Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pegadaian adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menyediakan pinjaman kepada nasabah-nasabahnya. Nasabah menyerahkan barang miliknya kepada pegadaian untuk dikuasai sebagai jaminan pelunasan. Apabila nasabah yang tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo, maka barang yang telah diserahkan sebagai jaminan dijual lelang oleh pegadaian. Terkadang, nasabah tidak setuju atas pelelangan barang jaminan miliknya oleh pegadaian sehingga seringkali nasabah melakukan upaya untuk membatalkan lelang tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris dengan mengkaji pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan perjanjian gadai antara pegadaian dan nasabah pada sengketa perjanjian gadai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan cara mengorganisasikan data-data yang kemudian dianalisa untuk memecahkan masalah dan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan gadai oleh pegadaian dalam kasus ini adalah sah dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat nasabah telah gagal melaksanakan kewajibannya saat jatuh tempo maupun setelahnya. Kemudian, upaya yang dilakukan nasabah untuk membatalkan lelang tersebut juga keliru karena tidak dilakukan melalui lembaga yang berwenang.

---

Pawnshop is a financial institution which provides loans to its clients. Clients have to submit control of their property to the pawnshop as a guarantee of repayment. If a client is unable to pay their debt at due date, then the property that have been submitted as collateral can be sold at auction by the pawnshop. There are times when clients do not agree with the auction of their property by the pawnshop. In these times, it is often that the client makes an effort to cancel the auction. The method used in this research is normative-empiric juridical method, done by examining the implementation of statutory provisions and pawn agreements between pawnshops and clients in pawn agreement disputes. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative technique, done by organizing and analyzing the data to solve problems and draw conclusions. From the results of this research, it can be concluded that the auction of the collateral goods by the pawnshop in this case is legal and in accordance with applicable laws and regulations, considering that the client has failed to fulfill their duty at due date or thereafter. And the effort made by the client to cancel the auction was also wrong because it was not carried out through an authorized institution. "

"Didalam pelaksanaan lelang barang rampasan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, biasanya barang rampasan seperti kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, tetapi para peserta lelang sudah harus mengetahui bahwa barang rampasan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau dengan kata lain KPKNL melakukan lelang dengan barang apa adanya. Dari hal tersebut, timbullah permasalahan terhadap lelang barang rampasan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan yang sah dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas barang rampasan tersebut memang benar-benar dilindungi atau aman untuk pemenang lelang. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa eksekusi Kejaksaan yang mengakibatkan lelang adalah berasal dari suatu barang temuan dan sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Barang temuan yang sudah diumumkan tetapi tidak ada pemiliknya maka akan menjadi barang rampasan Negara. Barang sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dapat menjadi barang rampasan Negara, jika terdapat unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan yang sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Bentuk hambatan yang sering terjadi yaitu apabila lelang barang rampasan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan seperti STNK/BPKB, maka bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, karena ditakutkan akan sulit untuk terjadinya proses balik nama kepada pemenang lelang. Setelah melakukan wawancara kepada pihak KPKNL dan juga pihak Kepolisian, khususnya samsat yang melakukan untuk pendaftaran kepemilikan terhadap kendaraan bermotor dalam hal ini, bahwa pemenang lelang dapat melakukan balik nama atau registrasi kepemilikannya dengan memenuhi ketentuan syarat-syarat untuk pendaftaran kendaraan bermotor, sehingga adanya perlindungan hukum terhadap pemenang lelang barang rampasan. Disarankan dalam pelaksanaan lelang barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar pemenang lelang tidak mengulur-ulur waktu untuk segera memproses pendaftaran kendaraan bermotor tersebut, demi keamanan pemenang lelang, dan dari pihak KPKNL agar lebih cepat mengeluarkan Risalah Lelang, karena demi perlindungan hukum bagi pemenang lelang.

---

In the auction of goods confiscated by the Office of State Assets and Auction Service (KPKNL) Bekasi, usually spoils such as motor vehicle not equipped with a valid proof of ownership, but the tender participants should already know that the booty is not equipped with proof of ownership or by word Other auction items KPKNL doing what it is. From this, there arises the problem of the auction booty that is not equipped with the letters or proof of ownership is valid and what efforts are made to overcome it.Thus the legal protection against the winner of the auction on the booty really protected or safe for the winning bidder.

From the research results can be seen that the Attorney which resulted in the execution of an auction is a product derived from the findings and confiscated as evidence in criminal cases.Finding items that have been announced but there is no owner then it will be State booty. Goods confiscated as evidence in a criminal case can be booty State, if there are elements that are satisfied by the judge to be able to seize the goods, ie goods seized belongs to the inmate obtained by crime or by a deliberately used to commit crimes. Form of resistance that often occurs is when the auction booty is not equipped with the letters or proof of ownership such as vehicle registration / reg, then how legal protection against the winner of the auction, because it feared it would be difficult for the process behind the name to the winning bidder.

After conducting an interview to the KPKNL and also the police, especially the Units which make for registration of ownership of a motor vehicle in this case, that the winning bidder can do behind the name or ownership in compliance with registration requirements for motor vehicle registration, so that the legal protection against the winner of the auction booty.Suggested in the auction booty who already have permanent legal force, so that the winning bidder is not stalling for time to immediately process the registration of that motor vehicle, for the safety of the winning bidder, and the parties in order to more quickly issue KPKNL Proceedings Auction, because for the sake of legal protection for winner of the auction."

"ABSTRAKApabila debitor wanprestasi maka kreditor mempunyai hak untuk menjual objek haktanggungan atas kekuasaan sendiri melalui lelang. Pelaksanaan lelang seharusnyaberdasarkan ketentuan yang berlaku dalam peraturan lelang agar tujuan dari lelanguntuk memperoleh harga yang optimal dapat terwujud. Sebagai perlindungan hukumbagi debitor maka ditetapkan nilai limit yang merupakan patokan harga minimal barangyang akan dilelang Namun ternyata lelang yang dilaksanakan tidak berdasarkanketentuan yang berlaku. Penulis menganalisis bagaimana suatu perbuatan dalampelaksanaan lelang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan apakahkelalaian kreditor dalam memberitahukan permohonan lelang kepada debitor danpenetapan nilai limit dibawah Nilai Jual Objek Pajak dapat dijadikan dasar sebagaiperbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatifyaitu penelitian yang memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatuperaturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian iniditemukan tidak ada peraturan lelang yang mengatur secara jelas mengenai kewajibankreditor untk memberitahu permohonan lelang kepada debitor dan nilai limit yangditetapkan tidak boleh di bawah nilai jual objek pajak. Perbuatan kreditor menetapkannilai limit di bawah Nilai Jual Objek sangat merugikan debitor, sehingga perbuatanyang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan melanggar kepatutan dalammasyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Akibat dariperbuatan melawan hukum adalah lelang yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkanberdasarkan Putusan Pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi debitor

---

ABSTRACTIf a debtor defaults, the creditor has the right to sell the mortgage object on its ownpower through auction. Auctions were supposed to be based on Auction Principles andProcedure, so the purpose of the auction to obtain optimal prices can be realised.Auction regulations set reserve price as legal protection for debtors. However, theauction of mortgage objects was not based on Auction Principles and Procedure.Therefore, the writer is interested in analyzing the application of Auction Principles andAuction Procedure in those auctions. The thesis focuses on analyzing how creditor’snegligence in notifying the debtor about the auction and how the determination ofreserve price which was far below the sales value of tax objects can be regarded as atort. The research method used is normative juridical, which mean the purpose of theresearch is to acquire knowledge about the relationship of one regulation with another.From the research the writer found no regulation which state clearly about creditor innotifying the debtors about the auction application and determination of limit valuesbelow taxable sale value. Creditor actions in lowering reserve price far below NJOPcould be very detrimental to the debtor. In this court decision, creditor actions loweringauction reserve price far below NJOP that caused damages to the debtor werecategorized as a tort. The judges, therefore, cancelled the auction as a legal protectionfor the debtor."

"Seorang Terpidana (John Hamenda) divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan aset miliknya dirampas untuk negara kemudian dilelang. Penilitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penulis menganalisis permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli lelang dan Terpidana atas pelelangan barang rampasan milik Terpidana akibat L/C fiktif dan Apakah terdapat aspek kerugian keuangan negara pada kasus dalam perspektif Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Dari penelitian, Penulis menemukan bahwa Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang atas pelelangan barang rampasan milik Terpidana pada kasus telah dilakukan namun kurang optimal, sedangkan perlindungan hukum terhadap Terpidana terletak pada astnya yang bukan berasal dari hasil tindak pidana. Dalam penelitian juga ditemukan bahwa dalam konteks jika suatu BUMN persero mengalami kerugian dimana terdapat penyertaan negara dalam bentuk saham pada BUMN persero tersebut, maka tidak dapat dikatakan adanya aspek kerugian negara namun yang lebih tepat adalah kerugian perusahaan/ BUMN persero.

---

A convict (John Hamenda) were convicted of corruption and their assets confiscated to the state and then auctioned. This research using normative juridical approach. The author analyzes the problem of how the legal protection of the auction the buyer and convict the offenders belong the spoils auction due to L / C fictitious and Are there aspects of financial loss to the state in the case Constitution perspective of State-Owned Enterprises. Of the study, the authors found that the protection of the law against the auction purchaser auction booty belongs to Convict on the case has been made, but less than optimal, while the protection of the law against offenders located on astnya are not derived from the proceeds of crime. In the study also found that in the context of a state-owned limited company if a loss where there is the inclusion of the country in the form of shares in the state-owned limited company, then it can not be said to be the aspect of the country, but the loss is more precise loss company / state owned enterprises."

"Tesis ini membahas berbagai aspek terkait penetapan nilai limit lelang eksekusi, perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian kredit macet, perlindungan hukum lelang eksekusi yang nilainya tidak mencukupi pelunasan, penyelesaian sengketa melalui restrukturisasi kredit, dan penanganan bantahan perbuatan melawan hukum (PMH). Selanjutnya, penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Clp sampai dengan tingkat peninjauan kembali pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 426 PK/Pdt/2021 mengenai permasalahan penetapan nilai limit dan perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang jaminan hak tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipe eksplanatoris analitis. Hasil penelitian didapatkan bahwa penjual memiliki kewenangan untuk menetapkan nilai limitnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang kemudian ditetapkan berdasarkan penaksiran oleh penaksir. Kemudian, kreditur selaku pemegang jaminan hak tanggungan saat terjadinya wanprestasi kredit macet memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan barang tersebut melalui metode pelelangan umum selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan berhak dilindungi haknya dalam mengambil pelunasan atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Selanjutnya, dalam suatu kasus lelang yang harga lelangnya tidak mencukupi pelunasan piutang, maka kreditur berhak mengajukan gugatan atas sisa utang yang dimiliki oleh debitur sesuai dengan ketentuan yang terrdapat dalam Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUHPerdata.

---

This research analyzes various aspects related to determining the limit value for execution auctions, legal protection for creditors in non-performing loan, legal protection for execution auctions whose value is insufficient for repayment, dispute resolution through credit restructuring, and handling objections to unlawful acts. Furthermore, this research analyzes the Cilacap District Court Decision Number 68/Pdt.G/2017/PN Clp until the review of the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 426 PK/Pdt/2021 regarding the issue of determining limit values ​​and legal protection for creditors holding collateral mortgage right. This research was used doctrinal legal research with an analytical explanatory type. The result shows that the creditor has the authority to determine the limit value based on Minister of Finance Regulation Number 27 of 2016 on Guidelines on the Implementation of Auctions which determined based on an assessment by the appraiser. Then, the creditor as the holder of mortgage rights in terms of non-performing loan has the authority to sell the goods through a public auction in line with the provisions on Law Number 4 of 1996 on the Land and Property Rights related to the land and have the right to be protected in taking repayment of defaults committed by the debtor. Furthermore, in an auction case where the auction price is not sufficient to pay off the debt, the creditor has the right to file a lawsuit for the remaining debt owned by the debtor in accordance with the provisions contained in Article 1131 jo. Article 1132 of Indonesian Civil Code."

"Saat ini seringkali ditemukan banyak kasus konsumen toko online yang mengalami permasalahan pada saat menerima barang, terutama permasalahan kerusakan barang yang diterima oleh konsumen. Selain itu konsumen juga mengeluh bahwa pelaku usaha penyedia jasa pengiriman barang dan pelaku usaha pemilik toko online samasama menolak untuk bertanggung jawab kepada konsumen. Untuk menjawab permasalahan yang sering di alami konsumen tersebut, skripsi ini akan membahas mengenai pelaku usaha manakah yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan barang yang diterima oleh konsumen dan juga akan membahas apakah pelaku usaha pemilik toko online dapat mengalihkan tanggung jawabnya atas kerusakan barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam hubungan perjanjian jual belinya dengan konsumen, pelaku usaha pemilik toko online seharusnya memberi ganti rugi atas kerusakan barang kepada konsumen. Sedangkan dalam hubungan perjanjian pengiriman barang, pelaku usaha pemilik toko online seharusnya mengajukan klaim ganti rugi kepada pelaku usaha penyedia jasa pengiriman barang. Pelaku usaha pemilik toko online tidak boleh membuat klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab nya atas kerusakan barang yang diterima konsumen karena hanya pelaku usaha pemilik toko online yang merupakan pelaku usaha yang mengadakan perjanjian langsung dengan konsumen.

---

Currently often found many cases of online shop consumers that experienced problems on receiving goods, especially problems about damaged goods received by the consumer after goods shipping. Besides consumers also complained that service provider of goods shipping businessmen and online store businessmen equally refused to be responsible to consumers.To answer the problems that frequently experienced by consumers, this thesis will discuss about which businessmen should be responsible for the damage of goods received by the consumer and will also discuss whether online store businessmen can divert responsibilities over damaged goods in terms of the Law Number 8 Years 1999 About Consumer Protection.

The results of this research suggesting that in sale and purchase agreement with consumers, online shop businessmen should provide compensation for damaged goods that received by consumer. While in relation of goods delivery agreement, online store businessmen should ask for compensation over the damaged goods to the service provider of goods shipping businessmen.Online shop businessmen should not make standard clause that divert their responsibility over the damage goods that received by consumers because there is only online shop businessmen whom made an agreement direct to their consumers."

"Penggunaan bahan tambahan pangan pada makanan merupakan hal yang lazin dilakukan oleh pelaku usaha di bidang pangan. Ketentuan mengenai bahan tambahan pangan oleh Pemerintah kini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan. Namun sayangnya, masih ditemukan pelaku usaha yang melanggar ketentuan penggunaan bahan tambahan pangan tersebut. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, namun sayangnya banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-haknya tersebut. Sehingga, penggunaan zat yang yang dinyatakan dilarang dan berbahaya sebagai bahan tambahan pangan pada makanan dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi.

---

The use of food additives in foods is a common habit do by the food entrepreneurs. Provisions regarding addictives by the Government now is set in a regulation of the Minister of health no. 033 in 2012 About Food Additives. But unfortunately, still found entrepreneurs that violates the terms of use of the food additives. In terms of Act No. 8 of 1999 on the protection of consumers, it is a violation of the rights of consumers, but unfortunately there are still consumers who do not know the rights they have. Thus, the use of substances that are declared prohibited and dangerous as food additives in foods can be declared as an illegal act that must be subject to the lebal sanctions."

"Pengiriman paket melalui marketplace dengan metode Cash On Delivery COD tanpa persetujuan konsumen sering terjadi dalam transaksi marketplace di Indonesia. Konsumen menerima paket barang yang tidak pernah dipesan melalui marketplace, yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mereka. Praktik ini merugikan konsumen secara finansial dan mengancam privasi data mereka. Penjual melakukan praktik ini untuk meningkatkan penjualan atau menawarkan barang menarik. Pelindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi marketplace di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah, termasuk Undang- Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Meskipun demikian, masih terjadi banyak pelanggaran yang merugikan konsumen di marketplace. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 secara khusus mengatur masalah pengiriman barang tanpa persetujuan konsumen, yang melarang pelaku usaha membebankan kewajiban pembayaran atas barang yang dikirim tanpa dasar kontrak. Namun, walaupun sudah ada regulasi-regulasi yang mengatur masih banyak terjadi kasus pelanggaran dalam marketplace mengenai pengiriman barang melalui marketplace dengan metode Cash On Delivery (COD) tanpa persetujuan konsumen yang dapat merugikan konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, metode pembayaran Cash On Delivery (COD) , dan perjanjian jual beli secara umum serta bagaimana tanggung jawab para pelaku usaha terkait kerugian yang ditimbulkan pada konsumen.

---

The delivery of packages through marketplaces using the Cash On Delivery (COD) method without consumer consent is common in e-commerce transactions in Indonesia. Consumers receive unsolicited packages that often do not meet their preferences or needs. This practice financially harms consumers and threatens their data privacy. Sellers engage in such practices to boost sales or offer attractive products. Legal protection for consumers in marketplace transactions in Indonesia is regulated by various laws and government regulations, including the Consumer Protection Act, the Information and Electronic Transactions Act, Government Regulation No. 71/2019 on the Organization of Electronic Systems and Transactions, and Government Regulation No. 80/2019 on Trade through Electronic Systems. However, despite these regulations, many violations that harm consumers still occur in marketplaces. Specifically, Government Regulation No. 80/2019 addresses the issue of unsolicited package delivery, prohibiting businesses from imposing payment obligations for goods sent without a contractual basis. Nevertheless, numerous cases of violations regarding the delivery of goods through marketplaces with the Cash On Delivery (COD) method without consumer consent continue to harm consumers. Using a normative juridical research method, this paper will analyze the legal protection for consumers, the Cash On Delivery (COD) payment method, general sales and purchase agreements, as well as the responsibility of business entities regarding the losses incurred by consumers."

"ABSTRAK“From email to Jail ”, inilah perkara yang menimpa Prita Mulyasari pada pertengahan tahun 2008, seorang ibu rumah tangga yang pada saat itu memiliki dua (2) anak balita, Ananta yang berusia 3 tahun dan Ranarya yang berusia 1 tahun harus menjadi terdakwa atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan juga digugat melalui Pengadilan Negeri Tangerang oleh Rumah Sakit OMNI Alam Sutera Tangerang atas perbuatan melawan hukum karena telah menyampaikan keluhannya melalui email terkait buruknya pelayanan jasa kesehatan dari Rumah Sakit OMNI Alam Sutera Tangerang. Berdasarkan Pasal 4 huruf (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya konsumen mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur dari dokter atau pihak rumah sakit yang telah merawatnya, disamping itu dokter atau pihak rumah sakit harus memberikan isi rekam medis kepada pasien yang bisa dipergunakan untuk mendapatakan second opinion dari dokter dan rumah sakit lain. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dan metode analisis data deskriptif kualitatif. Perkara Prita Mulyasari dapat menjadi pelajaran berharga bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan sehingga dalam mengatasi keluhan dari pasien dapat menyelesaikan dengan cara yang baik dan bersahabat serta berusaha menghindari proses hukum pidana maupun perdata, dengan demikian terjalin hubungan timbal balik yang baik antara dokter, rumah sakit dan pasien.

---

ABSTRACT“From email to Jail ”, this is a case that befell Prita Mulyasari in mid 2008, a housewife with two young children, Ananta three years old and Ranarya one year old. She must have become an accused on an alleged criminal act of defamation. In addition to that, Prita was also sued by OMNI Alam Sutera Tangerang Hospital for an act against law due to her complaint via email on the poor health service of OMNI Alam Sutera Tangerang Hospital. Based on Article 4 section (c) Act No. 8 Year 1999 On Consumers Protection, Consumers should get clear, correct and honest information from doctors or the hospital that have given medical care to her. In addition to that, the doctors or the hospital must give medical records to their patients which can be used to get the second opinion from other doctors or hospitals. The research methode used in this thesis is yuridical- normative approach. It uses secondary data collecting technics and descriptive- qualitative data analysis. The case of Prita Mulyasari can be a valuable lesson for business actors in the health service. They can address the complaints from their patients in a good and friendly manner and avoid criminal as well as private legal processes. Thus, it enables the establishment of mutual relationship between doctors, hospitals, and the clients."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum konsumen pengguna jasaATM dalam industri perbankan. Bahwa dalam prakteknya transaksi denganmenggunakan mesin ATM sering bermasalah. Masalah yang biasa dialamikonsumen adalah mengenai kartu ATM yang tertelan mesin ATM, kemudianterjadi penarikan tunai (cash advance) yang tidak dilakukan oleh konsumen,namun transaksi tersebut tercatat dalam data bank. Dalam hal ini posisi konsumensangat lemah, karena pihak bank umumnya sulit dimintakan pertanggung jawabanterhadap hilangnya dana tersebut. Hal ini terlihat dari hubungan hukum antarakonsumen dengan bank berdasarkan perjanjian dalam formulir pembukaanrekening yang didalamnya berisikan klausula baku yang menghilangkan tanggungjawab pelaku usaha. Untuk itulah pentingnya intervensi pemerintah untukmelindungi konsumen dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan.Akan tetapi dalam prakteknya aturan-aturan tersebut belum dapat dikatakanberlaku secara efisien dan efektif seperti dalam putusan Mahkamah AgungNo.769 K/Pdt.Sus/2011. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukumnormatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data. Hasilpenelitian ini menyarankan adanya evaluasi peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen agar lebih menjamin kepastian hukum bagikonsumen dan pelaku usaha, kemudian juga perlu dilakukan upaya preventif baikoleh bank maupun konsumen untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadaphak-hak konsumen.

---

ABSTRACTThis thesis examines the legal protection of ATM user in the banking industry. Inpractice, a transaction with an ATM machine often causes problems. The commonproblem is when an ATM machine swallows an ATM card, followed by anunauthorized cash withdrawal/cash advance which is, however, recorded by thebank. In this case, consumers’ position is very weak since It is generally difficultto request for banks accountability of missing funds. This is evident from the legalrelationship between the consumer and the bank under the agreement reflected inthe opening account form that contains a standard clause. in which theresponsibility of business operators is removed. For this reason, there is animportant need for government’s intervention to protect consumers through lawsand regulations. However, in practice, these rules can not be said to have beenapplied efficiently and effectively as with the case of Supreme Court's decisionNo.769 K/Pdt.Sus/2011. The research in this thesis is a normative legal researchusing qualitative approaches for the data analysis. The results of this studysuggests that there is an existence for a legislation evaluation in the field ofconsumer protection. in order to ensure legal certainty for consumers and businessoperators and to avoid the violation of the rights of consumers."