Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri dirgantara saat ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, dan sangat berguna bagi industri lainnya. Pengetahuan dalam industri dirgantara dapat ditemukan pada kelompok penelitian dan komunitas yang menjalankan fungsi penelitian maupun pengembangan. Organisasi dirgantara bercirikan teknologi yang kompleks, rumit, terampil dan mahal. Oleh karena itu, pengetahuan harus dikelola dengan baik. LAPAN merupakan lembaga yang melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan dirgantara. Penerapan manajemen pengetahuan (MP) merupakan salah satu target organisasi. Berdasarkan laporan evaluasi capaian rencana induk TI, salah satu permasalahan yang ditemukan adalah implementasi manajemen pengetahuan tidak berhasil (not achieved). Organisasi yang bermaksud mengimplementasikan MP, perlu mengetahui terlebih dahulu apakah organisasi tersebut telah siap. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesiapan MP di LAPAN dan memberikan rekomendasi. Kerangka kesiapan dibangun dari analisis faktor penentu keberhasilan, fondasi MP, dan pendukung MP. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert dan penentuan bobot faktor menggunakan analytic hierarchy process (AHP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAPAN sudah siap untuk implementasi MP namun perlu perbaikan dengan nilai 79,2%. Rekomendasi bagi organisasi diantaranya adalah membangun struktur organisasi MP, menyusun strategi MP, mengoptimalkan sarana berbagi pengetahuan dan menyusun kebijakan dan standar.

---

Aerospace industry plays an important role in economic growth and useful for the other industries. Knowledge in the aerospace industry can be found in research groups and communities which carry out functions both in design and development programs. Aerospace instituion characterized by complex, complicated, skilled and expensive technologies. Therefore, knowledge should be managed properly. LAPAN is an institution that carries out tasks in the field of aerospace research and development. The implementation of KM is one of the organizational targets. The IT master plan evaluation report stated that one of the problems it had founded, that the implementation of knowledge management was not achieved and before an organization implements KM, it is necessary to know whether the organization is ready. This study aims to measure the KM readiness at LAPAN and provide recommendations. The readiness framework is built from the analysis of critical success factors, KM foundations, and KM enablers. Data collection using a questionnaire with a Likert scale and determining the weight of the factor using the analytical hierarchy process (AHP). The results of this study indicate that LAPAN is ready for KM implementation but need improvements with a value of 79.2%. The recommendations for the organizatation is to build KM organizational structure, develop an KM strategy, optimize the medium of knowledge sharing and arrange a policies and standards."

"Industri dirgantara saat ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, dan sangat berguna bagi industri lainnya. Pengetahuan dalam industri dirgantara dapat ditemukan pada kelompok penelitian dan komunitas yang menjalankan fungsi penelitian maupun pengembangan. Organisasi dirgantara bercirikan teknologi yang kompleks, rumit, terampil dan mahal. Oleh karena itu, pengetahuan harus dikelola dengan baik. LAPAN merupakan lembaga yang melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan dirgantara. Penerapan manajemen pengetahuan (MP) merupakan salah satu target organisasi. Berdasarkan laporan evaluasi capaian rencana induk TI, salah satu permasalahan yang ditemukan adalah implementasi manajemen pengetahuan tidak berhasil (not achieved). Organisasi yang bermaksud mengimplementasikan MP, perlu mengetahui terlebih dahulu apakah organisasi tersebut telah siap. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesiapan MP di LAPAN dan memberikan rekomendasi. Kerangka kesiapan dibangun dari analisis faktor penentu keberhasilan, fondasi MP, dan pendukung MP. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert dan penentuan bobot faktor menggunakan analytic hierarchy process (AHP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAPAN sudah siap untuk implementasi MP namun perlu perbaikan dengan nilai 79,2%. Rekomendasi bagi organisasi diantaranya adalah membangun struktur organisasi MP, menyusun strategi MP, mengoptimalkan sarana berbagi pengetahuan dan menyusun kebijakan dan standar.

---

Aerospace industry plays an important role in economic growth and useful for the other industries. Knowledge in the aerospace industry can be found in research groups and communities which carry out functions both in design and development programs. Aerospace instituion characterized by complex, complicated, skilled and expensive technologies. Therefore, knowledge should be managed properly. LAPAN is an institution that carries out tasks in the field of aerospace research and development. The implementation of KM is one of the organizational targets. The IT master plan evaluation report stated that one of the problems it had founded, that the implementation of knowledge management was not achieved and before an organization implements KM, it is necessary to know whether the organization is ready. This study aims to measure the KM readiness at LAPAN and provide recommendations. The readiness framework is built from the analysis of critical success factors, KM foundations, and KM enablers. Data collection using a questionnaire with a Likert scale and determining the weight of the factor using the analytical hierarchy process (AHP). The results of this study indicate that LAPAN is ready for KM implementation but need improvements with a value of 79.2%. The recommendations for the organizatation is to build KM organizational structure, develop an KM strategy, optimize the medium of knowledge sharing and arrange a policies and standards"

"Pengetahuan merupakan sumber terpenting dan merupakan aset atau sumber daya strategis yang harus dimiliki oleh setiap jenis organisasi atau institusi, baik itu sektor swasta maupun sektor publik yang berorientasi produk atau layanan. LAPAN merupakan salah satu Lembaga penelitian negara yang sudah berencana untuk mengelola pengetahuan dengan baik. Hal tersebut terlihat dalam Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) LAPAN 2014-2018 yang terdapat knowledge management (KM) didalamnya. Tetapi kenyataanya dalam evaluasi MPTI tersebut penerapan manajemen pengetahuan berstatus not achieved atau belum tercapai. Tidak adanya manajemen pengetahuan yang baik mengakibatkan timbul masalah pada sektor sumber daya manusia. Penelitian bersifat Mix Methods dan memiliki tujuan untuk merumuskan sebuah strategi KM yang sesuai dengan kebutuhan LAPAN. Penyusunan strategi tersebut akan dibagi menjadi dua tahapan yaitu mencari kebutuhan proses manajemen pengetahuan yang tepat sesuai dengan faktor kontingensi dalam teori solusi dan pondasi manajemen pengetahuan serta mencari kebutuhan pengetahuan yang diadopsi dari teori strategi manajemen pengetahuan Zack. Hasil dari penelitian ini adalah strategi mengembangkan manajemen pengetahuan LAPAN yang hanya perlu berfokus kepada 4 sub proses manajemen pengetahuan yaitu kombinasi, sosialisasi, eksternalisasi dan arahan lalu dipetakan sesuai dengan strategi bisnis LAPAN khususnya pada Deputi Teknologi Penerbangan dan Antariksa (Detekgan).

---

Knowledge is an important resource and Knowledge is a strategic asset or resource that must be owned by every type of organization, both the private sector or public sector which is product or service oriented. LAPAN is research institutes that has planned to manage knowledge well. This plan can be seen on the 2014-2018 LAPAN Information Technology Master Plan (MPTI) which has knowledge management (KM) in it. But the fact, KM has not been applied in LAPAN. The lack of goods knowledge management in LAPAN can be effected in several problems in human resource area. This research is a mixed methods research that has the purpose of formulating KM strategies based on LAPAN needs. The strategy's formulation will be divide into two stages: finding the needs for an appropriate knowledge management process according to the contingency factors in the theory of knowledge management solutions and foundations and seeking knowledge needs adopting from Zack's knowledge management strategy theory. Developing knowledge management, LAPAN only needs to focus on four sub-processes of knowledge management: combination, socialization, externalization, and direction. The sub-process will be mapping against LAPAN's current knowledge needs at the Deputy of Aviation and Space Technology (Detekgan)."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi komunikasi yang digunakan oleh lembaga pemerintah dalam meningkatkan citra lembaganya Dilatarbelakangi oleh pentingnya citra bagi lembaga dan adanya tuntutan yang semakin besar terhadap peran humas dalam membangun citra lembaga Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara observasi studi kepustakaan dan dokumentasi serta teknik keabsahan data yang menggunakan triangulasi data dan triangulasi metodologis Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dijalankan Lapan bertipologi proaktif yang terdiri dari strategi aksi yang difokuskan kepada kegiatan yang menekankan pada penyampaian mengenai performansi organisasi keterlibatan personal dan kerjasama Sedangkan strategi komunikasi ditekankan pada komunikasi interpersonal pertukaran informasi dan penggunaan media komunikasi internal Strategi tersebut cukup efektif dalam membentuk citra pada publik yang sudah secara aktif terlibat dan berhubungan dengan Lapan aware dan active public ditunjukkan dengan adanya efek awareness acceptance dan action yang kemudian akan mempengaruhi terhadap pembentukan citra Lapan Namun pada non public latent public dan apathetic public citra Lapan belum terbangun dengan baik ditunjukkan dengan belum adanya awareness terhadap keberadaan Lapan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi komunikasi yang digunakan oleh lembaga pemerintah dalam meningkatkan citra lembaganya Dilatarbelakangi oleh pentingnya citra bagi lembaga dan adanya tuntutan yang semakin besar terhadap peran humas dalam membangun citra lembaga Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara observasi studi kepustakaan dan dokumentasi serta teknik keabsahan data yang menggunakan triangulasi data dan triangulasi metodologis Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dijalankan Lapan bertipologi proaktif yang terdiri dari strategi aksi yang difokuskan kepada kegiatan yang menekankan pada penyampaian mengenai performansi organisasi keterlibatan personal dan kerjasama Sedangkan strategi komunikasi ditekankan pada komunikasi interpersonal pertukaran informasi dan penggunaan media komunikasi internal Strategi tersebut cukup efektif dalam membentuk citra pada publik yang sudah secara aktif terlibat dan berhubungan dengan Lapan aware dan active public ditunjukkan dengan adanya efek awareness acceptance dan action yang kemudian akan mempengaruhi terhadap pembentukan citra Lapan Namun pada non public latent public dan apathetic public citra Lapan belum terbangun dengan baik ditunjukkan dengan belum adanya awareness terhadap keberadaan Lapan Kata Kunci strategi komunikasi hubungan masyarakat citra

---

ABSTRACTThis research aims to analyze strategy communication that is used by a government agency in developing corporate image Based on by the importance of image for institutions and the demands that the bigger for its role of public relations in building corporate Method research use qualitative approach with technical data of interview observation literature study and documentation and technique the validity of data that uses triangulation data and triangulation methodologically The result showed that strategy communication has proactive tipylogycal consisting of strategy action which focused on activities who insists on delivery of about organization performance personal involvement and cooperation While strategy of communication emphasized on a communication interpersonal information exchange and use of communication media internal The strategy is quite effective in building the image of the public who have been actively involved and in touch with Lapan aware and active public indicated by the effects of awareness acceptance and action which will then affect the building of Lapan image However to non public latent public and apathetic public the image have not woken up properly indicated by the lack of awareness of Lapan "

"Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) adalah lembaga pemerintah non-kemeterian yang bertanggung jawab kepada Presiden, serta berkoordinasi dengan kementerian riset dan teknologi/badan riset dan inovasi nasional (RISTEK/BRIN). Para ahli di bidang penerbangan dan antariksa yang jumlahnya terbatas menjadi halangan untuk berkembangan IPTEK tersebut. Sumber daya manusia LAPAN yang banyak mendekati masa pensiun dan pegawai LAPAN yang keluar lembaga atau pindah tempat kerja. Jumlah ahli penerbangan di LAPAN sebanyak 16 orang dan bidang sains antariksa sebanyak 22 orang. Sumber daya manusia di bidang penerbangan dan antariksa juga sangat membutuhkan kemampuan, dan knowledge khusus yang perlu waktu lama untuk dipelajari dan dilatih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi critical knowledge di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berdasarkan matriks pengetahuan. Metodologi penelitian ini dimulai dengan melakukan studi literatur tentang knowledge management dan critical knowledge selanjutnya dilakukan pencarian data dengan cara wawancara dengan pejabat, dan para ahli di LAPAN. Hasil wawancara tersebut akan dilakukan konten analisis dengan pengkodean untuk mencari list knowledge yang ada dalam LAPAN. Critical knowledge diidentifikasi dengan melakukan portofolio matrix untuk memetakan knowledge berdasarkan tingkat kompleksitas dan tingkat kebutuhan untuk LAPAN sendiri. Critical knowledge yang telah diidentifikasi selanjutnnya akan dibuat menjadi knowledge mapping untuk LAPAN sebagai salah satu referensi dalam pengembangan strategi Knowledge Management (KM) LAPAN. Hasilnya adalah sebagai berikut; (1) Ada 34 ilmu kritis yang ditemukan dalam penelitian ini di Badan Antariksa Indonesia. (2) Berdasarkan matriks risiko kehilangan pengetahuan, tidak ada tempat pengetahuan pada matriks terendah. (3) Beberapa rekomendasi diusulkan untuk organisasi seperti wiki, penyelarasan strategi, penghargaan dan pengakuan, dan pemetaan pengetahuan ahli.

---

The National Aeronautics and Space Agency (LAPAN) is a non-military government institution that is under and reports to the President and is in partnership with the ministry of research and technology / national research and innovation agency (RISTEK / BRIN). The limited number of experts in the field of aviation and space is a barrier to the development of the science and technology. LAPAN's human resources are nearing retirement and LAPAN employees who leave the institution or move to work. The number of aviation experts in LAPAN is 16 people and the field of space science is 22 people. Human resources in the field of aviation and space also need skills, and special knowledge that takes a long time to learn and train. The purpose of this study is to provide recommendations for critical knowledge at the National Institute of Aeronautics and Space based on a knowledge matrix. The research methodology began by conducting a literature study on knowledge management and critical knowledge then searching for data by interviewing officials, and experts at LAPAN. The results of the interview carried out with coding content analysis to find a list of existing knowledge in LAPAN. Critical knowledge identified by carrying out a portfolio matrix to map knowledge based on the level of complexity and the level of need for LAPAN itself. Further critical knowledge that has been identified made into a knowledge mapping for LAPAN as one of the references in developing the LAPAN Knowledge Management (KM) strategy. The result is as followed; (1) There are 34 critical knowledge that this study found in Indonesia space agency. (2) Based on knowledge loss risk matrix, there is no knowledge place in lowest matrix. (3) Several recommendation are proposed for organization such as wiki, strategy alignment, reward and recognition, and expert knowledge mapping"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip jadwal retensi arsip pada sistem kearsipan Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada prinsip 1, informan tidak memahami mengenai konsep dari retensi arsip padahal pemahaman mengenai konsep retensi arsip elektronik menjadi dasar untuk menetapkan jadwal retensi. Pada prinsip 2, Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN tidak menggunakan seri arsip sebagai dasar. Pada prinsip 3, Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN memperhatikan prinsip mengenai keutamaan isi dibandingkan format, selain itu juga memperhatikan biaya resiko dan manfaat dengan menggunakan tape library untuk penyimpanan permanen karena dianggap lebih murah dan efisien. Pada prinsip 4, Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN sudah memperhatikan 4 komponen yang diperlukan dalam daur hidup total. Pada prinsip 5, Pada dasarnya semua data yang dimiliki oleh Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN digunakan oleh seluruh pengguna, baik lembaga swasta maupun pemerintahan. Data yang sudah tidak digunakan oleh pihak Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN dipindahkan ke media offline, yaitu tape library. Pada prinsip 6, Semua data yang dikelola oleh Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN merupakan arsip elektronik yang dari diciptakan sudah berbentuk digital dan tidak pernah melakukan alih media arsip elektronik tersebut dalam media kertas. Pada prinsip 7, Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN mengguna tape library sebagai media penyimpanan karena dapat bertahan lama dan memiliki kapasitas yang besar, dan juga sistem yang dimiliki selalu di perbaharui agar arsip tersebut tetap bisa diakses/ dibaca. Pada prinsip 8, Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN menggunakan media tape library karena memiliki ukuran dan kapasitas yang besar, dan juga tape library dinilai lebih hemat biaya. Pada prinsip 9, metadata yang dimaksud mencakup informasi sebagai berikut tanggal akusisi, waktu akuisisi dan nama satelit. Padap prinsip 10, sistem didesain dengan melakukan integrasi antara 2 media yaitu storage dan tape. Diantara 2 media tersebut ada sistem yang menghubungkannya, sistem ini mampu mengenali yang mana data yang sudah 10 tahun sehingga otomatis langsu memindahkan ke dalam tape.

---

ABSTRACTThis study aims to identify the application of the archive retention schedule principle in the archive system of the Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN. This research is a qualitative research with case study approach. From the results of this study it can be concluded that in principle 1, informant does not understand the concept of archive retention whereas the understanding of the concept of electronic archive retention becomes the basis for establishing retention schedule. In principle 2, Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN does not use archive series as the basis. In principle 3, Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN pay attention to the principle of content primacy than format, but it also pay attention to the cost of risk and benefit by using tape library for permanent storage because it is considered cheaper and efficient. In principle 4, Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN already pay attention to 4 components required in the total life cycle. In principle 5, Basically all data owned by Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN used by all users, both private and government agencies. Data that has not been used by the Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN moved to the offline media, namely tape library. In principle 6, All data maintained by the Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN is an electronic archive that was created from a digital form and never overtakes the electronic archive media in paper media. In principle 7, Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN use tape library as a storage media because it can last long and has a large capacity, and also owned systems are always updated so that the archive can still be accessed read. In principle 8, Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN using tape library media because it has a large size and capacity, and also tape library is considered more cost effective. In principle 9, such metadata include information as follows acquisition date, acquisition time and satellite name. In principle 10, systems are designed by integrating between two media, storage and tape. Among the 2 media there is a system that connects it, the system is able to recognize which data that has been 10 years so that automatic langsu move into the tape."

"ABSTRAKLembaga XYZ merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada presiden yang berfungsi untuk mengendalikan program-program prioritas, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Perubahan komponen sumber daya manusia yang terjadi dalam periode yang singkat menyebabkan banyaknya pengetahuan individu yang belum terdokumentasi untuk dapat digunakan kembali dalam mendukung pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan di Lembaga XYZ. Selain itu, pengetahuan individu tersebut akan hilang seiring dengan berakhirnya masa bakti sumber daya manusianya. Maka dibutuhkan prosedur manajemen pengetahuan untuk mengelola pengetahuan tersebut. Implementasi manajemen pengetahuan harus memperhitungkan risiko kegagalan yang dapat dikurangi dengan mengetahui kesiapan organisasi dalam menerapkan manajemen pengetahuan tersebut. Penelitian ini membahas mengenai pengukuran kesiapan implementasi manajemen pengetahuan dengan menggunakan aspek abstrak, budaya organisasi, struktur organisasi, lingkungan fisik, infrastruktur teknologi informasi, penerimaan individu, dan kemauan terlibat manajemen pengetahuan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa level kesiapan organisasi berada pada level receptive yang berarti bahwa Lembaga XYZ siap dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan namun dengan memperbaiki aspek lingkungan fisik dan dimensi penghargaan pada aspek budaya organisasi.ABSTRACTThe XYZ institution is a non-structural government institution that is directly responsible to the president which functions to control priority programs, political communication, and management of strategic issues. Changes in the components of human resources that occur in a short period of time cause a lot of individual knowledge that has not been documented to be reused in supporting decision making and problem solving at the XYZ Institution. In addition, the individual's knowledge will be lost along with the end of the service period of his human resources. Then knowledge management procedures are needed to manage this knowledge. The implementation of knowledge management must take into account the risk of failure that can be reduced by knowing the readiness of the organization in implementing the knowledge management. This study discusses the measurement of knowledge management implementation readiness using abstract, organizational culture, organizational structure, physical environment, information technology infrastructure, individual acceptance, and willingness to engage knowledge management. The results of this study state that the level of organizational readiness is at the receptive level, which means that the XYZ Institution is ready to implement knowledge management by improving the physical environment and reward aspects."

"Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS) merupakan perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS). Polstat STIS memegang peranan penting untuk menghasilkan sumber daya aparatur yang profesional, berintegritas, dan amanah dalam bidang statistik bagi BPS. Sesuai dengan fungsinya, Polstat STIS berkewajiban mengembangkan sivitas akademika melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Namun, laporan kinerja menunjukkan masih terhambatnya pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Polstat STIS. Permasalahan terkait kurangnya berbagi pengetahuan, akses sumber daya ilmiah, dan kolaborasi mengindikasikan perlunya manajemen pengetahuan (MP). Hal ini sejalan dengan program reformasi birokrasi BPS yaitu penerapan MP. Agar MP berhasil diterapkan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengukur tingkat kesiapannya terlebih dahulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan Polstat STIS dalam menerapkan MP serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapannya. Untuk itu, dalam penelitian ini dilakukan penyusunan model kesiapan MP, pengukuran tingkat kesiapan, analisis hasil pengukuran, dan penyusunan rekomendasi. Model kesiapan disusun berdasarkan faktor penentu keberhasilan MP yang dikelompokkan ke dalam aspek individu, organisasi, budaya, teknologi, dan lingkungan fisik. Pembobotan melalui Analytic Hierachy Process (AHP) dilakukan pada aspek dan faktor. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada dosen dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, tingkat kesiapan diukur dengan mengacu pada skala Rao. Dari hasil analisis, aspek individu dan teknologi berada pada tingkat siap, sedangkan aspek organisasi, budaya, dan lingkungan fisik berada pada tingkat permulaan. Secara keseluruhan nilai kesiapan MP Polstat STIS adalah 71% atau berada pada tingkat permulaan. Ini berarti Polstat STIS sudah mulai memiliki kesiapan dalam menerapkan MP. Faktor yang menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan adalah tempat berbagi pengetahuan, kepemimpinan, komunikasi, strategi, dan kolaborasi. Rekomendasi yang diberikan di antaranya menyediakan tempat khusus dan memaksimalkan area untuk bertemu dan berbagi pengetahuan, membentuk unit atau tim untuk mengelola pengetahuan, mengalokasikan anggaran untuk penerapan MP, serta menyusun strategi dan peraturan terkait MP.

---

Polytechnic of Statistics (Polstat STIS) is an official college of Statistics Indonesia (BPS). Polstat STIS plays an important role in producing professional, integrity, and trustworthy apparatus resources in the statistical field for BPS. In accordance with its function, Polstat STIS is obliged to develop academicians through the implementation of the three pillars of higher education. However, the performance report shows that the implementation of the three pillars of higher education is still hampered in the Polstat STIS. Problems related to lack of knowledge sharing, access to scientific resources, and collaboration indicate the need for knowledge management (KM). This is in line with the BPS bureaucracy reform program, namely the application of KM. In order for KM to be successfully implemented, the first step that needs to be done is to measure the level of readiness first.

The purpose of this study is to determine the level of readiness of Polstat STIS in implementing KM as well as providing recommendations to improve its readiness. For this reason, in this study, formation of the KM readiness model, measurement of readiness level, analysis of measurement results, and establishment of recommendations are prepared. The readiness model is compiled based on the KM critical success factors grouped into individual, organization, culture, technology, and physical environment aspects. Weighting through the Analytic Hierarchy Process (AHP) is carried out on aspects and factors. Data collection is done by distributing questionnaires to lecturers and staffs. Furthermore, the level of readiness is measured by referring to the Rao scale.

From the results of the analysis, individual and technology aspects are at the ready level, while organization, culture, and physical environment aspects are at the preliminary level. Overall the score of Polstat STIS KM readiness is 71% or at the preliminary level. This means that Polstat STIS has begun to have readiness in implementing KM. The main priority factors to be improved are places for sharing knowledge, leadership, communication, strategy, and collaboration. Recommendations given include providing a special place and maximizing the area to meet and share knowledge, form a unit or team to manage knowledge, allocate a budget for implementing KM, and develop strategies and regulations related to KM."

"Pada tahun 2011, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan kegiatan statistik dengan melakukan Reformasi Birokrasi (RB). Salah satu program yang ingin dicapai dalam RB adalah mengembangkan manajemen pengetahuan (knowledge management/KM). Tidak semua organisasi yang mengimplementasikan KM akan berhasil. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan organisasi (KM readiness) sebelum melakukan implementasi KM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan BPS RI sebelum mengimplementasikan KM dan memberikan rekomendasi berupa strategi perbaikan jika terdapat faktor yang belum siap. Kerangka kerja kesiapan KM BPS RI dibangun berdasarkan KM enabler, infrastruktur KM, serta KMCSF yang dikelompokkan ke dalam aspek abstract, soft, dan hard. Penelitian ini merupakan survey research di mana objek penelitiannya adalah pegawai BPS RI. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Stratified single stage cluster sampling digunakan sebagai metode penarikan sampelnya dengan jumlah responden sebesar 268 responden. Data hasil pengolahan diolah menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil analisis, BPS RI mempunyai nilai kesiapan sebesar 70,91% (tingkat 3/ready). Nilai tersebut menunjukan bahwa BPS telah siap untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan.

---

In 2011, BPS - Statistics Indonesia perform a fundamental changes to the implementation system of statistical activities by doing bureaucratic reform (RB). One of the RB program is to develop a knowledge management (KM). Not all organizations that implement KM will succeed. Therefore, it is necessary to measure the degree of organization’s KM readiness prior to the implementation of KM. This study aims to find out BPS RI readiness before implementing KM and provide recommendations in the form of improvement strategy if there are factors that are not ready. BPS RI’s KM readiness framework is built based on KM enablers, KM infrastructure, as well as KMCSF then grouped into KM aspects (abstract, soft, and hard). This study is a survey research in which the object of research is the BPS RI employees. The instrument used in this study was a questionnaire. Stratified single stage cluster sampling is used as a sampling method with the number of respondents is 268 respondents. Data processing results processed using descriptive analysis. From the analysis, BPS RI KM readiness value is 70.91% (level three/ready). These values indicate that BPS RI is ready to implement knowledge management."

"Dalam era globalisasi dan pasar bebas ini, semakin banyak persaingan antar perusahaan sejenis. Salah satu faktor yang dapat membuat perusahaan tersebut bertahan adalah dengan memiliki pengetahuan serta pengalaman pada bidang usahanya tersebut. Secara umum pengetahuan serta pengalaman tersebut melekat kepada individu. Berdasarkan survey umum sebanyak 48% pengetahuan serta pengalaman sebuah perusahaan masih berada di dalam pikiran individu, 29% dalam bentuk dokumen arsip perusahaan dan sisanya 23% dalam bentuk digital. Hal tersebut juga merupakan salah satu permasalahan yang ada di Baitulmal Muamalat (BMM), untuk itu diperlukan penerapan knowledge management (KM) yang tepat untuk mengubah tacit dan explicit knowledge menjadi knowledge shared agar diperoleh informasi secara cepat, tepat dan terorganisasi. Banyak dari perusahaan sudah mengimplementasi knowledge management tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, untuk itu penelitian KM readiness diperlukan supaya BMM siap dalam mengimplementasikan KM dan secara organisasi terbentuk budaya knowledge sharing yang aktif dan berkesinambungan. Penelitian ini memetakan beberapa Knowledge Management Critical Success Factors (KMCSF) dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga menjadi KMCSF yang sesuai di BMM. KMCSF tersebut diklasifikasikan berdasarkan budaya organisasi, struktur organisasi, infrastruktur ti, dan keterlibatan individu dalam proses KM. Kemudian dilakukan analisis data dengan pengukuran tingkat kesiapan organisasi atau KM Readiness. Hasil dari penelitian ini adalah BMM dinyatakan siap mengimplementasi KM karena memiliki tingkat kesiapan sebesar 68,39% atau ready (accepted.).

---

Nowdays, in the era of globalization and free market, more and more competition between simmiliar companies. A factor that can make the company survive is to have knowledge and experience in the business area. In general, the knowledge and the experience inherent to the individual of the company. Based on the general survey as much as 48% of the knowledge and experience of a company is still in the minds of individuals, 29% in the form of archival documents and the remainder 23% in digital form. This problem also exist at Baitulmal Muamalat (BMM). A proper implementation of knowledge management (KM) is needed to convert tacit and explicit knowledge into knowledge shared in order to obtain information faster, precise and organized. Many of the companies are already implementing knowledge management but not utilized properly.For that reason, the reasearch of KM readiness at BMM is needed, So that BMM ready in implementing the KM.

This case study mapped Knowledge Management Critical Success Factors (KMCSF) from previous studies to become the most appropriate for BMM. That KMCSF are classified based on the organizational culture, organizational structure, IT infrastructure, and the individual involvement in the process of KM. Then the data analysis was conducted by measuring the level of KM readiness. The results of this study are BMM declared ready to implement KM because the value of BMM readiness level amounted to 68,39% or ready (accepted)."