Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbankan Syariah yang berkembang belakangan ini tentunya berkat adanya gagasan yang dahulu pertama kali digagasankan dalam The Mith Ghamr di Kairo Mesir, hingga perkembangannya saat ini sangat pesat dan berpengaruh ke seluruh lembaga keuangan Islam. Negara Timur Tengah menjadi penggagas pertama atas ide ini, pada tahun 1975 UEA menerapkan sistem bank syariah untuk pertama kalinya dengan lembaga perbankannya Dubai Islamic Bank dan Sharjah Islamic Bank yanv menjadi lembaga keuangan yang pertama kali menerapakan sistem ini. Dan dengan seiring berjalannya waktu dan zaman penerapan sistem tersebut, di tahun 2007-2008 UEA meluncurkan Visi Ekonomi Abu Dhabi 2030 yang berisi rencana pembangunan, perencanaan dan pengembangan ekonomi yang mana salah satu visinya yaitu mengedepankan dan mengenalkan sistem bank syariah secara global. Perkembangannya yang begitu baik menjadi pembahasan dalam penelitian ini berhubung karena UEA adalah yang pertama kali menerapkan sistem bank syariah tersebut, serta tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk menganalisis visi tersebut juga bertujuan untuk membahas tantangan yang dihadapi perbankan syariah di wilayah Timur Tengah khususnya di UEA. Metode kualitatif menjadi pilihan metode pada penelitian ini dan menggunakan studi literasi dengan metode analisis deskriptif, komparatif, eksploratif dan dengan pengamatan observasi. Dari hasil analisis ditemukan berbagai dukungan dan tantangan bank syariah seperti tantangan regulasi, operasional, pasar, sosial budaya, teknologi, stabilitas ekonomi dan politik serta tantangan hukum yang berlaku. Selain itu ditemukan bahwa UEA konsisten menerapkan sistem syariah, walaupun kontribusinya masih belum sebanyak bank konvensional. Ditemukan juga bahwa dinamika lembaga keuangan di UEA sangat berkontribusi baik dalam pembangunan ekonomi yang sejalan dengan target regional maupun internasional dari visi ekonomi 2030. Hasil juga menemukan bahwa perbankan syariah UEA menduduki peringkat pertama pada fintech dengan rating A+ dalam ranking Bank Syariah Negara GCC, hal ini dikarenakan UEA melakukan inovasi produk murabahah yang sangat diminati disana. Sehingga pemerintah fokus pada satu produk yang bisa membangun ekonomi, maka hal ini bisa dijadikan contoh negara lain dalam mengelola perbankan syariah untuk menganalisis produk syariah mana yang cocok diterapkan di negaranya.

---

Islamic banking that has developed lately is certainly thanks to the idea that was first initiated in The Mith Ghamr in Cairo Egypt, until its current development is very rapid and influential throughout Islamic financial institutions. Middle Eastern countries became the first initiators of this idea, in 1975 the UAE implemented an Islamic bank system for the first time with its banking institutions Dubai Islamic Bank and Sharjah Islamic Bank which became the first financial institutions to apply this system. And with the passage of time and the era of implementing the system, in 2007-2008 the UAE launched the Abu Dhabi Economic Vision 2030 which contains development plans, planning and economic development which one of the visions is to promote and introduce the Islamic banking system globally. The development is so good that it becomes a discussion in this study because the UAE was the first to implement the Islamic banking system, and the purpose of this discussion is to analyse the vision and also aims to discuss the challenges faced by Islamic banking in the Middle East region, especially in the UAE. The qualitative method is the choice of method in this research and uses a literacy study with descriptive, comparative, exploratory and observational analysis methods. The analysis found various supports and challenges for Islamic banks such as regulatory, operational, market, socio-cultural, technological, economic and political stability and legal challenges. In addition, it was found that the UAE has consistently implemented the Islamic system, although its contribution is still not as much as conventional banks. It was also found that the dynamics of financial institutions in the UAE greatly contribute to both economic development in line with regional and international targets of the 2030 economic vision. The results also found that UAE Islamic banking was ranked first in fintech with an A+ rating in the ranking of GCC Country Islamic Banks, this is because the UAE innovated murabaha products which are in great demand there. So that the government focuses on one product that can build the economy, this can be used as an example of other countries in managing Islamic banking to analyse which Islamic products are suitable for implementation in their country."

"ABSTRAKPenerapan integrasi sektor keuangan di kawasan ASEAN yang akan diterapkanmelalui MEA pada tahun 2020 akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagiindustri perbankan syariah di Indonesia. Berkurangnya hambatan untuk memasukipasar indonesia yang besar dan luas menyebabkan perbankan syariah akanmenghadapi persaingan yang lebih ketat daripada kondisi saat ini. Penelitian inimengukur tingkat kesiapan sektor perbankan syariah dalam menghadapi MEA.Metode pengukuran dilakukan dengan membuat komposit indeks yang diberinama readiness index. Readiness index merepresentasikan tingkat kesiapanindustri perbankan syariah dilihat dari empat faktor penentu, yaitu faktor industri,faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah, faktor kebijakan otoritasperbankan dan yang terakhir faktor researcher?s views. Hasil perhitunganreadiness index diperoleh dari hasil survei dan pengisian kuesioner kepada empatpihak yaitu ulama, praktisi perbankan syariah, otoritas perbankan dan researchers.Nilai skor readiness index diperoleh sebesar 69,47 menunjukkan bahwa industriperbankan syariah telah siap dalam menghadapi penerapan MEA, dengankontribusi terbesar berasal dari faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah.Faktor ini menjadi keunggulan industri perbankan syariah dalam menghadapipasar bebas ASEAN. Agar industri perbankan dapat lebih meningkatkan lagikesiapannya, maka sebaiknya bank syariah melakukan perluasan jaringan bisnisdan meningkatkan kualitas IT, serta berinovasi dalam pengembangan produk danmeningkatkan service excellent. Visi pengembangan bisnis perusahaan menjadiperusahaan berskala internasional harus diimplementasikan dalam bentuk strategidan tata kelola yang baik.

---

ABSTRACTImplementation of financial integration in ASEAN that will be applied throughMEA in 2020 will lead to less entry barriers for ASEAN financial institutions toenter the Indonesian market. Thus, Islamic banks in Indonesia will be forced toface highly competitive industry. This study attempts to measure the level ofreadiness of the Islamic banking sector in facing the implementation of MEA. Themeasurement method used in this research is conducted by creating a compositeindex, namely readiness index. Readiness index in this study represents the degreeof readiness of the Islamic banking industry, which is composed by fourdeterminants namely industry, shari?a compliance, banking regulation and policy,and also the researcher views.Readiness index is obtained from the result of questionnaires filled out by fourparties, Islamic scholars, the practitioners of Islamic banking, banking authoritiesand the researchers in islamic banking area. Readiness index scores at 69.47indicate that the Islamic banking industry is ready and well prepared to overcomethe competition within MEA. The largest contribution coming from shari?acompliance determinant. Shari?a compliance becomes the competitive advantagefor Islamic banking industry in facing the ASEAN free market. In order to furtherenhance its readiness, then Islamic banks needs to expand their networks andimprove their IT quality, innovate in product development and enhance serviceexcellent. Islamic bank?s vision to become internationally known as the best in theasia should be implemented in the form of strategies and good governance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi intensi untuk menggunakan bank digital syariah pada generasi Z di Indonesia dengan menggunakan Technology Acceptance Model. Sampel yang digunakan yaitu penduduk Indonesia beragama Islam yang termasuk dalam generasi Z dan belum pernah menggunakan bank digital syariah. Data yang berhasil dikumpulkan sebanyak 196 responden yang kemudian diolah dengan metode structural equation model-partial least square (SEM-PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa attitude dan features memiliki peran penting terhadap intensi untuk menggunakan bank digital syariah dan attitude memediasi hubungan antara perceived usefulness, perceived ease of use, dan trust dengan intensi untuk menggunakan bank digital syariah.

---

This study aims to analyse factors that influence intention to use Islamic digital banks in generation Z in Indonesia using the Technology Acceptance Model. The sample used is Indonesian Muslims who belong to generation Z and have never used Islamic digital banks. The data collected were 196 respondents processed using structural equation model-partial least square (SEM-PLS) method. The results of this study indicate that attitude and features have an important role in the intention to use Islamic digital banks and attitude mediates the relationship between perceived usefulness, perceived ease of use, and trust towards intention to use Islamic digital banks."

"Perbankan syariah sedang mengalami fase pertumbuhan yang sangat signifikan di Indonesia. Pada perkembangannya, terjadinya sengketa di perbankan syariah semakin banyak dan memerlukan suatu alternatif penyelesaian sengketa (APS) guna menghindari lamanya proses litigasi serta menjaga hubungan harmonis antara pelaku perbankan. Mediasi menjadi fokus penelitian karena dirasa dapat menjadi sarana win-win solution yang tepat untuk menyelesaikan sengketa.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaturan mediasi perbankan syariah sebagai APS di perbankan syariah setelah adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta untuk menganalisis peranan dan penggunaan mediasi perbankan syariah dari sudut pandang pelaku perbankan syariah baik melalui PA, lembaga perbankan, dan lembaga lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriftif.Ada pun hasil penelitian menyarankan kepada Pengadilan Agama untuk mensinergikan dengan kebutuhan terkait sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perbankan syariah, pemerintah perlu menyeragamkan persepsi dan memastikan lembaga APS masih ada pasca keluarnya putusan MK No. 93/PUU-X/2012, pemerintah perlu mensinergikan dengan PA terkait pengaturan mediator, pemerintah perlu memastikan adanya transfer regulasi yang formil dan jelas antara BI dengan OJK, OJK perlu menambah jumlah mediator perbanka

---

Islamic Banking is undergoing a significant growth phase in Indonesia. In its development, the disputes in Islamic Banking becoming more and require an alternative dispute resolution (ADR) process to avoid litigation and to maintain a harmonious relationship between bankers. Mediation becomes the focus of the research because it was felt to be a “win-win solution” means the right to resolve the disputes.

Based on this background, this research aimed to examine the regulation of mediation rules as an ADR in Islamic Banking after UU No. 21 Tahun 2008, and to analyze the role and use of mediation from perspective of the Islamic Banking users through the Religious Courts, banking institutions, and other institutions. This research was conducted by using a qualitative with descriptive design.

Results of the study suggest the Religious Courts to synergize with the needs of competent human resources in the field of islamic banking, government needs to ensure the same perception that ADR institution still exist after the decision of the Constitusional Court No. 93/PUU-X/2012, goverment needs to synergize with the Religious Court of mediators regulatory, government needs the transfer of formal regulations clearly between Bank Indonesia and the FSA, FSA needs to increase the number of mediators banking, and goverments need to strengthen the presence of mediation by making a special regulation on mediation procedures."

"

Sebagai salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan dengan nomor regulasi  28/POJK.03/2019 mengenai Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Pengaturan tersebut mengatur bahwa terhadap bank Umum dan Bank Umum Syariah yang memiliki satu kepemilikan dapat dilakukan sinergi satu sama lain. POJK ini juga mengatur bahwa implementasi terhadap konsep Sinergi ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Selanjutnya, berhubungan dengan rencana merger bank Syariah milik Badan Usaha Milik Negara, skripsi ini akan menjelaskan dan menganalisis mengenai regulasi dalam Peraturan OJK 28/POJK.03/2019 dan membandingkannya dengan rencana merger Badan Usaha Milik Negara Syariah untuk perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dan memberikan tinjauan yuridis tentang implementasi POJK No. 28 tahun 2019, yang mensinergikan karya bank konvensional dan bank syariah untuk pengembangan bank syariah di Indonesia. Penerbitan POJK 28/2019 juga memiliki dampak positif yang disambut baik oleh industri perbankan Syariah. Dalam pandangan penulis, bahwa keberadaan POJK 28/2019 dan rencana merger bank Syariah milik BUMN sebenarnya tidak saling bertentangan, melainkan kebijakan yang saling mendukung. POJK 28/2019 sangat penting dan diperlukan untuk mengembangkan industri perbankan Syariah secara keseluruhan, sementara secara bersamaan pemerintah harus terus mempersiapkan rencana merger bank syariah milik BUMN dan merealisasikannya sesegera mungkin.

---

As one of the government's efforts to improve the development of Islamic Banking in Indonesia, the Financial Services Authority issued a regulation with regulation number 28/POJK.03/2019 concerning Banking Synergy in One Ownership for the Development of Islamic Banking. The regulation stipulates that synergy with one another can be done with commercial banks and Sharia Commercial Banks. The POJK also stipulates that the implementation of the Synergy concept can only be done after obtaining approval from the OJK. Furthermore, related to the planned merger of Sharia banks owned by State-Owned Enterprises, this thesis will explain and analyze the  OJK Regulation 28/POJK.03/2019 and compare with the planned merger of Business Entities State Owned Sharia for the development of Islamic Banking in Indonesia This research uses the normative research method, which means that the legal research is conducted by examining or reviewing library materials or secondary data.  This research provides a juridical review on the implementation of POJK No. 28 of 2019, which synergize the works of conventional banks and sharia banks for the development of sharia banks in Indonesia. The issuance of POJK 28/2019 also had a positive impact which was welcomed by the Sharia banking industry. In the author’s view, that the existence of POJK 28/2019 and the merger plan of SOE-owned Sharia banks are actually not in conflict with each other, instead they are policies that support each other. The POJK 28/2019 is crucial and needed to develop the Sharia banking industry as a whole, while simultaneously the government must continue to prepare the SOE-owned Sharia bank merger plan and realize it as soon as possible.

"

"Kemampuan perbankan syariah untuk mempertahankan kualitas aset yang baik atau tingkat pembiayaan bermasalah yang rendah dalam periode pertumbuhan yang cepat merupakan tantangan bagi perbankan syariah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator yang perlu diamati karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk dicermati dengan kehati-hatian. Hal inilah yang akan diteliti dalam tesis ini, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah perbankan syariah Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa kinerja industri Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia dari bulan Desember tahun 2000 sampai dengan bulan Desember tahun 2013. Variabel independen diidentifikasi berdasarkan turunan dari model perilaku perbankan yang dikembangkan oleh Freixas dan Rochet. Berdasarkan data sekunder dirumuskan model ekonometri. Hasil penelitian menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Indonesia adalah imbal hasil pembiayaan (rata-rata tertimbang), jumlah pembiayaan perbankan syariah, imbal hasil pembiayaan mudharabah, jumlah profit perbankan syariah, dan rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah periode sebelumnya. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka rekomendasi yang dapat diberikan baik kepada Pemerintah, regulator, dan perbankan syariah adalah : i) Untuk mendiversifikasi risiko, perbankan syariah diharapkan dapat lebih menyeimbangkan portofolio komposisi pembiayaan antara akad murabahah dan akad lainnya, dan ii) Pemerintah hendaknya terus menjaga stabilitas kondisi perekonomian Indonesia untuk membantu menekan jumlah pembiayaan bermasalah perbankan syariah yang berpotensi timbul di masa yang akan datang.

---

The ability to maintain the optimum level of asset quality and non performing financing in the rapid economic growth period is a challenge for islamic banking. Non performing financing (NPF) is one of the indicators which needs to be concerned because of its volatility. It should also be monitored with prudent banking principles. This research is conducted to find factors that influence Non Performing Financing in the Indonesian Islamic Banking Industry.

This research uses quantitative method by using econometric model which is constructed based on the banking behavior models in a competitive banking sector theory which developed by Freixas and Rochet, and former researches. Particularly, the thesis aims to analyze industry behavior in the Indonesian islamic banking. Based on the empirical analysis, it is confirmed that some factors that influence NPF in the Indonesian Islamic Banks are financing rate (weighted average method), amount of financing, mudharabah financing rate, amount of profit, and former NPF ratio itself.

Based on the findings, the research suggests two main recommendations for the islamic banks and government. Firstly, Islamic banking is expected to balance its financing portfolio between murabaha financing and the others. Secondly, the government should maintains economic stability in order to reduce the number of NPF that could potentially arise in the future."

"Terbatasnya produk perbankan syariah dalam menunjukkan ciri khasnya pada akad mudharabah menjadi salah satu pemicu lambatnya pertumbuhan market share yang baru mencapai 7,09% per Desember 2022 berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Dilain sisi, penerapan Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA) sebagai inovasi bank syariah membutuhkan instrumen kebijakan makroprudensial agar mampu menjaga stabilitas keuangan pada sektor perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi inovasi produk SRIA di perbankan syariah berdasarkan kerangka Concept Note yang telah disusun oleh Komite Nasional Ekonomi & Keuangan Syariah (KNEKS) terhadap Instrumen Kebijakan Makroprudensial di Indonesia berupa Giro Wajib Minimum (GWM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Syariah, dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Syariah karena instrumen tersebut masih belum mencapai konsensus dalam ketentuannya pada produk SRIA. Metode awal yang digunakan yaitu metode Systematic Literature Review (SLR) dengan teknik analisis konten secara empiris dan teoretis terhadap artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi. Sebanyak 509 artikel diperoleh dan secara bertahap disaring berdasarkan kriteria kelayakan sehingga menghasilkan 23 artikel final layak analisis. Secara garis besar, 15 artikel empiris mengenai PSIA (Profit Sharing Investment Account) dan instrumen makroprudensial mengemukakan bahwa implementasi produk PSIA membutuhkan ketentuan instrumen kebijakan makroprudensial yang akomodatif sesuai dengan karakteristiknya. Aspek risiko produk PSIA berupa risiko likuiditas dan risiko investasi menjadi yang paling dikhawatirkan mampu mengguncang kestabilan moneter perbankan syariah dalam jangka panjang. Sementara, 5 artikel teoretis lainnya menekankan konsep PSIA yang merupakan produk investasi sehingga hakikatnya akad mudharabah yang digunakan tidak menjamin nilai pokok pengembalian secara alamiah. Metode berikutnya menggunakan Delphi dua putaran dengan melibatkan persepsi responden ahli dalam bidang perbankan syariah maupun kebijakan makroprudensial di Indonesia. Temuan yang didapatkan yaitu seluruh ketentuan kebijakan makroprudensial terhadap mencapai konsensus pada putaran kedua dengan mekanisme GWM berada di rentang 2%-7,5%, RIM Syariah pada rentang 84-92%, dan PLM Syariah 4,5%. Khusus instrumen RIM dan PLM, hasil konsensus mengungkapkan diperlukan penyesuaian fleksibilitas kembali sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia jika SRIA diterapkan. Sementara itu konsep akad mudharabah muqayyadah pada SRIA juga mencapai konsensus apabila akad mudharabah SRIA termasuk kedalam kategori mudharabah madhmunah sesuai fatwa DSN MUI No. 118 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah.

---

The limited products of Islamic banking in showing their characteristics in mudharabah contracts is one of the triggers for the slow growth in market share which only reached 7.09% as of December 2022 based on data from the Financial Services Authority's Islamic Banking Statistics. On the other hand, the implementation of the Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA) as an innovation for Islamic banks requires macroprudential policy instruments to be able to maintain financial stability in the banking sector. This study aims to analyze and explore SRIA product innovation in Islamic banking based on the Concept Note framework that has been prepared by the National Sharia Economic & Finance Committee (KNEKS) on Macroprudential Policy Instruments in Indonesia in the form of Statutory Reserves (GWM), Sharia Macroprudential Intermediation Ratio (RIM), and Sharia Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) because these instruments have yet to reach consensus on their provisions on SRIA products. The initial method used is the Systematic Literature Review (SLR) method with empirical and theoretical content analysis techniques for scientific articles published in reputable international journals. A total of 509 articles were obtained and gradually filtered based on eligibility criteria to produce 23 final articles worthy of analysis. Broadly speaking, 15 empirical articles on PSIA (Profit Sharing Investment Account) and macroprudential instruments argue that the implementation of PSIA products requires provision of accommodative macroprudential policy instruments according to their characteristics. The risk aspects of the PSIA product, in the form of liquidity risk and investment risk, are the most worrying about being able to shake the monetary stability of Islamic banking in the long term. Meanwhile, 5 other theoretical articles emphasize the concept of PSIA which is an investment product so that in essence the mudharabah contract used does not guarantee the natural principal value of return. The next method uses two rounds of Delphi involving the perceptions of expert respondents in the field of Islamic banking and macroprudential policies in Indonesia. The findings obtained are that all macroprudential policy provisions towards reaching consensus in the second round with the GWM mechanism are in the range of 2% -7.5%, Sharia RIM is in the range of 84-92%, and Sharia PLM is 4.5%. Particularly for the RIM and PLM instruments, the consensus results reveal that flexibility adjustments are needed again in accordance with Bank Indonesia regulations if the SRIA is implemented. Meanwhile, the concept of a mudharabah muqayyadah contract with SRIA also reached a consensus if the SRIA mudharabah contract was included in the mudharabah madhmunah category according to DSN MUI fatwa No. 118 concerning Guidelines for Guaranteeing Customer Deposits of Islamic Banks."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah dan religiusitas melalui platform media sosial instagram terhadap keputusan nasabah generasi z dan generasi milenial untuk menggunakan produk perbankan syariah. Model AIDA digunakan untuk menggambarkan proses keputusan nasabah menggunakan produk perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan analisis data primer melalui penyebaran kuesioner kepada 136 responden. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji one sample t-test dan regresi linier berganda. Penelitian ini menghasilkan bahwa literasi keuangan syariah mempunyai pengaruh signifikan dalam mempengaruhi nasabah untuk menggunakan produk perbankan syariah melalui platform media sosial instagram, sedangkan variabel religiusitas tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa media sosial instagram mempunyai efektivitas yang tinggi dalam mempengaruhi awareness, interest, dan desire generasi z dan milenial untuk menggunakan produk perbankan syariah, sedangkan pada tahap action mempunyai efektivitas sedang.

---

This study aims to determine the effect of Islamic financial literacy and religiosity through the Instagram social media platform on the decisions of generation Z and millennial customers to use Islamic banking products. The AIDA model is used to describe the customer's decision process to use Islamic banking products. This study used primary data analysis by distributing questionnaires to 136 respondents. The data analysis method used is the one sample t-test and multiple linear regression. This study resulted that Islamic financial literacy has a significant influence in influencing customers to use Islamic banking products through the Instagram social media platform, while the religiosity variable has no significant effect. This study also found that Instagram social media has high effectiveness in influencing awareness, interest, and the desire of the Z generation and millennials to use Islamic banking products, while the action stage has moderate effectiveness."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap kinerja dan risiko pembiayaan bank syariah di Kawasan Middle East and North Africa (MENA) dan Southeast Asia (SEA), serta peran Pandemi Covid-19 sebagai variabel moderasi pengaruh diversifikasi terhadap kinerja dan pembiayaan bank syariah. Sampel penelitian terdiri dari 72 bank syariah yang beroperasi secara penuh di 14 negara di Kawasan MENA dan SEA dari 2012 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif diversifikasi pendapatan terhadap kinerja bank syariah. Selanjutnya, ditemukan pengaruh negatif diversifikasi pendapatan terhadap risiko pembiayaan bank syariah. Lebih lanjut, ditemukan bahwa terdapat efek moderasi krisis kesehatan dalam memperlemah pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap kinerja dan risiko pembiayaan bank syariah.

---

This study aims to analyse the influence of income diversification on the Sharia banks’ performance and financing risk in the Middle East and North Africa (MENA) and Southeast Asia (SEA), as well as the moderating role of health crisis. The study uses 72 Islamic banks in the Middle East and North Africa (MENA) and Southeast Asia (SEA) Region during 2013 – 2021. The study found a positive effect of income diversification on Islamic banks’ performance. Additionally, income diversification negatively affects the financing risk. Moreover, using the health crisis as the moderating variable has proven that it weakens the initial findings of the impact of income diversification on the Sharia banks’ performance and the financing risk"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan aktivitas berkelanjutan terhadap kinerja keuangan dengan moderasi Dewan Pengawas Syariah pada bank Islam di Asia. Aktivitas berkelanjutan diukur berdasarkan Global Reporting Initiative yang telah disesuaikan dengan konsep maqasid syariah terdiri dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, kinerja keuangan bank syariah diukur pada periode saat ini dan periode masa mendatang, sedangkan Dewan Pengawas Syariah diukur berdasarkan keragaman karakteristik yang terdiri dari jumlah, reputasi, pengalaman, latar belakang, dan tingkat pendidikan. Sampel pada penelitian adalah 58 bank Islam yang terdapat di wilayah Asia untuk tahun pengamatan 2015 hingga 2018. Hasil regresi menunjukkan bahwa aktivitas berkelanjutan memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan bank syariah pada periode saat ini maupun periode masa mendatang, namun Dewan Pengawas Syariah tidak dapat memperkuat hubungan positif aktivitas berkelanjutan terhadap kinerja keuangan baik pada periode saat ini, maupun periode masa mendatang. Temuan ini membuktikan bahwa shareholder lebih tertarik untuk menanamkan modalnya pada bank syariah yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi.

---

This study aims to empirically examine the relationship between sustainable activities and financial performance by sharia supervisory board’s moderation in Islamic banks in Asia. Sustainable activities are measured based on Global Reporting Initiative which have been adjusted to the concept of maqasid sharia consisting of economic, environmental, and social aspects, the financial performance of Islamic banks is measured in the current and future periods, while the sharia supervisory board is measured based on the diversity of characteristics consisting of the board size, reputation, experience, background, and level of education. This study used 58 Islamic banks in Asia from 2015 - 2018. Regression results showed that sustainable activities have a positive relationship on the financial performance of Islamic banks in the current and future periods, but sharia supervisory board can not strengthen the relationship between sustainable activities and financial performance, both in the current and the future periods. These findings prove that shareholders are more interested in investing at Islamic banks that have high social and environmental responsibility."