Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang di dalamnya terkandung nilai-nilai pemerintahan terbuka (open government). Memanfaatkan kemajuan teknologi yang mendigitalisasi pemerintahan (e-government), Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) lahir sebagai realisasi upaya pemerintah dalam menghadirkan keterbukaan informasi publik, termasuk di antaranya adalah Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku anggota dari sistem JDIHN. Namun, terdapat dualisme publikasi informasi hukum yang dilakukan oleh Kemendagri, yaitu JDIH Kemendagri yang tata kelolanya menjadi pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal Kemendagri (Setjen Kemendagri) dan situs utama Kemendagri meskipun publikasi informasi hukum seharusnya terintegrasi di bawah JDIHN, yang kemudian melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Dalam menjawab pertanyaan penelitian, konsep open government digunakan sebagai konsep dasar yang kemudian dioperasionalisasikan dengan kerangka kerja COBIT 4.1 untuk membangun kerangka kerja penelitian. Penelitian merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan post-positivisme yang pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara secara mendalam narasumber-narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan itnternal JDIH Kemendagri belum memenuhi nilai-nilai transparans, akuntabilitas, dan partisipasi dalam open government disebabkan oleh beberapa faktor: kurangnya perbaruan pada kebijakan internal yang mengatur pengelolaan JDIH Kemendagri baik dari segi struktur maupun prosedural, tidak adanya program dan proyek yang dapat menyokong ketercapaian tujuan, dan tidak adanya layanan komunikasi dengan end user.

---

The government of Indonesia bears the responsibility over the openness of information for its citizens as listed in the Law Number 14 of 2008 about Openness of Public Information which contains values of open government within. Making use of recent technological advances and the digitalization of government processes (e-government), the government realized the National Network of Documentation for Legal Information (JDIHN) as an effort to manifest an openness in public information, and within that network is the Network of Documentation for Legal Information (JDIH) developed by the Ministry of Home Affairs as a member to the JDIHN. However, there was a problem of dualism in the publication of legal information done by Ministry of Home Affairs, between Ministry of Home Affairs’ JDIH page managed by the Secretariate and the legal publication on the main site for Ministry of Home Affairs, which then became the start of the writing of this thesis. In order to answer the research question, the concept of open government is used as the main concept operationalized into the COBIT 4.1 framework to build the framework for the research. The research is a qualitative-descriptive research with post-positivism as the approach taken, with the data collected by doing in-depth interviews with related parties. The results of the research indicate that the internal management of Ministry of Home Affairs’ JDIH hasn’t reflected the values of open government, that is, transparancy, accountability, and participation, due to several factors: the lack of renewal in the regulations controlling the management direction and processes, the lack of programs and projects which could have supported the system in meeting its intentions and targets, and the lack of two-way communication services for the end-users.

"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara harapan dan kenyataan bahwa target dari platform JDIH tidak tercapai sehingga belum mendukung target pencapaian pada rencana strategis. Penerimaan platform JDIH terhadap kebutuhan pengguna dalam mengakses dokumentasi dan informasi hukum belum dilakukan evaluasi sehingga rata-rata persentase kunjungan hanya sebesar 15%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pengguna terhadap platform JDIH serta rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengunjung platform JDIH. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan menggunakan model TAM sebagai teori dasarnya lalu menambahkan model IDT, DMISM, dan variabel Habit sebagai variabel eksternalnya. Pengumpulan data yang digunakan sebagai data primer diperoleh dari hasil survei yang disebarkan kepada responden di Kabupaten Majalengka yang terdiri dari 50 indikator dalam 13 variabel diantaranya variabel Keuntungan Relatif (KER), Kompatibilitas (KOP), Kompleksitas (KOM), Observabilitas (OBS), Trialabilitas (TRI), Kualitas Informasi (KUI), Kualitas Sistem (KUS), Kualitas Layanan (KUL), Kebiasaan (HAB), Persepsi Kemudahan Penggunaan (PKP), Persepsi Manfaat Penggunaan (PMP), Niat Untuk Menggunakan (NUM), dan Penggunaan Sistem (PES). Metode pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode PLS-SEM dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa faktor Keunggulan Relatif, Kebiasaan, Persepsi Manfaat Penggunaan, dan Niat Untuk Menggunakan dapat memengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan pengguna dalam menggunakan platform JDIH. Berdasarkan faktor-faktor tersebut disusun rekomendasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pengunjung pada platform JDIH

---

This research was compromised by the discrepancy between expectations and the fact that the objectives of the JDIH platform were not met, so that they did not support the strategic plan's achievement goals. The acceptance of the JDIH platform for the requirements of users to access documentation and legal information has not been evaluated, so the average number of visits was only 15%. This study's objective is to identify the factors that influence user acceptance of the JDIH platform, as well as any recommendations that can be made to enhance the platform's user base. The research employed a mixed-methods strategy by employing the TAM model as its fundamental theory and supplementing it with the IDT, DMISM, and Habit variables models as its external variables. The primary data collection is derived from the results of a survey distributed to respondents in the district of Majalengka. The survey consists of 50 indicators in 13 variables, including Relative Advantage (KER), Compatibility (KOP), Complexity (KOM), Observability (OBS), Trialability (TRI), Information Quality (KUI), System Quality (KUS), Service Quality (KUL), Habits (HAB), Perceptions Ease of Use (PKP), Perceptions Benefit of Use (PMP), Intention to Use (NUM), and System Usage (PES). Using the PLS-SEM technique and the SmartPLS application, the quantitative data processing procedure is carried out. The findings of this study indicate that Relative Advantage, Habits, Perceptions Benefit of Use, and Intention to Use can significantly influence user acceptance of the JDIH platform. Based on these factors, guidelines for the formulation of government policies to increase the number of visitors to the JDIH platform are formulated as recommendations."

"Saat ini banyak perusahaan yang sangat bergantung pada teknologi informasi (TI) dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. TI menjadi semakin penting lagi bagi perusahaan multinasional untuk dapat berkoordinasi dengan baik. Chevron merupakan salah satu perusahaan multinasional yang memiliki unit bisnis di Indonesia dengan nama perusahaan Chevron Indonesia Company (CICO). Skripsi ini akan membahas hasil mapping atas tujuan bisnis dengan tujuan TI perusahaan serta membahas tata kelola TI CICO menggunakan 2 domain pada CobiT 4.1, yaitu domain plan and organize dan acquire and implement. Terdapat penilaian atas tata kelola TI menggunakan maturity level dalam kerangka CobiT. Hasil penilaian dari kedua domain tersebut, tata kelola TI pada CICO memperoleh level 4,38 (Managed and Measurable). Tingkat kematangan TI CICO pada kedua domain tersebut sudah baik. Meskipun begitu masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi agar TI dapat mendukung kegiatan operasional CICO dengan sempurna.

---

Nowadays, there are many companies that rely heavily on information technology (IT) in operating their activities. IT becomes more important for multinational companies to enable good coordination. Chevron is one of multinational company that has a business unit in Indonesia with the name of Chevron Indonesia Company (CICO). This paper presents the result of mapping business goals to IT goals and the result of analyzing CICO?s IT governance using 2 domains on CobiT 4.1, which are plan and organize with acquire and implement. There is an assessment of IT governance maturity level using CobiT framework. The result shows that CICO?s IT governance in domain PO and AI gain level 4,38 (Managed and Measurable). This level is good. However, there are still some things that need to be enhanced in CICO?s IT to support CICO?s activities perfectly."

"ABSTRAKIndonesia adalah negara hukum yang kegiatannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam menegakkan supremasi hukum, dibutuhkan suatu kerjasama membentuk sebuah lembaga yang mengelola peraturan perundang-undangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kerjasama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional JDIHN yang diciptakan tersebut melibatkan banyak pihak pusat dokumentasi hukum yang ada pada setiap instansi yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga perlu diperhatikan tahapan dari proses kerjasamanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk penelitian studi kasus. Penilitian ini akan membahas proses kerjasama, suatu teori dari Tuckman mulai dari tahap forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perkembangan kerjasama yang ada pada JDIHN. Kerjasama yang ada dalam JDIHN bertahan hingga saat ini karena adanya legitimasi hukum dan kepentingan pimpinan instansi pemerintahan dan non pemerintahan. JDIHN merupakan organisasi yang mengelola peraturan hukum dan merupakan media mendapatkan peraturan hukum sebagai referensi dalam membuat produk hukum yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi.Kata kunci :Kerjasama jaringan, JDIHN, BPHN, networking.

---

ABSTRAKIndonesia is state of law whose activities must be based on existing legal regulations. In upholding the supremacy of the law, it takes a cooperation to establish an institution that manages the laws and regulations spread throughout Indonesia. The cooperation in the National Legal Information Documentation and Information Network JDIHN created involves many parties of legal documentation center that existed in every agency spread all over Indonesia so it should be noted the stages of the cooperation process. This research uses qualitative method in case study research. This research will discuss the process of cooperation, a theory of Tuckman from the stage of forming, storming, norming, performing, and adjourning. The research was conducted to know the development of cooperation in JDIHN. Cooperation is in JDIHN survived until today because of the legitimacy of the law and the interests of the heads of government and non government agencies. JDIHN is an organization that manages the rule of law and media to get the rule of law as a reference in making the legal product issued by each agency. Keywords Network cooperation, JDIHN, BPHN, networking "

"Pertumbuhan ekonomi global mengharuskan perusahaan untuk bertransformasi menciptakan nilai kompetitif. PT Indosat M2 menjadi salah satu perusahaan yang memiliki kesempatan untuk bertransformasi dan menciptakan nilai kompetitif. Transformasi itu tercermin dari pembangunan infrastruktur Fiber to the Home FTTH sebagai strategi bisnis terbaru yang menjadi Key Performance Indicator KPI utama perusahaan. Untuk mencapai KPI dibutuhkan investasi dan pemilihan teknologi yang tepat. Salah satu investasi teknologi tersebut adalah menerapkan Software Defined Networking/Network Functions Virtualization SDN/NFV pada jaringan core FTTH untuk standarisasi, simplifikasi dan otomatisasi fungsi dan perangkat jaringan. Penerapan SDN/NFV diperkirakan dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi sehingga dibutuhkan analisis lebih lanjut untuk mengukur manfaat dan kelayakan bisnis yang mendukung manajemen dalam memutuskan investasi tersebut.Untuk melihat lebih lanjut manfaat dan kelayakan bisnis dari investasi SDN/NFV pada jaringan core FTTH, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Data yang sudah terkumpul dilakukan identifikasi untuk memperoleh manfaat bisnis berdasarkan tabel Ranti rsquo;s Generic Information Systems/Information Technology IS/IT Business Value. Proses identifikasi manfaat bisnis akan dilanjutkan dengan proses membuat diagram pemodelan menggunakan pendekatan System Dynamic dan dikuantifikasi untuk mendapatkan nilai finansialnya yang mengacu pada Metrik Teknologi Informasi TI . Nilai hasil kuantifikasi manfaat bisnis tersebut dilakukan penghitungan kelayakan finansial untuk investasi SDN/NFV dengan menggunakan metode Economic Value Added EVA dan Market Value Added MVA. Penelitian dengan pendekatan tersebut di atas menghasilkan nilai manfaat yang mendukung kelayakan bisnis investasi SDN/NFV pada jaringan core FTTH. Ada 3 tiga manfaat bisnis yang diperoleh, yakni mengurangi biaya dari biaya kegagalan layanan, meningkatkan pendapatan disebabkan oleh meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan menghindari biaya dari biaya pemeliharaan, serta diperoleh hasil keuangan positif untuk kelayakan bisnis berdasarkan EVA dan MVA. Hasil keuangan yang positif dari EVA dan MVA tersebut menunjukkan investasi SDN/NFV pada jaringan core FTTH layak untuk dilaksanakan dan pelaksanaannya dapat mendukung perusahaan untuk mencapai KPI.

---

Global economic growth requires companies to transform in order to create competitive value. PT.XYZ becomes one of the companies that has the opportunity to transform and create competitive value. The transformation is reflected in the development of Fiber to the Home FTTH infrastructure as the newest business strategy which becomes major Key Performance Indicator KPI of the company. To achieve KPI requires investment and selection of appropriate technology. One of the technology investments is implementing Software Defined Networking Network Functions Virtualization SDN NFV in FTTH core network for standardization, simplification and automation of network functions and devices. The implementation of SDN NFV is expected to improve the performance and efficiency so a further analysis is required to measure the benefit and feasibility to support management in deciding on the investment.To determine further analysis of business value and feasibility on the investment of SDN NFV in FTTH core network, data collection is conducted through interviews and literature reviews. The collected data are identified to obtain the business values based on Ranti rsquo s Generic Information Systems Information Technology IS IT Business Value table. The process of identifying the IS IT business values will be continued with the process of creating a model diagram using System Dynamic and it is quantified by referring to the Information Technology IT Metric approach. The results of the business values quantification are calculated for the financial feasibility of the SDN NFV investment by using Economic Value Added EVA and Market Value Added MVA methods.The research with the approaches mentioned above has resulted the business values that supported the feasibility of SDN NFV investment in FTTH core network. There are 3 three business values obtained from the SDN NFV investment, i.e., 'reducing cost of service failure cost' , 'increasing revenue caused by increasing customer trust' , and 'avoiding cost of maintenance cost' , as well as obtained positive financial results of the business feasibility based on calculation of EVA and MVA. The positive financial results of EVA and MVA have shown that the investment of SDN NFV in FTTH core network is feasible to be implemented and its implementation can support the company to achieve the KPI."

"Penelitian ini membahas pelaksanaan e-ASEAN terutama dalam kerangka e-ASEAN Framework Agreement serta perluasan ke Bidang Keamanan Kawasan ASEAN. e-ASEAN merupakan suatu bentuk prakarsa yang semakin dibutuhkan sejalan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat.Permasalahan yang hendak diteliti adalah pelaksanaan prakarsa e-ASEAN seperti yang tertuang dalam ASEAN Vision 2020 untuk mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan ASEAN dalam rangka menunjang peningkatan kerjasama ekonomi. Kurun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode 2000-2002. Dalam masa ini terjadi perubahan ketika pada tanggal 22 - 25 November 2000 dalam Fourth ASEAN Informal Summit di Singapura disepakati prakarsa e-ASEAN dimana didalamnya juga disepakati bahwa e-ASEAN ini akan siap -diimplementasikan pada tahun 2002. Penelitian ini ingin melihat lebih mendalam mengenai kemungkinan perluasan prakarsa e-ASEAN ke bidang keamanan.Penelitian ini pada awalnya dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital yang terus berkembang sedangkan pemanfaatan pengembangan tesebut dirasakan belum optimal khususnya di ASEAN juga keprihatinan terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh aksi-aksi kejahatan teknologi informasi dan komunikasi yang sebenamya dapat dicegah dan diwaspadai sebelum semakin memburuk. Sekalipun e-ASEAN memberikan peluang yang strategis untuk pembangunan ekonomi, namun mekanisme bentuk komunikasi bersama serta antisipasi penggunaannya sangat minimal. Mekanisme e-ASEAN sebenarnya dapat dipakai untuk mendukung terciptanya keamanan di wilayah ASEAN.Kesimpulan yang diperoleh pada akhimya adalah bahwa pelaksanaan e-ASEAN pada tahun 2000 -2002 masih belum siap untuk diimplementasikan. a-ASEAN Framework Agreement menunjukan bahwa sebagian besar fokus dan perhatian pengembangan lebih menekankan pada bidang ekonomi terutama e-commerce yang masih berada pada tahap awal sebaikriya juga mencakup bidang keamanan. Sementara itu, khusus kejahatan terhadap ICT semakin meningkat dimana antisipasi untuk menekan laju pertumbuhannya terhambat .oleh perangkat hukum dan aturan lintas batas negara yang masih belum jelas. Dengan demikian bentuk kerjasama untuk mengatasi hal ini perlu diimplementasikan menjadi kerangka bentuk kerjasama yang lebih nyata, dibidang ICT tentunya melalui mekanisme e-ASEAN Framework Agreement."

"

Untuk mengoptimalkan biaya dan meningkatkan citra mereka, banyak perusahaan dan institusi yang tertarik untuk secara otomatis mengukur, mentransmisikan, dan mengevaluasi tingkat pengisian dalam wadah daur ulang yang mereka operasikan. Untuk tujuan ini, sensor tingkat pengisian berdasarkan prinsip pengukuran yang berbeda sedang dikembangkan yang secara khusus diadaptasi untuk tugas ini. Mioty akan digunakan sebagai protokol transmisi dalam pengembangan internal. Ini adalah teknologi transmisi baru yang sangat hemat energi dengan jangkauan transmisi yang besar. Namun, tidak ada jaringan untuk Mioty seperti yang ada untuk NB-IoT atau metode serupa. Untuk membangun jaringan, gateway yang terpisah harus disiapkan dan server yang merealisasikan organisasi jaringan dan penanganan data.

Dalam konteks pekerjaan ini, akan dibahas bagaimana jaringan Mioty dapat diatur. Komponen-komponen seperti gateway, server dan perangkat akhir dijelaskan dan kemudian konfigurasi komunikasi yang mungkin dengan Mioty ditentukan dan bagaimana mereka dapat direalisasikan. Diperiksa perangkat lunak mana dari penyedia yang berbeda yang dapat digunakan dan kemungkinan apa yang ada dengannya. Konfigurasi jaringan yang berbeda dipertimbangkan, apakah point to (multi) point, murni pribadi, jaringan lokal dan jaringan melalui LAN dan GSM dimungkinkan. Untuk gateway, prosedur untuk menentukan jumlah dan untuk memilih lokasi pemasangan untuk mencapai cakupan yang diperlukan akan dikerjakan. Dalam banyak kasus, Mioty akan dioperasikan secara paralel dengan LoRaWAN. Akan diselidiki bagaimana LoRaWAN dapat dioperasikan bersama dengan Mioty dalam jaringan. Dengan bantuan beberapa komponen Mioty komersial, konfigurasi jaringan akan direalisasikan dan nilai yang diukur dari sensor akan disimpan dalam database. Visualisasi dilakukan melalui situs web proyek dengan browser.

---

In order to optimize costs and improve their image, many companies and institutions are interested in automatically measuring, transmitting and evaluating the fill level in the recycling containers they operate. For this purpose, fill level sensors based on different measuring principles are developed especially adapted to this task. Mioty is to be used as the transmission protocol in the company's own developments. This is a new, very power-saving transmission technology with a large transmission range. However, there is no network for Mioty as there is, for example, for NB-IoT or similar methods. To build a network, dedicated gateways have to be set up and servers that realize the network organization and data handling.

In the context of this work it is examined how one can develop a Mioty network. The components such as gateways, servers and end devices are described and then it is determined which possible configurations of communication there are with Mioty and how they are to be realized. It is examined which software of the different offerers can be used and which possibilities there are with it. Different configurations of the networks are considered, whether point to (multi) point, purely private, local networks and networks over LAN and GSM are possible. For the gateways, a procedure is worked out to determine the number and to select the installation sites in order to achieve the necessary coverage. Mioty shall be operated in parallel to LoRaWAN in many cases. It is to be investigated how LoRaWAN can be operated together with Mioty in the networks. With the help of some commercial Mioty components the network configurations are to be realized and the measured values of the sensors are to be stored in a database. The visualization is done via the project website with a browser."

"ABSTRAKPT XYZ sebagai penyedia layanan TIMES (telecommunication, information,multimedia, edutaiment, services). PT XYZ sebagai alat kelengkapan negarasalah satunya memiliki tugas untuk memenuhi program pemerintah untukmelakukan perluasan jaringan di seluruh wilayah Indonesia. Divisi InformationSystem Center (ISC) merupakan divisi yang dipimpin oleh Senior Generalmanager, bertanggung jawab terhadap pengembangan, operasional, dan pelaksanakebijakan/tatakelola internal Aplikasi di XYZ. Sebagai anak perusahaan XYZ, PTXYZ Akses menggunakan aplikasi Inventory Access Network yang bernama ABCsebagai platform planning & design.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan aplikasi ABC diPT XYZ dengan cara mengukur kapabilitas aplikasi tersebut. Kemudian hasiltingkat kematangan tersebut digunakan sebagai acuan untuk memberikanrekomendasi dalam rangka untuk meningkatkan Layanan aplikasi ABC .Pengukuran kapabilitas dan rekomendasi yang digunakan adalah COBIT 5 denganmetode kualitatif studi kasus dan expert review. Hasil penelitian ini berupapenilaian tingkat kapabilitas 21 proses COBIT 5 yang relevan denganpermasalahan layanan aplikasi ABC di PT XYZ Indonesia serta rekomendasiuntuk perbaikan layanan aplikasi ABC.

---

ABSTRACTPT XYZ as TIMES (telecommunication, information, multimedia, edutaiment,services). As Fitting Country, PT XYZ responsible to comply government networkexpansion program throughout Indonesia. Information System Center (ISC)Division is a division that lead by senior general manager that responsible fordevelopment, operational, and executor of internal application governance at PTXYZ Indonesia. As subsidiary of PT XYZ, PT XYZ Access utilize InventoryAccess Network application named ABC as a platform planning & design.This reseach is held to find out ABC application capability level at PT XYZ byusing capability level measurement. The result of of maturity level becomesreference for giving recommendation to improve ABC application service.Capability level measurement and recommendation used is COBIT 5 by usingqualitatif methodology case study and expert review. The result is used for gapanalysis so that recommendation achievement can be given. ProcessImprovement recommendation is created by using COBIT 5 framework. Theresult of this reseach is 21 COBIT 5 capability rating that relevant with ABCapplication service problems at PT XYZ and recommendation to improve ABCapplication service."