Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji respons negara terhadap peningkatan kekerasan domestik selama pandemi COVID-19 di Indonesia melalui kebijakan SEJIWA. Semenjak pandemi melanda Indonesia pada Maret 2020 lalu, pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB untuk menekan angka penyebaran virus. Hal ini berarti sebagian besar aktivitas masyarakat harus dilakukan dari rumah. Akibatnya, tingkat stress masyarakat meningkat karena ruang mobilitasnya terbatas untuk jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi tindakan kekerasan domestik terhadap perempuan oleh suami, ayah, atau anggota keluarga lainnya baik. Melalui kerangka analisis kebijakan feminis oleh Beverly McPhail dengan metode kualitatif, penulis menjelaskan sejauh mana negara mengakomodasi kepentingan kelompok perempuan dalam penanganan kasus kekerasan domestik selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan enam indikator yang dipilih, penulis menemukan bahwa pemerintah melalui kebijakan SEJIWA belum cukup mengakomodasi kepentingan kelompok perempuan karena sejak tahap perumusan sampai implementasinya, SEJIWA tidak berlandaskan nilai-nilai feminis yang mengakomodasi kepentingan kelompok perempuan sebagai target kebijakan.

---

This study examines the state's response to the increase of domestic violence during the COVID-19 pandemic in Indonesia through the SEJIWA policy. Since the pandemic hit Indonesia in March 2020, the government imposed a social restriction policy to reduce the spread of the virus. This means that most social activities must be carried out from home. As a result, people's stress levels increase because their mobility is limited for an indefinite period of time. This condition is one of the factors that potentially increase domestic violence as family members are confined at home. Using a feminist policy analysis by Beverly McPhail with qualitative methods, the author explains how the state accommodates the interests of women's groups in handling cases of domestic violence during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Based on the six selected indicators by McPhail, the authors find that the government through SEJIWA's policy has tried to accommodate the increasing trend of domestic violence but neglect being gender responsive. Since the formulation stage to its implementation, SEJIWA has been a gender-neutral policy emphasizing merely on psychological assistance, lacking of women’s advocacy groups engagement, hence failing to ensure women as primary beneficiaries of SEJIWA policy."

"Kementerian PPN/Bappenas dijadikan sebagai instansi pertama dan percontohan untuk instansi pemerintah lainnya dalam implementasi flexi work. Implementasi flexi work dianggap dapat menunjang produktivitas dan kinerja para ASN di Pusbindiklatren Bappenas sebagai pembina perencana. Datangnya pandemi COVID-19 menjadi stimulus transformasi cara kerja ke arah digital, namun juga menyebabkan fenomena VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan flexi work di Pusbindiklatren Bappenas pada masa pandemi COVID-19. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan flexi work di Pusbindiklatren Bappenas pada masa pandemi COVID-19 terbilang cukup berhasil, dilihat berdasarkan dari empat dimensi yang diteliti. Hanya ditemui beberapa masalah di dimensi sumber daya dan disposisi. Hal yang menjadi permasalahan adalah beberapa kerugian yang dirasakan ASN selama implementasi flexi work seperti cenderung overtime, peningkatan tingkat stres akibat isolasi, dan kurang fokus dalam bekerja, serta peserta diklat yang menghadapi kesulitan dalam keahlian penggunaan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penegasan peraturan yang sudah berlaku serta komitmen dari atasan/pimpinan. Serta dilanjutkannya konsep flexi work secara seimbang antara kantor dan rumah.

---

Ministry of National Development Planning (Bappenas) was made as the first institution that implements flexi work and served as model for other institutions. The implementation of flexi work is considered to be able to support the productivity and performance of ASN at the Bappenas Pusbindiklatren as supervisor for planners. The arrival of the COVID-19 pandemic became a stimulus for the transformation towards the digital way of work, but also caused the VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) phenomenon. This study aims to determine the implementation of the flexi work policy at Pusbindiklatren Bappenas during the COVID-19 pandemic. The research approach used is post-positivist. The data collection technique used is a qualitative method through in-depth interviews and literature study. The theory used in this research is Edward III's policy implementation theory. The results of this study indicate that the implementation of the flexi work policy at Pusbindiklatren Bappenas during the COVID-19 pandemic was quite successful, judging from the four dimensions studied. Some problems are encountered in the dimensions of resources and dispositions. The problem is some of the disadvantages that ASN had during the implementation of flexi work such as: overtime tendency, increased stress levels due to isolation, and lack of focus on work, as well as training participants who face difficulties in using technologies. Therefore, it is necessary to affirm the existing regulations and commitment from superiors/leaders. As well as continuing the concept of flexi work in a balanced way between office and home.

"

"Pandemi COVID-19 memberikan tantangan bagi rumah sakit dalam pelayanan maupun administrasi. Peningkatan pasien COVID-19 membutuhkan biaya relatif tinggi yang berimplikasi terhadap pendapatan rumah sakit. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan No 56 Tahun 2016 biaya pasien penyakit infeksi emerging termasuk COVID-19 dapat diklaim kepada Kementerian kesehatan. KMK 5673 tahun 2021 adalah kebijakan berupa juknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2021 yang sebelumnya telah terjadi 3 kali perubahan pada juknis klaim. Perubahan juknis berakibat perbedaan persepsi antara petugas klaim sehingga menyebabkan banyak kasus klaim pending, dispute dan klaim kadaluarsa. Berdasarkan data BPJS Kesehatan total klaim yang diajukan dari rumah sakit pada tahun 2020 sebanyak 433.077 pasien yaitu Rp. 27 triliun dengan rincian 348.046 (61,71 %) kasus sesuai, 83.931 (37,80 %) kasus dispute dan 1.097 (0,49 %) kasus tidak sesuai dimana sudah dibayarkan sebesar Rp. 35 triliun untuk 536.482 kasus. Pada Tahun 2021 total klaim Rp. 90,20 triliun dengan verifikasi selesai sebesar Rp. 50,1 triliun dengan realisasi pelunasan baru mencapai 67,36 % yaitu sebesar Rp. 28 triliun. Adanya kasus klaim pending, dispute dan kadaluarsa terjadi di wilayah RSUD dr Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen dimana berdasarkan Gubernur Jawa Tengah no 445 menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggantian klaim biaya pasien COVID-19 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen di masa pandemi tahun 2020 – 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan maret 2022 sampai dengan Mei 2022 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro kab. Sragen, Dinas Kesehatan Kab. Sragen, BPJS Kesehatan Cabang Surakarta dan Kementrian Kesehatan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan April 2022 sampai dengan Mei 2022 diperoleh bahwa implementasi kebijakan belum optimal masih banyak kendala seperti tidak ada SOP, struktur organisasi, tidak ada pelatihan, stabilisasi aplikasi serta kurangnya peran Dinas kesehatan dalam penyelesaian kasus dispute dan pending klaim. Kesimpulan pada penelitian ini mempunyai implikasi teoritis bahwa teori Van Meter dan Van Horn dapat digunakan untuk menjelaskan keberhasilan dari Implementasi Kebijakan melalui 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi antar organisasi, disposisi dan lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang saling mempengaruhi. Saran pada penelitian berdasarkan implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn diperlukan sumber daya yang memadai seperti penambahan verifikator klaim di rumah sakit untuk kelancaran klaim, mempunyai karakteristik organisasi yang mumpuni seperti adanya struktur organisasi dan SOP yang jelas di rumah sakit, dibutuhkan komunikasi yang jelas untuk mempermudah proses klaim, memperkuat dukungan kepada rumah sakit baik dari manajemen rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.

---

The COVID-19 pandemic poses challenges for hospitals in terms of service and administration. The increase in COVID-19 patients requires relatively high costs which have implications for hospital revenues. Based on the Minister of Health Regulation No. 56/2016, the cost of patients with emerging infectious diseases including COVID-19 can be claimed to the Ministry of Health. KMK 5673 of 2021 is a policy in the form of technical guidelines for claiming reimbursement for COVID-19 patient services. This policy is effective from October 1, 2021, where previously there have been 3 changes to the technical guidelines for claims. Changes in technical guidelines resulted in different perceptions between claims officers, causing many cases of pending claims, disputes and expired claims. Based on BPJS Health data, the total claims submitted from hospitals in 2020 were 433,077 patients, namely Rp. 27 trillion, with details of 348,046 (61.71%) appropriate cases, 83,931 (37.80%) dispute cases and 1,097 (0.49%) inappropriate cases where Rp. 35 trillion for 536,482 cases. In 2021 the total claim is Rp. 90.20 trillion with completed verification of Rp. 50.1 trillion with the realization of new repayments reaching 67.36%, which is Rp. 28 trillion. There are cases of claims pending, disputed and expired in the area of ​​RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen which based on the Governor of Central Java No. 445 became one of the COVID-19 referral hospitals. This study aims to analyze the implementation of the policy for reimbursement of cost claims for COVID-19 patients at Dr Soehadi Prijonegoro Hospital, Sragen Regency during the 2020-2021 pandemic. This study used a qualitative method, carried out during March 2022 to May 2022 at Dr Soehadi Prijonegoro Hospital, Kab. . Sragen, District Health Office. Sragen, BPJS Kesehatan Surakarta Branch and the Ministry of Health. Data collection techniques through in-depth interviews, observation and document review. This study uses the Van Meter and Van Horn Policy Implementation model approach. The results of the research from April 2022 to May 2022 showed that the implementation of the policy was not optimal, there were still many obstacles such as no SOP, organizational structure, no training, internet stabilization and the lack of the role of the Health Office in resolving cases of dispute and pending claims. The conclusions in this study have theoretical implications that Van Meter and Van Horn theories can be used to explain the success of Policy Implementation through 6 variables, namely size and objectives, resources, organizational characteristics, communication between organizations, dispositions and social, economic and political environments that are mutually influence. Suggestions on research based on the implementation of Van Meter and Van Horn policies require adequate resources such as adding a claim verifier at the hospital for smooth claims, having qualified organizational characteristics such as a clear organizational structure and SOPs in the hospital, clear communication is needed to make it easier claim process, strengthen support to the hospital from both the hospital management and the Sragen District Health Office"

"Tesis ini menganalisis perilaku patuh pekerja operasional perusahaan transportasi publik di Jakarta. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan determinan perilaku patuh pekerja terhadap kebijakan perlindungan kesehatan selama masa pandemi COVID- 19 pada tahun 2020 – 2021. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dan dilakukan di Jakarta pada bulan Januari sampai dengan Mei 2022 dengan responden sebanyak seratus pekerja. Data dianalisis menggunakan analisis Chi Square dan regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 51% pekerja memiliki perilaku patuh dan 49% pekerja tidak memiliki perilaku patuh terhadap kebijakan perlindungan kesehatan. Analisis Chi Square menemukan determinan perilaku patuh adalah jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan terakhir, persepsi risiko, dukungan sosial, ketersediaan dan akses sarana dan prasarana, dan kebijakan perlindungan kesehatan. Analisis regresi logistik ganda menemukan ketersediaan dan akses sarana dan prasarana merupakah faktor paling dominan yang memengaruhi perilaku patuh. Pengembangan strategi komunikasi risiko, penerapan sanksi secara terukur dan nyata, komunikasi secara dua arah antara manajemen dan pekerja, dan pemberlakuan Service Level Agreement merupakan langkah-langkah yang disarankan untuk memastikan kepatuhan para pekerja terhadap kebijakan perlindungan kesehatan.

---

This thesis analyses the adherence of operational workers in a public transportation operator in Jakarta. This study aims to analyze and explain the determinants of adherence to a health protection policy during the COVID-19 pandemic within 2020 – 2021. Using a cross-sectional design, this study was conducted in Jakarta from January to May 2022 with 100 respondents to participate. The collected data was analyzed by Chi Square and multiple logistic regression analysis. This study found 51% of the workers adheres and 49% of which not adheres to health protection policy at PT X. Chi Square analysis found determinants of adherence are sex, age, education background, risk perception, social support, availability and access to facilities and infrastructure and health protection policy. Meanwhile, multiple logistic regression found availability and access to facilities and infrastructure is the most influencing factor to adherence. Developing risk communication, imposing a measurable and evident saction, conducting two ways communications between management and workers, and creating service level agreement are some suggested measures to ensure and improve the worker’s adherence to health protection policy."

"Ketidakpercayaan politik adalah suatu hal yang penting guna melihat implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang membutuhkan partisipasi dari warga negaranya. Pada masa pandemi Covid-19, kepercayaan terhadap pemerintah dapat meningkatkan ketaatan dan kemauan masyarakat untuk patuh terhadap kebijakan kesehatan pemerintah, menurunkan persepsi risiko terhadap Covid-19, dan mengurangi angka mortalitas. Sebaliknya, ketidakpercayaan politik akan meningkatkan ketidakpatuhan dan menyebabkan instabilitas yang berakibat negatif bagi penanganan pandemi Covid-19. Data menunjukkan adanya tren yang sama dalam ketidakpercayaan politik di Jerman dan Indonesia selama penularan pandemi Covid-19 dari Maret 2020-Juli 2021. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka, investigasi media daring, dan hasil survei untuk mengkaji dan membandingkan tren ketidakpercayaan politik masyarakat terhadap pemerintah Jerman pada masa kekanseliran Angela Merkel dan pemerintah Indonesia pada masa kepresidenan Joko Widodo. Dengan menggunakan teori ketidakpercayaan politik Bertsou yang menjelaskan mengenai faktor-faktor kemunculan ketidakpercayaan politik masyarakat terhadap pemerintah, penelitian ini berargumen bahwa tingkat kompetensi, transparansi, dan kepentingan menjadi faktor penting dalam mengkaji ketidakpercayaan politik masyarakat selama masa pandemi. Sebab, tingginya ketidakpercayaan politik berkorelasi terhadap efektivitas kebijakan pandemi.

---

Political distrust is an important factor in policy implementation to handle the Covid-19 pandemic which requires citizen participation. During the Covid-19 pandemic, trust in government can increase public willingness to comply with government health policies, reduce the risk perception for Covid-19, and reduce mortality rates. On the other hand, political distrust will increase disobedience and lead to instability which has a negative impact in any attempts to handle the Covid-19 pandemic. The data shows a same trend in political distrust in Germany and Indonesia during the spread of the Covid-19 pandemic from March 2020-July 2021. This study will use a qualitative approach with data collection methods in the form of literature studies, online media investigations, and survey results to assess and compares the trend of citizen’s political distrust of the German government during the chancellorship of Angela Merkel and the Indonesian government during the presidency of Joko Widodo. By using Bertsou's theory of political distrust which explains the factors in the emergence of political distrust for the government, this study argues that the level of competence, transparency, and interest are important factors in assessing citizens political distrust during the pandemic as high political distrust correlates with the effectiveness of pandemic health policies."

"Permasalahan gizi di Indonesia masih merupakan pekerjaan rumah yang besar, dimana menurut Riskesdas tahun 2018 menunjukkan 17,7% balita di Indonesia masih bermasalah dengan status gizinya. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 yang terjadi berdampak secara langsung terhadap pelayanan kesehatan, salah satunya pelayanan gizi. Dengan berbagai regulasi maupun kebijakan yang bergulir di masa pandemi, salah satunya pembatasan pelayanan, evaluasi pada pelaksanaannya harus ada dan sigap untuk disikapi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan gizi pada bayi dan balita di masa pandemi Covid-19 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cinere. Desain penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kerangka konsep mengacu pada model proses implementasi kebijakan Van Matter dan Van Horn dengan pendekatan critical thinking analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi pelayanan gizi pada bayi dan balita belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan masalah gizi yang cukup signifikan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cinere selama masa pandemi. Selain itu mayoritas programnya pun belum memenuhi capaian target tahunan. Hasil analisa kausalitas di masing-masing variabel ditemukan jika ketakutan dan kekhawatiran ibu, kurangnya sumber daya, baik tenaga kesehatan dansarana prasarana, serta kurangnya pemahaman para pelaksana merupakan faktor paling menonjol yang mempengaruhinya. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, Kader Posyandu Pangkalan Jati Baru dinilai sebagai pelaku positive deviance dan Posyandu Keliling sebagai creative action yang selanjutnya memungkinkan untuk diaplikasikan di daerah lain. Penelitian ini menghasilkan 3 rekomendasi utama. Untuk jangka pendek, rekomendasi rekruitmen tenaga kesehatan. Untuk jangka menengah, rekomendasi pemanfaatan teknologi informasi. Untuk jangan Panjang, rekomendasi pembangunan penambahan Puskesmas baru (Unit Pelaksana Fungsional).

---

Nutritional problems in Indonesia are still a big issue. According to Riskesdas 2018 shows

that 17,7% of young children in Indonesia have problems with their nutritional status. In

2020, Covid-19 pandemic impact directly on health services, one of which is nutrition

services. The limitation of nutrition services is one of government policies in tackling

Covid-19 pandemic. An evaluation of its implementation should be used to improve the

next strategy. This study aims to determine the implementation of nutrition services

policy for baby and young children during the Covid-19 pandemic in the working area of

Cinere Public Health Center. The research used qualitative research with in-depth

interview and document review as methods. The conceptual framework based on the

model of the policy implementation process of Van Matter and Van Horn, and critical

thinking approach to analysis. The results show that the performance of nutrition services

for baby and young children have not been implemented optimally during pandemic. This

study found evidence of a significant rise in stunting, wasting, and underweight among

children in the working area of Cinere Public Health Center. In addition, the majority of

programs have not reached the annual target. The causality analysis in each variable were

found that the mother’s fear and concern, lack of resources (health workers and logistics),

and lack of understanding of the staff were the most influencing factors. However, with

all the limitations, Pangkalan Jati Baru cadre is considered as actor of positive deviance

that able to perform Posyandu Keliling as a creative action. There are 3 recommendations

in order to keep nutrition services running properly during pandemic in the Work Area of

Cinere Public Health Center. For the short time is health workers recruitment. For the

medium term is developing telemedicine, such as teleconsultation legally and properly.

For long term is recommendation to build the Unit Pelaksana Fungsional (UPF)

Puskesmas."

"Kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sejak tahun 2020 merupakan satu upaya dalam sektor pendidikan dengan harapan seluruh anak usia sekolah tetap dapat memperoleh hak belajarnya di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun, pada implementasinya PJJ mengalami banyak kendala di lapangan, demikian juga yang terjadi pada sejumlah peserta didik di sekolah X, di antaranya seperti fasilitas belajar yang tidak memadai (gadget, kuota internet, sinyal). Selain itu, faktor dari lingkungan keluarga di mana tuntutan orang tua untuk mendampingi anaknya belajar dari rumah, minimnya kemampuan dan pengetahuan orang tua akan skema PJJ itu sendiri, kesulitan ekonomi rumah tangga akibat pandemi, yang semuanya menjadikan eskalasi beban orang tua meningkat dan cenderung melampiaskan kekesalan pada anak sehingga memicu kekerasan domestik. Jenis kekerasan yang kerap terjadi pada anak di sekolah X adalah kekerasan verbal, penelantaran, dan paling sering eksploitasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan in-depth interview terhadap pihak/lembaga yang terlibat. Hasil penelitian ini menyajikan bagaimana berubahnya aktivitas-aktivitas rumah tangga selama pandemi yang bersifat situasional dan kedaruratan sehingga dapat dilihat melalui routine activity theory (Cohen, 1979) serta bagaimana kekerasan domestik tersebut berhubungan dengan kontrol orang tua terhadap anak menurut power control theory (Hagan, 1985).

---

The distance learning policy (PJJ) since 2020 is an effort in the education sector with the hope that all school-age children can still obtain their learning rights in the midst of the Covid-19 pandemic in Indonesia. However, in its implementation, school from home encountered many obstacles in the field, as well as a number of students in school X, such as inadequate learning facilities (gadgets, internet quota, signals). In addition, factors from the family environment where the demands of parents to accompany their children to study from home, the lack of ability and knowledge of parents about the PJJ scheme itself, household economic difficulties due to the pandemic, all of which have increased the burden on parents and tend to vent their frustration. children, leading to domestic violence. The types of violence that often occur in children at school X are verbal violence, neglect, and most often exploitation. This study uses a qualitative method with an in-depth interview approach to the parties/institutions involved. The results of this study present how changes in household activities during a situational and emergency pandemic can be seen through routine activity theory (Cohen, 1979) and how domestic violence is related to parental control of children according to power control theory (Hagan, 1985). )."

"Kehadiran pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan berbagai dampak negatif salah satunya bagi perekonomian di Indonesia. Berbagai sektor industri terkena dampak negatif akibat adanya pandemi Covid-19, tidak terkecuali perusahaan rokok. Melihat adanya pengaruh dari pandemi Covid-19 terhadap perusahaan rokok pemerintah memberikan kebijakan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu penundaan pembayaran cukai bagi perusahaan yang melakukan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai menjadi 90 hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perancangan kebijakan, proses implementasi, hasil kebijakan penundaan pembayaran cukai bagi perusahaan rokok pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dan mengetahui kendala yang ditemukan selama proses implementasi melalui teori implementasi kebijakan berdasarkan teori Grindle pada tahun 1980. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan post-positivist, metode pengumpulan data kualitatif, dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penundaan pembayaran cukai bagi perusahaan rokok pada masa pandemi Covid-19 dengan teori Grindle yaitu designing process, policy implementation, dan result memiliki proses perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran target, sehingga pada saat pelaksanaan implementasi kebijakan tidak ditemukan adanya kendala, serta hasil kebijakan yang memberikan respon positif dari perusahaan rokok dan peningkatan penerimaan cukai pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

---

The presence of the Covid-19 pandemic in Indonesia has various negative impacts, one of which is for the economy in Indonesia. Various industrial sectors have been negatively affected by the Covid-19 pandemic, and cigarette companies are no exception. Seeing the impact of the Covid-19 pandemic on cigarette companies, the government provided a policy in the form of extending the period of delaying excise payments for companies that made payments by attaching excise tapes to 90 days. The purpose of this study was to analyze the implementation of the policy of delaying excise payments for cigarette companies during the Covid-19 pandemic in Indonesia and to find out the obstacles found during the implementation process through the theory of policy implementation based on Grindle's theory in 1980. The method used in this study is through a post-positivist approach, qualitative data collection methods, and qualitative data analysis methods. The results showed that the implementation of the policy of delaying payments excise duty for cigarette companies during the Covid-19 pandemic with Grindle theory, namely the designing process, policy implementation, and the result has a good planning process in accordance with the target, so that during the implementation of policy implementation there are no obstacles, and policy results that provide a positive response from cigarette companies and increased excise revenues during the Covid-19 pandemic in Indonesia."

"Telekonsultasi FKTP adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan dalam bentuk Surat Edaran dan Peraturan Direksi. Defenisi yang digunakan Peneliti dalam Telekonsultasi ini adalah Pelayanan Kontak Tidak Langsung yang merupakan pemberian pelayanan kesehatan melalui sistem informasi yang digunakan oleh FKTP dan Peserta sebagai sarana komunikasi, atau melalui sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, sebagai sarana komunikasi/konsultasi secara 2 arah. Terkait obat yang diatur khusus hanya untuk obat PRB, sedangkan untuk obat non PRB, sesuai ketentuan masuk dalam komponen Kapitasi yang dibayarkan ke FKTP dan obat pasien isoman COVID-19 sesuai yang diatur Kemenkes/Dinas Kesehatan setempat. Kebijakan ini mulai dilaksanakan sejak April 2020 dan hingga Agustus 2021, pencapaian secara Nasional masih belum optimal, hanya beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan pencapaian lebih baik dibandingkan yang lain nya, salah satu nya adalah pencapaian tertinggi di FKTP Kota Malang, baik persentase FKTP yang mengImplementasikan nya maupun persentase dan nominal pasien yang telah memanfaatkan Telekonsultasi dari FKTP terdaftar nya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi kebijakan Telekonsultasi FKTP dalam mencegah penyebaran COVID-19 tanpa pasien kehilangan hak nya untuk dapat akses ke layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 di FKTP Kota Malang, BPJS Kesehatan Cabang Malang dan Kantor Pusat. Teknik pengumpulan data melalui FGD dan Wawancara Mendalam kepada Informan utama dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan November 2021 diperoleh bahwa capaian Angka Kontak KBK baru tercapai 135/mill dari target minimal 150/mill, Angka Kontak Tidak Langsung untuk indikator kepatuhan faskes pada kualitas mutu baru tercapai dengan bobot 15% dari target 20%, 100% FKTP Kota Malang telah Implementasi Telekonsultasi, dan pemanfaatan oleh pasien perlahan meningkat sampai dengan 33.66% serta terjadi trend peningkatan FKTP kerjasama. Pada penelitian ini, Peneliti menyarankan untuk pelatihan petugas FKTP dilakukan secara periodik dan berkesinambungan, dimulai dengan melakukan Telekonsultasi pada Peserta Prolanis, supervisi langsung dijadikan kegiatan rutin dan dukungan politik melalui Dinas Kesehatan kepada Pemerintah Kota Malang untuk dapat memperbanyak hotspot-hotspot gratis yang dapat diakses oleh warga, sehingga masyarakat dapat lebih optimal memanfaatkan pelayanan Telekonsultasi.

---

Teleconsultation FKTP is one of the policies issued by BPJS Health in the form of Circulars and Directors' Regulations. The definition used by the researcher in this teleconsultation is the Indirect Contact Service, which is the provision of health services through the information system used by the FKTP and Participants as a means of communication, or through the information system provided by BPJS Kesehatan, as a means of two-way communication/consultation. Regarding drugs that are specifically regulated only for DRR drugs, while for non-DRR drugs, according to the provisions, they are included in the Capitation component paid to FKTP and drugs for COVID-19 isoman patients as regulated by the Ministry of Health / local Health Office. This policy has been implemented since April 2020 and until August 2021, national achievements are still not optimal, only a few districts/cities show better achievements than others, one of which is the highest achievement in Malang City FKTP, both the percentage of FKTP implementing as well as the percentage and nominal of patients who have used teleconsultation from their registered FKTP. This study aims to analyze the implementation of the FKTP teleconsultation policy in preventing the spread of COVID19 without patients losing their right to access health services. This study uses a qualitative method, conducted during October 2021 to December 2021 at FKTP Malang City, BPJS Kesehatan Malang Branch and Head Office. Data collection techniques through FGD and in-depth interviews with key informants and document review. This research uses the Van Meter and Van Horn Policy Implementation model approach. The results of the research in November 2021 showed that the achievement of the KBK Contact Number had only been achieved at 135/mill from the minimum target of 150/mill, the Indirect Contact Number for the health facility compliance indicator on quality had only been achieved with a weight of 15% of the 20% target, 100% of City FKTP Malang has implemented teleconsultation, and patient utilization is slowly increasing up to 33.66% and there is an increasing trend of collaborative FKTP. In this study, the researcher suggests that the training of FKTP officers be carried out periodically and continuously, starting with teleconsultation to Prolanis participants, direct supervision as a routine activity and political support through the Health Office to the Malang City Government to be able to increase free hotspots that can be accessed by the public. residents, so that the community can more optimally take advantage of teleconsultation services."

"Kebijakan keuangan Negara darurat Pandemi COVID-19, seharusnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel meskipun dilaksanakan dalam keadaan darurat dan terbatas. Hal ini disebabkan keuangan Negara merupakan sektor yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis karakter hukum dan mekanisme kebijakan keuangan Negara darurat pada masa pandemi COVID-19, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Sebagaimana Ditetapkan Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.Berdasarkan kajian dan analisis atas peraturan yang berlaku, ditemukan bahwa karakter hukum dalam kebijakan keuangan Negara darurat berbeda dengan kebijakan pada umumnya.Karakter hukum pada sektor keuangan Negara darurat, membuat Pemerintah dapat mengeluarkan kebutuhan anggaran belanja Negara terlebih dahulu, yang kemudian diusulkan pada rancangan perubahan APBN dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran sebagai bentuk Pembahasan Pemerintah atas Hak Budget lembaga legislatif. Dalam kondisi tidak normal sekalipun pemerintah berkewajiban melaksanakan fungsi pemerintahanya secara baik dan efektif sehingga dibutuhkankonsep baku kedaruratan yang mengatur protokol mitigasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara dalam keadaan darurat, melalui penguatan peran pengendalian internal Pemerintah yang dapat mencegah dan mendeteksi secara cepat atas potensi penyalahgunaan anggaran Negara

---

The state financial policy of the COVID-19 pandemic emergency, should be implemented in a transparent and accountable manner even though it is carried out in an emergency and limited manner. This is because State finances are a sector that must be managed and accounted for in accordance with the mechanism of the 1945 Constitution. By using normative juridical research methods, this study is intended to analyze the legal character and mechanism of emergency State financial policies during the COVID-19 pandemic, based on Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2020 As Stipulated as Law Number 2 of 2020. Based on a study and analysis of the applicable regulations, it was found that the legal character of the emergency State financial policy is different from the policy in general. The legal character of the emergency State financial sector allows the Government to issue the needs of the State budget first, which is then proposed in the draft amendment to the APBN and or submitted in the budget realization report as a form of Government Discussion on Budget Rights of the legislature. Even in abnormal conditions, the government is obliged to carry out its government functions properly and effectively so that a standard emergency concept is needed that regulates the mitigation protocol for managing and accounting for State finances in an emergency, through strengthening the role of the Government's internal control which can prevent and detect quickly the potential misuse of the State budget"