Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan REDD+ didominasi oleh beberapa perdebatan terutama mengenai kesetaraan pada distribusi manfaat, risiko, dan biaya pelaksanaan REDD+. Perancangan benefit sharing yang tidak dilakukan secara tepat dapat mengurangi legitimasi pelaksanaan serta dukungan terhadap REDD+. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi celah antara teori dengan praktik terhadap salah satu unsur esensial pada benefit sharing, yakni penerima manfaat. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, penelitian ini menelusuri rasionalisasi yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 Tahun 2017 serta rancangan Benefit Sharing Plan Kalimantan Timur. Penelitian ini menuai hasil dimana dalam peraturan dan rancangan dokumen tersebut terdapat teori-teori yang telah diadopsi. Namun pada akhirnya tetap diperlukan pertimbangan atas teori kompensasi biaya untuk memastikan para pelaksana REDD+ dapat memperoleh kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan REDD+. Penelitian ini menyarankan agar hal ini diakomodir melalui penetapan kriteria penerima manfaat secara rigid dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 70 Tahun 2017. Selain itu, kriteria yang ditentukan sebaiknya mempertimbangkan tujuan konsep benefit sharing secara utuh. Hal ini penting agar kriteria yang ditetapkan dapat memuat nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para penerima manfaat.

---

Concern over equitable distribution of, namely, benefit, risks and costs of REDD+ dominates current debates. The validity of REDD+ and support for its implementation might be affected if not structured appropriately. This study addresses the gap between theory and practice by emphasizing one of the main concerns regarding equitable benefit sharing, particularly, beneficiaries. By conducting normative judicial research with conceptual approach, this study reviews rationales that have been put forward to justify beneficiaries on Minister of Environment and Forestry No. 70 year 2017 and Kalimantan Timur’s Benefit Sharing Plan Draft. The result on this study indicates that both regulations and documents have adopted variety of rationale of theories. However, the cost compensation rationale must be considered to ensure that REDD+ implementers can recoup their implementation expenses. This study suggests for this issue to be accommodated through a concrete beneficiary criteria in Minister of Environment and Forestry No. 70 year 2017. In addition, the specified criteria should consider the objective of benefit sharing concept. This is crucial so that the established criteria can accommodate the values ​​of justice, certainty and utility for the beneficiaries."

"ABSTRAKTeknologi telah berhasil mendisrupsi semua yang kita ketahui, termasuk sektor keuangan. Ribuan startup telah tercupta di seluruh dunia, dengan yang paling populer selama beberapa tahun terakhir ini adalah fintech. Di Indonesia, fintech baru mulai mencuat baru-baru ini. Berfokus pada Peer-to-Peer Lending, penelitian ini mencoba untuk memahami bagaimana persepsi investor terhadap layanan peer-to-peer lending dan bagaimana hal itu mempengaruhi niat berkelanjutan untuk menggunakan platform. Studi ini telah mengumpulkan 110 responden yang memiliki pengalaman dalam berinvestasi dalam platform Peer-to-Peer Lending. Metode Partial Least Square digunakan untuk menguji model yang diusulkan, yang menghasilkan risiko keuangan memiliki efek paling negatif pada intensi berkelanjutan pengguanaan Peer-to-Peer Lending, sedangkan Economic Benefit memiliki efek positif terkuat. Studi ini dapat berkontribusi untuk memahami manfaat dan faktor risiko yang mempengaruhi intensi penggunaan Peer-to-Peer Lending secara berkelanjutan, karena studi tentang topik ini masih sangat sedikit.

---

ABSTRACTTechnology has come to disrupt everything we know, including the financial sector. Thousands of startups had has risen around the world, with the most popular one for these few years were Financial Technology. In Indonesia, such thing has just gained its fame recently. Focusing on Peer to Peer Lending, this study tries to understand how people on lender side perceived the services and how that affecting the continuous intention to use the platform. This research has collected 110 participants that have experience on investing at Peer to Peer Lending platforms. Partial Least Square method was used to test the proposed model, resulting on financial risk had the most negative effect on Peer to Peer Lending continuance intention, while economic benefit had the strongest positive effect. This study can contribute to understand the benefit and risk factors that affecting the Peer to Peer Lending continuance intention, as there are very limited number of study regarding the topic. "

"Perusahaan startup telah menjadi tren bisnis yang menarik dan berkembang pesat di Indonesia. Bisnis ini merupakan bisnis yang menjanjikan dari segi investasi dan gaji sehingga menimbulkan banyak persaingan antara para pelaku bisnis startup. Banyak perusahaan startup yang mampu bertahan namun tidak sedikit yang ditutup dan ditinggalkan oleh para pendirinya. Menurut Bershidsky (2014), faktor keuangan menjadi faktor yang penting bagi karyawan dalam bekerja. Oleh karena itu penelitian ini menguji pengaruh compensation terhadap employee engagement dengan organisation brand sebagai mediator. Sampel penelitian adalah para karyawan perusahaan startup yang berjumlah 216 orang dengan metode kuantitatif, non random sampling, dan pengambilan data menggunakan kuesioner. Pengujian dilakukan terpisah pada kelompok yang mendapatkan benefit dan tidak mendapatkan benefit. Hasil pengujian menunjukkan organisation brand tidak berperan sebagai mediator, pada kelompok yang mendapatkan maupun kelompok yang tidak mendapatkan benefit.

---

Startup business has become an interesting and very well developed in Indonesia. Startup is as a well promised business in the term of investment and pay/salary that it makes company amongst them. There are a lot of company able to survive but some others goes bankrupt and left by the founders. According to Bershidsky (2014), pay is the important factor for employee to do their job. Therefore, this paper tests the hypothesis that compensation has effect on employee engagement with organisation brand as a mediator. Sample of this research is 216 employees of startup company using quantitative method, non random sampling, and data collected through questionnaire. We tested differently on a group with and without benefit. Result shows that organisation brand is not a mediating variable in both group with or without benefit."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan beneficial ownership dantransparasinya di Indonesia, yang mana pengaturannya ditemukan di dalam sektoragraria, investasi, keuangan, pasar modal, perpajakan dan perindustrian, skripsi inijuga membahas pengaturan internasional terkait dengan beneficial ownership,yaitu terdapat didalam OECD Model Tax Convention 1977 and 2014 Update,FATF Guidance on Beneficial Ownership and Transparency 2014 dan G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency 2014 sebagai panduaninternasional dari pengaturan di Indonesia, pada penelitian yuridis normatif iniakan dijelaskan analisis pengaturan beneficial ownership di Indonesia denganpengaturan internasional dan analisis pengaturan antar sektor untuk keperluanharmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga dicapai pengaturan yanglebih baik dan mencegah kerugian negara yang diakibatkan corporate crimes danpelanggaran lainnya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the regulations on beneficial ownership and it's transparencyin Indonesia, the regulations are found in the agrarian, investment, finance, capitalmarkets, taxation and industry sectors, this thesis also discusses internationalregulations relating to beneficial ownership that contained in the OECD ModelTax Convention 1977 and 2014 Update, FATF guidance on Beneficial Ownershipand Transparency 2014 and the G20 High-Level Principles on Beneficialownership Transparency 2014 as international guidelines of the regulations inIndonesia, at this juridical normative thesis there will be an analysis of beneficialownership regulations in various sectors with international regulations and acomparative analysis among aforementioned sectors for regulationsharmonization with purpose of achieving better beneficial ownership regulationsand prevention state losses caused by corporate crimes and another violations."

"Daya saing merupakan permasalahan klasik bagi industri pengolahan Indonesia khususnya sektor mikro dan kecil. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing adalah penerapan sertifikasi produk. Dengan menggunakan data cross-section dari Survei IMK Tahun 2019 yang dikeluarkan BPS dan metode regresi OLS dan Logit, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan sertifikasi produk yaitu SNI, sertifikat nasional lainnya, sertifikasi internasional, dan merek dagang terhadap peningkatan daya saing industri mikro dan kecil di Indonesia. Daya saing diukur dengan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja dan ekspor. Hasil menunjukan bahwa kepemilikan sertifikat internasional dan merek dagang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja dan ekspor IMK. Sedangkan sertifikat SNI hanya berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selain itu penelitian ini juga melihat dampak sertifikasi produk berdasarkan ukuran usaha. Hasil menunjukan bahwa sebagian besar sertifikasi produk lebih berpengaruh pada industri mikro dibandingkan dengan industri kecil. Dengan demikian pemerintah dapat melanjutkan dan mengintegrasikan program fasilitasi sertifikasi produk bagi IMK sebagai upaya mendorong peningkatan daya saing IMK.

---

Competitiveness is a classical problem for the Indonesian manufacturing industry, especially the micro and small industrie. One of the efforts to improve competitiveness is the application of product certification. Using cross-sectional data from Survey IMK 2019 from BPS and using OLS and Logit regression methods, this study aims to analyze impact from product certification namely SNI, other national certificates, international certifications, and trademarks to increasing the competitiveness of micro and small industries in Indonesia. Competitiveness measured by value added, labor productivity and exports. The results show that ownership of international certificates and trademarks has an effect on increasing value added, labor productivity and IMK exports. While the SNI certificate only affects the increase in labor productivity. In addition, this study also analyze at product certification based on business size. The results show that most of product certification has more influence on micro industries compared to small industries. Thus, the government can continue and integrate the certificate facilitation for IMK to encourage IMK’s competitiveness.         "

"ABSTRAKTesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitupenelitian terhadap bahan-bahan pustaka dan didukung dengan wawancara ahliperlindungan sumber daya genetika, berupa spesimen virus Flu Burung. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam upaya perlindungan sumberdaya genetika terkait dengan benefit sharing atas kepemilikian spesimen virus FluBurung strain Indonesia. Beberapa pokok permasalahan adalah apakah spesimenvirus Flu Burung sebagai sumber daya genetika memerlukan perlindungan hukum? Bagaimana status spesimen virus Flu Burung dalam konteks kepemilikan olehIndonesia sebagai negara berkembang ? Apakah Perlindungan Hak KekayaanIntelektual (HKI), khususnya rezim paten dapat melindungi kepemilikan sumberdaya genetika ? Bagaimana upaya perlindungan sumber daya genetika ataskepemilikan spesimen virus Flu Burung strain Indonesia ? Penyelesaian masalahini adalah perlindungan spesimen virus Flu Burung perlu mendapat perlindunganhukum. Status spesimen Flu Burung dalam konteks kepemilikan oleh Indonesiasebagai negara berkembang, yang dianggap oleh negara-negara maju sebagaipublic domain, berdasarkan “common heritage of humankind”, tetapi berdasarkanCBD, kedaulatan negara membatasi “common heritage of humankind”. Olehkarena ketidakmampuan rezim paten untuk melindungi spesimen virus FluBurung, maka dperlukan upaya perlindungan lain. Dalam melindungi spesimenvirus sebagai sumber daya genetika melalui peraturan WHO, peraturan nasionalIndonesia dan sistem kontrak, sehingga mendapatkan benefit sharing. Sebagaihasil penelitian dapat disimpulkan terdapat perbedaan nilai dan budaya hukumantara negara maju dan negara berkembang, yang menyebabkan misappropriationdalam penggunaan sumber daya genetika, terkait dengan kepemilikan spesimenvirus Flu Burung strain Indonesia.

---

ABSTRACTThe research method for this study is a law-normative juridical study, byusing literature and interview expert, who know the protection of geneticresources, especially in form of avian influenza virus speciment. The aim of thisissues of the research to learn complication to protect the genetic resourcesconcern in related to benefit sharing of Avian Influenza virus speciment strainIndonesia as a Property.There are apparently important compilcation: Is Avian Influenza virusspeciment as the genetic resources need law protection? How is the status ofAvian Influenza virus speciment in context property of Indonesia as developingcountry? Can Intellectual Property Rights, especially patent to protect theownership of Avian Influenza virus speciment? How to protect genetic resourceson ownership of Avian Influenza virus speciment strain Indonesia?The insistent solved matter : The Avian Influenza Virus Speciment need tobe protected with law. The status of Avian Influenza virus speciment in contextproperty of Indonesia as developing country is defined by the developed countryas public domain, base on “common heritage of humankind”. Convention onBiological Diversity declare that “common heritage of humankind” is restricted bythe sovereignty of the country. Due to Patent cannot protect Avian Influenzavirus speciment, that why the alternative offer should be provided as WHOmechanism, contract mechanism, and Indonesian national rules as the effort toprotect virus speciment as genetic resources to gain benefit sharing.The result of the research, there are very different value and cultural of lawfor developed countries and developing countries, that make misappropriation inuse of genetic resources, that connect as owner of Avian Influenza virusspeciment strain Indonesia."

"Reformasi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah kita kenal dengan istilah reformasi birokrasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah perbedaan pemahaman terhadap peraturan dan manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi. Tunjangan kinerja merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja pegawai sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Tesis ini berupaya untuk mengetahui kesesuaian PERMEN KP Nomor 30/PERMEN-KP/2013 dalam hal penilaian dan pemberian tunjangan kinerja sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengaturnya dalam Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menganalisis dampak pemberian tunjangan kinerja dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai Inspektorat Jenderal (Itjen KKP) apabila dikaitkan dengan asas akuntabilitas dalam hukum administrasi kepegawaian. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundangundangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Berdasarkan analisis, perbedaan pemahaman mengenai peraturan pada tingkat pusat terhadap pengisian penilaian kinerja yang dilakukan berdampak tidak berjalannya penilaian kinerja secara teratur dan tertib. Pemberian tunjangan kinerja pada lingkup Itjen KKP belum menunujukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Hal ini berakibat terhadap terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan (good governance) di lingkup Itjen KKP.

---

Reform of governmental performance management so called Bureaucracy Reform. Some faced problems are the difference between comprehension to regulation and human resource (apparatus) management had not been implemented to increase professionalism, employees performance and organization optimally. Performance support/allowance is any method to increase professionalism of employees performance as any appreciation/award to achievement of State Civil Servant within framework of bureaucracy reformation implementation.

This thesis had endeavored to know suitability of Governmental Regulation of Marine and Fishery No. 30/PERMEN-KP/2013 regarding evaluation and performance awarding/supporting as Law No.5 of 2014 on State Civil Apparatus regulating in State Civil Apparatus (ASN) management and impact analysis of such performance awarding/supporting may influence employees performance increasing of General Inspectorate of Maritime and Fishery Ministry if it is related with accountability principles in employee administrative law.

This thesis writing uses normative and juridical research method by observing, studying and interpreting theories relating to legal principle such as conception, rules and regulation, legal doctrine and related law system.

Based on analysis, comprehension on regulation at central/state level against performance evaluation completing having impact that performance evaluation may not be implemented regularly and orderly. Performance awarding/supporting at scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries had not indicated significant performance increasing. It result in the hindrance of bureaucracy reform implementation of good governance at scope of General Inspectorate of Ministry of Marine Affairs and Fisheries."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel perilaku kepemimpinan Kepala Balai dengan variabel kinerja Instruktur. Selain itu juga untuk mengetahui perbedaan perilaku kepemimpinan Kepala Balai dan kinerja Instruktur pada Balai Latihan Kerja di Bandung. Latar belakang penulisan Tesis ini adalah masih adanya gejala rendahnya kinerja Instruktur dan kepemimpinan Kepala Balai yang tidak mendukung produktivitas kerja dan profesionalisme dalam penanganan pelatihan. Metoda penelitian yang digunakan adalah metoda deskriptif dengan analisis statistik non parametrik. Kerangka teori dalam penelitian ini adalah bahwa: 1). kepemimpinan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kinerja Organisasi, 2). Berdasarkan teori XY dinyatakan bahwa kelompok manusia X menuntut keterlibatan peranan pemimpin organisasi untuk mengarahkan, mengendalikan, membina dan memaksa bawahan agar mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu kelompok manusia Y juga menuntut peranan pemimpin untuk mendorong, mendukung, memberi motivasi, menjalin komunikasi dengan bawahan kearah tujuan organisasi, 3). Keterlibatan peran pemimpin itu adalah berbentuk perilaku tugas dan perilaku hubungan, wewenang seorang pemimpin dalam mengarahkan dan membimbing bawahannya kearah pencapaian tingkat kinerja yang tinggi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil-hasil dari penelitian ini adalah : Nilai koefisien korelasi antara perilaku tugas dan perilaku hubungan Kepala Balai dengan kinerja Instruktur W7t1)(2, = 0,617. Sementara itu dalam komparasi dari dua variabel di dua Balai terdapat hasil analisis perhitungan U Mann-Withney sebagai berikut : 1). Perilaku tugas dengan p = 0,0258, 2). Perilaku hubungan dengan p = 0,0414, 3). Kinerja Instruktur p = 0,0358. Kesimpulan dan hasil Penelitian ini adalah : 1). Terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku kepemimpinan Kepala Balai dengan kinerja Instruktur, 2). Terdapat perbedaan perilaku tugas, perilaku hubungan Kepala Balai, dan kinerja Instruktur yang signifikan pada kedua balai di Bandung. Adapun saran-saran dalam penelitian ini antara lain : 1).Perlunya kepala balai di Bandung agar meningkatkan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan, dalam upaya meningkatkan kinerja instruktur. 2). Pimpinan perlu mengupayakan perampingan staf (tenaga tekhnis) agar kinerja BLK lebih efektif dan efisien. 3). Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang korelasi variabel lain dengan kinerja Instruktur pada Balai Latihan Kerja di Bandung, karena perilaku Kepemimpinan Kepala Balai bukanlah satu-satunya variabel yang mempunyai korelasi dengan kinerja Instruktur."

"Skripsi ini membahas proyek pengadaan LOTO untuk seluruh mesin produksi PT Kalbe Farma Tbk. yang belum dapat terlaksana karena belum adanya informasi yang cukup tentang manfaat (benefit) pemasangan LOTO dari biaya pengadaan (cost) LOTO yang besar. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar manfaat dalam sisi ekonomi dari pengurangan risiko keselamatan pada pekerjaan maintenance dengan menggunakan LOTO. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan analisis risiko semikuantitatif serta perbandingan cost dari biaya yang diperlukan untuk mengurangi risiko dengan benefit dari keuntungan langsung atau tidak langsung yang didapat karena risiko dapat berkurang. Hasil penelitian menyarankan bahwa proyek pengadaan LOTO untuk semua mesin di area produksi PT Kalbe Farma segera dilaksankan karena risiko keselamatan pekerjaan maintenance mesin di area produksi adalah 225-450 (priority 1-very high), nilai Rasio BC (benefit-cost) adalah 1.79 untuk mesin-mesin dengan risiko terjepit/terpotong dan 5.66 untuk mesin-mesin dengan risiko kematian (BC>1) sehingga pengendalian risiko keselamatan kerja dengan LOTO layak untuk dilakukan, serta estimasi penurunan kerugian dari turunnya risiko keselamatan kerja dengan menggunakan LOTO adalah Rp. 98.072.820,00.

---

The focus of this study is LOTO project for all of production machines at PT Kalbe Farma Tbk. that have not be implemented yet since there is no information regarding benefit from LOTO implementation that produces big cost. The purpose of this study is to know how much economical benefit of LOTO implementation in decreasing safety risk. The study used descriptive analytic with semi-quantitative risk assesment approach and comparison between cost from LOTO implementation and benefit from risk decreasing. The researcher suggest that the company should implement LOTO soon since the result of maintenance working risk assesment is 225-450 (priority 1-very high), benefit-cost ratio is 1.79 for non-death risk machine and 5.66 for death risk machine (Rasio BC >1) which means LOTO implementation can be done, and estimation of loss decreasing from risk decreasing using LOTO is Rp. Rp. 98.072.820,00."

"Program Pensiun Manfaat Pasti PPMP yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja DPPK merupakan program pensiun yang mendominasi di Indonesia, namun jumlahnya menurun dalam beberapa tahun terakhir. Keberlangsungan serta kualitas pendanaan DPPK-PPMP bergantung pada pengelolaan dana pensiun.Skripsi ini membahas tentang penempatan aset investasi dana pensiun dalam aset berisiko, maturity, serta penetapan asumsi discount rate di DPPK-PPMP di Indonesia. Bagian pertama penelitian ini menemukan pengaruh maturity terhadap penempatan dalam aset berisiko yang positif dan signifikan. Selanjutnya, penempatan dalam aset berisiko berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penetapan asumsi discount rate, sementara maturity tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan asumsi discount rate. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan serta laporan aktuaris tahunan penyelenggara.Peneliti menyarankan penyelenggara Dana Pensiun untuk melakukan penempatan aset investasi sesuai dengan tahapan maturity agar hasil investasi dapat memenuhi kewajiban penyelenggara untuk membayar manfaat dengan tepat waktu. Penetapan asumsi tingkat bunga hendaknya mencerminkan keadaan maturity Dana Pensiun serta mencerminkan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan penyelenggara.

---

Defined Benefit DB Pension Plan is primarily used in Indonesia, but the number of DB plan is rapidly decreasing over the recent years.

This research discusses the fund's allocation to risky assets, maturity, and the determination of discount rate assumption in DB plan in Indonesia. The first part of this study found a positive and significant effect of maturity on allocation to risky assets. Furthermore, allocation to risky assets has a negative and significant effect on the determination of the discount rate assumption, while maturity has nosignificant effect on the determination of the discount rate assumption. This research is quantitative descriptive interpretive. The data were collected from the sponsor's Financial and Actuarial Annual Report.

Researcher suggests that DB sponsor should allocate its assets in accordance with maturity. The determination of liability discount rate assumptions should both reflect the maturity of the Pension Fund and the expected return on investment."