Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 162674 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Igor Yoso Kahago Pubian
Antisipasi Indonesia dalam Pembentukan Kesepakatan Internasional mengenai Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati di Wilayah Luar Yurisdiksi Nasional = Indonesia's Anticipation in Formation of International Agreements on the Utilization of Biodiversity Beyond National Jurisdiction
"Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (The 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)) belum mengatur mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional, tidak boleh ada negara manapun yang melakukan kedaulatannya pada wilayah di luar yurisdiksi nasional yang terdiri dari Laut Bebas dan Kawasan (The Area) sehingga dianggap telah melanggar ketentuan dari UNCLOS. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi para ilmuan menemukan terdapat potensi-potensi dari keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan pada wilayah tersebut. Dengan adanya penemuan potensi tersebut, memicu Indonesia dan negara-negara lainnya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi keanekaragaman hayati di luar yurisdiksinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian mengupayakan pembentukan pengaturan pemanfaatan keanekaramagan hayati di wilayah yurisdiksi nasional dengan cara mengakomodir pertimbangan negara-negara anggota melalui Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction. Pada konferensi ini akan diuraikan draft teks perjanjian hukum internasional yang mengikat secara hukum di bawah UNCLOS yang mengatur khusus mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah luar yurisdiksi nasional.
The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (The 1982 UNCLOS) does not yet regulate the use of biodiversity in areas outside national jurisdiction, no country may exercise its sovereignty over areas outside national jurisdiction consisting of The High Sea and the Area so that it is considered to have violated the provisions of UNCLOS. However, along with the development of technology, scientists have discovered that there are potentials of biodiversity that can be utilized in the area. With the discovery of this potential, it triggers Indonesia and other countries to explore and exploit biodiversity outside their jurisdiction. The United Nations (UN) then seeks to establish regulations for the use of biological diversity in national jurisdictions by accommodating the considerations of member countries through the Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction. At this conference, a draft text of a legally binding international legal agreement under UNCLOS will be described which specifically regulates the conservation and sustainable use of marine biodiversity in areas outside national jurisdiction."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwaskoro Syahbanu
Titik berat perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik di Indonesia = Orientation of protection and utilization of biodiversity and genetic resources in Indonesia
"Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik yang tinggi, Indonesia memiliki kepentingan mengatur perlindungan dan pemanfaatannya. Ratifikasi berbagai peraturan internasional mengharuskan Indonesia menyesuaikan demi implementasi yang baik. Skripsi ini membahas tentang keadaan hukum Indonesia dan titik beratnya dalam perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arah Indonesia dalam menerapkan kebijakan perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik dan pengetahuan terkait pemanfaatan sumberdaya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa Indonesia belum memilih titik berat dalam membuat peraturan mengenai keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik.
As a country with high biodiversity and genetic resources, Indonesia has an interest in regulating its protection and utilization. The ratification of various international regulations requires Indonesia to adapt for good implementation. This thesis discusses the state of Indonesian law and its emphasis on the protection and utilization of biodiversity and genetic resources in Indonesia. The purpose of this study is to know the direction of Indonesia in implementing the policy of protection and utilization of biodiversity, genetic resources and knowledge related to the utilization of these resources. This research uses normative juridical research method. From this study it is known that Indonesia has not chosen the center of gravity in making regulations on biodiversity and genetic resources."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69671
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andreas Pramudianto
Pembentukan Kesepakatan Internasional Baru Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional Terkait Sampah Plastik Di Laut. = Formation Of New International Agreements In The Perspective Of International Environmental Law Regarding Plastic Waste In The Sea
"Sampah plastik di laut saat ini sudah menjadi masalah dunia. Ancaman semakin nyata terhadap kehidupan ekosisitem laut dan generasi sekarang maupun mendatang. Sementara itu aturan terhadap keberadaan sampah plastik di laut masih tersebar dan belum komprehensif. Karena itu hukum internasional harus mengambil perannya untuk menangani persoalan sampah plastik di laut. Penelitian disertasi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan bagi negara-negara yang harus bertindak secara bersama dan segera dalam penanggulangan sampah plastik di laut. Selain itu, disertasi ini juga menganalisis dan menelaah keberadaan hukum internasional dalam rangka melaksanakan upaya menanggulangi sampah plastik di laut. Selanjutnya, disertasi ini memformulasikan kesepakatan internasional yang baru dan norma-norma apa saja yang harus disesuaikan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Secara teori, untuk mencapai penyelesaian masalah secara bersama diperlukan kesepakatan internasional baru melalui konsensus. Fokus penelitian ini adalah persoalan sampah plastik di laut yang dilihat dalam perspektif perjanjian internasional sebagaimana yang saat ini melalui keputusan UNEA 5/14 yang sedang dalam proses. Disertasi ini melihat bahwa persoalan sampah plastik di laut telah nyata terjadi dan peredarannya sangat luas sehingga membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup. Berbagai dokumen internasional yang berbentuk perjanjian internasional baik yang soft law maupun hard law seperti Deklarasi Stockholm 1972, UNCLOS 1982, MARPOL 1973/1978, Konvensi Basel 1989 dan regional seperti UNEP Regional Seas Convention juga sudah diupayakan dalam menangani pencemaran di laut. Akan tetapi, belum dapat sepenuhnya dilaksanakan dikarenakan masih belum fokus dalam menangani sampah plastik di laut. Oleh karena itu, hukum internasional khususnya hukum lingkungan internasional sedang berupaya untuk mengharmonisasikan berbagai aturan dan norma yang tersebar agar terkoordinasi dengan baik melalui kesepakatan internasional baru dalam penanganan sampah plastik di laut. Kesepakatan internasional baru ini juga akan memasukan norma-norma yang didasarkan pada dokumen internasional sebelumnya sehingga terbentuk norma baru yang sesuai dengan kondisi penanganan sampah plastik di laut saat ini.
Plastic waste in the sea has now become a world problem. The threat is increasingly real to the life of the marine ecosystem and the present and future generations. Meanwhile, the rules regarding the existence of plastic waste in the sea are still scattered and not comprehensive. Therefore, international law must take its role in dealing with the problem of plastic waste in the sea. This dissertation research aims to find out and analyze the reasons for countries that must act together and immediately in dealing with plastic waste in the sea. In addition, this dissertation also analyzes and examines the existence of international law in order to implement efforts to overcome plastic waste in the sea. Furthermore, this dissertation formulates a new international agreement and what norms must be adjusted. The method in this research uses a normative approach. In theory, to achieve a joint problem solving, a new international agreement is needed through consensus. The focus of this research is the problem of plastic waste in the sea which is seen from the perspective of an international agreement as currently through the UNEA 5/14 decision which is in process. This dissertation sees that the problem of plastic waste in the sea has really occurred and its circulation is very widespread, thus endangering health and the environment. Various international documents in the form of international agreements, both soft law and hard law, such as the Stockholm Declaration of 1972, UNCLOS 1982, MARPOL 1973/1978, the Basel Convention of 1989 and regional ones such as the UNEP Regional Seas Convention have also been attempted in dealing with marine pollution. However, it has not been fully implemented because it is still not focused on dealing with plastic waste in the sea. Therefore, international law, especially international environmental law, is trying to harmonize the various rules and norms that are spread out so that they are well coordinated through a new international agreement on handling plastic waste in the sea. This new international agreement will also include norms based on previous international documents so that new norms are formed that are in accordance with the current conditions of handling plastic waste in the sea."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gulardi Nurbintoro
Biodiversity beyond national jurisdiction: current debate and indonesia's interest / Gulardi Nurbintoro, Haryo Budi Nugroho
"The drafters of the 1982 UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) have left behind a lacunae
in terms of the regulations concerning Biodiversity in the Areas Beyond National Jurisdiction
(BBNJ). As living organisms are found in the deep seabed in areas beyond national jurisdiction,
as well as the utilization of marine genetic resources beyond national jurisdiction for commercial
purposes, States are currently deliberating on the proper regime in dealing with the management
and exploitation of the biodiversity. Some States argue that Part XI UNCLOS applies hence BBNJ
is also part of the Common Heritage of Mankind. On the other hand, some States believe that Part
VII UNCLOS applies which will allow individual States to exploit the resources in accordance with
the principle of the freedom of the high seas. Since 2004, the UN General Assembly has established
a Working Group to discuss the issue. Indonesia as a Party to UNCLOS which in general advocates
the importance of the rule of law in the oceans has the interest that the discussion in the UN
will allow developing countries, including Indonesia, to enjoy the result of the exploration and
exploitation of non-mineral resources at the bottom of the ocean.
"
Faculty of Law University of Indonesia, 2016
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ubaid Isna Yudhistira
Karakteristik Variasi Morfologi terhadap Keanekaragaman Hayati di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 = Geomorphology Variation Characteristics of Biodiversity in Indonesian Fiseries Management Area (WPPNRI) 573
"Dinamika keanekaragaman hayati seringkali dikaitkan dengan perubahan lingkungan, termasuk kedalaman perairan, produktivitas, sifat sedimen, ketersediaan oksigen, morfologi, serta gangguan fisik lainnya. WPPNRI 573 adalah salah satu dari 11 wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis dan oseanografis yang unik. Isu yang berkembang pada WPPNRI 573 antara lain eksploitasi berlebih, degradasi habitat, pencemaran dan penangkapan tidak ramah lingkungan, serta masuknya spesies invansif yang terjadi karena kurangnya wawasan dan perhatian pemerintah, serta kurangnya sumberdaya manusia dalam hal pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi terkait resiko ancaman kepunahan keanekaragaman hayati serta variasi morfologi yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial dan spasio-temporal dengan Red List Index sebagai model penilaian distribusi wilayah resiko keanekaragaman hayati. Sampel data keanekaragaman hayati dikumpulkan dari GBIF.org dalam rentang tahun 1989-2023. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa resiko terhadap ancaman kepunahan kehati di wilayah WPPNRI 573 cenderung rendah. Spesies lebih dominan berdistribusi secara mengelompok pada zona epipelagik dan semakin terdistribusi secara menyebar pada zona laut yang semakin dalam. Morfologi berpengaruh signifikan dalam level moderat terhadap distribusi keanekaragaman pada kategori nilai resiko ancaman yang sama. Kedalaman memiliki pengaruh yang paling besar, diikuti dengan lereng. Sedangkan orientasi, kelengkungan, dan kekasaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
The biodiversity dynamics are often associated with environmental changes, including water depth, productivity, sediment characteristics, oxygen availability, geomorphology, and other physical disturbances. WPPNRI 573 is one of 11 fisheries management areas in Indonesia that has unique geographical and oceanographic characteristics. Issues that occurred in WPPNRI 573 include overexploitation, habitat degradation, pollution, and non-eco-friendly fishing, as well as the entry of invasive species that occur due to lack of government insight and attention, and also lack of human resources in terms of management. This study aims to present information about the risk of biodiversity extinction threats and geomorphological variations that affect it. The method used is spatial and spatial-temporal analysis with Red List Index as a model for assessing the distribution of biodiversity risk areas. Samples of biodiversity data were collected from GBIF.org between 1989 and 2023. The results revealed that the risk of biodiversity extinction in the WPPNRI 573 area tends to be low of biodiversity extinction risk status. Species are predominantly distributed in clusters in the epipelagic zone, and also dispersed in deeper marine zones. Geomorphology has a significant moderate effect on the distribution of diversity in the same threat risk value category. Depth has the most influence, followed by a slope. While aspect, curvature, and ruggedness do not have a significant effect."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gretha Natasha
Strategi pembentukan minority government sebagai langkah antisipasi partai koalisi liberal-nasional dalam pemilihan umum federal Australia tahun 2016 = Minority government formation strategy as the liberal national coalition party anticipation step in Australia's 2016 federal election
"Australia melaksanakan Pemilihan Umum Federal pada tahun 2016 untuk memilih 150 anggota Dewan Perwakilan, dimana pemenang mayoritas mutlak memiliki hak untuk membentuk Parlemen ke-45. Pemungutan suara yang dilaksanakan pada 2 Juli 2016, melalui proses dimana selama penghitungan suara muncul banyak spekulasi bahwa hasil dari pemilu adalah tidak ada satu partai atau koalisi partai yang menang secara mayoritas mutlak. Partai Koalisi Liberal-Nasional yang merupakan petahana dan juga sebagai salah satu partai terbesar di Australia, menjalankan strategi pembentukan minority government sebagai langkah antisipasi dalam Pemilu Federal Australia tahun 2016 apabila tidak dapat memperoleh sedikitnya 76 bangku di Parlemen. Penelitian ini membahas bagaimana pembentukan minority government merupakan langkah antisipasi yang dijalankan oleh Partai Koalisi Liberal-Nasional melalui negosiasi ajakan berkoalisi kepada crossbench di Parlemen Australia.
Penelitian kualitatif ini menggunakan teori Minority Governments, Minimal Winning Coalitions and Surplus Majorities in Parliamentary Systems oleh Christophe Crombez. Berdasarkan temuan, tiga dari lima anggota crossbench pada Parlemen ke-45 Australia menerima ajakan dan memilih untuk mendukung Partai Koalisi Liberal-Nasional. Faktor-faktor yang dapat menjadi latar belakang ketiga anggota crossbench memutuskan untuk mendukung Partai Koalisi Liberal-Nasional dilihat dari latar belakang anggota crossbench dimana Partai Koalisi Liberal-Nasional mendominasi di wilayah pemilihan mereka, pengalaman dan partisipasi anggota crossbench dalam minority government tahun 2010, serta posisi kedua pihak dalam isu nasional Australia.
Australia conducts a Federal Election in 2016 to elect 150 members of the House of Representatives, in which the absolute majority winner has the right to form the 45th Parliament. The voting which took place on July 2nd, 2016, went through a process whereby during the vote counting there was many speculations that the result of the election was that no party or coalition of parties would win an absolute majority. The Liberal National Coalition Party as the incumbent and also one of the largest political party in Australia, runs a minority government formation strategy in anticipation of the 2016 Federal Election if they can rsquo t achieve 76 seats in the Parliament. This study discusses how the formation of a minority government as an anticipation runs by The Liberal National Coalition Party if they can rsquo t achieve 76 seats in the Parliament through negotiating a coalition formation to the crossbench members in the Australian Parliament.
This qualitative research uses Minority Governments, Minimal Winning Coalitions and Surplus Majorities in Parliamentary Systems by Christophe Crombez. Based on the findings, three of the five members of the crossbench at the 45th Parliament of Australia accepted the call and voted to support the National Liberal Coalition Party. The factors that could be the background of the three crossbench members decided to support the National Liberal Coalition Party are from the background of crossbench members in which the Liberal National Coalition Party dominates in their constituency, the experience and participation of crossbench members in minority government in 2010, and both sides in Australia 39 s national issue."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Diarmila Tri Lestari
Peranan hukum nasional Indonesia dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum internasional tentang perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996
S25745
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fadendi Hutama
Tinjauan yuridis terhadap ketentuan notifikasi merger yang dilakukan oleh holding company asing dalam hal transaksi merger dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia = Legal review on merger notification by foreign holding company in the event merger transaction is conducted outside the jurisdiction of Indonesia
"Penelitian ini membahas mengenai kewajiban notifikasi merger yang dilakukan oleh pelaku usaha asing berbentuk Holding Company dalam hal transaksi merger, konsolidasi maupun akuisisi ldquo;Merger rdquo; dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ldquo;UU Persaingan Usaha rdquo; menganut prinsip teritorial sebagai dasar penyusunannya dengan mengacu ke definisi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Persaingan Usaha. Kedudukan pelaku usaha asing berbentuk Holding Company tidak diatur secara jelas dalam UU Persaingan Usaha yang ada saat ini. Sehingga pelaku usaha asing yang melakukan transaksi Merger di luar wilayah yurisdiksi Indonesia tidak diwajibkan melakukan notifikasi. Untuk itu guna menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu khususnya badan usaha hasil Merger, maka diperlukan suatu legitimasi dari penerapan prinsip Single Economic Entity ke dalam peraturan perundang-undangan agar terdapat kepastian hukum bagi pelaku usaha asing berbentuk holding company untuk melaporkan setiap transaksi Merger yang dilakukannya.
This study focuses on the obligation of merger notification by foreign holding company in the event of merger, consolidation or acquisition ldquo Merger rdquo is conducted outside the jurisdiction of Indonesia. Law of the Republic Indonesia Number 5 year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business ldquo Competition Law rdquo embraces territorial principle as the basis for its legislation by referring to the definition of business actor as stipulated in article 1 number 5 of Competition Law. The status of foreign business actor in the form of Holding Company is not clearly stated in Indonesian Competition Law. So that, foreign business actors which conducted Merger transactions outside the jurisdiction of Indonesia are not required to make notifications to the competition authority in Indonesia namely KPPU. Therefore, in order to create fair and reasonable business competition condition and not to cause a concentration of economic power to certain business actors, especially business entities resulting from Merger, it is necessary to legitimize the application of Single Economic Entity principle into legislation so that there are legal certainty for foreign business actors in the form of a holding company to report any Merger transactions conducted by them."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shaskia Putri Ramadhani
Aspek-aspek hukum acara perdata internasional terkait bantuan penyampaian dokumen pengadilan lintas yurisdiksi negara dalam perkara perdata di Indonesia = International civil procedural law aspects regarding assistance for service of process of judicial document cross country jurisdiction in civil cases in Indonesia
"Salah satu bentuk penanganan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata adalah bantuan penyampaian dokumen pengadilan. bantuan ini dapat berupa surat pemanggilan sidang terhadap pihak tergugat yang bertempat tinggal di luar yurisdiksi suatu negara, yang mana diatur dalam The Hague Service Convention 1965. Indonesia belum menjadi negara peserta konvensi tersebut, sehingga dalam menangani bantuan tersebut pada saat ini mengacu pad aNota Kesepahaman antara Mahkmah Agung Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata yang ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2013 dan telah dieprbaharui pada tanggal 20 Februari 2018. Berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, tata cara pemanggilan dilakukan dengan cara memberikan salinan panggilan kepada pemerintah melalui perwakilan Republik Indonesia setempat dengan menggunakan saluran diplomatik.
Skripsi ini membahas mengenai aspek-aspek hukum acara perdata internasional terkait bantuan penyampaian dokumen pengadilan lintas yurisdiksi negara dalam perkara perdata pada pengadilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Berdasarkan kasus yang dibahas dalam skripsi ini, didpatkan ahsil bahwa proses penanganan bantuan penyampaian dokumen pengadilan yang melibatkan negara non peserta The Hague Service Convention 1965 merupakan proses yang panjang dan rumit serta dalam prakteknya di Indonesia masih kurang diterapkan secara tepat.
One of form judicial assistance in civil cases is service of process of judicial document. This assistance may be a summons to a defendant who resides outside the jurisdiction of a countyr, which regulated in The Hague Service Convention 1965. Indonesia is not yet a party to the convention, therefore in handling such assistance currently referring to Memorandum of Understanding between Supreme Court of Republic of Indonesia and Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia on the handling requests for judicial assistance in civil cases signed on February, 19th 2013 and has been renewed on February, 20th 2018. Under Indonesian law, the procedure of summoning is done by giving a copy to the government through the representatives of the local Republic of Indonesia using diplomatic channels.
This thesis explains about international civil procedural law aspects regarding assistance for service of process of judicial document cross country jurisdiction in civil cases in Indonesian court. The research method used is juridical normative using secondary data. Based on the analyzed cases, the outcome is the handling process of assistance for service of process of judicial document which involving non contracting states of The Hague Service Convention 1965 are often long and complicated process and in practice in Indoensia is still not applied properly."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Divka Talulla
Yurisdiksi Counterclaim dalam Investor State Dispute Settlement di Indonesia = Jurisdiction of Counterclaims in Investor State Dispute Settlement in Indonesia
"Indonesia telah menyampaikan kekhawatirannya terhadap mekanisme penyelesaian sengketa investor dengan negara (Investor State Disputes Settlement atau ISDS), yang dinilai merugikan. Indonesia meninjau dan tidak memperpanjang beberapa Perjanjian Perlindungan Penanaman Modal (P4M) untuk menegosiasikan perjanjian baru yang lebih sesuai. Gugatan balik oleh negara dapat menyeimbangkan posisi dalam ISDS yang tidak simetris. ICSID dan UNCITRAL telah mengatur mekanisme gugatan balik, tetapi kasusnya masih jarang. Banyak gugatan balik ditolak karena tidak memenuhi persyaratan kesepakatan kedua pihak dan keterkaitan dengan klaim utama. Di Indonesia, dua kasus penting terkait gugatan balik adalah Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia dan Hesham T. M. Al Warraq v. Republic of Indonesia. Majelis arbitrase mengakui yurisdiksi Indonesia untuk mengajukan gugatan balik tetapi menolak gugatan karena gagal dalam substansi. Indonesia dapat menggunakan gugatan balik untuk mengurangi risiko dan biaya ISDS serta memastikan kepatuhan investor terhadap peraturan. Implementasi gugatan balik di Indonesia masih terbatas dan memerlukan reformasi. Meskipun banyak perjanjian investasi memungkinkan gugatan balik, keberhasilannya bergantung pada substansi dan landasan hukum yang kuat. Reformasi ISDS di Indonesia dapat memasukkan mekanisme gugatan balik untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan investor asing.
Indonesia has expressed its concerns about the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mechanism, which is considered disadvantageous. Indonesia has reviewed and decided not to renew several Bilateral Investment Treaties (BITs) to negotiate new agreements that are more suitable. Counterclaims by the state can balance the asymmetrical positions within ISDS. ICSID and UNCITRAL have established counterclaim mechanisms, but such cases are still rare. Many counterclaims are rejected because they do not meet the agreement requirements of both parties and the connection with the main claim. In Indonesia, two significant cases related to counterclaims are Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia and Hesham T. M. Al Warraq v. Republic of Indonesia. The arbitration tribunal recognized Indonesia's jurisdiction to file counterclaims but rejected them due to lack of substance. Indonesia can use counterclaims to reduce the risks and costs of ISDS and ensure investor compliance with regulations. The implementation of counterclaims in Indonesia is still limited and requires reform. Although many investment treaties allow for counterclaims, their success depends on strong substantive and legal foundations. ISDS reform in Indonesia can include counterclaim mechanisms to achieve a balance between the rights and obligations of the state and foreign investors."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>