalahan utama apa saja yang dihadapi di perbatasan darat Indonesia. Berdasarkan identifikasi tersebut dapat ditentukan prioritas strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang mampu mengatasinya.Penulis menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan, khususnya kemiskinan menjadi permasalahan utama perbatasan darat Indonesia. Oleh karenanya kebijakan diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan perbatasan Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa membangun pusat pertumbuhan sebagai strategi kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.Pemerintah pusat dianggap sebagai yang paling penting perannya dalam pembangunan kesejahteraan perbatasan darat Indonesia. Ada sedikit perbedaan persepsi antara responden pemerintah dengan non pemerintah. Responden pemerintah lebih memprioritaskan pertahanan dan keamanan karena kesejahteraan merupakan alat dalam pertahanan dan keamanan, jika masyarakat sejahtera dengan sendirinya mempunyai rasa kepedulian dan nasionalisme untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan responden non pemerintah memprioritaskan pemerataan karena berpendapat bahwa dengan didukung oleh infrastruktur yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi permasalahan kemiskinan.

---

The border regions have different characteristics so that development strategies are also different. Many facts show that the border regions are likely under develop, poor and have limited access to public services. This research tries to identify any major issued faced in the land border of Indonesia. Based on the identification, it can be determined the priority of economic development policy strategy that will able to overcome the issues.The author uses AHP (Analytical Hierarchy Process) to answer question from the proposed research. The result showed that the welfare issue, particularly poverty is the main problem (issue) in the land border of Indonesia. Therefore, policies is aimed at improving that Indonesia border?s welfare. This study also shows that developing growth pole as the policies strategy to overcome the problems (issue).The central government is considered as the most important institution in developing welfare of the land border of Indonesia. There are slight difference in perception between government and non-government respondents. Government respondents most likely have defense and security as priority because welfare is an instrument in defense and security. If the public can be prosperous by itself, have a sense of awareness and nasionalism to maintain the sovereignty of the Indonesia Republic. While non-government prioritize equalization because they found to be supported by good infrastructure can improve the well-being and reduce poverty issues."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang gagalnya forum kerjasama Border Liaison Meetingyang dilaksanakan oleh RI-PNG untuk mengatasi meningkatnya ancamankeamanan non tradisional di perbatasan RI dan PNG. Border Liaison Meeting(BLM adalah forum pertemuan tingkat daerah yang diselenggarakan olehpemerintah Propinsi Papua (RI) dengan Pemerintah PNG dalam rangkamendukung pembangunan wilayah perbatasan dan penyelesaian isu-isu keamanannon tradisional di kawasan perbatasan kedua negara.Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis sebagai penelitianinterpretatif yang menekankan pemahaman pada dunia sosial. Penelitian inimenunjukkan hasil bahwa kedua Negara belum siap untuk melakukan pembukaanpasar bersama dalam mengimplementasikan hasil BLM dan kurangnya saranaprasarana bagi petugas pengawas keamanan di perbatasan. Dengan ketidaksiapanini maka menghasilkan masalah baru yaitu meningkatnya ancaman keamanannon-tradisional di kawasan perbatasan RI-PNG khususnya di Propinsi Papua.

---

ABSTRACTThe focus of this studey is analyzing the failure of Border Liaison Meeting Forum MOUbetween the Republic of Indonesia and Papua New Guinea (PNG) to deal with the nontraditionalsecurity threats in the border area of the two countries. BLM is a region-levelforum held by the province of Papua and the government of PNG in order to support thedevelopment of border areas as well as handle the non-traditional issues occurred in theseareas. This study is qualitative research that aims to give a descriptive analysis of a socialphenomenon especially that happens in the border area of Indonesia and PNG. This studysummarize that MOU on BLM between the two countries has failed due to the lackreadiness in opening the open market accessed by the two countries as a way ofimplementing the BLM. Moreover, Indonesian officials are still lacking of securityinfrastructure to oversee the activities in the border areas. Therefore it gives newproblems especially the rise of non-traditional security threats in the border areas of PNGIndonesiaspecifically in the Province of Papua."

"What security problems did Indonesia currently face along its borders with Papua new Guinea (PNG)? This research found that the border area of Indonesia's most - Eastern province Papua, which is difficult to be controlled due to its specific topography condition and lack of security appartus, had potential threats coming from transnational crimes such as illegal logging and fishing , as well as illegal traffcking in persons and separatist movements...."