Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan terkait hak asuh anak yang tidak menemukan jalan keluar disebabkan karena peraturan yang tidak secara jelas dan rinci mengatur terkait syarat pertimbangan dalam menentukan pihak yang berhak atas hak asuh anak serta terkait pelaksanaan eksekusinya. Penetapan hak asuh anak pasca perceraian serta eksekusinya tersebut sering kali bertentangan dengan hak-hak anak yang dijamin oleh negara. Adanya ketidakseragaman antar peraturan tersebut (pasca perceraian) menimbulkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya paling merugikan pihak anak. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diketahui bagaimana pengaturan terkait hak asuh anak di Indonesia dan apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2295 K/Pdt/ 2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya UU Perkawinan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang kurang memfasilitasi dan kurang memperhatikan sisi anak membuat penulis merasa bahwa diperlukan suatu peraturan yang secara khusus dan rinci mengatur terkait hak asuh anak termasuk dalam hal eksekusinya. Dengan demikian, skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

---

The issue of child custody disputes that fail to reach a resolution is caused by regulations that do not clearly and comprehensively define the criteria for determining the party entitled to custody and the execution of such decisions. The determination of child custody after divorce and its execution often conflicts with the rights of the child guaranteed by the state. The inconsistency among post-divorce regulations results in issues that ultimately harm the child the most. Based on these concerns, it is necessary to examine how child custody regulations are governed in Indonesia and whether the judicial considerations in Verdict Number 2295 K/Pdt/2020 align with the applicable laws, particularly the Marriage Law. The lack of comprehensive legal provisions in Indonesia that consider the best interests of the child has led the author to believe that a specific and detailed regulation on child custody, including its execution, is urgently needed. Accordingly, this thesis is prepared using normative legal research methods."

"Dalam praktiknya masih sering muncul kasus mengenai perebutan anak seperti yang ditemui dalam Putusan Mahkamah Agung No 2021/K/Pdt/2020 yang salah satu orang tuanya membawa dengan sengaja anaknya keluar dari negara tempat kediaman sehari-hari dan melanggar kesepakatan putusan perdamaian yang dibuat di luar Indonesia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pertama adalah mengenai keberlakuan putusan perdamaian mengenai hak asuh anak yang dibuat di luar Indonesia dan yang kedua peran Notaris tentang perjanjian pemeliharaan yang dibuat dalam akta otentik. Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Penelitian ini bersifat eksplanatoris analitis. Hasil penelitian menyimpulkan yaitu: pertama, status putusan yang dibuat di luar Indonesia yang bersifat constitutif dapat diakui dan dihargai, karena putusan perceraian bersifat constitutif tidak membutuhkan eksekusi, maka putusan perceraian dari pengadilan asing dapat diterima di Indonesia dan kedua, notaris dalam pembuatan akta perjanjian perdamaian dapat ditunjuk sebagai mediator yaitu sebagai mediator yang ditunjuk oleh pengadilan dan mediator yang ditunjuk para pihak di luar pengadilan yang apabila para pihak menunjuk notaris tersebut maka notaris akan membuat perjanjian perdamaian dalam bentuk akta otentik yang setelah itu akan diajukan lagi ke persidangan untuk dikukuhkan oleh Hakim.

---

Indonesia marriage act regulate that childcare duty are obligated to both parents and cannot be eliminated even though divorce already take place.Yet, there are still many casess struggling to uphold the custody of their child as author found in the Supreme Court Decision No. 2021/K/Pdt/2020 where one of the parents deliberately take the children out of country where she reside in and neglected the conciliation decision made outside Indonesia that has been agreed and legalized by Judge in court. The problems of this research are first the position of the consiliation decision made outside Indonesia and second, the possibility of an agreement made by a notary as one resolution to the problem in regards to childcare through an authentic deeds. The method used in writing this thesis is juridical normative with the nature of analyitical explanatory. The results of its study are: first, the status of decisions made outside Indonesia can be found through article 436 RV (Reglement op de Rechtsvordering since the decision on dissolution of marriage is a constitutive verdict and does not need execution, thus the decision issued by foreign court could be recognized in Indonesia. Next, notary in this case could enact as a mediator which can be appointed by a court or appointed by the parties outside of the court,when the parties designating a notary as a mediator, notary will make the peace agreement in the form of authentic deeds and legalized by the Judge."

"Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Meskipun perkawinan putus sehingga suami dan istri tidak dapat menjalin rumah tangga bersama dan berpisah tempat tinggal, maka dalam menentukan hak asuh anak harus benar-benar mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku demi kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Hukum Islam mengatur bahwa bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun berada dalam asuhan ibu kandungnya. Namun dalam kenyataannya ditemukan terjadinya perebutan hak asuh anak hingga berujung pada pencabutan hak asuh anak yang masih di bawah umur dari ibu kandungnya. Kasus semacam itu ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt. Fokus dari penelitian ini adalah tentang kesesuaian peristiwa pencabutan hak asuh anak di bawah umur dari ibu kandungnya dalam Putusan a quo dengan syarat sah pencabutan hak asuh anak dalam Hukum Islam. Selain itu juga tentang akibat hukum pencabutan hak asuh anak di bawah umur dari ibu kandungnya. Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan studi kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder yang diperkuat dengan wawancara terhadap narasumber yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa pencabutan hak asuh anak di bawah umur dari ibu kandungnya dalam Putusan a quo tidak sesuai dengan syarat sah pencabutan hak asuh anak dalam Hukum Islam karena sang ibu tidak berkelakuan buruk dan tidak melalaikan kewajibannya dalam mengurus anak kandungnya. Sang ibu justru memiliki iktikad baik dengan meminta ibunya sendiri untuk merawat anaknya dan tetap bertanggung jawab memberikan nafkah selama bekerja di luar kota. Adapun akibat hukum pencabutan hak asuh anak tidak menggugurkan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan dan pendidikan dari kedua orang tuanya yang telah bercerai dan pemegang hak asuh anak harus memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk tetap bertemu dengan anaknya.

---

Child care is the responsibility of both parents. Even though the marriage has broken down so that the husband and wife cannot have a household together and live separately, in determining child custody, you must really consider the applicable legal provisions in the best interests of the child himself. Islamic law regulates that children who are not mumayyiz or not yet 12 (twelve) years old are under the care of their biological mother. However, in reality, it was found that there was a struggle for child custody, which resulted in the revocation of custody for children who were still underage from their biological mothers. Such a case was found in Lahat Religious Court Decision Number 685/Pdt.G/2022/PA.Lt. The focus of this research is on the suitability of the event of revoking custody of a minor child from his biological mother in the a quo decision with the legal conditions for revoking child custody rights in Islamic law. Apart from that, it is also about the legal consequences of revoking custody of a minor child from his biological mother. This doctrinal legal research uses library research to collect secondary data, which is strengthened by interviews with sources who are relevant to the focus of this research. Next, analysis was carried out on the collected data. From the results of the analysis, it can be stated that the revocation of custody of a minor child from his biological mother in the a quo decision is not in accordance with the legal requirements for revocation of child custody rights in Islamic law because the mother did not behave badly and did not neglect her obligations in caring for her biological child. The mother actually had good intentions by asking her own mother to look after her child and remain responsible for providing a living while working outside the city. The legal consequences of revoking child custody do not invalidate the child's right to receive love, care, and education from his divorced parents, and the holder of child custody must provide access to the parent who does not have custody to continue to see the child."

"ABSTRAKPerceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri setelah semua upaya ditempuh untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Pada dasarnya, semua perceraian akan dilakukan melalui pengadilan dan diputuskan oleh hakim. Setelah pengadilan memutuskan bahwa perceraian tidak dapat lagi dihindari, barulah perceraian dapat dilakukan. Setelah perceraian terjadi, terdapat beberapa hal yang mengikutinya yang juga perlu untuk diselesaikan, misalnya harta yang harus dipisahkan untuk bagian suami dan bagian istri apabila tidak terdapat perjanjian perkawinan sebelumnya, juga mengenai hak asuh anak apabila dalam berlangsungnya perkawinan tersebut dianugerahi anak. Tidak jarang terdapat sengketa mengenai pembagian hak asuh anak. Selain penentuan hak asuh anak, terdapat penentuan mengenai biaya pengasuhan, pendidikan dan pemeliharaan anak. Biaya ini ditentukan demi menjamin keberlangsungan hidup anak-anak dari orang tua yang bercerai tersebut agar tetap tercukupi. Baik penentuan hak asuh anak dan biaya pengasuhan, pendidikan dan pemeliharaan anak, Undang-Undang Perkawinan mengamanahkan hakim sebagai pihak yang menentukan. Namun, Undang-Undang beserta peraturan turunannya tidak menjabarkan lanjut mengenai pertimbangan dan pedoman kalkulasi bagi hakim untuk menentukan hal tersebut. Sehingga, tidak terdapat suatu parameter yang jelas dalam menentukan hak asuh dan biaya pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dan hanya didasarkan pada preferensi hakim. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, ketiadaan pedoman hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hak asuh anak dan kalkulasi biaya pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan anak menimbulkan banyak permasalahan yang tidak dapat diakomodir. Selain itu, penumpuan biaya pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan anak kepada sang ayah yang terlihat kaku ternyata berakar dari pembagian kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan yang juga dibagi secara kaku. Sehingga, penulis menyarankan agar diubahnya beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan dan dibuatnya pedoman kalkulasi biaya pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan anak di Indonesia.

---

ABSTRACTDivorce may be the last choice for married couples after all efforts they have been made to maintain the household. Basically, all divorce will be conducted through a court and decided by a judge. After the court decides that divorce can no longer be avoided, then divorce could be carried out. After the divorce occurs, there are several things that follows that also need to be resolved, for example assets that must be separated for the husband and wife if there is no prenuptial agreement, also regarding child custody if the marriage is endowed with a child. Not infrequently there are also disputes regarding to the child custody. In addition to child custody, there is a determination regarding the costs of child support. These costs are determined in order to ensure the prosperity of the children after the divorced of their parents. Both the determination of child custody and the costs of child support, Indonesia Marriage Act entrusts the judge as the deciding party. However, the Act and its derivative regulations do not elaborate further on the considerations and calculation guidelines for judges decisions. Thus, there is no clear parameter in determining custody and costs of child support and it is only based on the preferences of the judge. In writing this thesis, the author use the normative juridical research method or research with a qualitative approach. Based on the analysis conducted by the author, the absence of a judges guideline to consider the decision of child custody and the calculation of the costs of child support raises many problems that cannot be accommodated. In addition, the child support costs that depending to the father that seems rigid turned out comes from the division of husband and wife obligations in the Marriage Act which is also divided rigidly. Thus, the authors suggest that amendments to several articles in the Marriage Law and the making of guidelines for calculating the costs of child support in Indonesia."

"Putusnya suatu perkawinan campuran karena perceraian dapat berakibat langsung terhadap berbagai aspek, salah satu yang paling terdampak adalah akibat perceraian terhadap anak, yaitu mengenai hak pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak akibat putusnya perkawinan campuran tidak dapat disamakan begitu saja dengan pemeliharaan anak dalam perkawinan pada umumnya. Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memutus pemeliharaan anak dalam perkawinan campuran, salah satunya pertimbangan bahwa setelah perceraian, kedua orang tua sangat berkemungkinan tinggal di negara yang berbeda sehingga sulit bagi anak untuk dapat berhubungan langsung dengan kedua orang tuanya setelah perceraian. Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana akibat perceraian dalam perkawinan campuran terhadap hak pemeliharaan anak serta penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 804K/PDT/2016. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif serta tipologi yang bersifat deskriptif untuk memecahkan masalah. Dari penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 804K/PDT/2016 kurang tepat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana hakim seharusnya mempertimbangkan pemberian hak pemeliharaan anak dalam perkawinan campuran dengan lebih matang dan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Untuk mencegah pemberian hak pemeliharaan anak yang kurang dipertimbangkan dengan matang oleh hakim, diharapakn adanya pedoman pengaturan dari Pemerintah khususnya Mahkamah Agung mengenai pemeriksaan putusan perkara hak pemeliharaan anak terutama hak pemeliharaan anak dalam perkawinan campuran.

---

Divorce in a mixed marriage can cause direct consequences on various aspects, one of the most affected aspects is the consequence to the children, namely regarding child custody. Child custody due to a divorce in mixed marriages can’t be equated with child custody in general marriages. There are some things that need to be considered when deciding child custody in mixed marriages, one of the consideration is that after the divorce, both parents are likely to live in different countries so that it will be difficult for the child to be able to have direct contact with both parents after the divorce. Based on those explanations, the author is interested in discussing how is child custody due to a divorce in mixed marriages and its application in the Supreme Court Verdict Number 804K/PDT/2016. This research was conducted using normative juridical research methods and descriptive typology to solve the problems. From this research, it can be concluded that the Supreme Court Verdict Number 804K/PDT/2016 was not correct because it was not complying with the regulations, especially Law Number 23 of the year 2002 on Child Protection which has been amended by Law Number 35 of the year 2014 on Amendments to Law Number 23 of the year of 2002 on Child Protection, where the judge supposed to considers granting the child custody in mixed marriages more carefully and always refers to the best interests of the child. To prevent the not well-considered granting of child custody for children by the judges, it is hoped that the Government, especially the Supreme Court, can conduct regulatory guidelines regarding the examination of the verdict on the case of child custody in mixed marriages."

"Dalam suatu perkawinan terkadang timbul permasalahan yang bisa mengakibatkan terjadinya perceraian pada pasangan suami istri. Setelah perceraian, timbul permasalahan hak asuh anak pada pasangan yang mempunyai anak dalam perkawinannya. Hak untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur biasanya jatuh kepihak ibu. Namun dalam kasus tertentu, hak asuh tersebut bisa jatuh kepihak ayah. Penelitian ini akan membahas mengenai pemberian hak asuh atas anak di bawah umur kepada orang tua laki-laki (Ayah) yang terjadi akibat perceraian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum dalam menentukan hak asuh bagi anak di bawah umur yang jatuh kepada orang tua laki-laki (ayah) akibat perceraian dan aspek hukum yang ditimbulkan dari putusan perceraian yang telah berkuatan hukum tetap dan hak asuh anak yang telah diputuskan kepada orang tua laki-laki (ayah) (studi kasus) putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatifdengan tipologi penelitian deskriptif evaluatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada sang ayah, dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah ibu tidak merawat dan mengurus anak-anaknya. Hakim memutuskan perkara ini dengan memperhatikan hal-hal yang bertujuan mementingkan lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut dikemudian hari.

---

In a marriage, sometimes problems arise that can lead to divorce for married couples. After a divorce, child custody issues arise for couples who have children in their marriage. The right to care for a minor usually falls on the mother's side. However, in certain cases, the custody may fall on the father's side. This study will discuss the provision of custody of minors to male parents (father) which occurs as a result of divorce. The problem raised in this study is the legal review in determining custody of minors who fall to male parents (father) due to divorce and legal aspects resulting from divorce decisions that have permanent legal force and custody of children who have it was decided to the male parent (father) (case study) District Court decision Number 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. To answer this problem, a normative juridical research method with a descriptive evaluative typology was used. The results of the study concluded that the Judge gave custody of underage children to the father, due to several factors, one of which was that the mother did not care for and take care of her children. The judge decided this case by taking into account things that were aimed at promoting the environment, growth and development of these children in the future."

"Skripsi ini membahas tentang ayah yang memiliki kuasa asuh atas anaknya yang didapatkan melalui penetapan pengadilan namun penetapan tersebut digugat sehingga kuasa asuh anak dicabut dan dialihkan kepada wali yang merupakan kakek dan nenek dari si anak selama jangka waktu tertentu karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) Undan-gundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang sebab-sebab pencabutan kuasa asuh anak yang terdiri dari melalaikan kewajiban orang tua terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali, tidak terpenuhi secara keseluruhan sehingga kuasa asuh anak tersebut hanya dicabut dalam suatu jangka waktu tertentu dan setelah lewat jangka waktu tersebut maka kuasa asuh anak tersebut kembali kepada ayahnya.

---

This thesis concerning father who has child custody of his son which obtained by the stipulation of the court, but the said stipulation is sued then revoked and assigned to a trustee whom are the grandparents of the child within a period of time due to the elements contained in Article 49 paragraph (1) of Act No. 1 of 1974 regulating about causes of child custody revocation such as child neglect and very bad misbehave of parents, not fulfilled done so that child custody revoked in a certain period and after passing the period father will get back the said child custody."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia dan Belanda. Setiap pasangan yang sudah mengikatkan dirinya dalam sebuah perkawinan tidak jarang mendapat masalah dan perselisihan yang besar dalam hidupnya. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka jalan keluar yang seringkali diambil oleh kedua pasangan adalah perceraian. Putusnya perkawinan akibat perceraian menimbulkan berbagai macam permasalahan salah satunya adalah mengenai hak asuh anak di bawah umur yang ada dalam perkawinan. Perebutan hak asuh anak tersebut tidak jarang berakhir dengan sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang jelas dan rinci mengenai hak asuh anak di bawah umur. Masih kurang jelasnya pengaturan di Indonesia mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian, membuat penulis merasa perlu untuk dilakukan perbandingan hukum dengan negara yang lebih baik pengaturan terkait hak asuh anak di bawah umur yaitu Belanda. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menekankan pada data sekunder seperti hukum positif tertulis dan perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda.

---

This thesis discuss the comparison of child custody regulation due to a divorce in Indonesia and Netherlands. Every couple who has committed themselves to a marriage often has problems and major dispute in their life. If a dispute can't be resolved, then the solution that is often taken by both couple is a divorce. Dissolution of a marriage due to a divorce raises a variety of problems, one of which is child custody in marriage. This often ends to another dispute within the divorce in court. Therefore, detailed and clear regulation regarding child custody due to a divorce is necessary. Still unclear regulation in Indonesia regarding child custody due to a divorce, makes the author feel needed to do a legal comparison with a better country regulation regarding child custody due to a divorce namely Netherlands. The method used in this research by the author is normative juridical by emphasized on secondary data such as positive written law and comparison of the laws between Indonesia and Netherlands."

"Persoalan hak asuh anak setelah putusnya perkawinan membutuhkan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak-hak anak. Majelis Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak sudah seharusnya berlandaskan pada prinsip The Best Interest of the Child. Penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip The Best Interest of the Child dimaknai dalam Konvensi Hak Anak dan relevansinya terhadap pemenuhan hak asuh anak, serta bagaimana pengaturannya dalam hukum Indonesia dan Inggris, termasuk penerapannya pada Putusan Pengadilan Keluarga Guildford [2023] EWFC 118 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 296/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. Melalui hal tersebut, penelitian ini disusun menggunakan metode pendekatan perbandingan berbentuk doktrinal. Di Indonesia, hakim cenderung menitikberatkan pada usia anak atau kedekatan anak dengan salah satu orang tua, tanpa evaluasi yang menyeluruh serta tanpa melibatkan tenaga profesional seperti psikolog atau pekerja sosial. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan hukum yang secara tegas merinci parameter penilaian prinsip The Best Interest of the Child dalam penentuan hak asuh anak. Sebaliknya, sistem hukum Inggris melalui Children Act 1989 telah mengatur secara tegas melalui welfare checklist yang digunakan oleh hakim dengan melibatkan ahli dalam menilai kesejahteraan anak. Oleh karena itu, Indonesia perlu membentuk aturan khusus sebagai pedoman penerapan prinsip The Best Interest of the Child dalam penentuan hak asuh anak.

---

The issue of child custody following the dissolution of marriage requires special attention to the fulfillment of children's rights. The Panel of judges plays a significant role in deciding child custody cases, which should ideally be based on the principle of The Best Interest of the Child. This study analyzes how the principle of The Best Interest of the Child is interpreted in the Convention on the Rights of the Child and its relevance to the fulfillment of child custody rights, as well as how it is regulated in the legal systems of Indonesia and England, including its application in the Guildford Family Court Decision [2023] EWFC 118 and the North Jakarta District Court Decision Number 296/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. This study employs a comparative doctrinal approach. In Indonesia, judges tend to emphasize the child's age or the closeness of the child to one of the parents without conducting a comprehensive evaluation and without involving professionals such as psychologists or social workers. This occurs due to the absence of clear legal regulations detailing the assessment parameters of The Best Interest of the Child in custody decisions. In contrast, the English legal system, through the Children Act 1989, has specifically regulated the assessment of The Best Interest of the Child through the welfare checklist, which is used by judges with the involvement of experts in evaluating the child’s welfare. Therefore, Indonesia needs to establish specific regulations as a guideline for applying the principle of The Best Interest of the Child in custody determinations."

"Skripsi ini membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Temuan penelitian ini adalah bahwa pihak ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam memelihara dan mendidik anak pasca perceraian sepanjang memenuhi persyaratan. Pertimbangan utama dalam memutuskan hak pemeliharaan anak pasca perceraian adalah dilihat dari kepentingan dan kemaslahatan anak terutama bagi anak yang belum mumayyiz. Surat perdamaian sebagai bentuk kesepakatan para pihak dapat dijadikan salah satu jalan keluar dalam mengatur hak pemeliharaan anak. Namun demikian, eksekusi putusan pengadilan kadang berjalan kurang efektif. Oleh karena itu perlu dibentuk sebuah lembaga pemerintah yang khusus mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan.

---

This thesis discusses the post-divorce child custody based on Islamic Law and Act No.1/1974. This is a normative juridical research using descriptive analysis approach. The findings of this study is that either father or mother have equal rights in nurturing and educating children on post-divorce as long as they meet all the requirements. The main consideration in deciding child custody post- divorce should be seen from the interests and welfare of the children, especially for children below 12 (twelve) years old (mumayyiz). The divorce settlement agreement as a form agreed by the parties can be one of the solution in arranging child custody. However, the execution of court decisions sometimes run less effective. Therefore, it is necessary to establish an institution to oversee the execution."