Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Angka kejadian HIV pada tahun 2022 menurut WHO terdapat 85,6 juta (65,0–113,0 juta) orang telah terinfeksi virus HIV dan sekitar 40,4 juta (32,9–51,3 juta) orang meninggal karena HIV. Penggunaan Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) pada populasi kunci yang berkontak langsung secara seksual dapat mengurangi risiko penularan virus HIV hingga 99% dan mengurangi risiko penularan HIV untuk populasi kunci dalam petunjuk teknis tata laksana program PrEP 2023, populasi sasaran risiko yang diprioritaskan dalam program PrEP sampai tahun 2026 adalah populasi kunci LSL, waria/transgender, wanita pekerja seks (WPS), pengguna narkoba suntik (Penasun), pasangan ODHIV, dan pasangan risiko tinggi (Risti). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) untuk sasaran populasi kunci di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan deskriptif, subyek dalam penelitian ini adalah populasi kunci berisiko tinggi, dan objek dalam penelitian ini adalah implementasi program Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP). Instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara. Wawancara terhadap narasumber di Dinas Kesehatan kota Depok, Yayasan Lembaga Kasih Indonesia Kita (YLKIK) Kota Depok dan Komunitas Aksi Kemanusiaan (Kota Depok). Hasil dalam penelitian ini mengenai implementasi program Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) di Kota Depok mengikuti kebijakan nasional, petunjuk teknis tata laksana program Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) tahun 2023 dan surat edaran dari Provinsi Jawa barat. Implementasi program Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) di Kota Depok diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh sesuai dengan hukum kesehatan Indonesia.

---

According to WHO, by 2022, 85.6 million (65.0-113.0 million) people will be infected with the HIV virus and about 40.4 million (32.9-51.3 million) people will die from HIV. The use of Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) in key populations who have direct sexual contact can reduce the risk of transmission of the HIV virus by 99% and reduce the risk of HIV transmission for key populations in the technical guidelines for the implementation of the PrEP program 2023, the target risk populations prioritized in the PrEP program until 2026 are key populations of MSM, transgender, female sex workers injecting drug users, partners of PLHIV, and high risk couples (Risti). The purpose of this study was to determine the implementation of the Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) program for key population targets in Depok City. This research uses doctrinal methods with a descriptive approach, the subjects in this study are high-risk key populations, and the object in this study is the implementation of the Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) program. The instrument used in this research is the interviews method. Interviews with sources at the Health Departement of Depok City, Yayasan Lembaga Kasih Indonesia Kita (YLKIK) of Depok City and Komunitas Aksi Kemanusiaan (KAKI) of Depok City. The results regarding the implementation of the Pre- Exposure Prophylaxis (PrEP) program in Depok City followed the national policies, technical guidelines for the implementation of the Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) program of 2023 and circular letters from the government of West Java Province. The implementation of the Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) program in Depok City is expected to be implemented optimally and thoroughly in accordance with Indonesian health law. "

"Latar Belakang : Pemberian kotrimoksazol diberikan sebagai standar pencegahan primer terhadap infeksi toksoplasmosis dan pneumonia Pneumocystis jirovecii (PCP) pada pasien HIV dengan CD4 kurang dari 200 sel/mm3 dan pasien tuberkulosis. Beberapa penelitian di luar negeri mendapatkan bahwa pemberian profilaksis kotrimoksazol belum sesuai dengan panduan nasional, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk menilai kepatuhan dokter dalam meresepkan profilaksis primer kotrimoksazol. Tujuan : mengetahui pola peresepan dokter terutama dalam memulai, menghentikan, dosis obat, efek samping, durasi pemberian dan persentase lama pemberian profilaksis primer kotrimoksazol pada pasien HIV. Metode : Studi ini merupakan studi kohort retrospektif dan mengambil data semua pasien HIV usia lebih dari 18 tahun yang berobat ke UPT HIV RSCM tahun 2004-2013 dan memenuhi kriteria pemberian profilaksis primer kotrimoksazol. Variabel yang diteliti adalah pola inisiasi peresepan, penghentian peresepan, dosis, durasi, persentase lama pemberian, serta ada tidaknya efek samping kotrimoksazol. Hasil : Sejumlah 3818 pasien mempunyai indikasi pemberian kotrimoksazol dengan nilai tengah usia pasien adalah 29 tahun, pria (79,1%), tuberkulosis (58,5%), stadium 3 dan 4 (86%). Nilai tengah CD4 saat awal adalah 51 sel/mm3 (RIK 101). Profilaksis primer kotrimoksazol sudah dimulai pada 83% pasien. Pemberian dosis kotrimoksazol sudah sesuai pedoman pada 99,8% pasien. Efek samping yang dari yang paling sering sampai yang jarang terjadi adalah peningkatan transaminase (38,1%), leukopenia (16,9%), anemia (16,5%), mual (15,4%), muntah (7,8%), trombositopenia (7,4%) dan alergi (5,3%). Efek samping yang menyebabkan penghentian peresepan adalah alergi (100%), anemia (2,4%), peningkatan transaminase (2,1%), muntah (0,8%) dan leukopenia (0,6%). Pola penghentian peresepan tidak sesuai pedoman pada 61,6% dengan nilai tengah persentase lama pemberian 87,5% (RIK 39) dan nilai tengah durasi pemberian profilaksis primer kotrimoksazol adalah 20 bulan (RIK 20). Durasi pada pasien dengan CD4≤100 sel/mm3 dan >100 sel/mm3 adalah 21 bulan (RIK 22) dan 12,5 bulan (RIK 14,75) dengan nilai p=0,000. Kesimpulan : walaupun pada saat awal 83% pasien HIV dewasa dilakukan pemberian profilaksis primer kotrimoksazol dengan pengaturan dosis yang sangat baik, namun 61,6% penghentian peresepan tidak sesuai pedoman.

---

Background : Cotrimoxazole was standard of primary prevention against toxoplasmosis infection and Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP) in patients with CD4 less than 200 cell/mm3 and tuberculosis. Some study found that prophylactic use cotrimoxazole in patients with HIV was inappropriate with national guideline. It was necessary to have research in order to know clinician adherence to prescribe primary cotrimoxazole prophylaxis.

Objective : to know initiation, discontinuation, dosage, adverse events, duration and duration percentage of primary cotrimoxazole prophylaxis in HIV patients.

Methods : This was cohort retrospective study and was done in UPT HIV RSCM and subject of study were all patients more than 18 years old from 2004 to 2013 and had indication of primary cotrimoxazole prophylaxis. Variable in this study were initiation, discontinuation, dosage, duration, duration percentage and adverse events of primary cotrimoxazole prophylaxis.

Result : There were 3818 patients had indication of primary cotrimoxazole prophylaxis with median age of study subjects were 29 years old, 79,1% were male, 58,5% were tuberculosis, WHO clinical stage 3 and 4 were 86%. Median CD4 at beginning was 51 cell/mm3 (IQR 101). Initiation of primary cotrimoxazole prophylaxis was performed in 83% patients who met indication. 99,8% patients used appropriate dose of cotrimoxazole. Frequent adverse events were increasing hepatic transaminase (38,1%), leucopenia (16,9%), anemia (16,5%), nausea (15,4%), vomiting (7,8%), thrombocytopenia (7,4%) and hypersensitivity (5,3%). Adverse event causing discontinuation were hypersensitivity (100%), anemia (2,4%), increasing hepatic transaminase (2,1%), vomiting (0,8%) and leucopenia (0,6%). Inappropriate discontinuation of cotrimoxazole was 61,6% with median duration percentage was 87,5% (IQR 39) and median of duration was 20 month (IQR 20). Duration in patients with CD4≤100 cell/mm3 and >100 cell/mm3 was 21 month (IQR 22) and 12,5 month (IQR 14,75) p=0,000.

Conclusion : although initiation of primary cotrimoxazole prophylaxis was done in 83% adult HIV patients with appropriate dosage, but 61,6% discontinuation was inappropriate with guideline."

"Latar Belakang: Petugas kesehatan memiliki risiko terpajan darah atau jaringan tubuh saat bekerja. World Health Organization (WHO) memperkirakan adanya 3 juta pajanan setiap tahunnya pada 35 juta petugas kesehatan. Adanya profilaksis pascapajanan dapat menurunkan risiko penularan. Tujuan: Mengetahui pelaksanaan profilaksis pascapajanan terhadap terhadap HIV, hepatitis B dan hepatitis C pada petugas kesehatan di RSUPN Cipto Mangunkusumo (RSCM). Metode: Penelitian potong lintang dilakukan pada petugas terpajan yang terdata melalui laporan IGD, poli pegawai dan UPT HIV pada tahun 2014-2016. Data dikumpulkan dan diolah melalui SPSS versi 20.Hasil Penelitian: Dari 196 pekerja yang melaporkan pajanan, sebagian besar merupakan perempuan (69,9%), bekerja sebagai perawat (38,3%) dan dokter (38,3%), serta terpajan secara perkutan (93,4%). Anti-HIV reaktif ditemui pada 25 (13%) sumber pajanan, HBsAg reaktif pada 13 (8%) dan anti-HCV reaktif pada 12 (6%) sumber. Petugas dengan anti-HBs protektif adalah 55 (28,1%) petugas. Dari 183 pajanan berisiko, 45,9% (81) petugas direkomendasikan pemberian ARV, 81,5% (66) petugas melakukan profilaksis dengan ARV, 60% petugas minum ARV secara lengkap (28 hari). Follow-up anti-HIV bulan ke-3 dan 6 dilakukan oleh 44 (24%) dan 41 (22,4%) petugas. Terdapat 37 pekerja yang direkomendasikan menerima vaksinasi Hepatitis B dan/atau immunoglobulin (HBIG). Dari 22 (59%) yang direkomendasikan vaksinasi hepatitis B, hanya 1 (2,7%) yang melakukan. Dari 15 (41%) yang direkomendasikan vaksinasi hepatitis B dan HBIG, hanya 2 (5,4%) yang melakukannya. Follow-up 3 dan 6 bulan HBsAg serta anti-HBs dilakukan oleh 41 (31,1%), 38 (28,8%) dan 2 (1,5%) petugas. Dari 182 petugas yang melakukan follow-up anti-HCV bulan ke 3 dan ke 6 adalah 39 (21,4%) dan 37 (20,3%) petugas. Kesimpulan: Pelaksanaan profilaksis pasca pajanan terhadap HIV, hepatitis B dan hepatitis C masih rendah. Oleh karena itu, penanganan profilaksis secara komprehensif penting dilakukan termasuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran pekerja, peninjauan kembali SOP, dan komunikasi yang efektif.

---

Introduction: Health care workers (HCW) have exposure risk of blood or body tissue at work. World Health Organization (WHO) estimates there is 3 millions exposure to 35 millions workers annually. The existance of post-exposure prophylaxis could reduce the transmission risk. Goal: To identify the implementation of post-exposure prophylaxis of HIV, Hepatitis B, and Hepatitis C among HCW in RSUPN Cipto Mangunkusumo (RSCM). Method: A cross-sectional study was conducted to exposured workers who had been recorded in emergency ward, employee ward, and UPT HIV on 2014-2016. Data was collected and analyzed with SPSS 20.Result: Among 196 HCW who reported the exposure, most of them were female (69.9%), worked as nurse (38.3%) and doctor (38.3%), and exposed percutaneously (93.4%). Positive anti-HIV was found in 25 (13%) people of exposure sources, positive HBsAg in 13 (8%) people and positive HCV in 12 (6%) people. Workers with protective anti-HBs were 55 (28.1%) people. In 183 reports, 81 (45,9%) workers were recommended to receive ARV, 66(81.5%) workers did receive it, and 40(60%) workers took complete ARV (28 days). Follow-up 3 and 6 months was done by 44 (24%) and 41 (22,4%) workers. There were 37 workers recommended to receive Hepatitis B vaccination and/or immunoglobulin (HBIG). In 22 (59%) recommended to receive Hepatitis B vaccination, only 1 (2,7%) who took that. In 15 (41%) recommended to receive both Hepatitis B vaccination and immunoglobulin, only 2 (5,4%) who took both. Follow-up of HBsAg and anti-HBs on 3rd and 6th months were done by 41 (31,1%), 38 (28,8%) and 2 (1,5%) workers who were recommended to receive prophylaxis. In 182 workers recommended to do follow-up of anti-HCV, 39 (21,4%) and 37 (20,3%) workers did the follow-up on 3rd and 6th month. Conclusion: The implementation of post-exposure propyhlaxis of HIV, Hepatitis B, and Hepatitis C was still low. Thus, it was important to do the management of prophylaxis comprehensively. It was also included the increasing of worker's knowledge and awareness, reconsidering the operational standard, and communicating effectively."

"Penelitian ini membahas tentang manajemen program penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Sukmajaya Kota Depok tahun 2015. Data dicari menggunakan pedoman wawancara mendalam dengan informan berjumlah enam orang yang berasal dari petugas program penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Sukmajaya Kota Depok. Variabel yang diteliti adalah input (petugas HIV/AIDS, dana, sarana, logistik, kebijakan), proses (perencanaan, pengorganisasian, kemitraan, penggerakkan/pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi). Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab tidak tercapainya target pada program penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Sukmajaya Kota Depok adalah jumlah tenaga pelaksana kurang, kelancaran pencairan dana sering terlambat, sarana yang dibutuhkan masih belum lengkap, belum baiknya perencanaan di Puskesmas, kurang optimalnya kerja sama dengan mitra yang dekat dengan masyarakat, kurangnya
penggerakkan dari pimpinan, belum optimalnya pengawasan dan evaluasi dari pimpinan.

---

This study discusses about the management of HIV/AIDS in the health center of Sukmajaya, Depok in 2015. The data are obtained by using the guidelines depth interviews with informants of six people who come from the clerk of HIV/AIDS in health centers Sukmajaya, Depok. The variables observed were from (attendant HIV / AIDS, funds, facilities, logistics, methods), processes (planning, organizing,
partnerships, mobilizing / implementation, monitoring and evaluation). The result of this research showed the cause of the unachieved target HIV/AIDS tackling program at the health center of Sukmajaya, Depok, these failures are caused by lack of number of human resources for example, incomplete infrastructure, Notwell prepared plan, the cooperation which is not optimum with the sociality, the leader who does not lead and monitoring and evaluation are not optimum from
leader."

"Hubungan Ketidaktepatan Pemberian Antibiotika Profilaksis denganKejadian Infeksi Daerah Operasi Post Laparatomi di RSPADGatot Soebroto Tahun 2014-2017Pembimbing : dr. Asri C. Adisasmita MPH., M.Phil., Ph.DInfeksi Daerah Operasi IDO termasuk salah satu dari Healthcare AssociatedInfection rsquo;s HAI 39;s yang paling banyak ditemukan seiring dengan meningkatnya jumlahtindakan operasi. Laparatomi merupakan jenis tindakan operasi yang paling berisikountuk terjadinya infeksi. Salah satu upaya pencegahan infeksi daerah operasi denganpemberian antibiotika profilaksis yang diberikan sebelum, saat dan sampai 24 jam setelahoperasi pada kasus yang secara klinis tidak didapatkan tanda-tanda infeksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan ketidaktepatan pemberian antibiotika profilaksisdengan kejadian infeksi daerah operasi post laparatomi di RSPAD Gatot Soebroto Tahun2014-2017. Desain penelitian menggunakan studi kasus kontrol dengan pengambilan datasecara retrospektif menggunakan 268 sampel dari data rekam medik pasien post operasilaparatomi di RSPAD Gatot Soebroto pada tahun 2014-2017, kasus yaitu 67 pasien yangterjadi IDO dan kontrol 201 pasien tidak terjadi IDO. Analisa data dengan uji regresilogistik dengan conditional matching. Hasil penelitian menunjukkan waktu pemberianantibiotika profilaksis pre operasi tidak tepat memiliki risiko 5.17 kali terhadap kejadianinfeksi daerah operasi OR= 5.17 ; 95 CI=1.85-14.40 setelah dikontrol dengan variabellain. Variabel kovariat yang berhubungan terhadap kejadian infeksi daerah operasi yaitudiagnosis operasi digestif OR=3.51; 95 CI=1.04-11.83 , kadar albumin OR= 3.83;95 CI= 1.30-11.25 dan penyakit penyerta OR = 4.05 ; 95 CI=1.40-11.66 . Hasilpenelitian ini dapat menjadi masukan bagi RSPAD Gatot Soebroto untuk lebihmeningkatkan kepatuhan penggunaan antibiotika profilaksis secara tepat waktu, jenis,dosis dan durasi pemberian sesuai panduan untuk mencegah kejadian infeksi daerahoperasi.

---

Correlation of Inappropriate Antibiotic Prophylaxis with PostLaparatomy Surgical Site Infection at Gatot Soebroto Army CentralHospital Year 2014 to 2017Counsellor dr. Asri C. Adisasmita MPH., MPhil., Ph.DSurgical Site Infection SSI is one of the most commonly infection foundHealthcare Associated Infection 39 s HAI 39 s type as surgery procedure increases.Laparotomy is the type of surgery that is the most at risk for infection. One of theprevention efforts of surgical site infection is antibiotic prophylaxis administrationbefore, during and up to 24 hours after surgery in cases of clinically missing signs ofinfection.

This study aims to determine the correlation of inappropriate antibioticsprophylaxis with the post laparatomy surgical site infection in Army Central Hospital RSPAD Gatot Soebroto from 2014 to 2017. The research design was case controlstudy with retrospective data retrieval, using 268 samples from medical record data ofpost laparotomy patient at Army Central Hospital RSPAD Gatot Soebroto from 2014to 2017, cases of 67 patients with SSI and control of 201 patients without SSI. Datawas analyzed using regression logistic conditional matching test.

The result of thestudy showed that the inappropriate timing of antibiotic administration in preoperativetreatment made a risk of 5.17 times higher on the incidence of surgical site infection OR 5.17 95 CI 1.85 14.40 after control of other variables. Covariate variables,related to the incidence of surgical site infection, was digestive operation diagnose OR 3.51 95 CI 1.04 11.83 , albumin level OR 3.83 95 CI 1.30 11.25 and comorbid disease OR 4.05 95 CI 1.40 11.66. The results of this studyhopefully can be an input data for Army Central Hospital RSPAD Gatot Soebroto, to improve adherence of correct timing, type, dose and duration of antibioticsprophylaxis according to guidelines of surgical site infection prevention."

"Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga PIS-PK adalah program prioritas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Indikator 8:Kesehatan Jiwa belum mendapat perhatian khusus di Kota Depok, kasus Orang dengan Gangguan Jiwa ODGJ berat mengalami peningkatan dari 3986 kasus pada tahun 2016 menjadi 5768 kasus pada tahun 2017, dimana kasus skizofrenia dan gangguan psikotikkronik lainnya mengalami kenaikan dari 1687 kasus pada 2016 menjadi 2342 kasus pada 2017. Analisis kesiapan implementasi PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa diKota Depok tahun 2018 merupakan tahapan penting sebagai penentu keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi program PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa di Kota Depok Tahun 2018 dilihat dari variabel komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi menggunakan Teori Edward III. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Grup Discussion FGD dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa di Kota Depok berdasarkan 4 empat variabel implementasi menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai belum siap untuk dilaksanakan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari sisi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Di samping itu hambatan program yang ada bisadiatasi dengan tersedianya pendanaan yang cukup. Saran dari penelitian ini adalah agarmeningkatkan pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dengan metodepelatihan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma di masyarakat.

---

The Healthy Indonesia Program with Family Approach PIS PK is the Ministry ofHealth's priority program implemented by the Puskesmas. Indicator 8:Mental Healthhas not received special attention in Depok City, severe case of people with mental disorder increased from 3986 in 2016 cases to 5768 cases in 2017, where schizophrenia cases and other chronic psychotic disorders increased from 1687 cases in 2016 to 2342 cases in 2017. Analysis of PIS PK implementation readiness Indicator 8:Mental Health in Depok 2018 is an important stage as a success determinant of local government performance in the health sector. This research is a qualitative research with descriptive design.

The purpose of this research is to determine the implementation readiness of PIS PK Indicator 8:Mental Health in Depok 2018 reviewed from communication, disposition, resources and bureaucratic structure using Edward III theory. Data collection method was performed using in depth interviews, Focus Group Discussion FGD and document review.

The research result indicates that PIS PKimplementation Indicator 8:Mental Health in Depok were not ready based on 4 four implementation variables according to Edward III theory, ie communication, resources,disposition and bureaucracy structure.

The research recommends to improve the all aspect of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in order to achieve the successful implementation. In addition, the program contraints can bereduced by sufficient funding availability.

The research suggests to increase the empowerment of family role and community contribution using training method inorder to improve the mental health and reduce the stigma in society."

"Kondisi gaya hidup masyarakat Indonesia yang kurang sehat menjadi salah satu faktor penghambat laju pembangunan di Indonesia. Jika kondisi kesehatan ini tidak diperhatikan dengan baik, Indonesia akan tertinggal dari negara lain dalam persaingan global. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan membuat program yang dinamakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02 / Menkes / 52/2015 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelaksanaannya. dari Program PIS-PK. Program PIS-PK telah dilaksanakan di berbagai Provinsi dan Kabupaten / Kota. Salah satu kabupaten / kota yang telah melaksanakan program tersebut adalah Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program PIS-PK di Kota Depok Tahun 2018 dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positive dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program PIS-PK di Kota Depok tahun 2018 masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasarana, serta Faktor Sosial Budaya Masyarakat. yang tersedia. Oleh karena itu, Pemerintah harus melakukan pembenahan terhadap masing-masing faktor tersebut, seperti perbaikan komunikasi Program, Penambahan Sumber Daya dan Anggaran serta perbaikan sarana dan prasarana yang tersedia agar kedepannya terlaksananya Program PIS-PK di Kota Depok. bisa berjalan lebih baik.

---

The unhealthy condition of the Indonesian people's lifestyle is one of the factors that hinders the pace of development in Indonesia. If this health condition is not properly considered, Indonesia will lag behind other countries in global competition. Therefore, the Indonesian Government through the Ministry of Health created a program called the Healthy Indonesia Program with a Family Approach through the Minister of Health Decree Number HK.02.02 / Menkes / 52/2015 and Ministry of Health Regulation Number 39 of 2016 concerning the implementation of the PIS-PK Program. The PIS-PK program has been implemented in various Provinces and Districts / Cities. One of the districts / cities that has implemented the program is Depok City. This study aims to describe the implementation of the PIS-PK Program in Depok City in 2018 and the factors that influence the implementation of the Program. This research was conducted using a post-positivist approach and data was collected by conducting in-depth interviews and through literature studies as secondary data. The results of this study indicate that the implementation of the PIS-PK Program in Depok City in 2018 is still not going well. This is influenced by several factors such as Communication, Human Resources, Budget, Facilities and Infrastructure, as well as Community Socio-Cultural Factors. which are available. Therefore, the Government must make improvements to each of these factors, such as improvements to Program communication, Addition of Resources and Budget as well as improvements to available facilities and infrastructure so that in the future the implementation of the PIS-PK Program in Depok City can run even better.

"

"Pelayanan publik khususnya dalam hal pelayanan kesehatan merupakan kewajiban pemerintah agar kesehatan masyarakat dapat terjamin khususnya untuk masyarakat miskin. Salah satu wujud pemerintah Kota Depok dalam memperhatikan kesehatan masyarakat miskin adalah mendirikan UPT Jamkesda. UPT Jamkesda mempunyai fungsi melayani masyarakat secara administratif dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan suatu pelayanan kesehatan yang utuh dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Pelayanan tersebut diantaranya pengajuan, peralihan, perpanjangan Jamkesda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dalam hal perpanjangan kartu Jamkesda, UPT Jamkesda juga telah melakukan pelayanan dengan baik. Sedangkan untuk pelayanan peralihan kartu Jamkesda belum baik. Kerja sama yang dilakukan oleh UPT Jamkesda dengan beberapa rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan juga telah baik, namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar para pasien peserta Jamkesda tidak selalu dirujuk.

---

Public service especially of health services belong to government’s duty and its purpose is to guarantee people especially get their access easily and all served without discrimination. In order to provide health services for poor people, the government of Depok City established UPT Jamkesda. UPT Jamkesda’s function is serve people administratively and and cooperate with various parties in delivering health services to people. Those service were submission, transfer, and extension length of time service of Jamkesda. This research applied qualitative approach and analized descriptively.

The result of this research shows in terms of extra card of Jamkesda, UPT Jamkesda has well service delivered. As for service of transactional card of Jamkesda were not good. Cooperation established by UPT Jamkesda with some of hospitals as a health services were good, but there are some aspects need to be improved for a better service."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen pelaksanaan program kesehatan jiwa di Kota Depok Tahun 2015 dengan melihat pencapaian program kesehatan jiwa, sumber daya, dan proses manajerial. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dari 20% target Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk program kesehatan jiwa di Provinsi Jawa Barat, cakupan deteksi dini gangguan kesehatan jiwa di Puskesmas Jatijajar hanya 2.83%, Kedaung 0.92%, dan Rangkapan Jaya 0.08%. Selain itu, dari target 100%, cakupan penanganan pasien terdeteksi gangguan kesehatan jiwa Puskesmas Jatijajar hanya 41.68%, Kedaung 33.21%, dan Rangkapan Jaya 148.48%. Hasil penelitian tersebut secara umum belum mencapai target SPM. Kondisi ini dikarenakan sumber daya dan proses manajerial yang belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, disarankan agar ada penyamaan pengetahuan terlebih dahulu antara pihak-pihak yang terlibat untuk kemudian dilakukan optimalisasi sumber daya dan proses manajerial.

---

This study aims to describe the implementation of the management of mental health program in Depok City in 2015 by looking at the achievement of mental health programs, resources, and managerial processes. This study used a qualitative research design.

The result shows, 20% of the West Java Minimum Health Care Standard target, coverage early detection of mental health disorders in Jatijajar Public Health Center only 2.83%, Kedaung 0.92%, and Rangkapan Jaya 0.08%. Moreover, 100% of the target, the coverage of handling patients diagnosed with mental health disorders in Jatijajar Public Health Center only 41.68%, Kedaung 33.21%, and Rangkapan Jaya 148.48%.

Generally, this result hasn't reached out for SPM's target. These conditions are due to the resources and managerial processes which have not been implemented optimally. It is suggested to ensure common understanding among everybody and sectors related to mental health program and optimalize the available resources and managerial process."

"Remaja sebagai kelompok berisiko terhadap penularan HIV sangat dipengaruhi oleh faktor tumbuh kembang dan pengaruh pergaulan sebaya. Teman sebaya disamping memberikan pengaruh negatif, juga dapat memberikan pengaruh positif apabila diberdayakan dalam bentuk kelompok pendidik sebaya. Sekolah menjadi tempat yang ideal karena sebagain besar waktu anak remaja di habiskan di sekolah dan tempat terjadinya pertukaran nilai, pengetahuan, sikap, dan perilaku. Tujuan penulisan karya ilmiah akhir memberikan gambaran tentang upaya peningkatan peran serta siswa remaja, guru, dan keluarga di dalam upaya pencegahan risiko penularan HIV. Karya ilmiah akhir ini telah diaplikasikan selama 8 bulan menggunakan pendekatan manajemen pelayanan keperawatan komunitas, asuhan keperawatan komunitas, dan asuhan keperawatan keluarga dengan mengintegrasikan comprehensive school health model dan family centre nursing model, dengan metode pemberdayaan berbasis sekolah-masyarakat (school-community health empowerment). Partisipan adalah siswa SMK "RF" Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Hasil aplikasi menunjukkan hasil yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, ketrampilan hidup, peningkatan perilaku sehat, dan peningkatan peran sekolah serta kemandirian keluarga. Hasil karya ilmiah akhir ini diharapkan dapat menjadi dasar program promosi kesehatan remaja di sekolah dalam meningkatkan kemampuan mencegah perilaku beresiko terhadap penularan HIV remaja di Indonesia.

---

Teen as risk group for HIV transmission is strongly influenced by growth factors and the influence of peer relationships. Peers in addition to providing a negative influence, it can also providing positive influence through empowered to form groups of peer educators. Schools into places that it is largely ideal teens at the time spent in school and the exchange of values, knowledge, attitudes, and behaviors.

The purpose of writing scientific papers provide an overview of recent efforts to increase the participation of teenage students, teachers, and families in the prevention of HIV transmission risk. Scientific work has recently been applied using a principles management approach to community nursing, community nursing care, family nursing care and integrating comprehensive school health model and family nursing centers model with methods of school-community health empowerment. Participants are vocational students "RF" on Tugu Village Cimanggis District Depok City.

The results of this application able to improve knowledge, life skill, health behavior and improve role of school and family selfsufficiency. The results of recent scientific work is expected to be the basis of adolescent health promotion program at school in increasing the ability to prevent HIV transmission risk behavior of adolescents in Indonesia."