Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas mengenai Alimentasi Anak Pascaperceraian yang berlaku di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Alimentasi anak pascaperceraian atau pemberian nafkah anak setelah perceraian kedua orang tua merupakan hal yang utama yang harus diperhatikan, mengingat keberlangsungan hidup anak harus tetap terjamin pascaperceraian kedua orang tuanya. Terdapat pengaturan yang berbeda untuk masyarakat yang tidak memeluk agama Islam dan pemeluk agama Islam. Untuk yang tidak beragama Islam, pengaturan yang berlaku tentang alimentasi anak pascaperceraian di Indonesia ini terdapat dalam Pasal 41 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Perkawinan dan untuk yang beragama Islam mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, serta hukum adat juga masih digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara masyarakat adat yang tidak diakomodir oleh peraturan yang dibuat oleh negara. Walaupun konsep pengasuhan anak di Indonesia dari ketiga sistem hukum tersebut berbeda-beda (hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat), tetapi semuanya memiliki kesamaan tujuan yaitu agar anak-anak tetap terjamin dalam segala aspek kehidupannya, walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Tidak adanya unifikasi di bidang hukum perkawinan khususnya hukum alimentasi anak pescaperceraian menyebabkan perbedaan putusan-putusan tentang alimentasi anak di Indonesia. Pengaturan yang ada juga tidak mengatur secara rinci perihal hak dan kewajiban kedua orang tua pascaperceraian terhadap anak-anak mereka. Saran dari disertasi ini adalah perlunya perbaikan pengaturan pemberian alimentasi atau nafkah anak pascaperceraian yang memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci seperti kondisi-kondisi yang mempengaruhi hak pengasuhan anak diberikan kepada siapa, batas usia pemberian alimentasi dan pengecualian atas kondisi-kondisi tertentu, penghitungan biaya alimentasi. Penyelesaian sengketa alimentasi anak diluar pengadilan dan lembaga eksekusi atas kewajiban alimentasi diluar pengadilan merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan agar kepentingan anak terjamin walau kedua orang tua telah bercerai.

---

This dissertation discusses post-divorce child alimony that applies in Indonesia from the perspective of civil law, Islamic law and customary (adat) law. Post-divorce child alimony or providing child support after the divorce of the parents is the main thing that must be considered, considering that the child's survival must remain guaranteed after the divorce of the parents. There are different arrangements for people who do not embrace Islam and those who adhere to Islam. For those who are not Muslim, the applicable regulations regarding post-divorce child alimony in Indonesia are contained in Article 41 Number 16 of 2019 concerning Amendments to the Marriage Law and for those who are Muslim it refers to Article 105 of the Compilation of Islamic Law, and customary law is also still usedto resolve cases of indigenous peoples that are not accommodated by regulations made by the state. Even though the concept of child care in Indonesia from the three legal systems is different (civil law, Islamic law and customary law), they all have the same goal, namely that children remain secure in all aspects of their lives, even though their parents are divorced. The absence of unification in the field of marriage law, especially the law on alimony for children of divorce, has led to differences in decisions regarding child alimony in Indonesia. The existing arrangements also do not regulate in detail the rights and obligations of both parents after divorce towards their children. The suggestion from this dissertation is the need to improve the arrangements for granting alimony or post-divorce child support which include more detailed provisions such as conditions that influence who child custody rights are given to, the age limit for granting alimony and exceptions to certain conditions, calculating alimentation costs. Settlement of child alimony disputes outside of court and institutional execution of alimony obligations outside of court are alternatives that need to be considered so that the child's interests are guaranteed even though the parents are divorced."

"Salah satu akibat yang timbul dalam hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah kewajiban memberi nafkah dari suami kepada istrinya, demikian pula apabila ada anak, adalah kewajiban bagi mereka ayah dan ibunya untuk memberi nafkah pemeliharaan dan nafkah pendidikan kepada anak-anaknya itu. Kewajiban itu bertimbal balik artinya kepada anak yang telah dewasapun diwajibkan memberi nafkah kepada orang tuanya dan keluarganya dalam garis lurus keatas apabila mereka membutuhkan. Kewajiban tersebut tetap ada meskipun perkawinan mereka putus dengan terjadinya perceraian, artinya kepada bekas suami masih dapat diwajibkan memberi nafkah kepada bekas istrinya, sedang kepada anak-anaknya yang masih dibawah umur mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidiknya. Dengan mempergunakan metode penelitian normatif, penulis hendak mengungkapkan bagaimana masalah alimentasi itu diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah no. 1 tahun 1983, dan dengan mempergunakan metode penelitian empiris, penulis hendak melihat bagaimana pelaksanaan kewajiban tersebut didalam praktek kehidupan masyarakat dengan mengahalisa putusan-putusan pengadilan serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dari semua itu diketahui bahwa alimentasi yang diatur baik didalam Kitab Undang-andang Hukum Perdata maupun Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya pada dasarnya sama, meskipun terdapat perbedaannya yaitu apabila terjadi perceraian, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata kewajiban itu dilimpahkan baik kepada suami maupun kepada istri, sedang menurut Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 kewajiban itu hanya ditujukan kepada pihak suami demikian pula halnya menurut Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1983 yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Didalam praktek kadangkala Hakim tetap menghukum suami untuk melaksanakan kewajiban tersebut meskipun pada kenyataannya si suami itu tidak berpenghasilan. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya alimentasi didalam kelaidupan rumah tangga seseorang."

"Perbuatan zina dilarang dalam Islam akan tetapi di Indonesia perbuatan tersebut angkanya terus meningkat, bahkan 40% total kejadian hamil diluar nikah di Indonesia terjadi pada tahun 2015 sampai 2019. Dampak dari perbuatan zina tidak hanya sebatas agama, tetapi luas mulai dari dosa yang digandakan, kekal dalam keadaan zina, hingga dampaknya atas anak yang lahir dari perbuatan tersebut, bahkan perbuatan zina juga berdampak pada pembagian waris. Penelitian ini menganalisa dapak anak hasil zina dalam pembagian waris dengan cara Islam dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 3931/Pdt.G/2021/PA.JS. Dalam putusan tersebut Penggugat selaku kakak pria menggugat adiknya atas harta warisan orang tuanya yang kemudian disebutkan oleh Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki hak karena merupakan seorang anak hasil zina yang dibantah Penggugat menggunakan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian doctrinal yakni menganalisa data sekunder dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah Penggugat menurut hukum Islam adalah anak hasil zina, tetapi ditemukan bahwa Pasal 99 KHI terkait anak hasil zina bertentangan dengan KHI dan hukum Islam, dalam pembagian waris hakim mengesampingkan bagian-bagian dan prosedur yang ditentukan dalam hukum Islam maka proses tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

---

This research analyzes how Islamic law as contained within the Islamic Law Compilations regarding nasab between a father and an illegitimate child impacts the status of the child as heir to the father’s inheritance in the case of the Religious Court Decision Number 3931/Pdt.G/2021/PA.JS. This research used doctrinal method by collecting and analyzing secondary data using qualitative approach, the collection of data implements document studies and interviews. The Islamic Law Compilation, regarded as peak fiqh knowledge in Indonesia is a guideline for muslims in living their lives by implementing the Islamic teachings in all aspects, including inheritance. In the Religious Court Decision Number 3931/Pdt.G/2021/PA.JS, a dispute arises regarding the legitimacy of a child. Illegitimate children do not have a right to be the heir to their father. The claim of the plaintiff being an illegitimate child comes is due to the fact the parents’ wedding to the birth was only 7 months in between, which arouses the suspicion of adultery. This research analyzes the Islamic law regulations of illegitimate child and their rights to inherit and the distribution of inheritance itself. As result, this research found that although the judge correctly determined the defendant was an illegitimate child, but the case highlights imperfections of Islamic Law Compilation, specifically Article 99 that opposes syariah laws. The distribution process of the inheritance by the judge was also flawed because it ignores the syariah Law, therefor the distribution is not in accordance to the Islamic law."

"Anak-anak yang dilahirkan dari orang tuanya yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak-anak luar nikah atau dalam hukum Islam biasa disebut dengan anak hasil zina. Secara biologis anak tersebut memang mempunyai hubungan darah dengan kedua orang tuanya, namun yang menjadi masalah adalah apakah anak tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya dan bagaimana kedudukan anak luar nikah tersebut bila diangkat anak oleh orang lain, mengingat pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai masalah pengangkatan anak yang hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ternyata kedudukan anak luar nikah sebagai anak angkat menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam adalah samasama tidak mempunyai hubungan perdata/nasab dengan orang tua angkatnya. Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata/nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

Children who are born from parents that are not related in any marriage are called children outside marriage or in Islamic law usually known as children resulted from zina. Biologically these children has blood relation with both parents, but what becomes the issue is do these children have relation by law with their parents and how are the placement of these outside of marriage kids if they were adopted by someone, considering government through Law number 23 Year 2002 pertaining Child Protection has governed regarding child adoption which can only be done for the childs best interest.

This research was analysed descriptively by using normative juridical approach. From the result of the research it turns out the position of outside marriage children as adopted child by Law dan islamic Law is that it equally does not have civil/nasab relation with the step parents. Outside of marriage children only have relation civil/nasab with their mother and family from the mother's side."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak asuh anak dan kepastian hukumnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam khususnya terhadap hak pemeliharaan anak (hadhanah) setelah perceraian, dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No.1205/pdt.G/2005/PAJT dan bagaimana mengatasi persoalan, bila putusan mengenai hak asuh anak yang sudah diputus hakim dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van Gewijsde) tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan oleh para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif. Dalam hal putusan pengadilan agama mengenai hak asuh anak tidak dilaksanakan oleh para pihak maka pengadilan agama atas perintah ketua pengadilan dapat melakukan upaya eksekusi atas putusan tersebut didampingi oleh kepolisian sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) dan Pasal 319 (huruf h) BW.

---

This Thesis discusses the implementation of court decisions regarding child custody and legal certainty. The issue in this study is how the legal consequences of marriage breakdown due to divorce according to Islamic Law Compilation especially of the right child care (hadhanah), the basic consideration of the judge in determining child custody in East Jakarta Religious Court No.1205/pdt.G/2005 / PAJT and how to overcome the problem, when the decision regarding child custody and the judge who had decided to have a permanent legal force (van inkracht Gewijsde) are not complied with or not undertaken by the parties. Metode study is a literature study method with the secondary data that is juridical normative. In the case of court decisions regarding child custody religion is not executed by the parties to the religious court on the orders of the head of the court may make an attempt the execution of the decision shall be accompanied by the police in accordance with Article 259 paragraph (1) and Section 319 (h) BW."

"Dalam Skripsi ini diuraikan tentang penjatuhan pidana yang dilakukan oleh anak, dilihat dalam perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam. Setelah pembahasan secara teoritis dilanjutkan dengan analisis studi kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2047K/PID.SUS/2010. Sehingga dapat diketahui putusan tersebut, apakah telah melindungi hak-hak anak. Hasil penelitian ini menyarankan perlu adanya pengetahuan psikologi hukum yang dapat menopang ketajaman analisis dan pertimbangan hukum bagi aparatur hukum guna melindungi hak-hak anak.dan pemantauan serta evaluasi dalam pelaksanaan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

Described in this paper about imposition of penalty for crimes committed by children in the perspective of child protection laws and the Islamic criminal law. After a theoretical discussion followed by acase study analysis in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No 2047K/PID.SUS/2010. So it can be known of such decisions, whether it has to protect the rights of children. The results of this study suggest to need for psychological knowledge that can sustain legal acumen and legal consideration for the analysis of the legal apparatus to protect the right of children and monitoring and evaluation of the implementation of law no 11 year 2012 about children criminal justice system."