Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas mengenai strategi Black Lives Matter di Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat tahun 2020. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi pustaka. Untuk menganalisis temuan data dari penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teori dan konsep, yakni teori gerakan sosial baru, konsep penggunaan internet dalam politik, dan konsep selebriti politisi. Skema alur berpikir yang dikembangkan dalam penelitian ini akan berfokus pada metode serta substansi yang digunakan pada strategi-strategi Black Lives Matter di Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat tahun 2020. Hasil temuan data dari penelitian ini menunjukan bahwa gerakan Black Lives Matter mengambil posisi tidak mendukung Donald Trump selama Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat tahun 2020 tetapi tidak mengatakannya secara eksplisit. Mereka juga tidak mengajak pendukungnya untuk tidak memilih Donald Trump. Pada saat yang sama, gerakan ini juga tidak mendukung Joe Biden secara terbuka. Metode kampanye yang digunakan gerakan ini adalah menggunakan media sosial, terutama Facebook, Twitter, dan Instagram; selain menggunakan selebriti politik papan atas sebagai buzzer. Substansi dari kampanye Black Lives Matter berfokus pada dua aspek yakni kekerasan aparat kepolisian dan ketimpangan penanganan Covid-19 kepada masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat. Kombinasi metode dan substansi tersebut yang menjadi strategi Black Lives Matter di Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat tahun 2020.

---

This paper discusses the strategy of the Black Lives Matter in the 2020 United States Presidential Election. This paper uses qualitative research methods with study literature. To analyze the data findings from this study, the author utilizes theoretical frameworks and concepts, namely the theory of new social movements, the concept of internet use in politics, and the concept of celebrity politicians. The plot scheme developed in this study focuses on the methods and substances used in Black Lives Matter strategies in the 2020 United States Presidential Election. The findings of this study indicate that the Black Lives Matter movement did not support Donald Trump during US Presidential Election 2020 neither ask their supporter to vote for Donald Trump. At the same time, the movement also does not publicly support Joe Biden. The campaign method used by this movement is to use social media, especially Facebook, Twitter, and Instagram; in addition by using top political celebrities as buzzers. The substance of the strategy focus on two main thing and that is police brutality alongside with the disparity of Covid-19 treatment for African American people in the US. The combination of these methods and substances become the Black Lives Matter strategy in the 2020 United States Presidential Election."

"Tulisan ini membahas mengenai strategi Black Lives Matter di Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat tahun 2020. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi pustaka. Untuk menganalisis temuan data dari penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teori dan konsep, yakni teori gerakan sosial baru, konsep penggunaan internet dalam politik, dan konsep selebriti politisi. Skema alur berpikir yang dikembangkan dalam penelitian ini akan berfokus pada metode serta substansi yang digunakan pada strategi-strategi Black Lives Matter di Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat tahun 2020. Hasil temuan data dari penelitian ini menunjukan bahwa gerakan Black Lives Matter mengambil posisi tidak mendukung Donald Trump selama Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat tahun 2020 tetapi tidak mengatakannya secara eksplisit. Mereka juga tidak mengajak pendukungnya untuk tidak memilih Donald Trump. Pada saat yang sama, gerakan ini juga tidak mendukung Joe Biden secara terbuka. Metode kampanye yang digunakan gerakan ini adalah menggunakan media sosial, terutama Facebook, Twitter, dan Instagram; selain menggunakan selebriti politik papan atas sebagai buzzer. Substansi dari kampanye Black Lives Matter berfokus pada dua aspek yakni kekerasan aparat kepolisian dan ketimpangan penanganan Covid-19 kepada masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat. Kombinasi metode dan substansi tersebut yang menjadi strategi Black Lives Matter di Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat tahun 2020.

---

This paper discusses the strategy of the Black Lives Matter in the 2020 United States Presidential Election. This paper uses qualitative research methods with study literature. To analyze the data findings from this study, the author utilizes theoretical frameworks and concepts, namely the theory of new social movements, the concept of internet use in politics, and the concept of celebrity politicians. The plot scheme developed in this study focuses on the methods and substances used in Black Lives Matter strategies in the 2020 United States Presidential Election. The findings of this study indicate that the Black Lives Matter movement did not support Donald Trump during US Presidential Election 2020 neither ask their supporter to vote for Donald Trump. At the same time, the movement also does not publicly support Joe Biden. The campaign method used by this movement is to use social media, especially Facebook, Twitter, and Instagram; in addition by using top political celebrities as buzzers. The substance of the strategy focus on two main thing and that is police brutality alongside with the disparity of Covid-19 treatment for African American people in the US. The combination of these methods and substances become the Black Lives Matter strategy in the 2020 United States Presidential Election."

"Skripsi ini membahas mengenai tuntutan yang diberikan oleh Gerakan Sosial Black Lives Matter di Amerika Serikat terhadap Kebijakan Sistem Peradilan Pidana dan Kepolisian yang lebih adil terhadap kaum minoritas, yakni African American. Kemunculan Gerakan Sosial Black Lives Matter di Amerika Serikat adalah bentuk respon dari ketidaksetaraan rasial yang masih melekat dalam kehidupan sosial, khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, gerakan sosial ini akhirnya mengalami kemunculannya pada tahun 2013, serta memberikan tuntutan berupa aksi-aksi serta Platform Kebijakan yang dibentuk pada tahun 2016. Dalam prinsip kesetaraan yang dimiliki, aksi tuntutan serta platform kebijakan yang dibuat oleh Black Lives Matter pun lebih mengacu terhadap kesetaraan ras dalam Sistem Peradilan Pidana. Serta pada akhirnya, penelitian ini juga memberikan kontekstualisasi demokrasi pluralisme mengenai dampak terhadap beberapa perubahan Sistem Peradilan Pidana dan Kepolisian yang bertahap dipengaruhi oleh Gerakan Black Lives Matter sejak kemunculan aksi serta Platform Kebijakan tahun 2016 tersebut.

---

This thesis discusses the demands provided by a Social Movement called Black Lives Matter against Criminal Justice and Police System Policy in the United States. This demands require a Criminal Justice Policy that prioritizes equality towards minorities, particularly for African-Americans. The emergence of Black Lives Matter Movement in United States is a response to racial inequalities that still inherent within social life in general, especially in the Criminal Justice System in the United States. Therefore, this Social Movement finally emerged in 2013, and provided such demands in the form of actions and Policy Platform established in 2016. In principle of equality owned by this movement, the action demands and Policy Platform created by Black Lives Matter were referring to more racial equality in the Criminal Justice System. In the end, this research also provides contextualization of pluralism democracy on the impact of several changes in the Criminal Justice and Police System which are gradually affected by the Black Lives Matter Movement since their appearance of the action and Policy Platform in 2016. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai terjadinya perubahan pergerakan kelompok etnis Afro-Amerika post-racial dalam menyikapi isu ketidaksetaraan ras terhadap kulit hitam melalui kemunculan gerakan Black Lives Matter. Post-racial dalam penelitian ini mengacu pada mitos dan kerangka pemikiran masalah ras yang muncul setelah terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat. Dengan menggunakan metode historis dan pendekatan sosiologis, penelitian kualitiatif ini terfokus pada perkembangan gerakan Black Lives Matter sejak dibentuk pada tahun 2013 sampai tahun 2015, yang melakukan kampanye penggunaan hashtag “black lives matter” melalui dunia maya. Dengan mengkontekstualisasikan gerakan Black Lives Matter pada sejarah perjuangan pergerakan kaum Afro-Amerika, penelitian ini menunjukkan adanya pandangan dan tindakan Black Lives Matter yang bersifat lebih inklusif; yaitu pergerakan ini memiliki hubungan intersectionality dengan gerakan kulit hitam lainnya, yaitu gerakan feminis dan gerakan LGBT. Keterlibatan ini juga menunjukkan Black Lives Matter sebagai sebuah gerakan kulit hitam baru yang membuka batasan dan mewakili kelompok-kelompok minoritas yang secara historis terabaikan

---

ABSTRACTThis thesis discusses the shifts in post-racial’s African-American movement, focusing on racial inequality experienced by Black people and the emergence of Black Lives Matter movement. “Post-racial” in this research refers to the myth and racial framework that emerges after the election of Barack Obama as the president of USA. Using historical methods and sociological approaches, this qualitative research focuses on the development of Black Lives Matter movement since its formation in 2013 to 2015 campaigning of “black lives matter” hashtag through cyberspace. Contextualizing Black Lives Matter movement within the history of African-American civil rights struggle, the thesis indicates that the view and attitudes of Black Lives Matter is more inclusive; evidences show that the movement includes intersectionality of other Black movements, such as Black feminist and Black LGBT. Such inclusion also shows that Black Lives Matter become one of the new African-American movement that open the boundaries and represent minority groups that are historically neglected;"

"Menurut hasil data Badan Pusat Statistik bahwa presentase pemlih pemula pemilu 2014, hanya mencakup 20 persen dari seluuh pemilih. Namun, kasus mengenai pemilih pemula menjadi orientasi studi yang menarik. Hal ini disebabkan karena pengalaman dan pengetahuan yang minim tentang proses politik yang mereka miliki itu sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai sumber yang tidak resmi (kampanye hitam). Hal ini memunculkan pertanyaan penulis sejauh mana kampanye hitam mempengaruhi pemilih pemula dalam pemilu 2014. dari hasil wawancara dua informan dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber informasi mengenai kandidat yang diperoleh masih memiliki tingkat ketidakbenaran informasi yang sangat tinggi. hal ini kemudian memberikan dampak pada beralihnya pilihan terhadap kandidat, dari kandidat yang mereka pilih berdasakan hati nurani menjadi kandidat yang dikonstrusikan media.

---

According to the Central Bureau of Statistics, only 20 percent of voters in 2014 election are first-time voters. It is interesting to explore this case further. Due to lack of experience and knowledge of the political process, they were easily influenced by various unofficial sources (Black Campaigns). This circumtance intrigued the author to understand how Black Campaigns influenced first voters. From two interviews it can be concluded that Black Campaigns produced inaccurate information. In the end, it has an impact in voters’ decision, from choice based on heart into choice made by media construction. "

"Penggemar K-Pop di berbagai negara umumnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan minat mereka terutama di ranah K-Pop itu sendiri. Namun demikian dalam beberapa waktu terakhir, terdapat perubahan perilaku fans K-Pop yang berubah menjadi suatu “kelompok aktivis internasional” yang berupaya untuk mengkritisi isu yang merugikan masyarakat baik di tingkat lokal maupun internasional seperti dengan mendukung gerakan Black Lives Matter. Dalam isu tersebut, kelompok penggemar grup boyband Bangtan Seonyeondan (BTS) atau yang dikenal dengan fandom BTS ARMY menggelar kampanye #MatchAMillion berupa penggalangan dana untuk mendukung gerakan Black Lives Matter. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kerangka analisis transnational collective action. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kampanye #MatchAMillion oleh fandom BTS ARMY dilatarbelakangi oleh faktor environmental change berupa perkembangan teknologi komunikasi, cognitive change berupa oleh keberhasilan kampanye sebelumnya dan upaya menjalin hubungan dengan kelompok aktivis Black Lives Matter, dan relation change berupa perilaku aparat kepolisian Amerika Serikat sebagai penyebab aktivisme tersebut.

---

.K-Pop fans in various countries generally carried out activities related to their interests, especially in the realm of K-Pop. However recently, there has been a change in the behavior of K-Pop fans which has turned into an “international activist group” that criticize detrimental issues to society both at the local and international levels by supporting the Black Lives Matter movement. In this issue, the fan group of the Bangtan Seonyeondan (BTS) boyband group, known as the BTS ARMY fandom, held a #MatchAMillion campaign in the form of raising funds to support the Black Lives Matter movement. This paper uses qualitative research methods and transnational collective action as analytical framework. The results of this analysis shows that the #MatchAMillion campaign by BTS ARMY fandom was motivated by environmental change which is the communication technology developments, cognitive changes which is the success on previous campaigns and efforts to establish relationships with the Black Lives Matter activist group, and relations changes which is the behavior of the United States police officers as the cause the activism."

"Skripsi ini berusaha untuk memaparkan dan menganalisis strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh kandidat calon presiden Nicolas Sarkozy pada pemilu presiden Perancis tahun 2007. Penulis berasumsi kefektifan strategi komunikasi politik yang dilakukan Nicolas Sarkozy dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial masyarakat Perancis yang tengah mengalami perubahan, serta kedekatannya dengan para penguasa media massa di Prancis. Meningkatnya pemilih mengambang dan menurunnya identifikasi partai juga menjadi konteks pemilihan strategi komunikasi Nicolas Sarkozy. Dalam menganalisis fenomena ini penulis menggunakan teori dan konsep marketing politik, kampanye politik, Soundbites dan Imagesbite serta identifikasi partai untuk menganalisis strategi aktor politik dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik pemilih.

---

This thesis aims to describe and analyze Nicolas Sarkozy's political communication strategies in France presidential election 2007. The writer assumes the effectiveness of political communication strategies undertaken by Nicolas Sarkozy influenced by the political and social situation of French society, and also the proximity to the rulers of the mass media ind France. Increased floating voters and declined of party identification also one of the context of Nicolas Sarkozy's political communication strategies. In anlyzing this phenomenon the writer uses the theories and concepts of politcal marketing, political campaign, soundbites and imagebites and party identification to analyze the strategies of political actors in conveying political massages to the voters."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas tentang keputusan yang dibuat oleh U.S. Supreme Court dalam menyelesaikan kasus sengketa pemilihan presiden tahun 2000. Untuk dapat menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsep judicial activism, konsep Mahkamah Agung sebagai pembuat kebijakan nasional, enam gagasan politik dan Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat, dan konsep Federal Supreme Court berdasarkan The Federal Papers. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bahwa para hakim di U.S. Supreme Court dapat membuat keputusan politis karena peran mereka sebagai salah satu bagian dari cabang kekuasaan politik di pemerintahan. Dengan menggunakan fungsi politik mereka yang konstitusional, U.S. Supreme Court mencegah pelanggaran konstitusi dengan mengakhiri sengketa kasus pemilu Bush v. Gore. Penelitian ini menunjukan bahwa U.S. Supreme Court menggunakan fungsi politik mereka pada sengketa pemilihan presiden tahun 2000 guna mempertahankan peran mereka untuk memastikan bahwa Konstitusi tidak dilanggar dalam cara apapun, dan agar kasus tersebut tidak mencapai ranah Kongres. Fakta bahwa Bush v. Gore tidak memiliki preseden sebagai rujukan untuk penyelesaian kasus, membuat U.S. Supreme Court memiliki alasan untuk membuat keputusan politis dengan menggunakan judicial activism. Keputusan tersebut diambil guna membuat hukum dan preseden baru dari kasus Bush v. Gore, dan menjadikannya sebagai landmark case.

---

ABSTRACTThis research analyses the ruling decision that of the U.S. Supreme Court on settling the Presidential / General Election dispute in the year 2000. This research analyses the issues of judicial activism, Supreme Court as a national policy maker, six notions of political, and the Federal Supreme Court concept according to the Federal Papers. This reseach argues that the justices of U.S. Supreme Court could make such political decision because their role as a part of political branch of the government. By using its constitutional political function, the Supreme Court prevents a violation of the constitution by putting an end to the Bush v. Gore dispute. This research shows that the U.S. Supreme Court had to exercise their political function on presidential election dispute by the year 2000 in order to maintain their role to make sure that the Constitution is not being violated in any way, and to avoid this case from reaching the Congress. The fact that Bush v. Gore does not have a precedent to refer to, makes the U.S. Supreme Court had their reason to make a political decision by using judicial activism. The action was taken in order to make a new law and new precedent so that the Bush v. Gore can be deemed as a landmark case."