Permasalahan terkait hak asuh anak yang tidak menemukan jalan keluar disebabkan karena peraturan yang tidak secara jelas dan rinci mengatur terkait syarat pertimbangan dalam menentukan pihak yang berhak atas hak asuh anak serta terkait pelaksanaan eksekusinya. Penetapan hak asuh anak pasca perceraian serta eksekusinya tersebut sering kali bertentangan dengan hak-hak anak yang dijamin oleh negara. Adanya ketidakseragaman antar peraturan tersebut (pasca perceraian) menimbulkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya paling merugikan pihak anak. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diketahui bagaimana pengaturan terkait hak asuh anak di Indonesia dan apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2295 K/Pdt/ 2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya UU Perkawinan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang kurang memfasilitasi dan kurang memperhatikan sisi anak membuat penulis merasa bahwa diperlukan suatu peraturan yang secara khusus dan rinci mengatur terkait hak asuh anak termasuk dalam hal eksekusinya. Dengan demikian, skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

---

The issue of child custody disputes that fail to reach a resolution is caused by regulations that do not clearly and comprehensively define the criteria for determining the party entitled to custody and the execution of such decisions. The determination of child custody after divorce and its execution often conflicts with the rights of the child guaranteed by the state. The inconsistency among post-divorce regulations results in issues that ultimately harm the child the most. Based on these concerns, it is necessary to examine how child custody regulations are governed in Indonesia and whether the judicial considerations in Verdict Number 2295 K/Pdt/2020 align with the applicable laws, particularly the Marriage Law. The lack of comprehensive legal provisions in Indonesia that consider the best interests of the child has led the author to believe that a specific and detailed regulation on child custody, including its execution, is urgently needed. Accordingly, this thesis is prepared using normative legal research methods.