Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis tanggung jawab dokter mengenai tindakan unnecessary medical treatment dan kickback dalam pengajuan klaim pada program asuransi kesehatan Pemerintah di Indonesia dan Amerika Serikat, dengan mengacu pada studi kasus Dokter Farid Fata di Michigan. Kasus Dokter Farid Fata merupakan salah satu kasus health care fraud terbesar di sejarah Amerika Serikat dengan 2 (dua) tindakan fraud utama, yaitu unnecessary medical treatment dan kickback. Tindakan Dokter Farid Fata telah merugikan hampir sebanyak 553 (lima ratus lima puluh tiga) pasien dengan klaim penipuan sebanyak $34 juta kepada Medicare. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian preskriptif. Permasalahan hukum dalam skripsi ini mengulas mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban hukum terkait tindakan unnecessary medical treatment dan kickback dalam proses pengajuan klaim terhadap program asuransi kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah, baik di Indonesia ataupun Amerika Serikat. Selain itu, meneliti mengenai pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada Dokter Farid Fata apabila hal serupa terjadi di Indonesia, dengan menganalisis regulasi yang berlaku di kedua negara. Kesimpulannya, pertanggungjawaban hukum Dokter Farid Fata secara lebih rinci diatur di Amerika Serikat dibandingkan Indonesia, karena saat ini pengaturan pertanggungjawaban hukum pelaku health care fraud di Indonesia terbatas pada tingkat administratif. Dengan demikian, diberikan saran kepada Pemerintah, BPJS Kesehatan dan mitra BPJS Kesehatan, dokter, serta masyarakat untuk berkolaborasi dan membentuk sistem yang terjamin baik dari segi preventif atau represif guna mengatasi tindakan health care fraud di Indonesia, terkhusus unnecessary medical treatment dan kickback.

---

This thesis analyzes the legal responsibility of doctors regarding unnecessary medical treatment and kickbacks in filing claims in national health insurance programs in Indonesia and the United States, referencing the case study of Doctor Farid Fata in Michigan. The Doctor Farid Fata case is one of the largest health care fraud cases in the history of United States, involving two main types of fraud, unnecessary medical treatment and kickbacks. Doctor Farid Fata’s actions harmed nearly 553 (five hundred and fifty three), resulting in fraudulent Medicare claims amounting $34 million. This thesis is prepared using doctrinal research method with prescriptive research type. The legal issues includes a review of the regulations and legal liabilities related to unnecessary medical treatment and kickbacks in the process of submitting claims to national health insurance programs, both in Indonesia and the United States. Furthermore, it examines the legal liability that can be imposed on Doctor Farid Fata if similar actions occurred in Indonesia, by analyzing the relevant regulations in both countries. In conclusion, the legal liability of Doctor Farid Fata is regulated more comprehensively in the United States compared to Indonesia, as the current legal framework of legal liability towards health care fraud perpetrators in Indonesia is limited to administrative sanctions. Thus, suggestions are given to the Government, BPJS Kesehatan and BPJS Kesehatan partners, doctors, and the public to collaborate and form a guaranteed system both in preventively and repressively, to overcome health care fraud in Indonesia, especially unnecessary medical treatment and kickbacks."

"Indonesia telah menjadi pelopor dalam pengelolaan program jaminan kesehatan sosial (JKN) terbesar di dunia. Program ini diinisiasi sejak tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan pencapaian kepesertaan JKN sebesar 96% terhadap jumlah penduduk pada Desember 2023. Cakupan kesehatan semesta sebagai salah satu upaya dalam program JKN tidak hanya berkaitan dengan kepesertaan, tetapi juga mencakup manfaat yang diterima serta mekanisme pembiayaannya. Ekuitas sebagai salah satu asas dalam memenuhi persyaratan Universal Health Coverage (UHC) masih menjadi masalah dalam pelaksanaan program JKN ini, hal ini terlihat dari data grafik yang dianalisa oleh Ascobat Gani pada tahun 2019 bahwa masih terjadi disparitas yang sangat signifikan antara wilayah propinsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis terhadap faktor dari sisi penyedia atau supply side  yang mempengaruhi terjadinya disparitas pemanfaatan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama program JKN. Penelitian ini menggunakan data sekunder BPJS Kesehatan, dan data publikasi dari Kementrian Keuangan dan Kemntrian Dalam Negeri serta Badan Pusat Statistik. Data dianalisis secara univariat, bivariat, dan multivariat dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Secara statistik, pemanfaatan layanan kesehatan ditingkat pertama dipengaruhi sebesar 30% oleh kondisi geografis melalui alat ukur status keterpencilan Desa melalui variabel Skor Indeks Desa Membangun (IDM), dan kondisi sosioekonomi melalui alat ukur kapasitas fiskal dan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD kabupaten dan kota. Skor IDM dan Persentase PAD terhadap APBD secara signifikan berpengaruh positif sedangkan rasio kapasitas fiskal daerah secara signifikan berpengaruh negatif dengan nilai signifikansi P < 0,05 terhadap kontak rate kunjungan rawat jalan tingkat pertama.

---

Indonesia has become a pioneer in managing the largest social health insurance (JKN) program in the world. This program was initiated in 2011 based on Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System with the achievement of JKN membership of 96% of the total population in December 2023. Universal health coverage as one of the efforts in the JKN program is not only related to membership, but also includes the benefits received and the financing mechanism. Equity as one of the principles in fulfilling Universal Health Coverage (UHC) requirements is still a problem in the implementation of the JKN program. This can be seen from graphic data analyzed by Ascobat Gani in 2019 that there are still very significant disparities between provincial regions in Indonesia. The aim of this research is to conduct an analysis of factors from the provider side or supply side that influence disparities in health service utilization in first level health facilities of the JKN program. This research uses secondary data from BPJS Kesehatan, and published data from the Ministry of Finance and Ministry of Home Affairs as well as the Central Statistics Agency. Data were analyzed univariately, bivariately and multivariately using multiple linear regression methods. Statistically, the utilization of health services at the first level is influenced by 30% by geographical conditions through measuring village remoteness status through the Village Development Index Score (IDM) variable, and socio-economic conditions through measuring fiscal capacity and the percentage of Regional Original Income (PAD) to the district APBD and city. The IDM score and the percentage of PAD to APBD have a significant positive effect, while the regional fiscal capacity ratio has a significant negative effect with a significance value of P < 0.05 on the contact rate of first level outpatient visits."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang akses pelayanan kesehatan bagi peserta JKN khususnya kepala keluarga perempuan dari keluarga miskin. Program Jaminan Kesehatan JKN di Indonesia secara umum belum efektif pelaksanaannya karena masih banyak warga yang memiliki Kartu JKN namun tidak dapat menggunakannya sebagaimana mestinya. JKN memprioritaskan warga yang memang memiliki masalah finansial sehingga tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai kebutuhannya dengan memberikan bantuan iuran. Serta membuka akses pelayanan bagi semua kalangan masyarakat. Namun, kualitas pelayanan kesehatan yang masih rendah. Bahkan di DKI Jakarta sebagai ibukota negara kualitas pelayanan JKN bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin masih memperoleh kritik. Penelitian ini memilih lokus penelitian di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat yang merupakan salah satu daerah dengan penduduk miskin tertinggi setelah Kepulauan Seribu dan memiliki kepala keluarga perempuan paling tinggi. Perempuan menjadi salah satu pihak yang paling rentan terhadap kemiskinan sehingga tujuan dalam skripsi ini untuk menggambarkan tentang akses pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dengan kepala keluarga perempuan dalam program JKN di Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan kuantitatif berupa survei. Penelitian ini menggunakan teori yang menyatakan bahwa akses dapat ditinjau dari 5 dimensi yakni, availability, acessability, affordability, adequacy, dan acceptability. Hasil penelitian menemukan bahwa indikator akses telah terpenuhi pada semua dimensi kecuali dimensi affordability.

---

ABSTRACT This study aims to analyze about the access of women as head of the family in poor households. Generally, National Health Insurance in Indonesia is not as effective as it should be because many citizens with JKN membership cannot access health services. National Health Insurance prioritizes poor citizen who could not afford the health service they deserve by providing financial assistance. Even in DKI Jakarta as the capital city of Indonesia, the problem about health services and JKN are still remaining. The locus of this study is Kapuk village, Cengkareng Sub district, West Jakarta that has one of the most poorly populated areas after the Kepulauan Seribu and has the highest female head of household. Women are one of the most vulnerable group to poverty, hence, this study discusses health service access for poor families with women as the head of the family in National Health Insurance in Kapuk village Cengkareng Sub district, West Jakarta. This study uses a positivist approach, with both qualitative and quantitative design through in depth interviews and survey. The theory in this study is a ldquo five dimensional theory rdquo which includes availability, accessibility, affordability, adequacy, and acceptability. Furthermore, the result of this study shows that all accessibility dimension are fulfilled except the affordability dimension. "

"Tesis ini membahas tentang kinerja dokter verifikator internal didalam menurunkan angka klaim pending di RSUD Koja pada tahun 2018 dengan melakukan telaah berkas klaim dan observasi pada data klaim dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Penelitian ini menggunakan desain studi evaluasi intervensi dengan menganalisa data kuantitatif dan kualitatif. Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan data kesalahan koding pada klaim pending rawat inap Pra Intervensi dan Pasca Intervensi dokter verifikator internal baik secara jumlah klaim maupun nominal klaim. Kemudian melakukan wawancara mendalam untuk mengetahui penyebab terjadinya kesalahan koding hingga menyebabkan klaim pending. Hasil penelitian ini adalah bahwa terbukti dokter verifikator internal dapat menurunkan angka klaim pending rawat inap karena kesalahan koding dan didapatkan penyebab terjadinya kesalahan koding yaitu ketidaklengkapan resume medis, kurang telitinya koder, kurangnya pengetahuan koder, ketidakseragaman informasi terkait koding dan overload berkas klaim yang tidak diiringi dengan kesesuaian jumlah koder. Hasil penelitian menyarankan penerapan Electronic Medical Record, mendaftarkan koder untuk mengikuti pelatihan terkait klaim, mengadakan Team Building, membuat Whatsapp grup untuk saling berbagi informasi dan perhitungan ulang tenaga koder sesuai kebutuhan.

---

This thesis discusses the performance of internal verification doctors in reducing the number of pending claims at Koja Regional Hospital in 2018 by reviewing claim files and observing claims data from 2017 to 2019. This study uses an intervention evaluation study design by analyzing quantitative and qualitative data. The method used is to compare the coding error data on pre-Intervention and Post-Intervention pending inpatient claims by internal physician verifiers both in number of claims and nominal claims. Then conduct in-depth interviews to find out the cause of coding errors that cause pending claims.

The results of this study are proven that internal verification doctors can reduce the number of inpatient pending claims due to coding errors and found the causes of coding errors are incomplete medical resumes, lack of coder scrutiny, lack of coder knowledge, unequal information related to coding and overload of claim files that are not accompanied by an incomplete claim compatibility of the number of coders. The results of the study suggest the application of an Electronic Medical Record, register the coders to attend training related to claims, hold a Team Building, create a Whatsapp group to share information and recalculate the coders as needed. "

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakitdalam tindakan emergency orthopaedi. Selain itu juga membahas perananinformed consent dalam tindakan emergency orthopaedi. Penulis mempertajampenelitian ini dengan menganalisis Putusan No.11/PDT.G/2015/PN.KWG danNo.96/PDT.G/2017/PT.BDG. Permasalahan dalam skripsi ini, yaitu bagaimanatanggung jawab dokter dan rumah sakit serta peranan informed consent dalamtindakan emergency orthopaedi. Sri Lestari mengajukan gugatan perbuatanmelawan hukum atas dasar malpraktek sebagaimana yang diatur di dalam Pasal1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Dalam skripsi ini, metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian, yaitu deskriptif. Untukdapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsurunsursebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu,untuk menentukan seorang dokter dan rumah sakit dapat bertanggung jawab danmemberikan ganti rugi, erat hubungannya antara kesalahan dan kerugian yangditimbulkan. Sehingga dalam kasus ini, dokter dan rumah sakit tidak dapatbertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Sri Lestari. Dari hasilpenelitian ini, disarankan perlu adanya pengawasan dari pihak rumah sakitterhadap segala tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam melakukan penanganan terhadap pasien.

---

This thesis discusses the responsibilities of doctors and hospitals in emergency

orthopaedic measures. It also discusses the role of informed consent in such

measures. The author sharpens this research by analyzing verdict No.11 / PDT.G /

2015 / PN.KWG and No. 96 / PDT.G / 2017 / PT.BDG. Problems tackled in this

thesis include the responsibilities of doctors and hospitals as well as informed

consent in orthopaedic emergency measures. Sri Lestari filed a torts lawsuit in the

form of malpractice as stipulated in Articles 1365, 1366, and 1367 of the

Indonesian Civil Code. Emergency action is said to be against the law if it fulfills

the elements in Article 1365 of the Civil Code. Furthermore, to determine whether

a doctor and hospital can be held responsible and are obliged to provide

compensation, it is essential to discern the relation between the tort done and

losses incurred. In this thesis, the research method used is normative juridical with

descriptive research. From the results of this study, it is suggested that there is a

need for supervision from the hospital regarding all medical actions taken by health workers to avoid errors in handling patients."

"Masih terjadi kekurangan sumber daya manusia dokter pada sistem layanankesehatan di indonesia maupun di Provinsi Sumatera Selatan. Ketersediaan dokterdipengaruhi produksi, sebaran, dan pengembangan karir. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui preferensi pilihan karir dokter internsip di Provinsi SumateraSelatan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pilihan karir tersebut. Faktoryang diamati adalah pendapatan, kemudahan mencari kerja, prestise, persepsimasa depan, jam kerja reguler, jam kerja fleksibel, pekerjaan tanpa jaga malam,cita-cita dan wilayah kerja.Penelitian survey deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, cross-sectional.Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala likert.Analisis data menggunakan Aplikasi Statistik.Populasi penelitian adalah dokter peserta program internsip di ProvinsiSumatera Selatan. Sampel yang digunakan sebanyak 112 orang yang memenuhikriteria inklusi. Hasil penelitian mendapatkan 73,2 responden menginginkandokter spesialis sebagai pilihan karirnya, 18,8 responden menginginkan dokterumum sebagai pilihan karirnya sementara 8 memilih karir lain-lain. Didapatkanjenis kelamin, asal universitas dan daerah asal tidak berhubungan dengan pilihankarir. Variabel pendapatan, kemudahan mencari kerja, jam kerja yang fleksibel,dan wilayah kerja pada uji hipotesis berhubungan dengan pilihan karir, sedangkanvariabel prestise, beban kerja, masa depan, masa studi dan cita-cita tidak terbuktiberhubungan dengan pilihan karir.Dari hasil temuan diatas disimpulkan terdapat kecenderungan dokter untuklebih memilih dokter spesialis sebagai pilihan karirnya. Pilihan karir berhubungandengan pendapatan, kemudahan mencari kerja, jam kerja dan wilayah kerjanya.Untuk itu disarankan agar tidak terjadi ketimpangan dalam tenaga kerja dokterdapat dibuat kebijakan untuk membuat karir sebagai dokter umum lebih menarikdengan melakukan intervensi terhadap faktor-faktor yang berhubungan sepertipeningkatan pendapatan atau kepastian kerja bagi dokter umum.

---

There is still a shortage of human resources physicians on health caresystems in Indonesia as well as in Southern Sumatera Province. The availabilityof doctors influenced by the production, distribution, and career development.This study aims to find out the preferences of career choice of doctor internsip inSouthern Sumatera Province and factors related to career choice. Factors observedare income, ease of job search, prestige, future perception, regular working hours,flexible working hours, work without night shift, goals and work areas.Descriptive survey research with quantitative approach, cross sectional. Thedata were collected using questionnaires with Likert scale. Data analysis usingStatistical Application.The study population is the doctor of internsip program participants inSouthern Sumatera Province. The sample used was 112 people who fulfilled theinclusion criteria. The study found that 73.2 of respondents wanted a specialistas a career choice, 18.8 of respondents wanted a general practitioner as theircareer choice while 8 chose another career. Gender, origin of university andarea of origin not related to career choice. Revenue factors, easy job search,flexible working hours, and work areas on hypothesis testing are related to careerchoice, while prestige factors, workload, future, study period and goals are notproven to be related to career choice.From the results of the above findings concluded there is a tendency doctorsto prefer a specialist as a career choice. Career options relate to income, ease ofjob search, working hours and work area. It is suggested that in order not tohappen imbalance in the workforce of doctors, policy can be made to make acareer as a general practitioner more interesting by intervening on related factorssuch as increasing income or working field certainty for general practitioners."

"Permasalahan kesehatan yang berulang sejak dulu menimbulkan pertanyaan apakah program kesehatan yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini telah tepat atau belum. Disini fungsi dari Komisi IX sebagai lembaga pengawas diharapkan berjalan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI terhadap mitra kerjanya yang berasal dari pemerintah terus dilakukan dengan berbagai macam cara. Akan tetapi, belum pernah ada sebuah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah berbagai aktivitas pengawasan tersebut telah efektif atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi IX DPR RI Periode 2014-2019 dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program dokter layanan primer yang dijalankan oleh pemerintah sebagai mitra kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada fenomena, gejala, fakta, atau informan sosial. Informan ditetapkan secara langsung dengan berdasarkan prinsip-prinsip kesesuaian (appropriatness) dan kecukupan (adequacy). Data kemudian diubah ke dalam bentuk transkrip, kemudian dianalisis, serta dibuat Logical Framework. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Komisi IX DPR RI kepada mitra kerja dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja mitra, meskipun sulit untuk menyimpulkan terjadinya peningkatan kinerja tersebut sepenuhnya diakibatkan oleh pengawasan dari Komisi IX DPR RI. Akan tetapi, pengawasan Komisi IX terhadap Program DLP tidak berjalan efektif dikarenakan program tersebut diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang merupakan produk dari Komisi X DPR RI dan melibatkan Kemenristekdikti yang bukan merupakan mitra kerja dari Komisi IX DPR RI. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Komisi IX DPR RI memiliki staf yang khusus menangani media sosial dan ahli terhadap permasalahan kesehatan yang spesifik, membangun komunikasi yang intensif dengan akademisi dan berbagai stakeholder kesehatan, dan merapikan dokumentasi dari setiap mekanisme pengawasan yang dilakukannya kepada mitra. Bagi pemerintah, dalam menjalankan programnya sebaiknya selalu berpegang pada hasil kesepakatan dengan Komisi IX DPR RI, hendaknya selalu memperhatikan alokasi anggaran dan peraturan yang terkait, proaktif pada rekomendasi yang diberikan oleh Komisi IX DPR RI. Bagi peneliti lain, dapat mengembangkan penelitian tentang fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI dengan menggunakan studi kasus lainnya dan dapat mengembangkan penelitian tentang peran lain dari Komisi IX DPR RI, misalnya fungsi legislasi ataupun fungsi anggaran.

---

Repeated health problems have always raised the question of whether the health program undertaken by the government has been right or not. Here the function of Commission IX as a supervisory institution is expected to run. The function of supervision carried out by the Indonesian House of Representatives Commission IX against its partners from the government continues to be carried out in various ways. However, there has never been an analysis conducted to assess whether the various monitoring activities have been effective or not.

This study aims to analyze the role of the Commission IX of the Republic of Indonesia Parliament for the period 2014-2019 in carrying out the oversight function of the primary service doctor program run by the government as a working partner. The research method used in this study is a qualitative research method based on phenomena, symptoms, facts, or social informants. Informants are set directly based on the principles of appropriatness and adequacy. The data is then converted into a transcript, then analyzed, and made a Logical Framework.

The results of this study indicate that the oversight carried out by the Indonesian House of Representatives Commission IX to work partners can have a positive influence on improving partner performance, although it is difficult to conclude that the increase in performance is entirely due to the supervision of the House of Representatives Commission IX. However, the supervision of Commission IX on the DLP Program is not effective because the program is regulated in the Medical Education Act which is a product of the Indonesian House of Representatives Commission X and involves the Ministry of Research and Technology which is not a working partner of the Indonesian House of Representatives Commission IX.

Based on the results of this study, it is recommended that the Commission IX of the Indonesian House of Representatives have staff that specifically handle social media and experts on specific health issues, establish intensive communication with academics and various health stakeholders, and tidy up documentation from each oversight mechanism that is carried out to partners. For the government, in carrying out its programs, it is better to always adhere to the results of an agreement with the Indonesian House of Representatives Commission IX, should always pay attention to budget allocations and related regulations, proactively on recommendations given by the Indonesian House of Representatives Commission IX. For other researchers, they can develop research on the oversight function of the Indonesian House of Representatives Commission IX by using other case studies and can develop research on other roles of the Indonesian House of Representatives Commission IX, for example the functions of legislation or budgetary functions. "

"Rumah Sakit ABC Jakarta yang mulai bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada Mei 2017, melihat kebutuhan untuk merekrut dokter spesialis full timer untuk menunjang pelayanan spesialistik pada era JKN. Dengan belum siapnya sistem tunjangan yang baik di Rumah Sakit ABC Jakarta, maka diperlukan adanya suatu rancangan remunerasi sebagai sistem tunjangan dokter spesialis di Rumah Sakit ABC Jakarta pada era JKN. Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat dari wawancara mendalam dan survey, sementara data sekunder diambil dari hasil telaah dokumen. Penelitian ini menghasilkan rancangan sistem remunerasi untuk dokter spesialis yang diadaptasi dari Keputusan Menteri Kesehatan No. 625/Menkes/SK/V/2010 dan Buku Panduan Remunerasi IDI tahun 2016, yang memperhatikan prinsip-prinsip remunerasi serta tiga komponen remunerasi (Pay for Position, Pay for Performance dan Pay for People).

---

ABC Hospital Jakarta, which began to have an agreement with BPJS Health Insurance in May 2017, saw the need to recruit full timer specialists to support specialist services in the NHC era. With the absence of a good allowance system at ABC Hospital Jakarta, it was necessary to have a design on remuneration for medical specialist as an allowance system at ABC Hospital Jakarta in the NHC era. The research method used was a combination of quantitative and qualitative study using primary and secondary data. Primary data obtained from in-depth interviews and surveys, while secondary data was taken from the results of document review. This study resulted in the design of a remuneration system for specialists adapted from the Minister of Health Decree No. 625/Menkes/SK/V/2010 and IDI Remuneration Guidebook of 2016, which taken into account the principles of remuneration and three components of remuneration (Pay for Position, Pay for Performance and Pay for People)."

"Asuransi memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Untuk itu, bisnis asuransi perlu diatur secara ketat oleh Pemerintah. Saat ini banyak perusahaan asuransi kesehatan sebagai penjamin yang bekerja sama dengan perusahaan pengelola pihak ketiga (TPA) guna menjalankan fungsi proses penyelesaian klaim perusahaan asuransi kesehatan. Mengingat proses penyelesaian klaim merupakan salah satu fungsi penting dalam bisnis asuransi, maka kajian ini mempertanyakan bagaimana hubungan hukum antara perusahaan TPA dengan perusahaan asuransi kesehatan dan juga tertanggung, serta regulasi yang mengatur perusahaan TPA dalam menjalankan usahanya. kegiatan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Studi ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara perusahaan TPA dan perusahaan asuransi kesehatan lahir dari perjanjian kerjasama antara kedua pihak. Sedangkan hubungan hukum antara perusahaan TPA dan tertanggung lahir dari perjanjian asuransi (polis asuransi). Hingga saat ini, belum ada undang-undang dan peraturan asuransi yang mengatur perusahaan TPA dan kegiatan usahanya. OJK hanya mengawasi perusahaan asuransi, tapi tidak mengawasi perusahaan TPA. Mengingat perusahaan TPA berperan penting dalam proses penyelesaian klaim, maka OJK disarankan untuk membuat regulasi yang mengatur perusahaan TPA dan kegiatannya. Diharapkan dengan adanya regulasi yang jelas mengenai perusahaan TPA, perusahaan TPA dapat semakin memajukan bisnis perasuransian di Indonesia.

---

Insurance plays an important role in a country's economy. For that, the insurance business needs to be strictly regulated by the Government. Currently, many health insurance companies as guarantor work with third party management companies (TPA) to carry out the function of the health insurance company's claim settlement process. Considering that the claim settlement process is one of the important functions in the insurance business, this study questions how the legal relationship between TPA companies and health insurance companies and the insured, as well as the regulations governing TPA companies in running their business. activities and supervision by the Financial Services Authority (OJK). ). The research method used in this study is a normative juridical research method with qualitative data analysis. This study concludes that the legal relationship between a TPA company and a health insurance company arises from a cooperation agreement between the two parties. Meanwhile, the legal relationship between the TPA company and the insured is born from an insurance agreement (insurance policy). To date, there are no insurance laws and regulations governing landfill companies and their business activities. OJK only supervises insurance companies, but does not supervise TPA companies. Given that TPA companies play an important role in the claim settlement process, OJK is advised to make regulations governing landfill companies and their activities. It is hoped that with clear regulations regarding TPA companies, TPA companies can further advance the insurance business in Indonesia."