Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis usulan pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada kendaraan bermotor, mengingat eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari penggunaannya. Kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang bersifat polutan bagi lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem pemungutan cukai atas kendaraan bermotor di beberapa negara di ASEAN, sekaligus menimbang keunggulan dan tantangan kebijakan cukai dalam rangka menangani eksternalitas negatif dari kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Negara Anggota ASEAN, terutama negara dengan industri manufaktur kendaraan bermotor telah menerapkan kebijakan cukai atas kendaraan bermotor sesuai karakteristik cukai, kecuali Indonesia. Untuk menginternalisasi biaya eksternal dari konsumsi kendaraan bermotor, keempat negara manufaktur otomotif selain Indonesia, yakni Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, telah mengenakan cukai atas kendaraan bermotor. Kebijakan cukai atas kendaraan bermotor lebih banyak memiliki keuntungan dibandingkan kelemahan dalam mengatasi eksternalitas negatif. Hal ini membuktikan bahwa cukai layak dikenakan pada kendaraan bermotor. Cukai memiliki karakteristik sebagai pengendali eksternalitas negatif yang termasuk dalam kebijakan dengan pendekatan pasar. Indonesia pun telah memiliki framework untuk cukai kendaraan bermotor. Kebijakan cukai mengenal konsep earmarking tax dan dapat menunjukkan upaya Indonesia untuk melakukan penyelarasan kebijakan dengan pasar global. Adapun beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh negara dalam mengupayakan ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada kendaraan bermotor. Indonesia perlu mengantisipasi konsekuensi deadweight loss. Perancangan konsep earmarking pun harus dipertimbangkan matang-matang agar tepat sasaran. Selain itu, negara pun perlu menghadapi resistensi dari para pemangku kepentingan terhadap wacana ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada kendaraan bermotor.

---

This thesis analyzes the government’s proposal to conduct extensification of excisable good on motor vehicles, while taking into account the negative externalities caused by their utilization. Exhaust emissions from motor vehicles pollute the environment and endanger the public health. This research aims to analyze and to compare the general overview of the excise system on motor vehicles in several countries in ASEAN, as well as to consider the advantages and challenges of excise policies in order to deal with the negative externalities generated by motor vehicles. This research uses a qualitative-descriptive approach and the data is obtained through literature studies and field studies. The result concluded that the majority of ASEAN Member States, especially countries with automotive manufacturing industries, have implemented excise policies on motor vehicles based on the excise characteristics, except for Indonesia. To internalize the external costs of motor vehicles consumption, the four other automotive manufacturing countries, namely Thailand, Malaysia, Philippines, and Vietnam, have imposed excise on motor vehicles. The excise policy on motor vehicles has more advantages than disadvantages in overcoming negative externalities. This proves that it is appropriate to impose excise on motor vehicles. Excise has the characteristic of controlling negative externalities, and this characteristic is included in market-based approach policies. Indonesia also already has motor vehicle excise framework. The excise policy recognizes the concept of earmarking tax, which can prove Indonesia’s efforts to align its policies with the global market. In addition, the countries must face some challenges in applying the extensification of excisable goods. Indonesia needs to foresee the consequences of deadweight loss. The design of the earmarking concept must be carefully considered to aim the right target. The state also needs to face resistance from various stakeholders to the discourse of extensification of excisable goods on motor vehicles."

"Kondisi penyakit tidak menular di Indonesia sudah menjadi perhatian Pemerintah sehingga terdapat wacana atas ekstensifikasi Barang Kena Cukai atas barang tertentu. Pada tahun 2020, terdapat wacana atas ekstensifikasi Barang Kena Cukai atas minuman berpemanis dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan alasan atas adanya dampak negatif kepada kesehatan yang ditimbulkan dari minuman berpemanis. Rekomendasi kepada pengenaan cukai atas minuman berpemanis juga turut digaungkan oleh World Health Organization kepada negara-negara di dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan diperlukannya ekstensifikasi Barang Kena Cukai atas minuman berpemanis melalui teori legal character cukai pada teori Cnossen. Selain itu, penelitian melakukan analisis dengan mempelajari benchmarking penerapan cukai atas minuman berpemanis dengan negara Meksiko dan Thailand menggunakan teori benchmarking process dari Alstete. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstensifikasi Barang Kena Cukai atas minuman berpemanis memenuhi legal character cukai dengan teori Cnossen, yaitu selectivity in coverage, discrimination in intent, dan quantitative measurement. Sedangkan, benchmarking process yang dilakukan kepada negara Meksiko dan Thailand dapat dijadikan referensi untuk menjadi pembelajaran Indonesia.

---

The condition of non-communicable diseases in Indonesia has become a concern from the Government so there is a discourse on the extensification of excisable goods for certain goods. In 2020, there is a specific discourse on extensification of excisable goods on Sugar-Sweetened Beverages from Sri Mulyani, the Minister of Finance of Republic Indonesia with the reason of the negative impact on health which caused by Sugar-Sweetened Beverages. The World Health Organization has also recommended to impose excise duty on Sugar-Sweetened Beverages to countries in the world. The purpose of this study is to analyze the need for extensification of excisable goods on Sugar-Sweetened Beverages through the excise legal character from Cnossen’s theory. Further, the study conducted an analysis through benchmarking from Mexico and Thailand for the imposition of Sugar-Sweetened Beverages as excisable goods using benchmarking process theory from Alstete. The results show the extensification of excisable goods on Sugar-Sweetened Beverages is in accordance to Cnossen’s theory, which is selectivity in coverage, discrimination in intent, and quantitative measurement. Other than that, the benchmarking process from Mexico and Thailand can be used as a reference for Indonesia to learn."

"Penelitian ini membahas mengenai rencana pemerintah dalam mengalihkan PPnBM kendaraan bermotor menjadi cukai atas kendaraan bermotor karena terdapat kesamaan filosofi dan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Terdapat perbedaan dan kesamaan antara pengenaan PPnBM dengan cukai atas kendaraan bermotor. Kesamaannya yaitu pemungutannya hanya 1 satu kali. Sedangkan perbedannya yaitu PPnBM lebih bertujuan untuk penyeimbang PPN yang bersifat regresif dan hanya dikenakan pada barang yang tergolong mewah, sedangkan cukai tujuan pemungutannya untuk ekstenalitas negatif yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor, dan membuka ruang untuk mengenakan kendaraan atas luxury mewah . PPnBM hanya dapat dikenakan di tingkat pabrikan, sedangkan cukai dapat dikenakan ditingkat pabrikan dan eceran. PPnBM hanya memiliki 1 satu jenis tarif, sedangkan cukai terdiri dari 3 tiga jenis tarif. Pengawasannya pun berbeda, PPnBM lewat faktur pajak, sedangkan cukai lebih spesifik. Didalam cukai terdapat konsep earmarking tax dan cukai atas kendaraan bermotor sudah diadopsi di beberapa negara, termasuk semua negara di ASEAN telah mengenakan cukai atas kendaraan bermotor. Sehingga, kebijakan yang dianggap tepat untuk pengenaan kendaraan bermotor adalah cukai karena cukai bisa dikenakan atas emisi dan dapat berperan sebagai PPnBM yang artinya dalam pengenaannya mempertimbangkan faktor kemewahan.

---

Penelitian ini membahas mengenai rencana pemerintah dalam mengalihkan PPnBM kendaraan bermotor menjadi cukai atas kendaraan bermotor karena terdapat kesamaan filosofi dan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Terdapat perbedaan dan kesamaan antara pengenaan PPnBM dengan cukai atas kendaraan bermotor. Kesamaannya yaitu pemungutannya hanya 1 satu kali. Sedangkan perbedannya yaitu PPnBM lebih bertujuan untuk penyeimbang PPN yang bersifat regresif dan hanya dikenakan pada barang yang tergolong mewah, sedangkan cukai tujuan pemungutannya untuk ekstenalitas negatif yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor, dan membuka ruang untuk mengenakan kendaraan atas luxury mewah. PPnBM hanya dapat dikenakan di tingkat pabrikan, sedangkan cukai dapat dikenakan ditingkat pabrikan dan eceran. PPnBM hanya memiliki 1 satu jenis tarif, sedangkan cukai terdiri dari 3 tiga jenis tarif. Pengawasannya pun berbeda, PPnBM lewat faktur pajak, sedangkan cukai lebih spesifik. Didalam cukai terdapat konsep earmarking tax dan cukai atas kendaraan bermotor sudah diadopsi di beberapa negara, termasuk semua negara di ASEAN telah mengenakan cukai atas kendaraan bermotor. Sehingga, kebijakan yang dianggap tepat untuk pengenaan kendaraan bermotor adalah cukai karena cukai bisa dikenakan atas emisi dan dapat berperan sebagai PPnBM yang artinya dalam pengenaannya mempertimbangkan faktor kemewahan."

"Skripsi ini membahas usulan pemerintah mengenakan cukai atas kendaraan bermotor untuk meningkatkan fungsi cukai sebagai pengatur barang konsumsi yang dapat menimbulkan eksternalitas negatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dengan mengaitkan pada teori karakteristik cukai Sijbren Cnossen, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan cukai atas kendaraan bermotor memenuhi karakteristik cukai yaitu selectivity in coverage, discrimination in intent, dan quantitative measurement. Selain itu, pemerintah saat ini belum berorientasi terhadap isu pencemaran lingkungan atau eksternalitas negatif dari kendaraan bermotor, sehingga pengenaan cukai dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen alternatif sesuai dengan fungsi cukai. Pengenaan cukai atas kendaraan bermotor juga sudah diterapkan di beberapa negara ASEAN.

---

This thesis focused on the Government’s proposal on imposing excise tax on motor vehicle to increase excise function as a regulator of consumer goods which can cause negative externalities. This study used a qualitative-descriptive approach through field studies and literature studies. According to the legal character of excise theory by Sijbren Cnossen, the results showed that the imposition of excise tax on motor vehicle meet the characteristics of excise which are: selectivity in coverage, discrimination in intent, and quantitative measurement. In addition, the government has not been oriented towards the issues of environmental pollution or negative externalities of motor vehicles, so the imposition of excise can be used as one off the alternative instrument in accordance with the excise function. Imposition of excise tax on motor vehicle has also been applied by several ASEAN countries."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan peraturan daerah pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai peraturan daerah Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung terkait dengan perluasan objek Pajak Kendaraan Bermotor dan perubahan tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan antara Perda No 10 tahun 2008 dengan Perda No 2 tahun 2011 terletak pada perlusan objek pajak dan perubahan tarif dimana kendaraan dinas milik instansi pemerintah merupakan objek pajak dan diberlakukannya pajak progresif Peningkatan Jumlah kendaraan bermotor merupakan faktor yang mendukung pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung sedangkan faktor penghambat pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung adalah kesiapan sistem kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai pajak progresif.

---

This undergraduate thesis focused to compare the local regulations about vehicle tax in Lampung Province. The study was conducted to gain insight about the local regulations of vehicle tax related local tax empowerment and change rate about vehicle tax. This undergraduate thesis used qualitative approach through field study and literature study for data collection.

The result showed that there are some differences between Local Regulation No 10 year 2008 and No 2 year 2011 on expansion of local tax object and changes in vehicle tax rates where the vehicles of government institution become an object of local taxation and progressive taxes are applied Increasing the number of vehicle is supporting factor of taxation and the restricting factors are the readiness of the system lack of understanding taxpayer about progressive tax rate."

"ABSTRAKPajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Tesis iniakan membahas tentang efektivitas penerapan kebijakan tarif progresif Pajak KendaraanBermotor di DKI Jakarta mengatasi kemacetan dan upaya Pemda DKI dalam hal optimalisasipenerimaan PKB untuk mendukung earmarking sebesar 20%. Metode yang digunakan dalampenelitiaan ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulandata dengan studi literatur dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Perda No. 2tahun 2015 tentang tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta dinilai sudahefektif untuk meningkatkan pendapatan sedangkan belum efektif dalam mengurangikemacetan di DKI Jakarta.

---

ABSTRACTMotor vehicle tax is one of a source of regional revenue.This thesis discusses effectiveness ofthe progressive rates policy on motor vehicle tax in Jakarta special upon congestion and thelocal government revenue optimization to support earmarking of about 20 %.Methods used inthis research is qualitative descriptive with data collection techniques by study literature andfield.The result from this research are that the progressive rate policy on motor vehicle tax injakarta considered to have already effective to increase their regional revenue, but it is noteffectivly to reduce the traffic congestion."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraa Bermotor II Di DKI Jakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah sejak penerapan tarif progresif PKB banyak Wajib Pajak yang melaporkan kendaraan yang telah dijual agar kendaraan tersebut diblokir guna menghindari tarif progresif. Akibatnya pembeli kendaraan bekas tidak dapat meminjam KTP untuk mengurus pajak kendraan dan harus melakukan balik nama sehingga penerimaan BBN-KB II di DKI Jakarta menjadi semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan BBN-KB II di DKI Jakarta adalah hukum pajak, tingkat pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor baru, tingkat kesadaran Wajib Pajak, dan penerapan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor.

---

This paper discusses about Analysis Application Progressive Tariff of Motor Vehicle Tax To Receipt Used Motor Vehicle Title Transfer Tax in Jakarta. The research is qualitative research using descriptive analysis. The result is that since the application of progressive tariff of Motor Vehicle Tax, many tax payers who report that the vehicle has been sold to be blocked in order to avoid progressive tariff. As a result, used second vehicle buyers can not borrow identity cards to pay vehicle tax and have to do rename, so receive BBN-KB II in Jakarta be increasing. Factors that influence the acceptance of BBN-KB II in Jakarta are tax law, the growth rate of new vehicle ownership, the level of taxpayer awareness, and application progressive tariff of Motor Vehicle Tax."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan UU No. 28 Tahun 2009 terkait pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di perusahaan kontaktor pertambangan, yaitu PT ABC. Analisis yang dilakukan mengenai pengaruh penerapan UU No. 28 Tahun 2009 terhadap kepatuhan perpajakan, pengakuan biaya pajak, serta manajemen aset tetap berupa alat berat/besar di PT ABC. Data yang dianalisis terdiri atas data pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2005-2014 terkait masa sebelum dan sesudah penerapan UU No. 28 Tahun 2009. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penerapan UU No. 28 Tahun 2009 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak PT ABC karena secara umum PT ABC berkomitmen untuk memenuhi kewajiban terkait administrasi perpajakan. Penerapan UU No. 28 Tahun 2009 berpengaruh signifikan terhadap pengakuan biaya pajak dan manajemen aset tetap terkait alat berat/besar PT ABC. Terdapat pencatatan dan pengakuan atas biaya kepatuhan pajak dan pembentukan dana cadangan yang sebelum penerapan undang-undang tidak dibuat oleh PT ABC. Selain itu, PT ABC mengelola database alat berat/besar secara khusus setelah penerapan undang-undang ini.

---

This paper aims to determine the application of the Act No. 28 of 2009 related to the management of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle in mining contractor company, PT ABC. The analysis conducted on the effect of the application of the Act No. 28 of 2009 for tax compliance, cost of taxation recognition, and fixed asset management in the form of heavy equipments in PT ABC. Data were analyzed consists of the data of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle years 2005-2014 related to before and after the application of the Act No. 28 of 2009. The conclusion of this paper is the implementation of the Act No. 28 of 2009 has no significant effect on tax compliance of PT ABC because in generally PT ABC is committed to meet its obligations related to tax administration. Application of the Act No. 28 of 2009 significantly influence the cost of taxation recognition and fixed asset management related heavy equipments of PT ABC. There is a recording and recognition of tax compliance costs and the establishment of a reserve fund that before the application of the law is not made by PT ABC. In addition, PT ABC managing database of heavy equipments specially after the adoption of this law."

"Salah satu sumber terpenting pembiayaan dari dalam negeri adalah sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang besar sekali artinya bagi pembangunan nasional. Baik pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah, diarahkan untuk mendukung kemampuan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, daerah selain dituntut peningkatan kemampuan pembuatan pajak daerah juga dituntut peningkatan pelaksanaan pajak daerah. Hal ini harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan daerah. Ada tiga tujuan pokok yang hendak dicapai setiap perubahan pada setiap pajak daerah. Pertama, menyederhanakan sistem pajak daerah, karena sekarang sistem ini tampaknya memiliki nilai pengganggu yang sangat besar dibandingkan dengan penerimaan yang dihasilkannya. Kedua, menaikkan penerimaan pajak daerah, agar daerah tidak terlalu banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Ketiga, perubahan sistem pajak juga mungkin ada yang menyangkut wewenang pemerintah daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang sangat potensial bagi pemerintah daerah DKI Jakarta. Penyebabnya antara lain jumlah kendaraan yang berada di wilayah DKI Jakarta semakin meningkat dan pertumbuhan industri otomotif juga selalu positif. Namun, jika dilihat dari kedisiplinan wajib pajak PKB ditinjau dari ketepatan waktu membayar kewajibannya, maka dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan besarnya denda yang diterima pemerintah daerah. Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, penelitian ini mencoba untuk mencari efektivitas penerimaan PKB, persepsi masyarakat pemilik kendaraan bermotor (wajib pajak) terhadap sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor yang saat ini dilakukan. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu upaya peningkatan penerimaan pajak daerah yang sedang diupayakan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pemungutan PKB yang dilaksanakan sudah efektif, kecuali pada masa awal krisis.Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penilaian wajib pajak/masyarakat terhadap pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor negatif. Artinya, masyarakat menilai pelayanan dan sistem yang saat ini berlaku tidak memenuhi keinginan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diciptakan sistem pendaraan kendaraan bermotor yang terkoordinasi antara Dipenda dan berbagai pihak seperti aparat kepolisian, perusahaan asuransi dan perusahaan pabrik/importir mobil. Yang terakhir khususnya diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah kendaraan baru yang bertambah per minggu atau per bulan di wilayah DKI Jakarta.Selain itu, perlu dibangun suatu sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui saluran ATM, Bank-bank dan internat. Hal ini akan memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya."

"Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat dapat dilakukan dengan cara membentuk unit pembantu, salah satunya adalah Samsat Drive-Thru. Adanya sistem ini, dimaksudkan pemerintah untuk mempermudah wajib pajak serta meningkatkan kualitas layanan dengan menyediakan alternatif pembayaran PKB melalui berbagai macam sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem pembayaran PKB melalui Sistem Drive-Thru di Jakarta Timur ditinjau dari Asas Ease of administration. Analisis dilakukan menggunakan teori Asas Ease of administration. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik maupun dari segi kepetingan praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dari asas certainty untuk indikator mengenai peraturan rinci mengenai Samsat Drive-Thru belum mencerminkan asas certainty. Hal ini, dikarenakan belum ada peraturan secara rinci mengenai pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru. Dari asas convenience of payment, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru dikatakan sudah mencerminkan asas ini dari sisi kenyamanan pembayaran. Dari asas efisiensi, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru dikatakan sudah mencerminkan asas efisiensi dengan baik dari sisi petugas pajak maupun bagi wajib pajak. Dari asas simplicity, pembayaran PKB melalui sistem ini juga sudah mencerminkan asas simplicity. Untuk kontribusi penerimaan PKB melalui sistem Drive-Thru hanya menyumbang angka sebesar 2%-5,5% terhadap penerimaan PKB secara keseluruhan dalam 4 tahun terakhir. Dari segi penerimaanya, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru selalu mengalami peningkatan.

---

Referring to Presidential Regulation No. 5 of 2015 concerning the Implementation of the One-Stop Administration Services Office, so to improve the quality of office services with Samsat can be done by forming auxiliary units, one of which is Samsat Drive-Thru. The existence of this system, intended by the government to facilitate taxpayers and improve service quality by providing alternative PKB payments through various systems. This study aims to analyze how the implementation of the PKB payment system through a drive-thru system in East Jakarta in terms of the principle of Ease of Administration. The analysis was carried out using the principle of ease of administration. Research conducted is expected to provide academic benefits and in terms of practical interests. The method used in this study is post-positivist with in-depth interviews. The results of the study show that from the Certainty principle for indicators regarding detailed regulations regarding Samsat Drive-Thru have not reflected the Certainty principle. This is because there are no detailed regulations regarding PKB payments through the drive-Thru system. From the principle of convenience of payment, PKB payments through the drive-thru system are said to have reflected this principle in terms of payment comfort. From the principle of efficiency, PKB payments through the drive-Thru system are said to have reflected the principle of efficiency both in terms of tax officials and for taxpayers. The contribution of PKB revenue through The Drive-Thru system only contributes a figure of 2%-5,5% to the overall PKB revenue in the last 4 years. In terms of revenue, PKB payments through a drive-thru system always increase."