Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan tarif integrasi JakLingko terhadap jumlah penumpang MRT Jakarta dengan pendekatan data panel pada 13 stasiun selama periode 2021–2023. Kebijakan yang diperkenalkan pada Agustus 2022 ini memungkinkan perpindahan seamless antar moda transportasi dengan tarif maksimal Rp10.000 per perjalanan, bertujuan meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan transportasi publik.Dengan menggunakan model Fixed Effects (FE), hasil regresi menunjukkan bahwa kebijakan tarif berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penumpang MRT, mengindikasikan bahwa penyesuaian tarif mampu mendorong peningkatan penggunaan layanan. Robustness checks yang dilakukan dalam berbagai spesifikasi model mengonfirmasi konsistensi temuan ini.Namun, efektivitas penuh dari kebijakan ini dalam konteks integrasi antarmoda belum dapat dipastikan. Meskipun terdapat indikasi peningkatan jumlah penumpang seiring dengan faktor kontrol seperti musim/cuaca, kebijakan pembatasan mobilitas (PPKM), serta konektivitas dan karakteristik strategis stasiun, dampak spesifik dari integrasi tarif terhadap pola perjalanan masih memerlukan kajian lebih lanjut.Selain itu, peningkatan jumlah penumpang MRT juga didukung oleh kenaikan Customer Satisfaction Index (CSI), yang menunjukkan tren positif dalam pengalaman pengguna MRT Jakarta. Hal ini menandakan bahwa selain kebijakan tarif, perbaikan layanan dan pengalaman perjalanan juga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penumpang.Temuan ini menggarisbawahi bahwa kebijakan tarif yang didukung oleh peningkatan kualitas layanan memiliki peran penting dalam meningkatkan penetrasi MRT Jakarta dalam ekosistem

---

This study analyzes the impact of the JakLingko fare integration policy on MRT Jakarta's ridership using a panel data approach across 13 stations during the 2021–2023 period. Introduced in August 2022, this policy enables seamless transfers between transportation modes with a maximum fare of Rp10,000 per trip, aiming to enhance efficiency and affordability in public transportation.

Using the Fixed Effects (FE) model, regression results indicate that the fare policy has a positive and significant impact on MRT ridership, suggesting that fare adjustments can encourage increased service utilization. Robustness checks across various model specifications confirm the consistency of these findings.

However, the full effectiveness of this policy in the context of intermodal integration remains uncertain. While there are indications of increased ridership alongside control factors such as season/weather conditions, mobility restrictions (PPKM), and station connectivity and strategic characteristics, the specific impact of fare integration on travel patterns requires further study.

Additionally, the increase in MRT ridership is also supported by the rising Customer Satisfaction Index (CSI), which shows a positive trend in MRT Jakarta users' travel experiences. This suggests that, beyond fare policies, service improvements and travel experiences also contribute to ridership growth.

These findings highlight that fare policies, when supported by service quality improvements, play a crucial role in enhancing MRT Jakarta's penetration within the urban transportation ecosystem"

"Populasi penduduk DKI Jakarta setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sehingga mendorong terjadinya fenomena urban sprawl yaitu meluasnya kawasan perkotaan ke wilayah sekitar (Jabodetabek). Salah satu permasalahan yang timbul dari fenomena tersebut adalah kemacetan akibat masifnya penggunaan kendaraan pribadi. Untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum massal, diperkenalkan sebuah konsep Transit Oriented Development (TOD) sebagai konsep pengembangan yang terpusat pada simpul transit salah satunya pada Stasiun KRL Depok Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis konsep TOD Stasiun Depok Baru sesuai dengan standar dan prinsip TOD. Instrumen penilaian yang digunakan untuk menganalisis adalah TOD Standard dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) dan Indikator Kesiapan TOD (Iskandar et al., 2021). Dengan melakukan penilaian dan analisis, didapatkan hasil bahwa TOD Stasiun Depok Baru belum memenuhi semua aspek terdapat dalam TOD Standard dan Indikator Kesiapan TOD sehingga nilai yang didapatkan tidak maksimal. Perlu adanya perbaikan atau peningkatan pada beberapa aspek untuk mencapai fungsi TOD yang maksimal.

---

The population of DKI Jakarta continues to increase every year, causing the phenomenon of urban sprawl, or the expansion of urban areas into the surrounding area (Jabodetabek). One of the problems arising from this phenomenon is congestion due to the massive use of private vehicles. To increase the use of public transportation, a Transit-Oriented Development (TOD) concept was introduced as a development concept centered on transit nodes, one of which is located at the Depok Baru KRL Station. This study aims to assess and analyze the TOD concept at Depok Baru Station in accordance with TOD standards and principles. The assessment instrument used to analyze is the TOD Standard from the Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) and the Readiness Indicators for Transit-Oriented Areas. An assessment and analysis found that the TOD of Depok Baru Station did not meet all the aspects contained in the TOD Standard and the TOD Readiness Indicator, so the value obtained was not optimal. There needs to be improvements in several aspects to achieve maximum TOD function."

"Untuk mengatasi kemacetan yang terjadi pemda DKI merencanakan membangun suatu system transportasi masal Mass Rapid Transit . Identifikasi faktor-faktor dominan dalam menentukan elevasi jalur MRT merupakan acuan penting dalam proses penentuan jalur MRT yang sistematis, berintegrasi dan berkesinambungan. Dilakukan proses penyebaran kuisioner validasi pakar dan responden dari pihak stakeholder MRT Jakarta. Lalu dilakukan analisis rata-rata faktor yang berpengaruh dominan. Kemudian dilakukan validasi pakar dan pembahasan detail dari 10 faktor-faktor dominan tertinggi.

---

Identification of the dominant factors in determining the elevation of the MRT lines is an important benchmark in the process of determining the MRT track systematic, integrated and sustainable. Do the validation questionnaire respondents from the experts and stakeholders MRT. Then the average analysis of factors influencing dominant. Then do the validation expert and detailed discussion of the 10 highest dominant factors."

"Pembangunan angkutan massal berbasis listrik seperti MRT merupakan aksi mitigasi efisiensi energi di bawah skema Clean Development Mechanism (CDM) sektor transportasi. Pembangunan MRT diharapkan berimplikasi positif pada Nationally Detremined Contribution (NDC) dan sosial ekonomi Indonesia, dengan beralihnya (shifting) pengguna angkutan pribadi ke MRT. Masalah dalam penelitian ini adalah belum diketahuinya pengguna angkutan pribadi yang shifting ke MRT serta implikasinya pada NDC. Tujuan penelitian adalah merumuskan strategi peningkatan implikasi MRT pada NDC di bawah skema CDM. Metode yang digunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan MRT Jakarta Fase 1 menghasilkan: shifting dari angkutan pribadi 53,8%; efisiensi energi 24,4%; reduksi emisi 2.732,7 Ton CO2 Tahun 2019 dan 1.004,95 Ton CO2 Tahun 2023; nilai ekonomi karbon Rp210.417.900 Tahun 2019 dan Rp77.381.150 Tahun 2023. Kesimpulan penelitian ini adalah pembangunan MRT berimplikasi positif pada NDC dan sosial ekonomi. Strategi yang direkomendasikan: penggunaan sumber energi terbarukan; mengimplementasikan penggunaan metodologi CDM; peningkatan penggunaan MRT dan mode shifting dari angkutan pribadi; pengembangan creative dan green financing

---

The development of electric mass transit such as the MRT is an energy efficiency mitigation action under the Clean Development Mechanism (CDM) for the transport sector. The development of the MRT is expected to have a positive impact on Indonesia's Nationally Determined Contribution (NDC) and socioeconomics by shifting private transport users to the MRT. The problem in this study is that it is not yet known which private transport users will shift to MRT and its impact on NDC. The research objective is to formulate a strategy to improve the impact of MRT on NDC under the CDM scheme. The method used is quantitative method. The results showed that the Jakarta MRT Phase 1 resulted in: shift from private transport 53.8%; energy efficiency 24.4%; emission reduction of 2,732.7 tons of CO2 in 2019 and 1,004.95 tons of CO2 in 2023; carbon economic value of Rp210,417,900 in 2019 and Rp77,381,150 in 2023. The conclusion of this study is that MRT development has positive impact on NDC and socio-economy. Recommended strategies: use of renewable energy sources; implementation of CDM methodology; increased use of MRT and mode shift from private transport; development of creative and green financing"

"Skripsi ini membahas kepatuhan awak angkutan umum dalam kebijakan tarif. Fokus dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan awak angkutan umum dalam implementasi kebijakan tarif angkutan penumpang, khusunya pada bus sedang dan bus kecil di DKI Jakarta. Kebijakan mengenai tarif angkutan umum di DKI Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 dan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009. Kebijakan tarif akan efektif apabila dalam pelaksanaan terdapat kepatuhan awak angkutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan awak angkutan dalam implementasi kebijakan tarif angkutan penumpang yakni menghormati keputusan pemerintah, motif ekonomi, pengawasan pihak terkait, sanksi yang berlaku dan kejelasan informasi tarif.

---

This study discusses the compliance of public transport crew in tariff policy. The focus of this research is the factors that influence the compliance of public transport crew in implementing the passanger transport tariff policy, especially the medium and small buses in Jakarta. Policy on public transport tariff in Jakarta contained in Regional Regulation No. 12 of 2003 and The Governor Regulation No. 4 of 2009. Tariff policy will be effective when there is compliance in the implementation of transport crew. This study used a qualitative approach with interviews, observation and literature study.The results of this study that factors that influence the compliance of public transport crew in implementing the passanger transport tariff policy are respect the decision of the government, economic motives, supervision of related parties, the applicable sanctions and clarity of the tariff information."

"Mengembangkan moda transportasi umum merupakan salah satu strategi yang diterapkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Namun, hal ini bukanlah solusi yang instan. Agar moda transportasi umum dapat berkontribusi secara efektif dalam mengurangi kemacetan, harus terjadi peralihan moda yang signifikan dari kendaraan pribadi ke moda angkutan umum. Salah satu faktor yang berkorelasi dengan perpindahan moda adalah aksesibilitas. Studi ini mengeksplorasi pengaruh faktor aksesibilitas simpul transit terhadap peralihan moda perjalanan dari kendaraan pribadi ke moda transit. Dengan melakukan survei yang secara khusus menargetkan pengguna mobil dan sepeda motor pribadi yang tinggal dan melakukan perjalanan ke daerah tangkapan stasiun transit dan menganalisis faktor aksesibilitas transit yang dikategorikan sebagai by-transit dan to-transit untuk mengembangkan model keputusan beralih moda dengan metode Regresi Logistik Biner, studi ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana aksesibilitas simpul mempengaruhi keputusan perpindahan moda dari moda kendaraan pribadi ke moda transit. Hasil analisis model menunjukkan bahwa faktor-faktor aksesibilitas to-transit, yaitu fasilitas pejalan kaki, layanan pengumpan, halte angkutan umum, dan aksesibilitas by-transit berdampak pada keputusan perpindahan moda dengan tingkat signifikansi yang bervariasi. Temuan dari penelitian ini dapat membantu para pembuat kebijakan dan operator angkutan umum dalam upaya mereka untuk mempromosikan perilaku perpindahan moda.

---

Developing public transit has been one of the strategies implemented by governments to alleviate traffic congestion. However, this is not an instantaneous solution. For public transit to contribute effectively to congestion relief, there should be a considerable number of trip-makers shifting from private vehicles to transit modes. One of the factors highly correlated to mode shift is accessibility. This study explores the influence of node accessibility factors on the travel mode shift from private to public transit modes. Introducing a survey specifically targeting car and motorcycle owners living in and commuting to transit station catchment areas and analysing both to-transit and by-transit accessibility factors, this study provides a better understanding of how node accessibility affects private-to-public transit mode shift decisions by developing a model using Binary Logistic Regression (BLR). Analyzing the model shows that factors of to-transit accessibility, namely pedestrian facilities, feeder services, ride-sharing shelters, and by-transit accessibility have an impact on mode shift decisions in varied significance. The findings of this study can aid policymakers and transit operators in their efforts to promote such shift behavior."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menggambarkan koordinasi yang dilakukan DinasPerhubungan dalam meningkatkan pelayanan dibidang angkutan kota. Fokuspermasalahan dalam bagaimana mekanisme yang telah dilakukan Dinas Perhubungandalam berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan jasatransportasi angkutan kota. Melihat adakah kendala dalam berkoordinasi yang telahdilakukan, agar dicari rekomendasi yang tepat untuk mengatasi permasalahantersebut. Penelitian ini mengunakan metode Positivist yaknipendekatan kuantitatiftetapi teknik pengumpulan data dengan data kualitatif dengan jenis penelitiandeskriptif. Hasil penelitian menggambarkan mekanisme koordinasi yang dilakukanDinas Perhubungan bersama pihak-pihak terkait dalam implementasi program-prgramyang dilakukan dalam rangka peningkatkan pelayanan jasa transportasi khususnyaangkutan perkotaan adalah mekanisme koordinasi hirarkis, kewenangan dan otoritaskekuasaan sebagai dasar interaksi dan sumberdaya, Dan hubungan yang terjalinantara Dinas Perhubungan dan Pihak Swasta adalah koordinasi saling ketergantungantimbal-balik. Dari hasil analisis diperoleh rekomendasi bagi Dinas Perhubungandalam melakukan koordinasi lebih memerhatikan lagi aspek Petunjuk Pelaksanaandalam mekanisme dalam berkoordinasi agar peserta rapat mendapat arahan yang tepatguna terciptanya komunikasi dua arah.

---

ABSTRACTThis research to describe the coordination of the Department of Transportation

made in improving services in the field of urban transportation. Focus problems in

how the mechanisms that have been made the Department of Transportation in

coordination with stakeholders of the implementation of freight transport services.

Seeing there any constraints in the coordination that has been done, so look for

appropriate recommendations for addressing the issue. This reseach uses the methods

of positivist quantitative approach but the techniques of data collection with

qualitative data by type of descriptive research. The study describes the mechanisms

of coordination with the Department of Transportation conducted the relevant parties

in the implementation of the programs carried out in order program improvement of

transport services, especially urban transport is a hierarchical coordination

mechanisms, powers and authority the basis for the interaction of power and

resources, and the relationship between Department of Transportation and the Sector

Private the coordination of mutual interdependence. From the results obtained by

analysis of recommendations for the Department of Transportation in coordination

paid more attention to another aspect of the Guidelines in a coordinating mechanism

for meeting participants receive appropriate referrals to the creation of two-way

communication."

"Pertumbuhan jumlah kendaraan di provinsi DKI Jakarta terus mengalami kenaikan dimana pada tahun 2016 terdapat 18 juta kendaraan bermotor. Untuk mengatasi kemacetan yang terus meningkat setiap tahunnya, pemerintah DKI Jakarta tengah mempersiapkan moda transportasi umum baru yaitu Mass Rapid Transit MRT Jakarta. Salah satu persiapan yang harus diperhatikan MRT Jakarta sebagai penyedia jasa transportasi baru adalah kualitas pelayanan yang optimal sebagai salah satu faktor utama yang menentukan keputusan calon penggunanya dalam memilih jenis transportasi umum. Penelitian ini mengidentifikasi kriteria apa yang mempengaruhi kualitas pelayanan menggunakan 5 dimensi SERVQUAL dan Model Kano. Terdapat 34 atribut standar kualitas yang disesuaikan dengan standar nasional pelayanan transportasi kereta penumpang perkotaan yaitu PM No. 48 Tahun 2015 dan standar internasional yaitu EN 13816. Hasil dari Model Kano menunjukkan terdapat 15 kriteria standar pelayanan yang memiliki kategori Attractive, 13 One-dimensional, dan 5 Must be yang diterjemahkan sebagai Customer Needs untuk merumuskan strategi standar pelayanan serta 1 kriteria dengan kategori Kano Indifference yang tidak dimasukkan kedalam House of Quality Fase 1. Melalui pembentukan House of Quality, diperoleh 5 Technical Response utama yang perlu dilakukan Mass Rapid Transit MRT Jakarta untuk mempersiapkan kualitas pelayanan yang optimal yaitu: penyediaan fasilitas utama dalam stasiun dan kereta, pengembangan teknologi dan manajemen sistem informasi pendukung layanan, penerapan sistem evaluasi pelayanan yang berasal dari pelanggan, evaluasi performa pelayanan secara berkala, dan on-job training khusus maintenance staff

---

The number of vehicle growth in DKI Jakarta continues to increase, as in 2016 it is known that there are 18 million vehicles registered. To overcome this increasing amount of congestion every year, the government of DKI Jakarta is currently preparing a new public transportation known as Mass Rapid Transit MRT Jakarta. In this situation, one of the preparations that plays a big role is the transportation service quality itself. It rsquo s considered as one of the main factors that affects the decision of prospective users in order to choose their public transportations to reduce the usage of private car. This preliminary study identifies what, and which service criterias should considered first in order to deliver the optimum service performance using the 5 dimensional SERVQUAL and Kano Model. There are 34 attributes of service quality criterias identified which adapted from PM No. 48 2015 as national standard service quality for railway passenger transportation mode and international standard service quality from EN 13816 as a main external reference to improve its service quality standard. The result of Kano Model shows that there are 15 service criterias in ldquo Attractive rdquo category, 13 in ldquo One dimensional rdquo , and 5 in ldquo Must be rdquo which translated as ldquo Customer Needs rdquo to formulate standardized service strategies. Through the establishment of House of Quality phase 1, there are 5 major ldquo Technical Responses rdquo that needed to be done for Mass Rapid Transit MRT Jakarta to prepare in order to deliver its optimal service quality which are The provision of main facilities in stations and trains, technology and management of information system development, implementation of customer service evaluation system, periodical service performance evaluation system, and special on job training for maintenance staffs."

"ABSTRAKTransportasi umum berbasis kereta sekarang telah menjadi tulang punggung transportasi massal di kota besar, dan sebagian besar operasinya diintegrasikan dengan sistem angkutan massal lainnya seperti bus dan waterway. Jakarta adalah kota besar yang memiliki kekurangan di transporasi massal, sebagian besar masyarakat melakukan aktivitas harian dengan kendaraan pribadi untuk membantu mereka untuk pergi ke suatu tempat dan menghindari transportasi umum karena kekurangan luas area layanan dan integrasi transportasi umum. Salah satu alasan nya adalah kurangnya sistem transportasi massal, contohnya adalah lokasi shelter. Lokasi shelter penting untuk integrasi sistem transportasi umum. Masyarakat akan memilikih transportasi umum apabila asal dan tujuan rutinitas harian mereka dekar dengan shelter dan shelternya terintegrasi dengan transportasi umum lainnya untuk akses yang mudah di kota.

---

ABSTRAKRailway based public transport is now become the backbone of mass transportation in big city, and most of the operation is being integrated with another mass transportation system such as bus and waterway. Jakarta is a big city with lack of good public transportation system, most people do they daily routine activity with private vehicle to help them getting somewhere within city area and avoid public transport due to lack of coverage and integration of mass transportation. One of the reason is lack of mass transportation system, the example is shelter location. The location of shelter is important for good integrated public transport. People will chose public transport if their daily routine origin and destination is near the shelter, and the shelter is easy to access and can be integrated with other form of public transport for ease of access around the town."