Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan tentang harta bersama apabila suami/istri menggunakan namanya dalam pembelian aset perusahaan dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 73/K/Ag/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/PK/Ag/2023. Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Apabila pasangan suami-istri beragama Islam bercerai, maka harta bersama harus dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) Jo. Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam. Namun pada praktiknya pembagian harta bersama kerap menimbulkan permasalahan dalam menentukan status harta dan pembagiannya kepada para pihak. Dalam kasus ini, permasalahan terkait status harta bersama dikarenakan adanya Perseroan Terbatas yang mengklaim bahwa obyek sengketa merupakan aset Perusahaan. Untuk menjawab permasalahan di atas, digunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris, memanfaatkan sumber-sumber pustaka sebagai referensi dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur dan dikuatkan dengan wawancara, serta menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengkaji data dalam penelitian ini. Hasil yang didapat setelah dianalisis bahwa Pengaturan harta bersama apabila suami/istri menggunakan namanya dalam pembelian aset perusahaan ketentuannya harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 34 Jo. Pasal 41 Jo. Pasal 91 UU PT Jo. Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UU Perseroan Terbatas), yaitu dibutuhkan persetujuan pemegang saham untuk membeli aset, kemudian pembelian aset dimasukkan ke dalam perusahaan dengan bukti berupa inbreng. Terkait obyek sengketa, status kepemilikan harta suami-istri pasca perceraian terhadap aset perusahaan yang dibeli selama masa perkawinan merupakan harta bersama. Hal ini memenuhi Pasal 3 ayat (2) huruf (b) UU Perseroan Terbatas Jo. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim sudah tepat dalam menolak PT. DS untuk masuk ke dalam perkara, karena PT. DS tidak memiliki alat bukti yang patut dipertimbangkan terkait pembelian aset.

---

This paper analyses how the regulation of joint property when a husband/wife uses his/her name in the purchase of company assets with a case study of Supreme Court Decision Number 73/K/Ag/2022 Jo. Supreme Court Decision Number 34/PK/Ag/2023. Joint property is an asset obtained during the marriage period. If a Muslim couple divorces, the joint property must be divided in accordance with the provisions of Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 (Marriage Law) Jo. Article 157 of the Compilation of Islamic Law. However, in practice, the division of joint property often leads to problems in determining the status of the property and its distribution among the parties. In this case, the problem is related to the status of joint property due to the existence of a Limited Liability Company which claims that the object of dispute is an asset of the Company. In order to answer the problems, a doctrinal legal research method of the explanatory research type is used, using literature sources as references and using secondary data obtained through literature searches and corroborated by interviews, and using qualitative analysis methods to examine the data in this study. The results obtained after analysis indicate that the regulation of joint property when a husband/wife uses their name in the purchase of company assets must meet the requirements in Article 34 Jo. Article 41 Jo. Article 91 of the Company Law Jo. Article 102 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 (Limited Liability Company Law), which requires shareholder approval for the purchase of assets, and then the asset purchase is recorded in the company with evidence in the form of inbreng. Regarding the object of the dispute, the status of ownership of the husband and wife post-divorce concerning the company's assets purchased during the marriage period is considered joint property. This complies with Article 3 paragraph (2) letter (b) of the Limited Liability Company Law Jo. Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law Jo. Article 1 letter (f) of the Compilation of Islamic Law. The Panel of Judges was correct in denying PT DS access to the case because PT DS did not have any evidence that could be considered related to the purchase of assets."

"Setelah terjadinya perceraian, masalah yang sering timbul adalah pembagian harta benda perkawinan. Harta merupakan topik yang sensitif bagi semua manusia, sehingga timbul permasalahan dalam penyelesaian sengketa harta bersama antara suami dan istri setelah terjadinya perceraian. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah  status kepemilikan harta bersama suami istri yang telah melakukan perceraian dan penerapan asas pemisahan horizontal terhadap sengketa harta bersama sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PDT/2020. Terhadap permasalahan tersebut, dilakukan penelitian dengan metode penelitian eksplanatoris untuk menemukan titik terang atas penyelesaian sengketa harta bersama terdahulu suami dan istri yang diperoleh sepanjang masa perkawinan berlangsung. Pada akhirnya, hasil penelitian membawa pada  bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan akan menimbulkan masalah jika terjadi perceraian di kemudian hari. Tidak adanya perjanjian kawin juga akan menyulitkan dalam pembagian harta bersama jika terjadi sengketa setelah perceraian. Dengan demikian, harta yang diperoleh sebelum dilakukannya pencatatan perkawinan merupakan harta bawaan masing-masing pasangan. Untuk menghindari sengketa tersebut, disarankan adanya perjanjian perkawinan yang isinya sesuai dengan Undang-Undang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum dan diperlukan suatu Undang-Undang yang mengatur lebih jelas tentang harta benda perkawinan.

---

After the divorce, the problem that often arises is the distribution of marital property. Property is a sensitive topic for all humans, so problems arise in the settlement of joint property disputes between husband and wife after a divorce. The formulation of the problem discussed is the status of joint property ownership of husband and wife who have divorced and the application of the principle of horizontal separation of joint property disputes in accordance with the Supreme Court Decision Number 1710 K/PDT/2020. To this problem, research was carried out using explanatory research methods to find a bright spot on the settlement of disputes over the previous joint property of husband and wife obtained during the marriage period. In the end, the results of the study lead to that marriages that are not registered according to the Legislation will cause problems if a divorce occurs in the future. The absence of a marriage agreement will also complicate the distribution of joint property in the event of a dispute after divorce. Thus, the assets obtained prior to the registration of the marriage are the innate property of each spouse. To avoid such disputes, it is recommended that there be a marriage agreement whose contents are in accordance with the law made by a notary as a public official and a law is needed that regulates marital property more clearly."

"Dalam suatu perceraian tak jarang terjadi sengketa mengenai pembagian harta, terkhususnya mengenai benda tidak bergerak yaitu tanah. Dalam Putusan Mahkamah Agung 2457 K/Pdt/2020, pihak istri WNI bernama Hany Ratna Gulaso (“HRG”) dan pihak suami WNA bernama Enrico Brandonisio (“EB”) telah memilih untuk pisah harta pada saat perkawinan. Namun demikian, setelah membeli suatu tanah hak milik di Indonesia atas nama HRG, pasangan suami istri tersebut membuat suatu Surat Kesepakatan Bersama untuk memperjanjikan tanah sebagai milik bersama. Hal ini menimbulkan masalah karena asas nasionalitas yang dianut dalam UUPA tidak memperbolehkan WNA untuk mempunyai hak atas hak milik. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah kedudukan harta pasca perceraian suatu perkawinan campuran berdasarkan hukum Indonesia dan juga kedudukan harta pasca perceraian sebagai akibat dari adanya Surat Kesepakatan Bersama. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menunjukkan bahwa benda tidak bergerak berupa tanah di Indonesia yang beralaskan hak milik, HGU, HGB tidak bisa menjadi harta bersama dalam perkawinan campuran karena harus dilepaskan dalam jangka waktu satu tahun atau akan jatuh kepada Negara. WNI tetap berhak atas tanah beralaskan hak tersebut hanya jika telah menyepakati perjanjian pisah harta. Dalam Putusan, EB dan HRG terikat dalam perjanjian pisah harta, sehingga sewaktu mereka membuat Surat Kesepakatan Bersama, pasangan suami istri tersebut bertindak sebagai subjek hukum dengan hak milik bersama bebas, sehingga objek sengketa seharusnya bukan merupakan harta bersama. Oleh karenanya, Surat Keputusan Bersama tersebut sebenarnya merupakan perjanjian nominee yang melanggar ketentuan UUPA.

---

In a divorce, disputes on distribution of marital assets, especially immovable assets such as land, may occur. In the Supreme Court Judgment 2457 K/Pdt/2020, Hany Ratna Gulaso ("HRG"), an Indonesian national as the wife, and Enrico Brandonisio ("EB"), an Italian national as the husband, have chosen to separate their assets at the time of marriage by agreeing on a nuptial agreement. Nevertheless, after purchasing a piece of land with Ownership Rights in Indonesia, the pair also made a Letter of Agreement to treat the object as marital property. This raises a problem because the nationality principle adhered to in the Indonesian Agrarian Law prohibits foreigners from having Ownership Rights over land in Indonesia. This research studies the status of marital assets post-divorce in a mixed marriage and the status of marital assets due to the so-called Letter of Agreement agreed upon by the husband and wife. It is doctrinal research with an analytical descriptive research typology. This research finds that an immovable asset in the form of land with Ownership Rights in Indonesia is not an object of marital property in a mixed marriage because the land must be released to the third party within one year, or the State will seize it. Indonesian nationals will still have Ownership Rights over land located in Indonesia only if a nuptial agreement separating the marital property exists. In the Supreme Court Judgment, EB and HRG are bound in a nuptial agreement to separate their assets, so that when they agreed on the Letter of Agreement, they act as legal subjects with free joint property rights. Therefore the disputed land should not be treated as marital property. Consequently, the Letter of Agreement is, in fact, a nominee agreement which violates the Indonesian Agrarian Law."

"Putusnya perkawinan atau perceraian akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, yakni pembagian harta bersama. Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh suami dan istri selama ikatan perkawinan. Hukum positif di Indonesia menetapkan bahwa apabila terjadi perceraian, masing-masing suami dan istri berhak mendapatkan separuh bagian dari harta bersama. Ketentuan ini didasarkan pada tanggung jawab suami untuk mencari nafkah, sementara istri yang bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Akan tetapi, pembagian tanggung jawab sebagaimana dimuat dalam hukum positif telah mengalami pergeseran. Saat ini, sebagian istri tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga turut serta bekerja mencari nafkah. Dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/2010 tersebut dinilai cukup penting untuk dijadikan rujukan oleh para hakim di Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa harta bersama, khususnya dalam hal suami tidak bekerja terlebih suami juga tidak berupaya memberikan kontribusi apapun dalam rumah tangga. Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.JMB seharusnya lebih mempertimbangkan pada aspek social justice, yakni mengenai kontribusi atau usaha dari para pihak, dimana Majelis Hakim tidak secara langsung membagi rata bagian yang diberikan untuk para pihak, tetapi Majelis Hakim dapat menilai terlebih dahulu bagaimana keadaan masing- masing pihak serta usaha para pihak dalam rumah tangganya. Selain itu, Majelis Hakim seharusnya membagi harta bersama sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/2010, yang menetapkan bahwa suami mendapatkan bagian harta lebih kecil daripada bagian milik istri, yakni 1⁄4 bagian berbanding 3⁄4 bagian harta bersama. Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/2010 juga tampak bahwa Mahkamah Agung telah berupaya untuk menyeimbangkan asas keadilan dalam pembagian harta bersama atas dasar adanya suatu keadaan khusus yang apabila tetap diterapkan pembagian 50 : 50 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 128 KUH Perdata dan Pasal 97 KHI, justru akan menimbulkan rasa ketidakadilan antara para pihak. Tulisan ini membahas mengenai pembagian harta bersama perkawinan dalam hal suami tidak bekerja menurut doktrin dan putusan pengadilan dengan menggunakan metode analisis yuridis-normatif, khususnya pada pertimbangan hukum yang diterapkan dalam Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN.JMB dan Putusan Nomor 266K/AG/2010.

---

The dissolution of marriage or divorce will have legal consequences for the parties involved, namely the division of joint assets. Joint assets refer to the property acquired by the husband and wife during the marriage. Indonesian positive law stipulates that in the event of divorce, each husband and wife is entitled to receive half of the joint assets. This provision is based on the husband's responsibility to provide for the family's livelihood, while the wife is responsible for managing the household. However, the allocation of responsibilities as stated in positive law has undergone a shift. Currently, some wives not only play the role of a homemaker but also contribute by working to earn a living. The existence of Supreme Court Jurisprudence Number 266K/AG/2010 is considered significant and serves as a reference for judges in Indonesia in resolving disputes over joint assets, especially when the husband is not employed and does not contribute in any way to the household. The panel of judges in case number 161/Pdt.G/2020/PN.JMB should have considered the aspect of social justice, which includes the contributions or efforts made by each party. The judges should not directly divide the assets equally between the parties but should assess the circumstances and the efforts made by each party in their respective households. In addition, the judges should divide the joint assets in accordance with Supreme Court Jurisprudence Number 266K/AG/2010, which establishes that the husband receives a smaller share of the assets compared to the wife, namely one-fourth (1⁄4) versus three-fourths (3⁄4) of the joint assets. The existence of Supreme Court Jurisprudence Number 266K/AG/2010 also shows that the Supreme Court has attempted to balance the principle of justice in the division of joint assets based on the presence of specific circumstances. If the equal division of assets (50:50) as stated in Article 128 of the Civil Code and Article 97 of the Islamic Law Compilation were applied, it would actually result in injustice between the parties. This paper discusses the division of joint marital assets when the husband is not employed according to legal doctrine and court decisions, using a juridical-normative analysis method, particularly focusing on the legal considerations applied in Case Number 161/Pdt.G/2020/PN.JMB and Supreme Court Jurisprudence Number 266K/AG/2010."

"Tidak semua pasangan suami istri yang sudah menikah memiliki kesempatan untuk melahirkan anak. Salah satu pilihan yang dapat mereka lakukan untuk memperoleh anak adalah dengan melakukan pengangkatan anak (adopsi). Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya. Belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur perihal tersebut, sehingga dapat mengakibatkan posisi anak angkat menjadi rentan. Belum lagi jika kemudian orang tua angkatnya harus bercerai. Perceraian orang tua angkat akan membawa akibat hukum bagi anak angkat. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah memberikan gambaran yang akan terjadi mengenai kedudukan hukum dan pemeliharaan anak angkat apabila orang tua angkatnya bercerai. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum melalui Penetapan Pengadilan akan memberikan kepastian hukum bagi kedudukan dan status si anak menjadi seorang anak angkat yang sah. Terhadap anak angkat yang sah melekat seluruh hak dan kewajiban layaknya seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan. Demikian pula apabila orang tua angkatnya kemudian bercerai, maka akibat hukum dari perceraian orang tua angkatnya terhadap anak angkatnya adalah sama seperti akibat hukum perceraian terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

---

Not all married couples who are married have the opportunity to bear children. One of the options they can do to have children is adoption. Adoption of a child is a legal act that has legal consequences for the position of the adopted child in the adopted family. There are no specific laws and regulations that regulate this matter so that it can result in the position of adopted children to be vulnerable. Not to mention if the adoptive parents have to divorce. Adoptive parent divorce will have legal consequences for adopted children. The purpose of writing this thesis is to provide an overview of what will happen regarding the legal position and maintenance of adopted children if the adoptive parents divorce. The writing method used in this thesis is normative juridical. Adoption of a child carried out according to law through a Court Order will provide legal certainty for the position and status of the child to become a legal adopted child. Legitimate adopted children are attached to all rights and obligations as if they were born in a marriage. Likewise, if the adoptive parents later divorce, the legal consequences of the divorce of the adoptive parents for their adopted children are the same as the legal consequences of divorce against children as regulated in the Marriage Law."

"Tesis ini menganalisis bentuk tanggungjawab dan bagaimana akibat hukum akta Surat Kuasa Membebanan Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan notaris atas objek tanah bersertifikat Hak Milik dari harta bersama tanpa persetujuan pasangan suami atau istri. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, dimana pada penelitian ini menggunkan data sekunder dengan pendekatan kualitatif yang kemudian dilakukan analisis deskriptif yang bersifat mengkaji tujuan hukum. Hasil analisi menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris terkait identitas palsu yang diberikan penghadap dalam pembuatan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dapat berbeda tergantung bagaimana posisi notaris yang bersangkutan. Akibat hukum dari Akta Surat Kuasa Membebanan Hak Tanggungan yang dibuat oleh notaris dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 352/Pdt/2022/PT SMG Notaris D yang melakukan pengalihan hak atas tanah yang merupakan objek harta bersama tanpa memintakan persetujuan dari pasangan harus mempertanggungjawabkan secara perdata maupun administatif. Hal tersebut terjelaskan melalui analisis bahwa surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat dihadapan notaris merupakan akta yang autentik dan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam praktiknya akta SKMHT ini seringkali dibatalkan atau batal demi hukum akibat kurangnya prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta tersebut. Dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama, suami atau istri wajib mendapat persetujuan satu sama lain dikarenakan setelah pernikahan jika tidak dibuat perjanjian pra nikah, maka harta yang didapat setelah pernikahan merupakan hak bersama. Apabila salah satu pihak tidak setuju atau tidak mengetahui perbuatan hukum yang dilakukan oleh pasangannya, maka perbuatan hukum tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum, hal ini terjadi akibat kurangnya kehati-hatian notaris dalam membuat akta tersebut atau akibat dari itikad tidak baik yang dimiliki para pihak yang menghadap ke notaris. Sehingga saran dari hasil penelitian ini adalah pembatalan akta notaris yang bersifat autentik merupakan hal yang seharusnya dapat diperkecil kemungkinannya.

---

This thesis analyzes the form of responsibility and what are the legal consequences of a Power of Attorney Deed to Encumber Mortgage Rights made before a notary for land objects certified as Ownership Rights of joint property without the consent of the husband or wife. This thesis was prepared using doctrinal research methods, where this research used secondary data with a qualitative approach and then carried out descriptive analysis which examined the objectives of the law. The results of the analysis show that the Notary's responsibility regarding the false identity given by the person in making the Power of Attorney Deed to Encumber Mortgage Rights can differ depending on the position of the notary concerned. The legal consequences of the Deed of Power of Attorney Encumbering Mortgage Rights made by a notary in the High Court decision Number 352/Pdt/2022/PT SMG Notari . This is explained through analysis that a power of attorney to impose mortgage rights made before a notary is an authentic deed and has permanent legal force. However, in practice, SKMHT deeds are often canceled or void by law due to a lack of notarial principles of caution in making the deed. In carrying out legal actions regarding joint property, the husband or wife must obtain each other's consent because after the marriage, if a pre-nuptial agreement is not made, then the property obtained after the marriage is a joint right. If one of the parties does not agree or is not aware of the legal action carried out by their partner, then the legal action can be canceled or null and void by law, this occurs due to the notary's lack of care in making the deed or as a result of the bad faith of the parties. facing the notary. So the suggestion from the results of this research is that the cancellation of an authentic notarial deed is something that should be minimized."

"Putusnya perkawinan karena perceraian memiliki konsekuensi hukum bagi berbagi aset bersama. Sebagai konsekuensi hukum dari pembagian aset bersama setelah putusan pengadilan terjadi yaitu terjadi pengalihan hak baik dengan cara dijual membeli atau memberikan dalam properti bersama. Pengalihan aset bersama setelah perceraian harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu mantan istri dan mantan suami, namun belum selesai harus dan ada tindakan melawan hukum. Pokok bahasan dari pencipta merupakan akibat hukum dari jual beli dan pemberian harta kekayaan secara bersama-sama oleh satu orang pihak setelah perceraian dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1808 K / Pdt / 2017. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan didukung oleh hasil wawancara. Konsekuensi hukum pengalihan aset bersama setelah bercerai tanpa persetujuan kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) batal demi hukum yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1808 K / Pdt / 2017 yang menyatakan bahwa dilakukan pengalihan hak secara sepihak batal demi hukum. Jadi seharusnya para pihak siapa yang akan mengalihkan harta bersama setelah perceraian dengan menjualnya pembelian atau hibah harus mendapat persetujuan kedua belah pihak.

---

The dissolution of a marriage due to divorce has legal consequences for it share assets together. As a legal consequence of sharing the assets together after the court verdict occurs, there is a transfer of rights either by sale or purchase or by giving away in joint property. Transfer of joint assets after divorce must be carried out with the consent of both parties, namely the ex-wife and ex-husband, but it must not be completed and there are actions against the law. The subject matter of the creator is the legal consequence of buying and selling and giving of assets jointly by one person parties after the divorce and analyzing the Supreme Court Decision Number: 1808 K / Pdt / 2017. The research method used by the author is normative juridical by reviewing the provisions of laws and regulations supported by the results of interviews. The legal consequence of transferring joint assets after divorce without the consent of both parties (ex-husband and ex-wife) is null and void which is strengthened by the decision of the Supreme Court Number: 1808 K / Pdt / 2017 which states that the transfer of rights is unilaterally null and void by law. So, the parties who will transfer the joint property after the divorce by selling it, a purchase or a grant, must have the consent of both parties.

"

"Skripsi ini membahas mengenai akibat perceraian dalam Perkawinan Adat Toraja terhadap harta benda perkawinan dan hak asuh anak, dimana seperti yang diketahui bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat akan berbeda akibat hukumnya jika terjadi perceraian, dibandingkan dengan perkawinan yang dilakukan secara hukum Negara, yang dilakukan dengan studi putusan No. 41 /Pdt.G/2009/Pn.Mkl. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melakukan penelitian lapangan Field Research dan penelitian kepustakaan Library Research . Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait yaitu pemangku adat Ada rsquo; , keluarga atau masyarakat yang pernah melihat langsung proses pelakasanaan cerai secara adat di Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam putusan tersebut, hakim lebih mengacu hukum adat Toraja dibandingkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menentukan akibat perceraian terhadap harta benda perkawinan dan hak asuh anak.

---

This thesis discusses the effect of divorce in the marriage of Adat Toraja to the marriage and custody of the child, with the study of decision no. 41 Pdt.G 2009 Pn.Mkl. The research method used in data collection is doing field research and library research . Primary data were obtained from interviews with related parties, ie adat stakeholders Ada 39 , families or communities who had seen the indigenous divorce process in Tana Toraja Regency. While the secondary data obtained from the literature and books related to the problems that the author carefully. Both primary and secondary data were analyzed qualitatively. The result of the research shows that in the judgment, judges refer Toraja custom law more than Law no. 1 year 1974 on Marriage in determining the effect of divorce on the property of marriage and custody of the child. "