Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pengaruh signifikan asing, direksi asing, transaksi ke pihak berelasi di luar negeri, operasi di luar negeri multinationality , serta thin capitalization terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan sampel 150 perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2011-2015. Hasil regresi data panel membuktikan adanya direksi asing dan transaksi ke pihak berelasi di luar negeri berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, serta kepemilikan asing yang signifikan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam mempertajam fokus kebijakan untuk mencegah agresivitas pajak di Indonesia yang umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional.

---

This study focus on analyzing the impact of significant foreign ownership, foreign directors, international related party transaction, overseas operations, and thin capitalization on tax aggressive. This quantitative research uses sample of 150 listed companies with starting period from 2011 2015. The study finds that the existence of foreign directors and international related party transaction have positive effect on tax aggressive, while the significant foreign ownership has negative effect on tax aggressive. This study is expected to be a reference for the government in enhancing the focus of policies that can prevent aggressive tax which are often carried out by multinational companies."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepentingan investor asing terhadap penghindaran pajak. Kepentingan investor asing diukur melalui tiga aspek yakni persentase kepemilikan saham oleh investor asing, kepemilikan saham substansial oleh investor asing, persentase direktur asing dan komisaris asing yang duduk dalam dewan direksi dan dewan komisaris.Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode data panel. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2011 hingga 2015. Pengukuran tax avoidance menggunakan empat metode yakni Accounting ETR CTA 1, Long term cash ETR CTA 2, Tax Expense to Operating Cash Flow CTA 3, dan Cash Tax Paid to Operating Cash Flow CTA 4. Berdasarkan hasil penelitian, persentase kepemilikan saham oleh investor asing berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada metode CTA 2 dan CTA 4 sedangkan metode lainnya tidak berpengaruh signifikan, kepemilikan substansial saham oleh investor asing memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada metode CTA 1 sedangkan metode lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan persentase direktur asing dan komisaris asing yang duduk dalam dewan direksi dan dewan komisaris memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada metode CTA 1 dan CTA 2 tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan pada metode lainnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ketiga variabel independen tidak secara konsisten menunjukkan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, Kepentingan investor asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

---

This research aims to determine the effect of foreign investor interest on tax avoidance. The interests of foreign investors are measured by three aspects, there are the percentage of share ownership by foreign investors, substantial shareholdings by foreign investors, the percentage of foreign directors and foreign commissioners on the board of directors and the board of commissioner. This research is empirical research with using panel data method. The companies sampled in this research are 56 companies listed in the IDX during the period 2011 to 2015. Tax avoidance measurements use four methods Accounting ETR CTA 1, Long term cash ETR CTA 2, Tax Expense to Operating Cash Flow CTA 3, and Cash Tax Paid to Operating Cash Flow CTA 4.

Based on the result of research, the percentage of share ownership by foreign investor has a significant positive effect on tax avoidance on CTA 2 and CTA 4 method while the other method has no significant effect, the substantial ownership of shares by foreign investors has a negative effect on tax avoidance on CTA 1 method while other methods has no significant effect on tax avoidance, and the percentage of foreign directors and foreign commissioners on the board of directors and board of commissioners has a significant positive effect on tax avoidance on CTA 1 and CTA 2 methods but has no significant influence on other methods. Based on the results of the study, the three independent variables do not consistently show the effect on tax avoidance. Therefore, the interest of foreign investors has no effect on tax avoidance."

"Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis hubungan antara inefisiensi investasi tenaga kerja dengan penghindaran pajak dan (2) menganalisis apakah Pandemi Covid-19 memoderasi hubungan antara inefisiensi tenaga kerja dan perilaku penghindaran pajak. Fokus penelitian adalah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange untuk periode tahun 2016-2020 karena merupakan sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja sehingga efek dari inefisiensi investasi tenaga kerja akan lebih terlihat. Dengan menggunakan 550 observasi yang terdiri dari 110 perusahaan selama 5 tahun, penelitian ini menemukan bahwa inefisiensi investasi tenaga kerja memiliki hubungan negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa pandemi Covid-19 memperkuat hubungan antara inefisiensi investasi tenaga kerja dengan penghindaran pajak, yang berarti bahwa efek kondisi ketidakpastian ekonomi memperkuat hubungan inefisiensi investasi tenaga kerja pada penghindaran pajak.

---

This study aims to (1) analyze the relations between labor investment inefficiency and tax avoidance and (2) analyze whether the Covid-19 pandemic moderates the relations between labor investment inefficiency and tax avoidance behavior. The focus of the research is on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016-2020 because they are the largest sector that absorbs labor so that the effects of labor investment inefficiency will be more visible. Using 550 observations consisting of 110 companies for 5 years, this study finds that labor investment inefficiency has a significant negative relationship to tax avoidance. This study also found that the Covid-19 pandemic strengthened the relationship between labor investment inefficiency and tax avoidance, which means that economic uncertainty could strengthen the relationship between labor investment inefficiency and tax avoidance."

"Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan secara manual mengenai pergantian kepala daerah di 183 kota di Indonesia untuk mengetahui adanya hubungan antara politik di tingkat pemerintah lokal dan strategi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali hubungan antara pergantian kepala daerah (political turnover) dengan penghindaran pajak (tax avoidance) dan keputusan investasi perusahaan (corporate investment). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 10 tahun periode penelitian yaitu 2012-2021. Analisis dilakukan dengan data panel menggunakan regresi Driscoll & Kraay Standard Error Fixed Effect. Hasil penelitian menunjukan bahwa pergantian kepala daerah memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak namun hanya berlaku pada pergantian kepala daerah di wilayah kantor pusat perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pergantian kepala daerah di wilayah kantor pusat maupun wilayah operasional lainnya memiliki hubungan yang signifikan dengan investasi perusahaan di periode normal (non-krisis). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perubahan kondisi politik yang digambarkan oleh pergantian kepala daerah memiliki hubungan dengan pengambilan kebijakan perusahaan. Hal ini menunjukkan hubungan dengan pemerintah daerah merupakan sumber daya (resources) yang dianggap penting oleh perusahaan.

---

This study use manually collected data on changes of local government leader in 183 Indonesia cities to determine the relationship between politic in local government level and firm strategies. This study aims to explore the relationship between political turnover, tax avoidance and corporate investment decisions. This research is a quantitative study with a sample of companies listed on the IDX for a 10 years research period since 2012-2021. Analysis was performed with panel data using Driscoll & Kraay Standard Error Fixed Effect regression. The results show that the change of local government leader has a negative relation with tax avoidance but only applies to the change of local government leader in the company's headquarters area. This research also found that the change of local government leader in the headquarters area and other operational areas have a significant relationship with the company's investment in normal period (non-crisis). It shows that a change of political conditions which described by the change in local government leader, has a different implication on company policy. The result shows the change of political condition that described by change of local government leader has a significant relation with the corporate decision. It shows that the relation with local government is an important resources for the company."

"Peningkatan realisasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia diimbangi dengan peningkatan utang luar negeri. Utang luar negeri dengan afiliasi dapat digunakan untuk penghindaran pajak, yakni dengan memaksimalkan biaya bunga pinjaman dan menurunkan laba kena pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No.169/PMK.01/2015 yang mengatur ketentuan rasio utang dan modal perusahaan (rasio DER) sebesar 4:1. Dalam penelitan ini disimpulkan bahwa rasio DER dalam PMK No.169/2015 ditentukan dengan data SPT yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dan benchmark dari negara lain. Alasan adanya pengecualian industri dalam peraturan tersebut adalah struktur modal industri tersebut didominasi oleh utang dan sudah diatur oleh ketentuan peraturan lain seperti Otoritas Jasa Keuangan dan kementerian lain. Jika dibandingkan thin capitalization rules Indonesia dan Tiongkok, Indonesia membutuhkan escape rules seperti Tiongkok agar thin capitalization rules tidak terlalu ketat terhadap struktur modal perusahaan. Oleh karena itu, sebaiknya pendekatan thin capitalization rules Indonesia dikombinasikan dengan arm‟s length principle seperti di Tiongkok, dan industri yang dikecualikan dari rasio 4:1 segera diatur serta industri infrastruktur segera diatur definisi dan kriterianya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan memperoleh data dari wawancara mendalam kepada narasumber terkait dan studi kepustakaan.

---

Realization of Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia is increased, but this increasing is aligned with foreign debt. Foreign debt from affiliated company may be used to avoid tax by maximizing interest expense and reducing taxable income. To overcome that situation, Minister of Finance issued PMK No.169/PMK.01/2015 which regulates provision of Taxpayer's debt to equity ratio (DER) in the amount of 4:1. In this research, debt equity ratio in PMK No.169/PMK.01/2015 was set by Taxpayer's Tax Review which is collected by Directorate General of Tax and benchmark from other countries. The reason why there are exceptional of industries in the rules are the industries have capital structure which is dominated by loan and DER's the industries have been regulated by other Ministers and Financial Services Authority. Then, if Indonesia's thin capitalization rules is compared with Tiongkok, Indonesia needs escape clause as Tiongkok so that Indonesia's thin capitalization rules is not too rigid with company's capital structure. Therefore, approach of Indonesia's thin capitalization rules is combined with arm's length principle as well as Tiongkok, and excluded industries in PMK No.169/PMK.010/2015 should be regulated soon and also industrial infrastructure should be regulated the definition and criterias more detail. This research uses qualitative descriptive research method and collects the data through deep interview and study of literature."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara penghindaran pajak dan keterbatasan finansial (financial constraints) dengan nilai perusahaan, serta moderasi rating Environmental, Social, and Governance (ESG) pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Penghindaran pajak diukur dengan GAAP ETR, financial constraints dengan Altman Z-Score, dan nilai perusahaan dengan Tobin’s Q. Data penelitian diperoleh dari laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan. Hasil menunjukkan penghindaran pajak dan keterbatasan finansial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Praktik penghindaran pajak cenderung menurunkan kepercayaan pasar, sementara keterbatasan finansial menghambat pengelolaan operasional dan investasi. Moderasi ESG ditemukan memiliki pengaruh marginal positif signifikan dalam memitigasi dampak negatif penghindaran pajak serta memiliki pengaruh positif signifikan dalam memitigasi keterbatasan finansial melalui peningkatan kepercayaan investor terhadap keberlanjutan, transparansi, dan tata kelola perusahaan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur terkait penghindaran pajak, financial constraints, dan ESG dalam konteks pasar berkembang. Temuan ini memberikan implikasi bagi perusahaan untuk mengintegrasikan ESG dalam strategi bisnis dan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi pelaporan keberlanjutan.

---

This study aims to analyze the relationship between tax avoidance and financial constraints with firm value, as well as the moderating role of Environmental, Social, and Governance (ESG) ratings in Indonesian listed companies during the 2019–2023 period. Tax avoidance is measured using GAAP ETR, financial constraints with the Altman Z-Score, and firm value with Tobin’s Q. The research data were obtained from corporate annual and sustainability reports. The results indicate that tax avoidance and financial constraints have a significant negative impact on firm value. Tax avoidance practices tend to reduce market trust, while financial constraints hinder operational and investment management. ESG moderation was found to have a marginally significant positive effect in mitigating the negative impact of tax avoidance and a significantly positive effect in mitigating financial constraints by enhancing investor confidence in sustainability, transparency, and corporate governance. This research contributes to the literature on tax avoidance, financial constraints, and ESG in the context of emerging markets. The findings provide implications for companies to integrate ESG into their business strategies and for policymakers to strengthen sustainability reporting regulations."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh organizational capital terhadap penghindaran pajak perusahaan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2012-2021. Penelitian mengukur organizational capital dengan pendekatan yang diperkenalkan oleh Peters dan Taylor (2017). Penghindaran pajak diukur menggunakan metode Cash Effective Tax Ratio (Cash ETR). Dengan menggunakan regresi panel data common effect model, hasil penelitian membuktikan bahwa organizational capital memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Dengan kata lain, organizational capital yang tinggi dapat juga menunjukan meningkatnya penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan yang mampu mengelola organizational capital dengan tepat akan mampu menciptakan efisiensi organisasi, salah satunya melalui manajemen pajak yang akan dipilih perusahaan. Namun demikian, perusahaan dengan organizational capital yang baik memiliki potensi lebih besar untuk melakukan aggressive tax avoidance yang dapat mengurangi penerimaan pajak negara, oleh karena itu otoritas pajak perlu memperbaiki peraturan perpajakan untuk mencegah tindakan tersebut. Penelitian ini menguatkan temuan terdahulu bahwa organizational capital menciptakan inovasi organisasi (Al Dujaili, 2012) dan kemampuan belajar organisasi (Halie dan Tuzuner, 2022) dalam penghindaran pajak. Penelitian ini juga menguatkan temuan Hasan et al. (2021) dimana perusahaan dengan organizational capital yang tinggi memiliki kesempatan lebih besar dalam penghindaran pajak.

---

This study aims to analyze the effect of organizational capital on corporate tax avoidance. The population of this study are mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2012-2021 periods. The study measures organizational capital with the approach introduced by Peters and Taylor (2017). Tax avoidance is measured using the Cash Effective Tax Ratio (Cash ETR) method. Using panel data regression with the common effect model, the results of the study found that organizational capital has a negative and significant effect on corporate tax payments. In other words, high organizational capital can increase corporate tax avoidance. Companies that are able to manage organizational capital properly will be able to create organizational efficiency, one of which is through tax management that the company will choose. Nevertheless, companies with good organizational capital have the potential to carry out aggressive tax avoidance which can reduce state revenues, therefore tax authority needs to improve tax regulations to prevent this action. This study reinforces previous findings that organizational capital creates organizational innovation (Al Dujaili, 2012) and organizational learning abilities (Halie and Tuzuner, 2022) in tax avoidance. This study also strengthens the findings of Hasan et al. (2021) where companies with high organizational capital have a greater chance of tax avoidance."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan transfer pricing yang dilakukan oleh PT XYZ dilihat dari ketentuan perpajakan di Indonesia; menjelaskan kebijakan yang akan diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi praktik transfer pricing di Indonesia baik dari sisi administratif maupun pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif . Hasil penelitian ini menyimpulkan mengenai praktik transfer pricing yang dilakukan PT XYZ yaitu dengan cara cara menjual produksi batubara dengan harga rendah ke luar negeri, dimana pembeli di luar negeri yang umumnya terafiliasi dengan perusahaan di Indonesia akan menjual kembali barang tambang itu dengan harga lebih tinggi (harga pasar) ke pembeli lainnya. Transaksi transfer pricing yang dilakukan oleh PT XYZ memiliki indikasi adanya hubungan istimewa antar perusahaan dalam satu grup perusahaan dan transaksi tersebut tidak menunjukkan kewajaran akan kelaziman usaha; Transfer Pricing sebaiknya lebih ditempuh dengan kebijakan administratif daripada pemidanaan. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan pajak bukan pada aspek pidana melainkan untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara. Dengan penerapan kebijakan pidana justru akan menyebabkan kriminalisasi transfer pricing yang kurang jelas dasar hukum pajaknya.

---

This thesis discusses the implementation of transfer pricing conducted by PT XYZ from the tax regulation side in Indonesia; explain the policies to be taken by the Directorate General of Taxation to address the transfer pricing practices in Indonesia, both in terms of administrative and criminal. This study uses qualitative methods to the descriptive approach. The results of this study concluded that the transfer pricing practices that do XYZ that is by selling lowpriced coal production overseas, where overseas buyers are generally affiliated with the company in Indonesia will be mine to resell the goods at a higher price (the price market) to another buyer. Transfer pricing of transactions conducted by XYZ Ltd. has indications of a special relationship between companies within a group of companies and the transaction will not show the reasonableness of the prevalence of business; Transfer Pricing policies should be further pursued by administrative rather than criminal prosecution. This is based on the consideration that the purpose of taxes is not the criminal aspect but rather to optimize revenues. With the application of penal policy would likely lead to the criminalization of transfer pricing is less clear legal basis for the tax."