Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 94670 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nur`aini Andhivi
"Sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan sampah plastik, pada tahun 2016, pasca penerapan kebijakan kantong plastik berbayar, pemerintah merencanakan penerapan kebijakan cukai plastik. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan suatu kebijakan adalah persepsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Provinsi DKI jakarta dipilih sebagai lokus penelitian karena menjadi salah satu provinsi penghasil sampah terbesar di Indonesia. Volume sampah yang dihasilkan di provinsi ini juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, termasuk sampah plastik. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner dan dilengkapi dengan wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi positif atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Persepsi positif terbentuk dari sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan yang positif atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Selain itu, persepsi positif juga terbentuk dari penilaian positif atas ketepatan waktu untuk penerapan kebijakan cukai plastik serta dukungan dari latar kerja dan latar sosial. Namun, terdapat pula masyarakat yang memiliki persepsi negatif atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Persepsi negatif terbentuk karena rendahnya kesadaran atas isu lingkungan, kebiasaan dalam menggunakan kantong plastik, dan sudut pandang yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan sampah plastik. Untuk meningkatkan dukungan pada penerapan kebijakan cukai plastik, edukasi mengenai dampak negatif penggunaan kantong plastik bagi lingkungan serta sosialisasi mengenai rencana kebijakan cukai plastik perlu dilakukan. Selain itu, produk substitusi yang ramah lingkungan dengan harga terjangkau juga perlu disediakan.

As an effort to solve this problem, in 2016, after the implementation of the paid plastic bag policy, the government is planned to implement a plastic excise policy. One of the factors that needs to be considered when implementing a policy is public perception. This study aims to analyze the perception of DKI Jakarta society regarding the plan to implement a plastic excise policy. DKI Jakarta Province was chosen as the research locus because it is one of the largest waste-producing provinces in Indonesia. The volume of waste produced in this province also continues to increase every year, including plastic waste. The research approach used is quantitative approach with data collection through a survey in the form of a questionnaire and supplemented with in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the DKI Jakarta society has a positive perception of the plan to implement a plastic excise policy. Positive perceptions are formed from positive attitudes, motives, interests, experiences, and expectations regarding the plan to implement a plastic excise policy. Apart from that, positive perceptions are also formed from positive views on the timeliness of the implementation of the plastic excise policy as well as support from work settings and social settings. However, there are still people who have negative perceptions regarding the plan to implement the plastic excise policy. Negative perceptions are formed due to low awareness of environmental issues, habits in using plastic bags, and different points of view in solving the plastic waste problem. To increase support for the implementation of the plastic excise policy, it is necessary to conduct outreach regarding the negative impacts of using plastic bags on the environment and socialize the planned plastic excise policy. In addition, environmentally friendly substitute products at affordable prices also need to be provided."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur`aini Andhivi
"Sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan sampah plastik, pada tahun 2016, pasca penerapan kebijakan kantong plastik berbayar, pemerintah merencanakan penerapan kebijakan cukai plastik. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan suatu kebijakan adalah persepsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Provinsi DKI jakarta dipilih sebagai lokus penelitian karena menjadi salah satu provinsi penghasil sampah terbesar di Indonesia. Volume sampah yang dihasilkan di provinsi ini juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, termasuk sampah plastik. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner dan dilengkapi dengan wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi positif atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Persepsi positif terbentuk dari sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan yang positif atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Selain itu, persepsi positif juga terbentuk dari penilaian positif atas ketepatan waktu untuk penerapan kebijakan cukai plastik serta dukungan dari latar kerja dan latar sosial. Namun, terdapat pula masyarakat yang memiliki persepsi negatif atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Persepsi negatif terbentuk karena rendahnya kesadaran atas isu lingkungan, kebiasaan dalam menggunakan kantong plastik, dan sudut pandang yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan sampah plastik. Untuk meningkatkan dukungan pada penerapan kebijakan cukai plastik, edukasi mengenai dampak negatif penggunaan kantong plastik bagi lingkungan serta sosialisasi mengenai rencana kebijakan cukai plastik perlu dilakukan. Selain itu, produk substitusi yang ramah lingkungan dengan harga terjangkau juga perlu disediakan.

As an effort to solve this problem, in 2016, after the implementation of the paid plastic bag policy, the government is planned to implement a plastic excise policy. One of the factors that needs to be considered when implementing a policy is public perception. This study aims to analyze the perception of DKI Jakarta society regarding the plan to implement a plastic excise policy. DKI Jakarta Province was chosen as the research locus because it is one of the largest waste-producing provinces in Indonesia. The volume of waste produced in this province also continues to increase every year, including plastic waste. The research approach used is quantitative approach with data collection through a survey in the form of a questionnaire and supplemented with in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the DKI Jakarta society has a positive perception of the plan to implement a plastic excise policy. Positive perceptions are formed from positive attitudes, motives, interests, experiences, and expectations regarding the plan to implement a plastic excise policy. Apart from that, positive perceptions are also formed from positive views on the timeliness of the implementation of the plastic excise policy as well as support from work settings and social settings. However, there are still people who have negative perceptions regarding the plan to implement the plastic excise policy. Negative perceptions are formed due to low awareness of environmental issues, habits in using plastic bags, and different points of view in solving the plastic waste problem. To increase support for the implementation of the plastic excise policy, it is necessary to conduct outreach regarding the negative impacts of using plastic bags on the environment and socialize the planned plastic excise policy. In addition, environmentally friendly substitute products at affordable prices also need to be provided."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arundhati Taqwa
"Prevalensi penyakit tidak menular khususnya diabetes mellitus di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dipicu karena pola hidup yang gemar mengonsumsi Minuman Bergula Dalam Kemasan (MBDK). Dalam rangka merespons permasalahan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merencanakan kebijakan cukai MBDK. Namun, kebijakan tersebut belum diimplementasikan hingga saat ini, padahal sejumlah negara di Asia Tenggara sudah menerapkan kebijakan cukai MBDK. Salah satu faktor keberhasilan dalam menetapkan kebijakan adalah pandangan atau persepsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta atas rencana kebijakan cukai MBDK. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner dan wawancara sebagai pelengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif atas rencana kebijakan cukai MBDK. Persepsi positif didukung karena masyakarat DKI Jakarta memiliki sikap, motif, kepentingan, dan harapan yang positif atas rencana kebijakan cukai MBDK. Namun, agar kebijakan cukai MBDK dapat diterima masyarakat, peneliti menyarankan agar penyuluhan atau edukasi mengenai kebijakan cukai MBDK dan dampak konsumsi MBDK dilakukan secara rutin dan menarik, serta melakukan kajian mengenai elastisitas produk MBDK agar dapat mengetahui dampak kenaikan harga terhadap penurunan konsumsi.

The prevalence of non-communicable diseases, particularly diabetes mellitus, in DKI Jakarta continues to increase each year. This can be attributed to a lifestyle that involves a high consumption of Sugar Sweetened Beverages (SSB). In response to this issue, the government, through the Directorate General of Customs and Excise, is planning a SSB excise policy. However, the policy has not been implemented yet, even though several countries in Southeast Asia have already implemented SSB excise policies. One of the key factors in successful policy implementation is the perception of the society. This study aims to analyze the perception of DKI Jakarta society regarding the planned SSB excise policy. The research adopts a quantitative approach, collecting data through surveys in the form of questionnaires and complementary interviews. The results of this study indicate that the DKI Jakarta society has a positive perception of the planned SSB excise policy. The positive perception is supported by the fact that the DKI Jakarta society has positive attitudes, motives, interests, and expectations towards the planned SSB excise policy. However, to ensure the acceptance of the SSB excise policy by the public, the researchers suggest conducting regular and engaging education and awareness campaigns about the SSB excise policy and its impact on consumption. Additionally, studying the elasticity of SSB products is recommended to understand the impact of price increases on consumption reduction. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alfredo Ardie Nugraha
"ABSTRAK
Eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh kemasan plastik telah menjadi perhatian dunia saat ini. Saat ini Indonesia sedang menggarap kebijakan cukai kantong plastik untuk mengatasi maslaah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis cukai kantong plastik berdasarkan legal character cukai, aspek ekonomi, dan aspek psikologis demi mengetahui bagaimana kebijakan ini dirancang untuk mengatasi eksternalitas negatif yang ditimbulkan kantong plastik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Ditinjau dari legal character cukai, pengenaan cukai kepada kantong plastik tepat berdasarkan kriteria barang yang konsumsinya perlu dikendalikan. Namun, perlu dilihat kembali jenis kantong plastik yang konsumsinya perlu dikendalikan. Quantitative measurement yang dilakukan berdasarkan pengawasan langsung terhadap kantong plastik yang keluar dari pabrik tanpa pelekatan pita cukai. Ditinjau dari aspek ekonomi, eksternalitas negatif yang ditimbulkan kantong plastik sudah berada di tingkat yang substansial sehingga perlu ditangani karena biaya untuk menanggulangi eksternalitas negatif kantong plastik lebih besar dari biaya sosial yang dapat ditimbukan pengenaan cukai. Biaya sosial dari pemungutan cukai mencakup kemungkinan timbulnya efek samping negatif berupa peningkatan konsumsi barang substitusi yang juga dapat menimbulkan eksternalitas negatif, tax compliance yang dipengaruhi pengawasan dan kompleksitas peraturan yan, dan administrative cost yang dipengaruhi quantitative measurement, biaya pengawasan, dan tekonologi yang dimiliki petugas cukai. Ditinjau dari aspek psikologis, untuk dapat memengaruhi persepsi masyarakat, hal yang harus diperhatikan adalah upaya non-fiskal seperti edukasi.

ABSTRACT
The negative externalities caused by plastic packaging have become a world concern. At present, Indonesia is working on excise on plastic bag to deal with this problem. The objective of this research is to analyze excise on plastic bags based on the legal character of excise, economic aspects, and psychological aspects to find out how this policy is designed to overcome the negative externalities caused by plastic bags. This research uses qualitative approach and qualitative data analysis techniques. Judging from the legal character of excise, the imposition of excise on plastic bags is based on the criteria of goods whose consumption needs to be controlled. However, it is necessary to look back at the types of plastic bags whose consumption needs to be controlled. Quantitative measurements are carried out based on direct supervision of plastic bags coming out of the factory without excise tape adheration. In terms of economic aspects, the negative externalities caused by plastic bags are already at a substantial level that needs to be addressed because the costs of overcoming the negative externalities of plastic bags are greater than the social costs that can be incurred by the imposition of excise. The social costs of excise tax cover the possibility of the emergence of negative side effects in the form of increased consumption of substitute goods that can also lead to negative externalities, tax compliance that is influenced by supervision and complexity of the regulations, and administrative costs which influenced by quantitative measurement, cost of supervision, and technology owned by excise tax officials. Judging from the psychological aspect, to be able to influence people's perceptions, the thing that must be considered is non-fiscal measure such as education."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ginting, Irmadra Fransiska
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan pemerintah mengusulkan kebijakan pengenaan cukai atas plastik dan formulasi kebijakan pengenaan cukai atas plastik sebagai usaha pemerintah mengatasi masalah sampah plastik di Indonesia. Pendekatan penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan permasalahan yang disebabkan sampah plastik terhadap lingkungan membuat plastik telah memenuhi karakteristik untuk ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai, yang konsumsinya perlu dikendalikan dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan pemerintah mengusulkan kebijakan pengenaan cukai atas plastik. Penentuan jenis plastik yang akan ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai, koordinasi dan pembahasan yang harus dilakukan kembali dengan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Panitia Antar Kementerian karena persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menambah luas usulan dari pemerintah menjadi tantangan dalam proses perumusan kebijakan pengenaan cukai atas plastik. Salah satu upaya menjawab tantangan tersebut dengan menyelaraskan jenis plastik yang akan ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai dengan jenis plastik yang dibatasi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.

This study aims to analyze the basic considerations of the government proposing a policy on imposing excise on plastic and policy formulation in formulating policies on imposing excise on plastic as the government's effort to overcome the problem of plastic waste in Indonesia. The research approach in this thesis uses a qualitative approach through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate the problems caused by plastic waste on the environment make plastic meet the characteristics to be designated as Excisable Goods, whose consumption needs to be controlled and its use can harm society or the environment. This is the basis for the government's consideration of proposing a policy on imposing excise duty on plastic. Determining the type of plastic that will be designated as Excisable Goods, coordination and discussion must be carried out again with the Ministries/Institutions that are members of the Inter-Ministerial Committee due to the approval of the People's Legislative Assembly of the Republic of Indonesia which increases the scope of proposals from the government becomes a challenge in the process of formulating policies on the imposition of excise on plastic. One of the efforts to answer this challenge is by aligning the types of plastic that will be designated as Excisable Goods with the types of plastic that are limited based on the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 75 of 2019 concerning Roadmap for Reducing Waste by Producers."
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Maharani Ismitania
"Skripsi ini membahas kebijakan pelekatan pita cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol Buatan Dalam Negeri. Penelitian ini meneliti adanya perubahan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari pembayaran cukai ke pelekatan pita cukai, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menimbulkan kendala bagi pelaku usaha. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pita cukai mempermudah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal mengawasi Minuman Mengandung Etil Alkohol buatan dalam negeri beredar di masyarakat karena adanya instrumen pita cukai. akan tetapi masih banyak yang harus diperbaiki seperti kendala waktu untuk pemesanan pita cukai sampai cara pelekatan pita cukai pada produk Minuman Mengandung Etil Alkohol dan dokumen cukai yang terlalu banyak yang dirasakan oleh pelaku usaha. Dari hasil penelitian tersebut, penulis memberi saran agar pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai sebaiknya melakukan evaluasi penyempurnaan dalam hal waktu untuk pemesanan pita cukai dan perbaikan bentuk fisik pita cukai agar mudah dilekatkan.

This thesis discusses the Analysis of Policy Agglutinating Stamp Excise of Esen Drink Ethyl Alcohol in Internal Country. the research is changes System from excise payment to Agglutinate stamp excise by the Directorate Customs and Excise. This Policy raises a contra from the business in its implementation. The study was a descriptive qualitative research. The results of this study indicate that the implementation of stamp excise is easy of control ethyl alcohol beverage circulated inhabitants but there was still much to be improved as time constraints for booking bands until the excise tax stamp means agglutinating to products Ethyl Alcohol Beverage and documents that are too much. From this research, the authors give advice to the Directorate General of Customs should evaluate improvements in terms of time to order the stamp excise and repair the physical shape to be easily attached to the stamp tax."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nadia Nur Kirana
"ABSTRAK
Dalam rangka penerapan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan sebagian sumber keuangan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Penggunaan DBH CHT bersifat earmark dan kebijakan penggunaannya pada tahun 2017 difokuskan pada bidang kesehatan. Pada pelaksanannya, terdapat permasalahan dalam penyerapan DBH CHT berupa rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT khususnya untuk kesehatan di Kabupaten Karawang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT di Kabupaten Karawang yang belum optimal disebabkan oleh dua hal, pertama faktor isi kebijakan yang mengatur penggunaan dana secara ketat, kedua dari faktor lingkungan implementasi, terdapat SKPD yang merasa enggan mengelola dana tersebut karena ketatnya peraturan dan pengawasan.

ABSTRACT
Central government provides some financial resources to local governments, such as The Revenue Sharing of Tobacco Excise (DBH CHT). In 2017, the use of DBH CHT was focused on health sector. However, in the implementation stage, there is a low absorption of the budget that occurs in Karawang Regency. Therefore, this thesis aims to analyze the implementation of DBH CHT policy and the factors that influence the implementation of the policy, especially in health sector. The research is conducted through post-positivist approach utilizing in-depth interview and literature studies to the data collection technic. The results of this study indicate that the implementation of DBH CHT policy in Karawang Regency is not optimal is caused by two things, first the content of policy which regulate the use of DBH CHT strictly, secondly from the context of implementation, there are implementers who feel reluctant to manage these funds due to strict regulations and supervision.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Okto Irianto
"Untuk mengatasi permasalahan sampah plastik laut, pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Sampah Laut. Salah satu strategi yang diamanatkan dalam peraturan presiden tersebut adalah dengan menerapkan pungutan cukai atas plastik yang dituangkan dalam sebuah peraturan pemerintah mengenai cukai plastik. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses formulasi peraturan pemerintah mengenai cukai plastik tersebut dengan cara mengidentifikasi isu-isu utama yang dibahas, kepentingan kelompok-kelompok yang terlibat, dan merancang sebuah model kebijakan publik yang dapat dipakai untuk menganalisis proses formulasi kebijakan cukai plastik tersebut secara lengkap. Metode yang digunakan riset ini adalah metode kualitatif. Riset ini berhasil mengidentifikasi 5 isu utama yang menjadi fokus pembahasan yaitu persepsi terhadap cukai, tujuan pengenaannya, objek cukai, tarif cukai, dan mekanisme earmarking. Riset ini berhasil mengidentifikasi kepentingan dari kelompok fiskal, industri, dan lingkungan yang merupakan stakeholders utama. Riset juga berhasil merancang sebuah model kebijakan publik mengenai proses formulasi kebijakan cukai plastik di Indonesia dengan mengembangkan model Multiple Streams Framework.

In order to mitigate the problem of marine plastic waste, in 2018, the Government issued Presidential Decree 83 of 2018 concerning Marine Waste Management. One of the strategies mandated in the presidential regulation is to implement an excise tax on plastic that would be outlined in a government regulation regarding plastic excise. This research aims to identify the process of formulating the government regulation on plastic excise by identifying the main issues discussed, the interests of the groups involved, and designing a public policy model that can be used to thoroughly analyze the policy formulation process. The method used in this research is a qualitative method. This research succeeded in identifying 5 main issues that became the focus of the discussion, namely perceptions of excise, the purpose of its imposition, excise objects, excise rates, and earmarking mechanisms. This research succeeded in identifying the interests of fiscal, industrial and environmental groups which are the main stakeholders. Research has also succeeded in designing a public policy model regarding the plastic excise policy formulation process in Indonesia by modifying Kingdons’s Multiple Streams Framework model."
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putu Swasti Kirana
"PDRB DKI Jakarta, sebagai penyumbang terbesar PDB Indonesia, terus mengalami kenaikan. Hal ini mengakibatkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang berpengaruh terhadap kenaikan timbulan sampah yang dihasilkan (World Bank, 2018), tak terkecuali timbulan sampah plastik. Untuk mengatasi fenomena ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah dengan objektif mengurangi 30% timbulan sampah dan mengelola 70% dari timbulan sampah yang dihasilkan pada tahun 2025. Namun kebijakan yang ada di DKI Jakarta saat ini belum memadai untuk membuat kontribusi yang signifikan dalam pencapaian objektif tersebut dikarenakan sistem manajemen limbah plastik yang masih tradisional dan hanya mengandalkan pemerintah.
Penelitian ini lalu dibuat dengan tujuan untuk mengevaluasi penerapan strategi Extended Producer Responsibility (EPR) pada kebijakan manajemen limbah plastik DKI Jakarta sehingga produsen dapat aktif terlibat pada prosesnya. Model manajemen limbah plastik di DKI Jakarta dibuat menggunakan pemodelan sistem dinamis dengan hasil keluaran validasi model mempunyai tingkat kesalahan kurang dari 5%. Output dari penelitian ini berbentuk analisis penerapan strategi EPR pada kebijakan manajemen limbah plastik DKI Jakarta agar dapat berkontribusi dalam pemenuhan objektif Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah.

GDRP of DKI Jakarta, as the biggest contributor to Indonesias GDP, continues to increase. This has resulted in a change in the consumption pattern that has an effect on the increase of waste produced (World Bank, 2018), including plastic waste. To overcome this phenomenon, the government issued National Waste Management Policy and Strategy with the objective of reducing 30% of waste generation and managing 70% of the waste produced in 2025. However, existing policies in DKI Jakarta are not sufficient to make a significant contribution in fulfilling the objectives as the plastic waste management system of DKI Jakarta is still using traditional methods and relies heavily on the local government.
This research aims to evaluate the implementation of the Extended Producer Responsibility (EPR) strategy for plastic waste management policy in DKI Jakarta in order to actively involve the producers in the whole plastic waste management process. The model of DKI Jakarta plastic waste management is made using system dynamic modelling with an error rate of less than 5%. The output of this study is in the form of an analysis of the implementation of the EPR strategy in the DKI Jakarta plastic waste management policy in order to contribute to meeting the objective of the National Waste Management Policy and Strategy.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irwan Ilyas, auhtor
"Masih tingginya proporsi Multi Basiller (MB) diatas 80 persen dari tahun 2009 sampai 2012 di Provinsi DKI Jakarta, mengindikasikan bahwa peluang penularan penyakit kusta cukup tinggi dan program pengendalian penyakit kusta masih belum berjalan optimal sesuai dengan kebijakan pengendalian penyakit kusta. Mengidentifikasi permasalahan implementasi pengendalian penyakit kusta ditinjau dari aspek aktor, konteks, konten dan proses. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasil menunjukkan bahwa dari aspek aktor, konteks, konten dan proses belum berjalan baik yang mengakibatkan program nasional dan di Propinsi DKI Jakarta belum searah sehingga target pengendalian penyakit kusta belum tercapai.Saran sebagai program memerlukan pengembangan karena dari ketersediaan tenaga dan dana belum memadai serta belum ada kebijakan teknis pengendalian penyakit kusta.
Kesimpulan : Pengendalian penyakit kusta memerlukan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan agar tercapai target pengendalian penyakit kusta yaitu kebijakan. Oleh karena itu disarankan pelaksanaan pengendalian dilaksanakan secara komprehensif dari pusat, dinas kesehatan, sudin sampai level puskesmas serta menetapkan tujuan pengendalian penyakit kusta dalam bentuk eliminasi atau eradikasi dan kebijakan teknis pengendalian penyakit kusta.

The proportion of multibacillary (MB) leprosy in the Province of Jakarta Special Capital Region from 2009 to 2012 is well above 80 percent. This indicates that the risk of contracting leprosy among urban people is still high and that leprosy control programs have not brought significant improvement. Current programs have limited capacity to reach the objectives specified in leprosy control policies. The purpose of this study is to identify the problems in current leprosy control programs in terms of actors, contexts, contents, and process. This study applies the qualitative method.
Results show that all aspects of leprosy control programs (actor, context, content, and process) are still far from satisfactory. It is also found that leprosy control programs, both at national and provincial levels, lack effective coordination, which prevent them from achieving their objectives. This study analyzes leprosy control programs using four variables: actor, context, content, and process, which are found to be unsatisfactory because of lack of coordination.
This finding clearly suggests that a considerable improvement needs to be carried out for a more effective leprosy control programs in Indonesia. However, there remain three main obstacles: unqualified human resources, insufficient fund, and lack of practical policies on leprosy control. These setbacks call for more comprehensive and practical guidelines and regulations to improve the quality of leprosy control programs at all levels of bureaucracy, from the central government to local Public Health Centers. Additionally, policymakers also need to define the right approach for leprosy control programs?either elimination or eradication? and to develop a more comprehensive and practical policies on leprosy control.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2013
T36774
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>