Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Treaty shopping adalah salah satu skema penghindaran pajak paling menguntungkan yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan mengurangi beban pajak dari transaksi lintas batas. Sebagai salah satu penyebab utama pengikisan basis pajak, urgensi treaty shopping semakin jelas terlihat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tingkat kekalahan yang tinggi dalam menangani kasus-kasus terkait perjanjian pajak di pengadilan meskipun berbagai upaya unilateral telah dilakukan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan P3B. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang skema penghindaran pajak yang digunakan dalam praktik dan bagaimana sengketa diselesaikan di pengadilan. Skripsi ini menggunakan kasus PT X, yaitu pembayaran bunga atas pinjaman luar negeri kepada entitas yang berdomisili di Belanda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis fakta di persidangan dan diperkaya dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skema pembayaran bunga PT X merupakan bentuk penghindaran pajak dengan menggunakan skema treaty shopping untuk menyalahgunakan manfaat P3B Indonesia-Belanda. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bagaimana penyelesaian di pengadilan sangat menekankan pada definisi beneficial owner dari penghasilan bunga. Selain masalah beban pembuktian beneficial owner, terdapat faktor lain yang menyebabkan DJP kalah dalam kasus PT X, antara lain masalah terkait dasar hukum, interpretasi P3B, keterbatasan kapasitas hakim dan otoritas pajak, serta rezim tax haven dari negara mitra P3B. Apabila kasus PT X dianalisis menggunakan perspektif regulasi terbaru menggunakan instrumen Principal Purpose Test (PPT), tingkat kemenangan DJP menghadapi kasus serupa PT X semakin tinggi, namun akan menimbulkan ketidakpastian bagi Wajib Pajak di masa mendatang.

---

Treaty shopping is one of the most favorable schemes of tax avoidance used by corporations in order to gain tax treaty benefits and reduce tax burden from cross-border transactions. As one of the main reasons for the erosion of tax base, the urgency of treaty shopping is even more apparent in developing countries, including Indonesia. Moreover, the Directorate General of Taxes (DGT) has a very high rate of loss in handling tax treaty related cases at court despite all the unilateral measures taken to tackle treaty abuse issues. This study aims to provide deeper understanding of the tax avoidance scheme used in practice and how the dispute settled at court. This study uses PT X case of outgoing interest payment on foreign loans to an entity domiciled in the Netherlands. This study uses a qualitative approach to analyze the facts in trial and enriched with the data collected by means of in-depth interviews. The results of this study shows that PT X interest payment scheme is a form of tax avoidance using treaty shopping scheme to abuse the Indonesia-Netherland treaty benefits. The study also shows how the settlement in court was heavily revolved around the definition of beneficial owner of the interest income. Other than burden of proof of beneficial owner, there are other factors which caused DGT to lose in PT X case, including legal basis issue, treaty interpretation, limited capacity of judges and tax authorities, as well as treaty partner’s tax haven regime. If the case of PT X is analysed from the latest regulatory perspective using the Principal Purpose Test (PPT) instrument, the DGT's win rate in facing a similar case of PT X is getting higher, however it will create uncertainty for taxpayers in the future."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tujuan penggunaan derivatif, terhadap tingkat penghindaran pajak. Dengan menggunakan sampel perusahaan publik non-finansial di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014, penulis memisahkan antara perusahan yang menggunakan instrumen derivatif sebagai spekulasi dan sebagai lindung nilai hedging . Hasil penelitian menunjukkan perusahaan yang menggunakan instrumen derivatif sebagai spekulasi memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi daripada yang menggunakannya sebagai lindung nilai. Penelitian ini juga menganalisis peran tata kelola perusahaan dalam memoderasi hubungan penggunaan instrumen derivatif dan penghindaran pajak. Hasilnya, tata kelola perusahaan yang baik tidak terbukti dapat mengurangi perbedaan tingkat penghindaran pajak antara perusahaan yang menggunakan instrumen derivatif sebagai spekulasi dan sebagai lindung nilai.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the effects of financial derivatives utilization on corporate tax avoidance. Using the data of non financial publicly traded company in Indonesian Stock Exchange between 2012 2014, this research classifies a derivative user as speculator and effective hedger. The result shows that speculator companies have more aggressive tax avoidance than the effective hedgers. This research also analyzes the moderation role of good corporate governance implementation to the relation between derivatives utilization and corporate tax avoidance level. The result shows that a good corporate governance implementation has no significant effects to reduce the tax avoidance gap between speculator and effective hedger companies."

"Menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015, penelitian ini mencoba memberikan bukti bahwa financial distress berhubungan positif dengan corporate tax avoidance. Penelitian ini didorong oleh pandangan bahwa pajak merupakan salah satu beban yang cukup berat bagi perusahaan untuk dikeluarkan, sehingga perusahaan terdorong untuk menekan biaya pajak serendah mungkin sehingga keuangan perusahaan tidak terlalu terbebani, perilaku ini disebut penghindaran pajak. Penghindaran pajak memfasilitasi perusahaan untuk tetap bertahan pada kondisi keuangan yang sedang sulit, namun hal ini dapat berdampak pada penerimaan pajak pemerintah. Selain itu ingin dibuktikan juga bahwa terdapat variabel lain yang membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak.

---

Using a sample of companies listed in Indonesia Stock Exchange 2011 2015 period, the research provides evidence that financial distress is positively related to corporate tax avoidance. This research is driven by the view that the tax is one of a heavy burden for the company to be issued, so that companies are encouraged to keep costs as low as possible so that taxes finance companies are not overburdened, this behavior is called tax avoidance. Tax avoidance facilitated the company to stay afloat in the financial conditions that are difficult, but it can have an impact on government tax revenue. In addition to prove also that there are other variables that make the company 39 s tax evasion."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak perusahaan terhadap kepemilikan kas perusahaan. Penelitian penghindaran pajak baru-baru ini membuktikan bahwa penghindaran pajak mampu memfasilitasi ekstraksi sewa manajerial dalam bentuk pemindahan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Maka penelitian ini mencoba untuk menguji secara langsung bagaimana hubungan penghindaran pajak dengan tingkat kas yang dimiliki oleh perusahaan menggunakan analisis kuantitatif. Dengan menggunakan metode purposive sampling, sampel dari penelitian ini adalah 46 perusahaan non-keuangan, non-properti, non-real estate dan non-konstruksi dengan periode penelitian selama delapan tahun, dari 2009-2016, sehingga diperoleh 368 observasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dua ukuran kepemilikan kas yang berbeda untuk menguji ketahanan hasil penelitian. Studi ini memberikan bukti bahwa penghindaran pajak tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kepemilikan tunai pada perusahaan yang go public di Indonesia. Kedua pengukuran dari kepemilikan kas memberikan kesimpulan yang sama terhadap hasil penelitian. Jadi, berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepemilikan kas perusahaan publik Indonesia.

---

This study aims to determine the effect of corporate tax avoidance to the corporate cash holdings. Recent of tax avoidance research proves that tax avoidance is able to facilitate managerial rent extraction in the form of transfer of resources owned by the company. So this study tried to test directly how the relationship of tax avoidance with the amount of cash hold by the company using quantitative analysis. By using purposive sampling method, the sample of this research are 46 non financial, non property, non real estate and non construction companies with a period of research for eight years, from 2009 2016, so obtained 368 observations. In addition, the study also used two different cash holdings measures to test the robustness of the research results. This study provides evidence that tax avoidance does not have a significant relationship to the level of cash holdings in companies that go public in Indonesia. Both measurements of the cash holdings give the same conclusions to the results of the study. So, based on this findings I conclude that the tax avoidance does not have a signifficant effect on the level of firm cash holdings in Indonesian public companies."

"This volume provides a fascinating look at the anti-tax avoidance strategies employed by more than fifteen countries in eastern and western Europe, Canada, the Pacific Rim, Asia, Africa, and the United States. It surveys the similarities and differences in anti-avoidance regimes and contains detailed chapters for each country surveying the moral and legal dimensions of the problem. The proliferation of tax avoidance schemes in recent years signals the global dimensions of a problem presenting a serious challenge to the effective administration of tax laws. "

"Perkembangan perekonomian mengakibatkan tumbuhnya industri manufaktur yang harus dilaksanakan pekerjaannya oleh pelaksana usaha jasa konstruksi. Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dapat di dalam negeri, dapat juga di luar negeri. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di dua wilayah yurisdiksi pemajakan atau lebih dapat mengakibatkan timbulnya tambahan beban pajak penghasilan. Karena pentingnya perpajakan internasional dalam pelaksanaan pekerjaan yang meliputi lintas batas negara, maka hendak dikaji aspek perpajakan internasional dalam upaya minimalisasi beban pajak penghasilan jasa konstruksi.Dari penelitian yang dilakukan, terdapat tiga masalah pokok yaitu (1) apa saja faktor-faktor penting dalam masalah perpajakan yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan proyek konstruksi di luar negeri, (2) hal-hal yang relevan dengan jasa konstruksi yang diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara lokasi kegiatan/proyek, (3) bentuk usaha apakah/ lokasi proyek yang sebaiknya dipilih dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Singapura atau Malaysia dalam rangka tax manajemen.Untuk menjawab masalah pokok tersebut, dilakukan penelitian melalui kajian pustaka terhadap berbagai literatur yang berhubungan dengan perpajakan internasional dan manajemen perpajakan untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi, juga dilakukan penelaahan atas transaksi perpajakan yang terkait di PT TJE.Dari penelitian, analisis dan pembahasan dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa (1) keberadaan permanent establishment adalah hal yang sangat sulit dihindari karena umumnya proyek konstruksi berlangsung lebih dari time test, kalau memang pasar dari proyek berkesinambungan, beroperasi dengan anak perusahaan lebih efisien beban pajaknya daripada cabang perusahaan. (2) Pengaturan time test dalam Persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara lokasi kegiatan/proyek selalu diatur dengan waktu yang berbeda-beda, sehingga masalah time test merupakan hal yang terpenting dalam P3B. (3) bentuk usaha yang sebaiknya dipilih dalam pelaksanaan konstruksi di Singapura adalah melalui pendirian anak perusahaan sehingga bisa di kelola kapan sebaiknya dividen dibagi ke induk di Indonesia yang akan mengakibatkan beban pajak induk menjadi efisien.Berdasarkan kajian yang dilakukan, diberikan rekomendasi (1) analisis yang lebih mendalam perlu dilakukan terhadap aturan pajak negara lokasi kegiatan/ proyek agar dapat ditentukan tax management, (2) untuk pelaksanaan proyek konstruksi di Malaysia, sebaiknya dipilili lokasi proyek konstruksi yang terdapat di Labuan karena proyek konstruksi tersebut tidak dikenakan pajak_ (3) agar dilakukan pengatuan dalam waktu dan jumlah dalam pembayaran dividen dari anak perusahaan di Singapura kepada induknya di Indonesia sehingga dapat dicapai penghasilan kena pajak yang minimum, yaitu dilakukan pada saat PT T]E dapat menerapkan tarif yang efisien dalam penghitungan pajak penghasilan badan yang terutang.

---

The economic development creates the manufacture industry that need the construction company to built them. It can be in domestic area and also in foreign country. The construction activity in two or more tax jurisdiction can cause additional income tax expense. That's why the international taxation in construction activity across the country makes the efforts to minimize the income tax expense is important to be analyzed.

From the analysis that have been made, there are three principal problems: (1) what is the important factors in taxation that should be consider in construction oversea project (2) The things that relevant to construction project that includes in Tax treaty agreement between Indonesia with country on which project will be done. (3) The form of entity and location of the project that should be chosen in order to do Taxation management in construction project in Singapore and Malaysia.

To answer all that principal problems above, we've done some study by exploring some literature about international taxation, taxation management for construction project and also taxation transaction in PT TJE.

The conclusion of the study are (1) the permanent establishment is difficult to ignore, because generally the construction project duration more than time test. If the client is for continuous project, to make the company taxation more efficient, operating with subsidiaries is more efficient than with branches. (2) The arrangement about time test on the tax treaties between Indonesia with other country is always in a different time so that the time test is the important thing in tax treaty. (3) The form of entity for construction that should be chosen in Singapore is subsidiaries. In this case, we can manage the time to share the dividend to the head office in Indonesia, that makes the taxation is more efficient.

The recommendation based on the study is (1) In depth analysis should be done to the regulation and taxation on project location to decide the Tax Management, (2) In order to do the construction project in Malaysia, it's better to do the project with location in Labuan, because there's no tax burden for doing project in Labuan, (3) Make the arrangement about time and amount of dividend from subsidiary in Singapore to Head Office in Indonesia to make the minimum taxable income for PT. TJE, so PT T.IE can applied efficient corporate tax rate."

"ABSTRAKPenelitian ini berisi analisis tentang perilaku perusahaan multinasional (MNC) di sektor manufaktur dengan memanfaatkan data Surat Pemberitahuan periode 2009-2016. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan tarif pajak antara Indonesia dan negara asal MNC secara signifikan mempengaruhi laba sebelum pajak yang dilaporkan oleh MNC. MNC yang dimiliki penuh dan MNC yang mempunyai keterkaitan dengan tax haven lebih responsif terhadap perbedaan tarif pajak dibanding jenis MNC lainnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan thin capitalisation rule menurunkan respon MNC terhadap perbedaan tarif pajak. Selain itu, MNC di Indonesia secara dominan menggunakan skema transfer pricing untuk mengalihkan laba.

---

ABSTRACTThis paper analyses the profit shifting behaviour of Indonesian manufacturing multinational corporations (MNCs) using tax return data over the period 2009-2016. This paper finds that the tax rate differentials between Indonesia and MNCs home countries significantly affect the pre-tax profits reported by MNCs. Wholly-owned MNCs and MNCs with links to tax havens are more responsive to tax rate differentials than other types of MNCs. Further, this study also finds that the responsiveness of MNCs to tax rate differentials decreases when thin capitalisation rules exist. Moreover, the results show that Indonesian MNCs predominantly use transfer pricing schemes to shift their profits"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus penghindaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi WP OP atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven dengan melakukan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap para praktisi di DJP yang membidangi sektor Orang Pribadi dan membahas tiga kasus tentang penghasilan capital gain atas transaksi pengalihan saham, deemed dividend, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan kepemilikan aset di negara tax haven. Kesimpulan dari penelitian ini adalah DJP telah melakukan tahapan identifikasi data sampai dengan tindak lanjut untuk penggalian potensi pajak atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven secara efektif dengan memanfaatkan berbagai sumber data eksternal yang relevan.

---

The purpose of this research is to analyze individual tax evasion for income and asset ownership in tax haven country by conducting case study in Directorate General of Taxes DGT. This research is conducted by interviewing some individual tax experts in DGT and had discussed three cases like capital gain from stock acquisition, deemed dividend, remuneration and asset ownership in tax haven country. It is concluded that DGT analysis has efficiently conducted from data identification to follow up prrocess by utilizing and maximizing some relevant external data sources. "

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan transfer pricing yang dilakukan oleh PT XYZ dilihat dari ketentuan perpajakan di Indonesia; menjelaskan kebijakan yang akan diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi praktik transfer pricing di Indonesia baik dari sisi administratif maupun pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif . Hasil penelitian ini menyimpulkan mengenai praktik transfer pricing yang dilakukan PT XYZ yaitu dengan cara cara menjual produksi batubara dengan harga rendah ke luar negeri, dimana pembeli di luar negeri yang umumnya terafiliasi dengan perusahaan di Indonesia akan menjual kembali barang tambang itu dengan harga lebih tinggi (harga pasar) ke pembeli lainnya. Transaksi transfer pricing yang dilakukan oleh PT XYZ memiliki indikasi adanya hubungan istimewa antar perusahaan dalam satu grup perusahaan dan transaksi tersebut tidak menunjukkan kewajaran akan kelaziman usaha; Transfer Pricing sebaiknya lebih ditempuh dengan kebijakan administratif daripada pemidanaan. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan pajak bukan pada aspek pidana melainkan untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara. Dengan penerapan kebijakan pidana justru akan menyebabkan kriminalisasi transfer pricing yang kurang jelas dasar hukum pajaknya.

---

This thesis discusses the implementation of transfer pricing conducted by PT XYZ from the tax regulation side in Indonesia; explain the policies to be taken by the Directorate General of Taxation to address the transfer pricing practices in Indonesia, both in terms of administrative and criminal. This study uses qualitative methods to the descriptive approach. The results of this study concluded that the transfer pricing practices that do XYZ that is by selling lowpriced coal production overseas, where overseas buyers are generally affiliated with the company in Indonesia will be mine to resell the goods at a higher price (the price market) to another buyer. Transfer pricing of transactions conducted by XYZ Ltd. has indications of a special relationship between companies within a group of companies and the transaction will not show the reasonableness of the prevalence of business; Transfer Pricing policies should be further pursued by administrative rather than criminal prosecution. This is based on the consideration that the purpose of taxes is not the criminal aspect but rather to optimize revenues. With the application of penal policy would likely lead to the criminalization of transfer pricing is less clear legal basis for the tax."

"ABSTRAKPraktik pengelakan pajak telah membuat negara kekurangan penerimaan yang cukup besar. Dimana penerimaan negara yang rendah dapat mengakibatkan penurunan target pembangunan dalam APBN karena penerimaan negara berupa pajak merupakan pendapatan terbesar negara. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelakan pajak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara ditinjau dari peraturan di bidang perpajakan dan peraturan mengenai keuangan negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelakan pajak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara.

---

ABSTRACTPractice of Tax Evasion have made a significant loss of state income. This issue could affect Indonesia?s Development target in State Budget, because taxation is the biggest income in the State Budget. This thesis aims to determine whether tax evasion can be categorized as an act that resulted in losses to the state in terms of the regulations in the field of taxation and regulation on state finances in Indonesia. The method used is a normative juridical research using secondary data, such as regulations and literatures. Based on the result of this study concluded that tax evasion can be categorized as an act that resulted in losses to the state."