Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"erencanaan infrastruktur jaringan di kawasan cluster perumahan Jakarta Garden City membutuhkan pendekatan strategis untuk mengatasi tantangan urbanisasi, keterbatasan lahan, dan kebutuhan desain terintegrasi. Peran strategis seorang Team Leader infrastruktur jaringan menjadi salah satu kunci keberhasilan, dengan fokus pada koordinasi tim multidisiplin, pengelolaan sumber daya, dan penjaminan kualitas perencanaan. Sebagai bidang yang memadukan estetika dan fungsi, peran team leader dengan latar belakang arsitektur berperan penting dalam menganalisis karakteristik tapak untuk menghasilkan perencanaan jaringan yang efisien dan berkelanjutan. Perencanaan infrastruktur jaringan fiber optik yang dirancang untuk pemasangan bawah tanah, perencanaan ini memerlukan pemahaman mendalam mengenai karakteristik tanah, analisis risiko terhadap kerusakan infrastruktur. Fiber optik yang dipasang di bawah tanah memiliki keunggulan seperti ketahanan terhadap gangguan lingkungan, keamanan yang lebih baik dan kemampuan mendukung jaringan berkapasitas tinggi untuk kebutuhan masa depan. Konteks perencanaan infrastruktur jaringan, perlu pendekatan kepemimpinan yang mengedepankan profesionalisme dengan pengambilan keputusan yang tepat serta pemahaman mendalam terhadap kode etik insinyur dalam bentuk jujur dan tanggung jawab sebagai Team Leader infrastruktur jaringan dan juga menjaga integritas sistem dan keberlanjutan operasional. Selain itu, penerapan pemakaian alat pelindung diri sebagai standar Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) dalam setiap tahapan kerja juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif.

---

Planning a network infrastructure in residential cluster areas, particularly in Jakarta Garden City, requires a strategic approach to address the challenges of urbanization, limited land availability, and the need for integrated designs. In this context, the strategic role of a infrastructure team leader becomes crucial, focusing on the coordination of multidisciplinary teams, resource management, and ensuring the quality of the planning process. As a field that combines aesthetics and functionality, architecture plays a vital role in analyzing the characteristics of the area to produce efficient and sustainable network planning. The fiber optic network infrastructure planning, designed for underground installation, necessitates a deep understanding of soil characteristics and risk analysis for infrastructure damage. Underground fiber optics offer advantages such as resilience to environmental disturbances, enhanced security, and the ability to support high-capacity networks for future needs. In the context of network infrastructure planning, a leadership approach that emphasizes professionalism and a deep understanding of the engineer's code of ethics is essential to maintain system integrity and operational sustainability. Furthermore, the implementation of Safety, Health, Security, and Environmental (SHSE) standards at every stage of work is also a critical factor in creating a safe and productive working environment. "

"Di Indonesia, rasio pertumbuhan penduduk per tahun rata-rata sebesar 1 persen, dengan jumlah saat ini sebanyak 280 juta orang. Data dari PUPR menyebutkan angka kebutuhan rumah di Indonesia sebesar 12,7 juta unit yang berpotensi tumbuh seiring dengan hadirnya 700 sampai 800 ribu rumah tangga baru setiap tahunnya. Permen PUPR No. 11 tahun 2008 menyebutkan kewajiban developer menyediakan infrastruktur di kawasan perumahan. Setiap developer diwajibkan membuat infrastruktur yang memenuhi standar-standar teknis yang ditetapkan dan aspek keinsinyuran. Bagi pengguna, infrastruktur harus aman dan nyaman, sedangkan bagi perusahaan harus efisien dan direncanakan dengan baik sampai dengan pemeliharannya sehingga umur pemakaian sesuai dengan umur rencana. Hasil Aspek keinsinyuran kode etik insinyur dan profesionalisme sudah diperhatikan dan dijalankan dengan baik pada perencanaan infrastruktur jalan dan drainase real estate proyek bogor city. Bahaya dan risiko Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkngan (K3L) dapat diidentifikasi dan dapat dicegah dengan tindakan prefentif dan mitigative.

---

In Indonesia, the population growth ratio per year averages 1 percent, with a current number of 280 million people. Data from PUPR states that the number of housing needs in Indonesia is 12.7 million units, which has the potential to grow along with the presence of 700 to 800 thousand new households every year. PUPR Regulation No. 11 of 2008 states the obligation of developers to provide infrastructure in residential areas. Each developer is required to create infrastructure that meets the established technical standards and engineering aspects. For users, the infrastructure must be safe and comfortable, while for the company it must be efficient and well planned until its maintenance so that the service life is in accordance with the life of the plan. The results of the engineering aspects of the engineer's code of ethics and professionalism have been considered and carried out properly in the planning of road infrastructure and drainage of the Bogor City project. Hazards and risks of Safety, Occupational Health, and Environment (K3L) can be identified and can be prevented with preventive and mitigative measures. "

"Indonesia merupakan negara dengan pasar konstruksi nasional terbesar di Asia Tenggara. Seiring meningkatnya proyek infrastruktur di Indonesia, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia. Pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun marak digunakan di Lingkungan Jasa Konstruksi Indonesia, khususnya di Kementerian PUPR. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan klaim-klaim konstruksi yang tidak dapat cegah. Penyebab munculnya klaim tersebut yaitu akibat tindakan salah satu pihak yang menyebabkan pihak lainnya merasa dirugikan sehingga mengajukan klaim kerugian yang dapat berujung dispute. Dispute ini dapat mengakibatkan kerugian proyek dari segi teknis, waktu dan finansial. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun, khususnya di Kementeria PUPR diperlukannya identifikasi risiko-risiko dominan dari setiap tahapan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun. Hal tersebut bertujuan agar dapat menghasilkan strategi berupa rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun proyek infrastruktur yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan berbasis risiko bagi Lingkungan Kementrian PUPR. Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu dengan studi literatur, kuesioner validasi pakar dan responden serta wawancara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat 4 proses, 11 kegiatan dan 37 sub-kegiatan yang terdapat dalam pengenlolaan kontrak rancang abngun mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan terdapat di antaranya 20 faktor risiko dominan. Selain itu, terdapat jenis bentuk tindakan preventif dan korektif guna menjadi rekomendasi berupa strategi dalam pengelolaan kontrak rancang bangun di lingkungan Kementerian PUPR.

---

Indonesia is a country with the largest national construction market in Southeast Asia. As infrastructure projects increase in Indonesia, the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) has published Ministerial Regulation of Public Works and Public Housing Number 1 Year 2020 which regulates Standards and Guidelines for the Procurement of Construction Works Design and Build through Contractor. Design and build contract management is widely used in the Indonesian Construction Service, especially in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). However, in its implementation, there are still claims that cannot be prevented. The cause for the emergence of the claim is due to the action of one of the side causes the other side feel aggrieved so that it proposes a claim which leads to a dispute. This dispute can result in project losses from technical, time, and financial. Therefore, to maximize the design and build contract management, especially in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), it is necessary to identify the dominant risks of each stage of the design and build contract management. This aims to produce a strategy in the form of recommendations for improving design and build contract management for infrastructure project designs that refer to the Regulation of the Minister of Public Works and Housing Number 1 Year 2020 based on risk for the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The research methodology used is literature study, expert and respondent validation questionnaires and interviews. From the results of the research that has been carried out there are 4 processes, 11 activities and 37 sub-activities contained in the management of abnormal design contracts referring to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 1 of 2020, with 20 dominant risk factors. In addition, there are types of preventive and corrective actions to become recommendations in the form of strategies in managing design contracts within the Ministry of PUPR."

"Indonesia merencanakan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.500 km berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun (RPJMN) 2020-2024, sepanjang 1.600 km (64%) adalah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam surat Direktorat Jendral Bina Marga (DJBM) perihal “Pelaksanaan Konstruksi dengan metode Design and Build”.Metode Design and Build memiliki perbedaan dengan metode konvensional yaitu menjalankan fase perencanaan dan pelaksanaan secara bersamaan sehingga lebih efisien dalam penggunaan waktu. Hingga 2022 JTTS masih mengalami keterlambatan jadwal penyelesaian. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tahapan metode Design and Build pada JTTS, untuk menilai risiko yang ada pada tahapan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk risiko dominan penyebab keterlambatan. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: pertama melakukan validasi 58 indikator keterlambatan yang didapat dari penelitian terdahulu dan diperoleh 53 variabel yang valid oleh para pakar; kedua menyebarkan kuesioner kepada 100 responden dan mendapatkan respon kembali sebanyak 60 respon, selanjutnya diolah dengan uji statistik homogenitas, kecukupan data, validitas dan reliabilitas, kemudian hasil uji statistik dilanjutkan dengan analisis kualitatif risiko dan didapatkan 37 indikator berisiko tinggi dan 16 indikator berisiko sedang; ketiga melakukan identifikasi pada 37 indikator berisiko tinggi diperoleh 5 indikator berisiko tinggi terbesar yang melibatkan beberapa pihak didalam proses, sehingga menjadi pilihan memerlukan rekomendasi. Adapun hasil rekomendasinya yaitu memberikan pelayanan terpadu satu pintu untuk proses pengadaan lahan, alokasi penjadwalan proyek terhadap risiko cuaca buruk, mekanisme pengesahan desain akhir menggunakan teknologi digitalisasi, memberikan waktu lebih untuk proses pengadaan (tender) dan terakhir membuat mekanisme khusus yang dilindungi hukum agar proses ganti rugi berjalan lancar.

---

Indonesia plans to build a new 2,500 km toll road based on the 2020-2024 Medium-Term Development Plan (RPJMN), of which 1,600 km (64%) is the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). The Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) through the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) in a letter from the Directorate General of Highways (DJBM) regarding "Construction Implementation using the Design and Build method". and implementation simultaneously so that it is more efficient in the use of time. Until 2022 JTTS is still experiencing delays in the completion schedule. Therefore, this study was conducted to identify the stages of the Design and Build method in JTTS, to assess the risks that exist at these stages and provide recommendations for the dominant risk that causes delays. This research was conducted in several stages, namely: first, validate 58 indicators of delay obtained from previous research and obtained 53 valid variables by experts; secondly, distributing questionnaires to 100 respondents and getting 60 responses back, then processed by statistical tests of homogeneity, data adequacy, validity and reliability, then statistical test results followed by qualitative analysis of risk and obtained 37 high-risk indicators and 16 moderate-risk indicators; thirdly, identifying 37 high-risk indicators and obtaining the 5 largest high-risk indicators involving several parties in the process, so that being an option requires recommendations. The results of the recommendations are providing one-stop integrated services for the land acquisition process, allocation of project scheduling against the risk of bad weather, the final design approval mechanism using digitalized technology, giving more time for the procurement process (tender) and finally creating a special mechanism that is protected by law so the compensation process is going well."

"Angkutan barang memiliki peran penting dalam menghubungkan supply dan demand sehingga angkutan barang memiliki dampak yang cukup besar pada perekonomian daerah. Pengiriman barang yang lebih reliable dan door to door transport tentunya membutuhkan transportasi multimoda agar lebih efektif dan efisien, terlebih pada negara kepulauan seperti Indonesia. Saat ini pengembangan jaringan infrastruktur transportasi belum terintegrasi dan belum ditinjau dari perspektif multimoda. Sementara itu, banyaknya pemangku kepentingan atau aktor yang terlibat dalam sektor angkutan barang juga menambah kompleksitas perencanaan jaringan multimoda. Dari sisi pemerintah, masing-masing subsektor transportasi berdasarkan moda memiliki perencanaannya sendiri dan kurang terintegrasi, khususnya dalam sistem transportasi multimoda. Disertasi ini mengusulkan model perencanaan strategis yang terintegrasi dari jaringan angkutan barang multimoda. Model ini memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat optimal yang diwakili dengan nilai efisiensi dalam sistem angkutan barang. Tujuan model ini adalah untuk meminimalkan selisih total biaya distribusi dari keseluruhan sistem sebelum dan sesudah pengembangan infrastruktur dengan total biaya investasi, operasional, dan pemeliharaan (IOM) infrastruktur transportasi. Batasan anggaran diperlukan karena terkait dengan peran pemerintah dalam menyusun anggaran untuk sektor transportasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini dapat menyeleksi skenario terbaik pengembangan infrastruktur dari perspektif transportasi multimoda dan bukan uni-moda. Model yang diusulkan dapat digunakan untuk mengintegrasikan perencanaan subsektor transportasi dan, pada saat yang sama, mengembangkan sistem transportasi multimoda yang lebih optimal.

---

Freight transportation has an essential role in connecting supply and demand that are spread geographically, which impacts the regions economic. More reliable cargo delivery and door to door transport certainly requires multimodal transportation especially in an archipelagic country like, Indonesia. Currently, the development of transportation infrastructure networks is not yet integrated and lacks a multimoda perspective. Meanwhile, many stakeholders or actors involved in the freight transport sector also increase the complexity of multimoda network planning. From the government perspective, each transportation sub-sectors that based on the mode, has its planning and lacks of integration, particularly in multimoda transport. This paper proposes the integrated strategic planning model of a multimoda freight transport network. It emphasizes to attain the optimum benefit which is represented by the efficiency of the freight transport system. The model's objective is to minimize the total distribution cost of the whole system by using the budget limitation of the transportation infrastructure's total investment, operational, and maintenance (IOM) cost as the constrains. The budget limitation constraint indeed represents the role of the government to arrange the budget for the transportation sector. The results showed that this model can select the best scenario of infrastructure development from the perspective of multimoda transport rather than uni-modal. The proposed model can be used to integrate the planning of the transportation sub-sectors and, at the same time, develop more optimum multimoda transportation system."

"ABSTRACTInfrastruktur transportasi baik transportasi darat, laut maupun udara merupakan sarana yang sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan wilayah. Dalam dinamika perkembangan infrastruktur transportasi, Indonesia masih harus belajar dari negara lain di dunia dalam penataan infrastruktur transportasi performa terbaik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis komparatif sebagai bentuk identifikasi indikator dan parameter benchmark infrastruktur transportasi brpengaruh terhadap kemajuan Kota Jakarta, Kota Bangkok dan Kota Wina. Dengan metode AHP, kemudian dilakukan scoring pada setiap sektor infrastruktur dan didapatkan poin penilaian tertinggi dari indikator pelayanan dan parameter kondisi jalan performa baik, Transit Oriented Development, infrastruktur prasarana bandara dan infrastruktur prasarana pelabuhan.Kata Kunci : benchmark, infrastruktur transportasi, pelayanan, mobilitas, berkelanjutan.

---

ABSTRACTTransport infrastructure by land, sea and air is a tool in supporting economic and region growth. In the dynamic development of transport infrastructure, Indonesia still has to learn from other countries for the best performance of the transport infrastructure. In this study, the author used a comparative analysis as a form of identifying best benchmark indicator and parameters of the transport infrastructure in Jakarta, Bangkok dan Vienna. Weighting of each infrastructure sectors with AHP methodology results in the highest score for indicators of performance with the parameters of good condition road, Transit Oriented Development, airport infrastructure and port infrastructure.Keywords benchmark, transport infrastructure, service, mobility, sustainability."

"Metode pengendalian waktu proyek sering tidak diperhatikan dalam penyelesaian proyek infrastruktur ketenagalistrikan, sehingga banyak proyek mengalami keterlambatan jadwal operasi (COD). Keterlambatan target operasi gardu induk GISTET Muara Karang Baru ini dapat menyebabkan tertundanya evakuasi daya dan penjualan tenaga listrik yang berasal dari pembangkit listrik dengan berbahan bakar murah kepada konsumen baik konsumen industri maupun konsumen rumah tangga yang akan sangat berpengaruh pada income PLN dari selisih nilai poduksi dan nilai jual. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan suatu pengembangan metode pengendalian waktu proyek untuk pencapaian kinerja waktu dengan berbasis risiko dari aktivitas proyek, baik aktivitas di sisi kontraktor maupun aktivitas project owner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis risiko dengan studi kasus pada proyek GISTET Muara Karang Baru dan juga juga survei kuisioner untuk mengidentifikasi risiko dominan yang dapat mempengaruhi kinerja waktu penyelesaian proyek. Selanjutnya, tindakan preventif akan dirancang dan direkomendasikan untuk mengembangkan metode pengendalian proyek pembangunan GISTET Muara Karang Baru sehingga kinerja waktu dapat ditingkatkan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat aktivitas pengembangan yang dapat dilakukan, yaitu penerapan manajemen risiko proyek terintegrasi (MRPT) ; metode supervise online jarak jauh dan atau training engineer lokal untuk jadi certified supervised, dan penerapan backfeeding.

---

The project time control method is often not considered in the completion of electricity infrastructure projects, so that many projects experience delays in the operation schedule (COD). The delay in the target operation of the Muara Karang Baru GISTET substation can cause delays in power evacuation and the sale of electricity from power plants with cheap fuel to consumers, both industrial consumers and household consumers, which will greatly affect PLN's income from the difference in production value and value. sell. This research was conducted to find a development of project time control methods for achieving time performance based on risk from project activities, both activities on the contractor side and project owner activities. The method used in this research is risk analysis with case studies on the Muara Karang Baru GISTET project and also a questionnaire survey to identify dominant risks that can affect project completion time performance. Furthermore, preventive measures will be designed and recommended to develop control methods for the Muara Karang Baru GISTET construction project so that time performance can be improved. The results in this study indicate that there are development activities that can be carried out, namely the application of integrated project risk management (MRPT); remote online supervision method and or local engineer training to become certified supervised, and implementation of backfeeding. "

"Penelitian ini berfokus pada hasil perencanaan dan proses perencanaan yang dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri (Biro Humas dan HLN. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan metode deskriptif.Penelitian ini menggunakan teori perencanaan serta konsep SWOT, kehumasan dan hubungan luar negeri. Responden dalarn penelitian ini terdiri dari 40 responder internal dan 40 responden eksternal. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan.Dari analisis terhadap hasil kuesioner, disirnpulkan bahwa: 1) hasil perencanaan berupa kegiatan-kegiatan yang ada di Biro Humas dan HLN belum diinfonnasikan secara merata kepada kalangan internal dan eksternal dan 2) proses perencanaan di Biro Humas dan HLN belum mengikuti tahapan dalam teori perencanaan. Ha_sil penelitian menyarankan bahwa basil perencanaan berupa kegiatan-kegiatan yang ada di Biro Humas dan HLN perlu diinforrnasikan secara merata kepada kalangan internal dan eksternaI, dan Biro Humas dan HLN perlu melakukan penyesuaian terhadap proses perencanaan yang dilakukan selama ini dengan tahapan yang ada dalam teori perencanaan.

---

This research focuses on planning result and planning process done by Bureau of Public Relations and Foreign Affairs (PR Bureau). This research is using quantitative and qualitative approach with descriptive method.This research uses planning theory, also concepts of SWOT, public relations and international public relations. Respondents in this research consist of 40 internal respondents and 40 external respondents. Data collection is using questioner, while analysis refers to theories and concepts related to planning results and process in public relations organization.After analyzing data taken from questioner, it can be concluded that: 1) planning results in forms of activities in PR Bureau are not informed equally to internal and external public and 2) planning process at PR Bureau has not applied the steps in planning theory. The findings suggest that planning results in forms of activities in PR Bureau should be informed equally to internal and external public, and PR Bureau should do some adjustments to its planning process using steps in planning theory."