Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang di dalamnya terkandung nilai-nilai pemerintahan terbuka (open government). Memanfaatkan kemajuan teknologi yang mendigitalisasi pemerintahan (e-government), Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) lahir sebagai realisasi upaya pemerintah dalam menghadirkan keterbukaan informasi publik, termasuk di antaranya adalah Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku anggota dari sistem JDIHN. Namun, terdapat dualisme publikasi informasi hukum yang dilakukan oleh Kemendagri, yaitu JDIH Kemendagri yang tata kelolanya menjadi pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal Kemendagri (Setjen Kemendagri) dan situs utama Kemendagri meskipun publikasi informasi hukum seharusnya terintegrasi di bawah JDIHN, yang kemudian melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Dalam menjawab pertanyaan penelitian, konsep open government digunakan sebagai konsep dasar yang kemudian dioperasionalisasikan dengan kerangka kerja COBIT 4.1 untuk membangun kerangka kerja penelitian. Penelitian merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan post-positivisme yang pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara secara mendalam narasumber-narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan itnternal JDIH Kemendagri belum memenuhi nilai-nilai transparans, akuntabilitas, dan partisipasi dalam open government disebabkan oleh beberapa faktor: kurangnya perbaruan pada kebijakan internal yang mengatur pengelolaan JDIH Kemendagri baik dari segi struktur maupun prosedural, tidak adanya program dan proyek yang dapat menyokong ketercapaian tujuan, dan tidak adanya layanan komunikasi dengan end user.

---

The government of Indonesia bears the responsibility over the openness of information for its citizens as listed in the Law Number 14 of 2008 about Openness of Public Information which contains values of open government within. Making use of recent technological advances and the digitalization of government processes (e-government), the government realized the National Network of Documentation for Legal Information (JDIHN) as an effort to manifest an openness in public information, and within that network is the Network of Documentation for Legal Information (JDIH) developed by the Ministry of Home Affairs as a member to the JDIHN. However, there was a problem of dualism in the publication of legal information done by Ministry of Home Affairs, between Ministry of Home Affairs’ JDIH page managed by the Secretariate and the legal publication on the main site for Ministry of Home Affairs, which then became the start of the writing of this thesis. In order to answer the research question, the concept of open government is used as the main concept operationalized into the COBIT 4.1 framework to build the framework for the research. The research is a qualitative-descriptive research with post-positivism as the approach taken, with the data collected by doing in-depth interviews with related parties. The results of the research indicate that the internal management of Ministry of Home Affairs’ JDIH hasn’t reflected the values of open government, that is, transparancy, accountability, and participation, due to several factors: the lack of renewal in the regulations controlling the management direction and processes, the lack of programs and projects which could have supported the system in meeting its intentions and targets, and the lack of two-way communication services for the end-users.