Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kerugian dan bahaya yang teridentifikasi dalam implementasi kebijakan Food Estate di Kalimantan Tengah adalah bentuk kejahatan lingkungan karena ketiadaan penegakan prinsip keadilan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, artikel media massa daring, dan laporan kajian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penelitian ini menggunakan Green Criminology dan konsep keadilan lingkungan. Hasil menunjukkan bahwa terdapat kerugian yang tercipta dari implementasi kebijakan Food Estate di Kalimantan Tengah sebagai akibat dari disproporsionalitas distribusi manfaat, kerugian, pengakuan, dan hak atas keadilan. Konsep keadilan lingkungan menunjukkan perlunya penegakan prinsip keadilan lingkungan dalam implementasi kebijakan Food Estate di Kalimantan Tengah untuk mengakhiri diskriminasi lingkungan dan manusia berdasarkan hak informasi, partisipasi, dan akses terhadap keadilan

---

The identified harms and risks in the implementation of the Food Estate policy in Central Kalimantan constitute a form of environmental crime due to the absence of environmental justice enforcement. This study employs a qualitative approach based on secondary data obtained from journal articles, online media reports, and assessments conducted by Non-Governmental Organizations (NGOs). It utilizes the framework of Green Criminology and the concept of environmental justice. The findings reveal that the implementation of the Food Estate policy in Central Kalimantan has resulted in harm due to the disproportionate distribution of benefits, losses, recognition, and justice rights. The concept of environmental justice highlights the need for enforcing its principles in the implementation of the Food Estate policy to end environmental and human discrimination by ensuring rights to information, participation, and access to justice."

"Tugas karya akhir ini meninjau terkait kejahatan lingkungan yang telah terjadi selama bertahun-tahun hingga menimbulkan jumlah kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Dalam menganalisis fenomena pencemaran limbah B3 slag aluminium ini, penulis menggunakan perspektif green criminology untuk menelaah jenis kejahatan yang dilakukan ini. Tulisan ini menggunakan data sekunder dan observasi lapangan yang dilakukan secara singkat pada saat penulis melakukan kegiatan magang, data yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan perspektif green criminology. Tulisan ini berfokus pada fenomena pencemaran lingkungan limbah B3 slag aluminium di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang telah berlangsung lama lebih dari 40 tahun dan jumlah limbah yang tersebar secara sembarangan di area lahan terbuka mencapai 100 juta ton hingga menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup lainnya. Hasil dari analisis ini akan menunjukkan bahwa kegiatan produksi slag aluminium yang terdapat di Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur merupakan kegiatan yang menghasilkan limbah B3 sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

---

This final project reviews environmental crimes that have occurred over the years to cause enormous amounts of damage and losses. In analyzing the phenomenon of aluminum slag hazardous waste pollution, the authors use the perspective of green criminology to examine the types of crimes committed. This paper uses secondary data and field observations which were carried out briefly when the author was doing an internship, the data obtained was then further analyzed using a green criminological perspective. This paper focuses on the environmental pollution phenomenon of hazardous aluminum slag waste in Sumobito District and Kesamben District, Jombang Regency, East Java, which has been going on for more than 40 years and the amount of waste that is spread haphazardly in open land areas reaches 100 million tons, causing losses to other living things. The results of this analysis will show that aluminum slag production activities in Kesamben and Sumobito Districts, Jombang Regency, East Java are activities that produce hazardous waste which causes environmental pollution."

"Tulisan ini membahas PLTU Batubara X sebagai masalah kejahatan lingkungan. Berawal dari Indonesia yang menempati peringkat keempat sebagai penghasil gas emisi di dunia pada tahun 2015, dunia mulai mengalihkan fokusnya kepada Indonesia untuk meratifikasi Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi 29% hingga 41% pada tahun 2030. Dengan adanya permasalahan tersebut, akan dibahas isu lingkungan khususnya terkait perubahan iklim dan pemanasan global yang disebabkan oleh hasil pembuangan dari aktivitas PLTU Batubara dan pelanggaran yang telah dilakukannya. Pembahasan akan berfokus pada PLTU X yang menimbulkan permasalahan karena telah menyalahi prosedur penerbitan izin lingkungan, dokumen AMDAL cacat secara substansi dan memperburuk polusi di daerah sekitarnya. PLTU X dilihat sebagai bentuk dari environmental crime dan melanggar environmental justice. Konsep-konsep tersebut akan dianalisis menggunakan perspektif Green criminology agar dapat memperlihatkan bahwa PLTU yang didukung oleh pemerintah menghasilkan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi perubahan iklim dan berdampak pada masyarakat sekitarnya.

---

This paper discusses about PLTU X as a problem of environmental crime. Starting from Indonesia which was ranked fourth as a producer of carbon emissions in the world in 2015, the world began to shift its focus to Indonesia to ratify the Paris Agreement to reduce emissions from 29% to 41% by 2030. With these problems, environmental issues will be discussed in particular related to climate change and global warming caused by the disposal of coal-fired power plants activities and the violations they have committed. The discussion will focus on PLTU X which causes problems because it has violated the procedures for issuing environmental permits, the AMDAL document is substantially flawed and exacerbates pollution in the surrounding area. PLTU X is seen as a form of environmental crimes and violates environmental justice. These concepts will be analyzed using the perspective of Green criminology in order to show that the coal-fired power plant supported by the government produces environmental harm that affects climate change and has an impact on the surrounding community."

"Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar dalam industri kelapa sawit yang dapat memproduksi hingga 47 juta ton minyak kelapa sawit per tahunnya. Besarnya perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menyebabkan deforestasi dan berdampak secara negatif pada non-manusia di lingkungan tersebut, salah satunya orangutan. Penulisan ini menggunakan konsep green victim, animal harm, dan species justice di dalam perspektif green criminology untuk menjelaskan bagaimana perkebunan ini berdampak pada viktimisasi orangutan. Analisis deskriptif dilakukan terhadap data sekunder berupa 10 kasus dari artikel media yang berkaitan dengan penemuan orangutan di dalam lahan perkebunan kelapa sawit dan kekerasan terhadap orangutan di dalam lahan perkebunan kelapa sawit atau lahan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan pihak industri dan pelaku mengedepankan kepentingan manusia di atas kepentingan orangutan dengan melakukan  animal harm tipe ke-4; mempengaruhi kesejahteraan dengan mengganggu ekosistem, dan tipe ke-2; menyebabkan kerugian secara langsung. Orangutan ditempatkan sebagai green victim, yang berdasarkan species justice, hak dasarnya untuk bertahan hidup dan tidak mengalami penyiksaan dilanggar. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sebagai non-manusia, orangutan seharusnya dapat ditempatkan dalam posisi moral dan norma yang sama dengan manusia agar dapat dilindungi dari viktimisasi yang berkelanjutan.

---

Indonesia is one of the biggest producers in the palm-oil industry, able to produce up to 47 million tons of palm-oil per year. The magnitude of the development of palm-oil plantations has caused deforestation and negatively impacted the non-humans in the area, including the orangutans. This writing used the concept of green victim, animal harm and species justice through a green criminology perspective to explain how these plantations affect the victimization of orangutans. A descriptive analysis is established on secondary data of 10 cases from media articles relating to findings of orangutans in areas of palm-oil plantations and violence towards orangutans in areas of palm-oil plantations or areas of human society. The result of the analysis showed the parties of the industry and offenders are putting forward their human interests over the orangutan interests by committing the fourth type of animal harm; affecting welfare by disturbing the ecosystem, and the second type; causing direct harm. Orangutans are positioned as green victims whose, based on species justice, rights to survival and not sustain abuse have been violated. Therefore, it can be concluded that as non-humans, orangutans should be placed in the same norms and morality as humans in order to be protected from continuous victimization."

"Indonesia sebagai negara agraris memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan ekonomi. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah melalui pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang semakin meningkat seiring dengan permintaan global. Provinsi Riau memiliki mayoritas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit merupakan komoditas penting di Riau, dan dengan produksi tingkat pertama, Provinsi Riau dapat dianggap sebagai pusat pengembangan kelapa sawit nasional. Namun, sejalan dengan kajian terdahulu, fenomena pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang begitu masif juga memiliki sejumlah dampak negatif, baik dari sisi lingkungan dan sosial. Dengan menggunakan kerangka teoritik green criminology, penelitian ini tidak lagi mempermasalahkan polemik dari kedua hal tersebut, tetapi fokus pada bagaimana tata kelola yang sudah dirancang dan diimplementasikan seharusnya dapat meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan explanatory research. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang terlibat langsung dengan fenomena pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Riau. Penelitian ini pada akhirnya mendapati tiga pembahasan. Pembahasan pertama, kerugian lingkungan dan kerugian sosial yang dihadirkan oleh pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Riau adalah efek dari buruknya tata kelola yang ada (baik instrumen kebijakannya, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat). Pembahasan kedua, buruknya tata kelola perkebunan kelapa sawit pada konteks selanjutnya merupakan efek dari ketidakberdayaan atau tersanderanya negara oleh kepentingan korporasi. Hal ini tercerminkan dari adanya relasi ekonomi politik antara negara dan swasta yang tidak setara. Terakhir, hasil dari kedua pembahasan sebelumnya kemudian menjadi landasan peneliti dalam memperkaya konseptualisasi state capture dengan menghadirkan environmental state capture.

---

Indonesia as an agricultural country has a wealth of natural resources that can be utilized to meet human needs, either directly or indirectly through economic activities. One of the initiatives undertaken is through the growth of oil palm plantations which are increasing in line with global demand. Riau Province has the majority of oil palm plantation land in Indonesia. Palm oil is an important commodity in Riau, and with first-rate production, Riau Province can be considered the center of national palm oil development. However, in line with previous studies, the phenomenon of massive growth of oil palm plantations also has a number of negative impacts, both from an environmental and social perspective. Using the theoretical framework of green criminology, this research no longer disputes the polemics of these two matters, but focuses on how the governance that has been designed and implemented should be able to minimize the resulting negative impacts. This research uses a qualitative research approach using an explanatory research approach. Data collection was conducted by in-depth interviews with various resource persons directly involved with the phenomenon of oil palm plantation growth in Riau. This research ultimately found three discussions. The first discussion is that environmental damage and social damage presented by the growth of oil palm plantations in Riau are the effects of poor governance (both the policy instruments, the government as the policy implementer, and the community). The second discussion, the poor governance of oil palm plantations in the next context is the effect of the powerlessness or hostage of the state by corporate interests. This is reflected in the unequal political economy relations between the state and the private sector. Finally, the results of the two previous discussions then become the basis for researchers in enriching the conceptualization of state capture by presenting environmental state capture."

"Aktivitas smelting nikel untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik yang menyebabkan environmental harms di Morowali dan Pulau Obi menggambarkan adanya ketimpangan antara Global South dan Global North. Ketimpangan ini tercermin pada bagaimana Global North memenuhi kebutuhan atas penggunaan kendaraan listrik melalui perusakan lingkungan di Indonesia yang merupakan bagian dari Global South. Penelitian ini akan menggunakan perspektif southern green criminology untuk memahami bagaimana dinamika antara Global North dan Global South menyebabkan environmental harms di Indonesia, secara khusus di Morowali dan Pulau Obi. Dalam konteks ini, analisisnya akan membahas bentuk-bentuk dan faktor penyebab terjadinya environmental harms. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dari berbagai literatur seperti hasil riset terdahulu, hasil survei lembaga, dan berita. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dominasi Global North terhadap Indonesia menyebabkan dua bentuk environmental harms yakni pencemaran (udara dan air) dan culturism. Kerusakan tersebut mengancam kesejahteraan masyarakat Morowali dan Pulau Obi dan membuat lingkungan Indonesia lebih rentan terhadap perubahan iklim.

---

Environmental harms caused by nickel smelting in Indonesia for electric vehicle batteries illustrates the imbalance between the Global South and Global North. This imbalance is reflected in how the Global North meets its electric vehicle needs through environmental destruction in Indonesia, which is part of the Global South. This research adopts the perspective of southern green criminology to understand how the dynamics between the Global North and Global South has caused environmental harms in Indonesia, specifically in Morowali and Pulau Obi. In this context, the analysis will discuss the forms and factors that cause environmental harms. The method used is secondary data analysis from various literature such as previous research findings, institution survey results, and news reports. This research finds that the domination of the Global North over Indonesia has led to two forms of environmental harms, namely pollution (air and water) and culturism. These harms threaten the well-being of communities in Morowali and Pulau Obi, and makes Indonesia’s environment more vulnerable to climate change."

"Tulisan ini membahas mengenai tindakan animal cruelty yang terjadi pada konten kekerasan di media sosial dalam perspektif green criminology. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk animal cruelty dan tujuan pelaku melakukan animal cruelty. Berdasarkan data yang didapatkan dari artikel berita dan film dokumenter Narasi, dari tahun 2019 sampai dengan 2022 ditemukan 12 kasus konten kekerasan terhadap hewan yang diunggah di media sosial. Media sosial ini mencakup Instagram, Facebook, Youtube, dan Telegram. Dalam kasus-kasus tersebut, hewan yang menjadi korban adalah spesies kucing, biawak, owa, dan monyet. Dari hasil analisis ditunjukan bahwa, motivasi pelaku untuk melakukan kekerasan dan mengunggah konten kekerasan pada umumnya adalah untuk memerankan sadisme non-spesifik, menghibur orang lain, mengontrol hewan, dan memenuhi prasangka terhadap suatu spesies.  Disini hubungan yang dimiliki oleh manusia dengan hewan merupakan hubungan yang bersifat utilitarian, dominionistic, dan negativistic. Pelaku pembuat konten kekerasan di media sosial disini tergolong sebagai pelaku animal harm traditional criminal dan stress offender. Hal ini dapat dikatakan demikian karena pelaku pembuat konten kekerasan pada umumnya melihat hewan sebagai suatu objek yang dapat dan layak untuk disiksa demi memberikan keuntungan maupun kesenangan bagi manusia. Lebih lanjut, media sosial memiliki peran dalam kasus kekerasan terhadap hewan dengan menjadi fasilitator konten kekerasan terhadap hewan dengan memberikan tempat untuk mengunggah konten dan mempertemukannya dengan penonton.

---

This article discusses animal cruelty in violent content on social media through a green criminology perspective. This research aims to know the type of animal that becomes the victim of animal cruelty content and the purpose of the perpetrators. Based on data obtained from news articles and the Narasi documentary film, from 2019 to 2022, 12 cases of animal violence content were found uploaded on social media. These social media include Instagram, Facebook, Youtube, and Telegram. In these cases, the animals that became victims were cats, monitor lizards, gibbons, and monkeys. From the results of the analysis, it is shown that, the common motivation for animal cruelty in this case is to act out non-specific sadism, entertain others, to gain control of animals, and fulfill prejudices against a certain species. In this case the relationship that human and animal have is a relationship that based on utilitarian, dominionistic, and negativistic value. The perpetrators of violent content creation on social media are classified as animal harm, traditional criminal, and animal harm stress offenders. The perpetrator here seems to commit animal cruelty to gain benefits in both material and non-material forms. They see animals as creatures that are not equal to humans and deserve to be hurt. Furthermore, social media has a role in animal cruelty by becoming a facilitator. Social media, in this case, has provided a place for the perpetrator to upload dan distribute animal cruelty content to the audience."