Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis penerapan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya pada tutor dalam perjanjian kerja harian di bimbingan belajar X. Tutor di bimbingan belajar X merupakan mahasiswa yang baru saja masuk ke perguruan tinggi negeri karena dianggap memahami materi yang diujikan pada ujian masuk perguruan tinggi. Hubungan kerja antara tutor dengan pengusaha didasarkan pada perjanjian kerja harian karena kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam satu bulan. Seluruh pekerjaan tutor dilakukan dengan bantuan media elektronik, seperti laptop, tablet, dan gadget. Penggunaan media elektronik dalam waktu yang lama dalam menyelesaikan pekerjaan menimbulkan berbagai risiko kesehatan, seperti minus bertambah, mata lelah, mata kering, dan gangguan mata lainnya. Indonesia telah melakukan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja harian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Teknik pengumpulan data dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan didukung dengan observasi dan wawancara kepada informan untuk menunjang data-data yang diperoleh dari studi dokumen. Hasil dari penelitian adalah pengaturan untuk perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja yang mengatur mengenai waktu istirahat, tempat kerja, dan pemberian jaminan sosial pada tutor dengan perjanjian kerja harian di bimbingan belajar X belum terlaksana.

---

This text analyzes the implementation of occupational health and safety protections, particularly for tutors under daily work agreements at tutoring center X. Tutors at tutoring center X are college students who have just been admitted to state universities, as they are deemed knowledgeable about the material tested in university entrance exams. The employment relationship between the tutors and the employer is based on daily work agreements since they work less than 21 (twenty-one) days in a month. All tutoring tasks are performed using electronic media, such as laptops, tablets, and gadgets. Prolonged use of electronic devices to complete tasks poses various health risks, including increased nearsightedness, eye fatigue, dry eyes, and other eye disorders. Indonesia has implemented legal protections for occupational health and safety for daily workers as stipulated in Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours and Rest Periods, and Termination of Employment. This study is prepared using a doctrinal research method. Data collection techniques include secondary data obtained through library research, supplemented by observations and interviews with informants to support the data obtained from document studies. The research findings reveal that the regulations concerning legal protections for occupational health and safety—covering rest periods, workplace conditions, and the provision of social security for tutors under daily work agreements at tutoring center X—have not yet been implemented. "

"Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi saat seseorang sedang menjalankan tugas atau bekerja, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Kecelakaan tersebut dapat mengakibatkan cedera fisik atau kerugian lainnya bagi pekerja, perusahaan, atau bahkan lingkungan sekitarnya. Salah satu hak bagi pekerja adalah hak untuk kondisi kerja yang aman dan sehat. Pekerja memiliki hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat tanpa risiko serius terhadap Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja meliputi kesalahan manusia, kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, atau kegagalan sistem keselamatan kerja. Penting bagi perusahaan untuk memiliki program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang efektif guna mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi para pekerja. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sangatlah penting dalam lingkungan kerja. K3 yang baik dapat membantu melindungi pekerja dari cedera, penyakit, atau bahaya lainnya yang mungkin terjadi saat bekerja. Kepatuhan terhadap peraturan K3 yang berlaku adalah kewajiban bagi perusahaan, mematuhi aturan tersebut tidak hanya membantu melindungi pekerja, tetapi juga menghindari sanksi hukum dan reputasi yang buruk bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT MMT, dan mengidentifikasi hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT MMT. Dengan melakukan analisis terhadap hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT MMT, dapat diketahui apakah pekerja mendapatkan hak-haknya sebagai seorang pekerja di suatu perusahaan. Dengan memprioritaskan K3, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif bagi semua orang yang terlibat.

---

A work accident is an undesirable event that occurs when someone is carrying out their duties or working, either during working hours or outside working hours. These accidents can result in physical injuries or other losses for workers, companies, or even the surrounding environment. One of the rights for workers is the right to safe and healthy working conditions. Workers have the right to work in a safe and healthy environment without serious risks to occupational health and safety (K3). Factors that can cause work accidents include human error, unsafe work environment conditions, or failure of work safety systems. It is important for companies to have an effective Occupational Health and Safety (K3) program to prevent accidents and protect workers. Occupational Health and Safety (K3) is very important in the work environment. Good K3 can help protect workers from injuries, illnesses or other dangers that may occur while working. Compliance with applicable K3 regulations is an obligation for companies, complying with these regulations not only helps protect workers, but also avoids legal sanctions and a bad reputation for the company. This research aims to analyze provisions regarding Occupational Health and Safety (K3), the implementation of Occupational Health and Safety (K3) at PT MMT, and identify the rights of workers who experience work accidents at PT MMT. By analyzing the rights of workers who experience work accidents at PT MMT, it can be seen whether workers have their rights as workers in a company. By prioritizing K3, companies can create a safer, healthier and more productive work environment for everyone involved."

"Minimnya perlindungan atas hak pekerja perihal upah mengakibatkan pekerja di kantor Notaris X masih memperoleh upah di bawah upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Upah ialah imbalan yang diberikan oleh perusahan kepada seseorang atas jasa kerja yang dilakukannya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di perusahaan yang dimaksud. Upah yang layak bagi pekerja selalu menjadi hal yang penting yang diperjuangkan oleh buruh. Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pemaparan fakta-fakta atau untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai obyek penelitian. Jenis data yang dipergunakan adalah menggunakan jenis data sekunder atau data kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau bahan pustaka serta didukung dengan hasil wawancara dengan responder atau informan. Pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Pemberian upah sendiri mempunyai tujuan sebagai bentuk timbal balik yang diberikan oleh pemberi kerja atas jasa yang diberikan oleh pekerjanya, yang kemudian upah yang diterima oleh pekerja tersebut akan digunakan oleh masing-masing pekerja untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kantor Notaris X sendiri merupakan suatu bentuk usaha yang tidak masuk dalam kategori usaha kecil dan mikro, sehingga pengaturan pengupahannya haruslah tunduk pada ketentuan upah minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Penerapan hukum upah minimum provinsi dki jakarta pada pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu di kantor notaris x wilayah jakarta timur masih belum berjalan secara optimal. Petugas Pengawas Ketenagakerjaan harus tegas memberikan sanksi terhadap pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Petugas Pengawas Ketenagakerjaan harusnya melakukan monitoring ke perusahaan UMKM, kantor firm’a, kantor notaris, dan badan usaha lainnya. Pekerja harus lebih paham mengenai hak- hak yang seharusnya diperoleh oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

---

The lack of protection for workers' rights regarding wages has resulted in workers at Notary X's office still receiving wages below the DKI Jakarta Provincial minimum wage. Wages are compensation given by the company to a person for the services he performs to carry out certain jobs in the company in question. Decent wages for workers have always been an important thing that workers strive for. The type of research to be carried out is descriptive research, namely research that is intended to provide an overview and presentation of facts or to provide data that is as precise as possible regarding the object of research. The type of data used is secondary data or library data. The data collection tool used is in the form of document studies or library materials and is supported by the results of interviews with respondents or informants. Data processing was carried out using a qualitative method, namely a research method that produces descriptive analytical data. Remuneration itself has a purpose as a form of reciprocity given by the employer for the services provided by the worker, which then the wages received by the worker will be used by each worker to meet their respective needs. The Notary X Office itself is a form of business that is not included in the small and micro business category, so that the wage arrangement must comply with the minimum wage provisions determined by the government. The implementation of the law on the minimum wage for the province of DKI Jakarta for workers with an unspecified time agreement at the Notary X office in the East Jakarta region is still not running optimally. Labor inspectors must firmly impose sanctions on employers who do not comply with the provisions of the labor laws and regulations. Labor inspectors should monitor MSME companies, firm offices, notary offices and other business entities. Workers must understand more about the rights that should be obtained by workers in accordance with applicable laws and regulations."

"Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus bekerja, begitu juga para wanita. Di Ibukota Jakarta, banyak tempat hiburan malam yang menjadi tempat mencari nafkah bagi sebagian besar wanita dan mengharuskan seluruh pekerja, termasuk pekerja wanita di tempat hiburan malam tersebut bekerja pada waktu malam hari. Pengusaha yang mempekerjakan wanita di malam hari memiliki beberapa kewajiban yang harus di laksanakan dan hal ini telah diatur di Undang-Undang. Namun banyak pengusaha yang mengabaikan kewajiban tersebut.Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Pub X Jakarta. Ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data dengan pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian adalah diketahui bahwa belum terlaksananya kesehatan dan keselamatan kerja (K3) berupa penyediaan fasilitas antar jemput dan penyediaan makanan 4 sehat 5 sempurna bagi pekerja wanita yang bekerja di malam hari di Pub X.

---

To fulfill the necessities of life, people have to work and so are the woman. In Jakarta, many night club become a place to earn money for many woman and it require all workers, including the woman workers, to work at night. Employers who employ a woman at night has some obligations that must be carried on and this has been regulated in the Act. But in fact, many employers are ignoring that obligation.This thesis discusses about the legal protection of occupational health and safety for woman employees who work at night on Pub X Jakarta. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This study is Data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiery sources of law. This research has found that the implementation of occupational health and safety such as providing a pick up car facillites and providing a good food for woman employees who work at night on Pub X Jakarta has not been implemented by Pub X for their woman employees."

"Dalam suatu negara yang sedang dalam tahap pembangunan serta keberlangsungan perekonomian suatu negara, keberadaan Tenaga Kerja sebagai Sumber Daya Manusia merupakan salah satu factor dari berbagai komponen pembangunan yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan oleh karena itu. Tesis ini mengangkat pokok permasalahan tentang bagaimana praktek pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada beberapa Perusahaan di Provinsi DKI Jakarta dan bagaimana Pengawasan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada beberapa Perusahaan di Provinsi DKI Jakarta oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, dalam menyelesaikan tugas akhir ini saya melakukan penelitian dengan cara mewawancarai beberapa sumber untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik serta ringkas, dan juga metode penelitian yang digunakan ialah Metode Kualitatif dengan sifat Normatif. Sebagai hasil penelitian ditemukan fakta bahwa setiap perusahaan telah melakukan pelanggaran dan penyelewengan terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang tidak sesuai dan sejalan dengan Peraturan Perundang – undangan yang telah menentukan Jenis Kerja yang diperbolehkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Jangka Waktu yang diperbolehkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, serta Perjanjian Kerja antara kedua belah pihak antara Pihak Perusahaan dengan Pekerja/ Buruh yang dimana Perjanjian telah dibuat dengan format dan blanko yang telah disediakan oleh pihak Perusahaan yang diharuskan untuk ditandatangani oleh calon Pekerja/ Buruh, sedangkan seharusnya Perjanjian Kerja harus dibuat secara bersama antara Pihak Perusahaan dengan calon Pekerja/ Buruh.

---

In a country that is in the stage of development and economic sustainability of a country, the existence of Labor as Human Resources is one of the factors of various components of development that are one with another and cannot be separated therefore. This thesis raises the subject matter of how the practice of implementing Certain Time Work Agreements (PKWT) in several companies in DKI Jakarta Province and how to Supervise the Implementation of Certain Time Work Agreements (PKWT) in several Companies in DKI Jakarta Province by Manpower Supervisory Employees, In completing this final project, I conducted research by interviewing several sources to get good and concise research results, and also the research method used was a Qualitative Method with a Normative nature. As a result of the research, it was found that each company has committed violations and misappropriations of certain time work agreements that are not in accordance with and in line with the laws and regulations that have determined the type of work allowed in a certain time work agreement, The period allowed in the Specified Time Work Agreement, as well as the Employment Agreement between the two parties between the Company Party and the Worker / Labor where the Agreement has been made with the format and blanks that have been provided by the Company party which is required to be signed by the prospective Worker / Laborer, while the Work Agreement should be made jointly between the Company Party and the prospective Worker company."

"Skripsi ini mengkaji penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja bagi perawat sebagai tenaga kerja dalam Rumah Sakit Islam Asshobirin pada masa Pandemi COVID-19 menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian problem identification. Rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah mengenai kesesuaian penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja bagi perawat sebagai tenaga kerja di Rumah Sakit Islam Asshobirin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada masa Pandemi COVID-19 dan peraturan hukum yang sudah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dalam menjamin Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Perawat Sebagai Tenaga Kerja Kesehatan dalam Rumah Sakit Islam Asshobirin terselenggara pada masa Pandemi Covid-19. Data penelitian menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta melalui wawancara mendalam dengan informan dari Rumah Sakit Islam Asshobirin dengan dua anggota Tim Pencegahan Penyakit Infeksi. Simpulan dari penelitian ini adalah: bahwa penyelenggaraan Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap perawat di Rumah Sakit Islam Asshobirin sudah sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan. Selain itu, peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah sudah mencukupi dalam menjamin perlindungan para Perawat dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit Islam Asshobirin. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah terutama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjan untuk menjaga Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi perawat dan memberikan pengawasan serta sanksi yang pantas kepada pihak-pihak yang melanggar Protokol Kesehatan agar tidak mempersulit penanganan Pandemi COVID-19 serta kepada pihak Rumah Sakit untuk menegakkan disiplin dan edukasi tentang Protokol Kesehatan.

---

This thesis examines the implementation of occupational health and safety for nurses as workers in Asshobirin Islamic Hospital during the COVID-19 Pandemic using juridical- normative research method with problem identification research type. The formulation of the problem that becomes the study in this research is about the suitability of the implementation of occupational health and safety for nurses as workers in Asshobirin Islamic Hospital based on Law No. 13/2003 concerning Manpower during the COVID-19 Pandemic and legal regulations that have been issued by the Indonesian government in ensuring Occupational Health and Safety for Nurses as Health Workers in Asshobirin Islamic Hospital is implemented during the Covid-19 Pandemic. The research data used secondary data consisting of primary and secondary legal materials, as well as through in-depth interviews with informants from Asshobirin Islamic Hospital with two members of the Infectious Disease Prevention Team. The conclusion of this research is: that the implementation of Occupational Health and Safety for nurses at Asshobirin Islamic Hospital is in accordance with the legal regulations contained in Law Number 13 Year 2003 and also complemented by regulations issued by the Minister of Health. In addition, the regulations issued by the government are sufficient to ensure the protection of nurses in carrying out their duties at Asshobirin Islamic Hospital. This study suggests to the government, especially the Ministry of Health and the Ministry of Manpower, to maintain Occupational Health and Safety for nurses and provide supervision and appropriate sanctions to those who violate the Health Protocol so as not to complicate the handling of the COVID-19 Pandemic and to the Hospital to enforce discipline and education about the Health Protocol."