Penelitian ini mengkaji respons negara terhadap peningkatan kekerasan domestik selama pandemi COVID-19 di Indonesia melalui kebijakan SEJIWA. Semenjak pandemi melanda Indonesia pada Maret 2020 lalu, pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB untuk menekan angka penyebaran virus. Hal ini berarti sebagian besar aktivitas masyarakat harus dilakukan dari rumah. Akibatnya, tingkat stress masyarakat meningkat karena ruang mobilitasnya terbatas untuk jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi tindakan kekerasan domestik terhadap perempuan oleh suami, ayah, atau anggota keluarga lainnya baik. Melalui kerangka analisis kebijakan feminis oleh Beverly McPhail dengan metode kualitatif, penulis menjelaskan sejauh mana negara mengakomodasi kepentingan kelompok perempuan dalam penanganan kasus kekerasan domestik selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan enam indikator yang dipilih, penulis menemukan bahwa pemerintah melalui kebijakan SEJIWA belum cukup mengakomodasi kepentingan kelompok perempuan karena sejak tahap perumusan sampai implementasinya, SEJIWA tidak berlandaskan nilai-nilai feminis yang mengakomodasi kepentingan kelompok perempuan sebagai target kebijakan.

---

This study examines the state's response to the increase of domestic violence during the COVID-19 pandemic in Indonesia through the SEJIWA policy. Since the pandemic hit Indonesia in March 2020, the government imposed a social restriction policy to reduce the spread of the virus. This means that most social activities must be carried out from home. As a result, people's stress levels increase because their mobility is limited for an indefinite period of time. This condition is one of the factors that potentially increase domestic violence as family members are confined at home. Using a feminist policy analysis by Beverly McPhail with qualitative methods, the author explains how the state accommodates the interests of women's groups in handling cases of domestic violence during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Based on the six selected indicators by McPhail, the authors find that the government through SEJIWA's policy has tried to accommodate the increasing trend of domestic violence but neglect being gender responsive. Since the formulation stage to its implementation, SEJIWA has been a gender-neutral policy emphasizing merely on psychological assistance, lacking of women’s advocacy groups engagement, hence failing to ensure women as primary beneficiaries of SEJIWA policy.