Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 174157 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Renaldo Dionisius
"Hibah adalah sebuah perjanjian yaitu pemberian yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lain pada saat pemberi hibah masih hidup. Perjanjian hibah tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi syarat syarat pembatalan hibah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa putusan pembatalan hibah di pengadilan Negeri Manado No: 06/Pdt.G/2018/Pn.Mnd telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan akta hibah di dalam putusan No 06/Pdt.G/2018/Pn.Mnd. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa hibah dibatalkan oleh majelis hakim karena hibah terjadi saat pemberi hibah sudah meninggal dan akibat hukum yang terjadi adalah harta yang menjadi objek sengketa kembali kepada ahli waris pemberi hibah serta semua perjanjian dan kuasa yang dibuat dengan mengguanakan akta hibah dianggap batal dan tidak sah. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah diharapkan dapat membantu dan memberi saran serta masukan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

A grant is an agreement, which is a gift made by one party to another while the donor of the grant is still alive. A grant cannot be canceled unless it meets the conditions for the cancellation of the grant. This study aims to find out that the decision to cancel the grant at the Manado District Court No: 06/Pdt.G/2018/Pn.Mnd is in accordance with the applicable legal regulations and to find out the legal consequences of the cancellation of the grant in case No 06/Pdt.G/2018/Pn.Mnd. This research was conducted with a prescriptive normative juridical research method, the data collection technique used was document study. From this research, it was found that the grant was canceled by the panel of judges because the grant occurred when the grant donor had died and the legal consequence was that the property which became the object of the dispute returned to the beneficiary of the grant as well as all agreements and power of attorney made using the grant deed were considered null and invalid. The purpose of writing this law paper is hopefully to be able to help and provide advice and input of knowledge for parties related to the problem under study. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Natasya Asdina
"Pemberian hibah oleh orang tua kepada anak diberikan atas dasar kasih sayang demi kesejahteraan anak. Permasalahan muncul ketika orang tua sebagai pemberi hibah menarik kembali atau melakukan pembatalan terhadap hibah yang telah diberikan. Seperti hal yang terjadi pada gugatan perkara nomor Putusan Pengadilan Agama Jambi No. 602/pdt.g/2020/PA.Jmb. Penggugat menggugat anak-anak kandungnya untuk melakukan pembatalan akta hibah yang telah diberikan dan telah terjadi peralihan sertipikat atas nama penerima hibah akibat timbulnya akta hibah tersebut. Pokok Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum terhadap pembatalan akta hibah yang telah terjadi peralihan hak ke penerima hibah dan proses pemulihan setelah adanya putusan pembatalan di Pengadilan Agama Jambi terhadap salah satu objek hibah tanah yang telah terjadi peralihan sertipikat. Dalam menjawab pertanyaaan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan alat studi pengumpulan studi yaitu studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara terhadap pihak-pihak berwenang.  Hasil dari analisis tersebut adalah pembatalan akta hibah dapat dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam sehingga akta hibah beserta turunan-turunan sertipikatnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Mengenai proses pemulihan terhadap objek hibah tanah yang sudah terjadi peralihan berada dalam wewenang Badan Pertanahan Nasional adalah Pemohon mengajukan permohonan pembatalan yang didasarkan telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan lainnya yang kemudian akan diteliti oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi dengan membentuk tim untuk menangani penyelesaian kasus. Selanjutnya jika disetujui maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan putusan mengenai pembatalan sertipikat. Pembatalan sertipikat tersebut haruslah dicatat dalam buku tanah.

Grant by parent to children granted on basis of affection for the welfare of the children. Problem arises when the parent as the grantor grant, withdraws or cancels the grant that has been given. As what happened in the case lawsuit No. Jambi Religious Court Decision No. 602/pdt.g/2020/PA.Jmb, As what happened in the case lawsuit No. Jambi Religious Court Decision No. 602/pdt.g/2020/PA.Jmb, the Plaintiff is suing his biological children to cancel or withdraw the grant deed that has been granted where there has been a transfer of rights on behalf of the grantee to the object of the land grant. The issues raised in this study are the legal consequences of the withdrawal of the grant deed of transfer of rights that have occurred to the grantee and the recovery process after the decision of the cancellation in Jambi Religious Court against one of the objects land grant that a shift of the certificate. To answer these questions, a normative juridical legal research method is used, with study collection tools, namely document studies or library materials and interviews with the authorities. The result of the analysis is that the withdrawal or cancellation of grants can be carried out by parents to their children as regulated in Article 212 Compilation of Islamic Law and the process of restoring land grant objects that have been transferred is the authority of the National Land Agency because it is related to administration land. Regarding the process of recovering the object of the land grant which has been transferred to the authority of the National Land Agency, the Petitioner submits an application for cancellation based on a court decision that has permanent legal force by completing other required documents which will then be examined by the Jambi City Land Office with forming a team to handle case resolution. Furthermore, if approved, the Land Office will issue a decision regarding the cancellation of the certificate. The cancellation of the certificate must be recorded in the land book."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ira Suryani Maghfirah
"Skripsi ini membahas secara khusus mengenaihibah berdasarkan teori dan KUHPerdata yang kemudian diterapakan dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1818 K/Pdt/2008 mengenai Pembatalan Akta Hibah oleh Ahli Waris dari Pemberi Hibah. Hal ini bertujuan agar hibah dapat dilakukan dengan tata cara yang tepat, sehingga tidak merugikanahli waris sebagai akibat pemberian hibah dikemudian hari. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normative dan bersifat deskriptif analitis.
Hasil dari penelitian menyatakan bahwa kepada ahli waris sebaiknya diberitahukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya hibah, serta pelaksanaan hibah memperhatikan Legitieme Portie setiap ahli waris. Sehingga dengan terlanggarnya Legitieme Portie setiap ahli waris akibat pemberian hibah, maka ahli waris dapat mengajukan permohonan pembatalan hibah tersebut kepada pengadilan.

This thesis discusses the particulars of the grant either based on the theory or by the Civil Code system, which is then applied in the case study of the decision of the Supreme Court Decision No. 1818 K/Pdt/2008 regarding Cancellation Deed of Grant by Heirs Grant Giver. It is intended that the grant can be done in the right manner, so as not to harm the heirs as a result of the grant in the future. This research is the normative juridical approach is descriptive and analytical.
Results of the study suggested that the heirs should be informed in advance before implementation of the grant, as well as the implementation of the grant notice Legitieme portie any heirs. So with any violation of the provisions of Legitieme portie grant, the heirs may apply for cancellation of the grant to the court.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46773
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Normaeni Endah Iswarni
"[Pengertian hibah yang diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata adalah
perjanjian yang dilakukan oleh penghibah ketika masih hidup untuk
memberikan suatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah dan
tidak dapat ditarik kembali. Kata-kata “tidak dapat ditarik kembali” ini
berarti pencabutan hibah baru dapat dilakukan jika penerima hibah
memberi persetujuan kepada pemberi hibah. Syarat dan tata cara untuk
melakukan hibah adalah harus dengan akta notaris untuk objek hibah
berupa benda bergerak seperti disebutkan dalam Pasal 1682 KUH
Perdata, dan dengan akta PPAT untuk tanah dan bangunan seperti yang
disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24/1997. Yang akan
dibicarakan dalam tesis ini adalah bagaimana syarat-syarat untuk
pembuatan akta hibah terutama terhadap barang tetap (tanah) serta tata
cara pencabutan terhadap akta hibah otentik, dan bagaimana akibat
hukum terhadap pembatalan akta hibah yang dilakukan dengan surat
pernyataan pencabutan yang dibuat di bawah tangan dan diwaarmerking
oleh Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif yang berbentuk yuridis normatif untuk memberikan
pemahaman mengenai analisis terhadap implikasi pembatalan akta hibah
secara sepihak dengan surat pernyataan di bawah tangan yang diwaarmerking dan
peralihan hak atas tanah yang dibuat tanpa akta PPAT. Hibah atas barang tetap
(tanah) yang dibuat tanpa akta PPAT tidak menyebabkan perbuatan
hukum hibahnya menjadi batal atau akta hibahnya menjadi tidak sah,
karena hal ini hanya menyangkut akta hibahnya saja, sedangkan untuk
pendaftaran peralihan haknya dapat dibuat kembali di hadapan PPAT
yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk peralihan hak ke Kantor
Pertanahan. Akta hibah yang telah memenuhi persyaratan pembuatan
akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata maka
pembatalannya tidak dapat dilakukan secara sepihak dengan surat
pernyataan di bawah dan diwaarmerking, melainkan harus diajukan ke
pengadilan umum. Dengan demikian, surat pernyataan pembatalan akta
hibah yang dibuat di bawah tangan tersebut adalah tidak sah dan batal
demi hukum.;The definition of grant provided for in Article 1666 of the Civil Code is an
agreement made by grantor while still alive to give an item for free to grantees
and irrevocable. The words "irrevocable" means repeal the new grant can be done
if the grantee to give consent to the grantor. Requirements and procedures to carry
out the grant is to be the object of a notarial deed for a grant in the form of
moving objects as mentioned in Article 1682 Civil Code, and the PPAT deed for
the land and buildings as mentioned in Article 37 paragraph (1) PP 24/1997.
Which will be discussed in this thesis is how the conditions for the grant deed,
especially against goods fixed (ground) as well as the procedure for revocation of
the authentic grant deed, and how the legal consequences of the cancellation of
the grant deed performed by a letter of revocation declaration made under the
hand and waarmerkened by Notary. The method used in this study is a qualitative
method in the form of normative to provide an understanding of the analysis of
the implications of the cancellation of the deed of grant unilaterally by waiver
under waarmerken hands and transfer of rights on land made without PPAT deed.
Grants of goods fixed (ground) are made without PPAT deed does not lead to
legal action grants will be canceled or deed grants become invalid, because it
concerns only its grant deed alone, while for the registration of transfer of rights
can be made back before PPAT that will be used as the basis for the transfer of
rights to the Land Office. Grant deed that has met the requirements of making
authentic document as referred to in Article 1868 of the Civil Code, the
cancellation can not be done unilaterally by the letter of the statement below and
under waarmerken, but should be brought to public trial. Thus, a statement of
cancellation of the deed grants made under the hand is invalid and void.;The definition of grant provided for in Article 1666 of the Civil Code is an
agreement made by grantor while still alive to give an item for free to grantees
and irrevocable. The words "irrevocable" means repeal the new grant can be done
if the grantee to give consent to the grantor. Requirements and procedures to carry
out the grant is to be the object of a notarial deed for a grant in the form of
moving objects as mentioned in Article 1682 Civil Code, and the PPAT deed for
the land and buildings as mentioned in Article 37 paragraph (1) PP 24/1997.
Which will be discussed in this thesis is how the conditions for the grant deed,
especially against goods fixed (ground) as well as the procedure for revocation of
the authentic grant deed, and how the legal consequences of the cancellation of
the grant deed performed by a letter of revocation declaration made under the
hand and waarmerkened by Notary. The method used in this study is a qualitative
method in the form of normative to provide an understanding of the analysis of
the implications of the cancellation of the deed of grant unilaterally by waiver
under waarmerken hands and transfer of rights on land made without PPAT deed.
Grants of goods fixed (ground) are made without PPAT deed does not lead to
legal action grants will be canceled or deed grants become invalid, because it
concerns only its grant deed alone, while for the registration of transfer of rights
can be made back before PPAT that will be used as the basis for the transfer of
rights to the Land Office. Grant deed that has met the requirements of making
authentic document as referred to in Article 1868 of the Civil Code, the
cancellation can not be done unilaterally by the letter of the statement below and
under waarmerken, but should be brought to public trial. Thus, a statement of
cancellation of the deed grants made under the hand is invalid and void.;The definition of grant provided for in Article 1666 of the Civil Code is an
agreement made by grantor while still alive to give an item for free to grantees
and irrevocable. The words "irrevocable" means repeal the new grant can be done
if the grantee to give consent to the grantor. Requirements and procedures to carry
out the grant is to be the object of a notarial deed for a grant in the form of
moving objects as mentioned in Article 1682 Civil Code, and the PPAT deed for
the land and buildings as mentioned in Article 37 paragraph (1) PP 24/1997.
Which will be discussed in this thesis is how the conditions for the grant deed,
especially against goods fixed (ground) as well as the procedure for revocation of
the authentic grant deed, and how the legal consequences of the cancellation of
the grant deed performed by a letter of revocation declaration made under the
hand and waarmerkened by Notary. The method used in this study is a qualitative
method in the form of normative to provide an understanding of the analysis of
the implications of the cancellation of the deed of grant unilaterally by waiver
under waarmerken hands and transfer of rights on land made without PPAT deed.
Grants of goods fixed (ground) are made without PPAT deed does not lead to
legal action grants will be canceled or deed grants become invalid, because it
concerns only its grant deed alone, while for the registration of transfer of rights
can be made back before PPAT that will be used as the basis for the transfer of
rights to the Land Office. Grant deed that has met the requirements of making
authentic document as referred to in Article 1868 of the Civil Code, the
cancellation can not be done unilaterally by the letter of the statement below and
under waarmerken, but should be brought to public trial. Thus, a statement of
cancellation of the deed grants made under the hand is invalid and void., The definition of grant provided for in Article 1666 of the Civil Code is an
agreement made by grantor while still alive to give an item for free to grantees
and irrevocable. The words "irrevocable" means repeal the new grant can be done
if the grantee to give consent to the grantor. Requirements and procedures to carry
out the grant is to be the object of a notarial deed for a grant in the form of
moving objects as mentioned in Article 1682 Civil Code, and the PPAT deed for
the land and buildings as mentioned in Article 37 paragraph (1) PP 24/1997.
Which will be discussed in this thesis is how the conditions for the grant deed,
especially against goods fixed (ground) as well as the procedure for revocation of
the authentic grant deed, and how the legal consequences of the cancellation of
the grant deed performed by a letter of revocation declaration made under the
hand and waarmerkened by Notary. The method used in this study is a qualitative
method in the form of normative to provide an understanding of the analysis of
the implications of the cancellation of the deed of grant unilaterally by waiver
under waarmerken hands and transfer of rights on land made without PPAT deed.
Grants of goods fixed (ground) are made without PPAT deed does not lead to
legal action grants will be canceled or deed grants become invalid, because it
concerns only its grant deed alone, while for the registration of transfer of rights
can be made back before PPAT that will be used as the basis for the transfer of
rights to the Land Office. Grant deed that has met the requirements of making
authentic document as referred to in Article 1868 of the Civil Code, the
cancellation can not be done unilaterally by the letter of the statement below and
under waarmerken, but should be brought to public trial. Thus, a statement of
cancellation of the deed grants made under the hand is invalid and void.]"
Universitas Indonesia, 2015
T44074
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hikmah
"ABSTRAK
Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, karena masih berlaku beberapa
sitem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum
waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ke pluralistikan ini terbukti dari belum adanya pengaturan khusus yang bersifat nasional mengenai sistem hukum kewarisan di Indonesia, yang mengakibatkan masyarakat Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda-beda untuk menentukan pembagian warisan. Begitu pula dengan aturan mengenai hibah di Indonesia. Saat ini di Indonesia, pengaturan hukum yang mengatur hibah berlaku lebih dari satu sistem hukum, yaitu diatur baik menurut hukum islam, hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun hukum adat. Tesis ini akan membahas tentang hak waris anak angkat dan istri menurut hukum waris di Indonesia dan status hukum atas warisan yang menjadi objek hibah yang dibatalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari hari pembahasan ditemukan bahwa hibahnya tidak sah karena dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk membuat hibah tersebut.

ABSTRACT
Inheritance law in Indonesia is pluralistic, because they apply some system of
inheritance law, namely customary inheritance law, inheritance law and the
Islamic law of inheritance according to the Book of the Law of Civil Law. This
diversity is proven because there are no special arrangement which is national
heritage of the legal system in Indonesia, which resulted in the Indonesian people using legal rules different to determine the division of inheritance. Similary, the rules on grants in Indonesia. Currently in Indonesia, the legal rules governing the grant applies more than one legal system, which is governed both by Islamic Law, civil law based on the Book of the Law of Civil Law, as well as Customary Law. This thesis will discuss the inheritance rights of an adopted child and the wife of the heir according to inheritance law in Indonesia and the legal status of heritage is the object of the grant is canceled. The method used in this research is normative with descriptive type with secondary data obtained from the literature. The result og the research, it was found that the grant does is illegitimate, because the grant was made by the subject that unauthorized."
2016
T46588
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bani Muhammad Alif
"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha penerbangan terhadap penumpang dalam hal terjadinya pembatalan penerbangan secara sepihak. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah pelanggaran hukum apa yang terjadi dalam pembatalan penerbangan secara sepihak oleh pelaku usaha, bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha tersebut terhadap konsumen, serta apakah putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST berkaitan dengan tanggung jawab PT Lion air terhadap Mauliate yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis menganalisis menggunakan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Analisis dilakukan dengan dasar hukum Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan peraturan Menteri Perhubungan yang terkait dengan tanggung jawab terhadap pembatalan penerbangan.

This study discusses the implementation of the responsibilities of business operators flying to passengers in case of flight cancellations unilaterally. In this study, the problem is lawlessness that happened in the flight cancellation unilaterally by businesses, how to shape the accountability of businesses to consumers, as well as whether the verdict No. 441 / PDT.G / 2013 / PN.JKT.PST relating to the responsibility of PT Lion Air to Mauliate as the case studies in this study are in accordance with the provisions of applicable regulations.
To answer these problems used normative juridical research method in which the authors analyzed using secondary data or in the form of written legal norms. The analysis was performed with the legal basis of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 1 Year 2009 on Aviation, and Minister of Transportation regulations relating to responsibility for flight cancellations."
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S59934
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Indah Lestari
"ABSTRAK
Tesis ini membahas pembatalan hibah orangtua kepada anak kandung menurut
hukum Islam dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011. Pokok masalah yang akan dibahas adalah Bagaimanakah hibah yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun hibah menurut hukum Islam? dan Bagaimanakah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011 menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Suatu hibah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat hibah menurut hukum Islam. Hibah yang dilakukan apabila tidak memenuhi rukun dan syarat hibah itu tidak sah dan batal demi hukum, tetapi akibat hukum pembatalan baru berlaku setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

ABSTRACT
This thesis discusses the cancellation of the parent?s grants to biological children according to Islamic law by analyzing the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 643 K / AG / 2011. Issues that will be discussed is How a gran that be done not based on the condition and principle of Islamic law?.How is the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 643 K/AG/2011 according to Islamic law and Islamic Law Compilation (KHI)? The method used in this research is normative research method by prescriptive research typology. A grant will be valid when it qualify based on the condition and principle of Islamic law. A grant that be done not based on the condition and principle of Islamic law does not valid by the law, but legal impact of new defeasance will be effective after court?s decision of power law declared fixed"
2016
T46703
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Ahmad Reza Azhari
"Sengketa keabsahan hibah atas tanah harus memperhatikan hukum yang berlaku bagi para pihak maupun hukum atas obyek perkara dan pembuktian. Hal demikian namun tidak dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap tahap peradilan agama dan pada tingkat kasasi gugatan atas sengketa hibah tanah dibatalkan dan perkara dinyatakan tidak dapat diterima namun tidak mempertimbangkan aspek materiil pada perkara a quo. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan Majelis Hakim mengenai keabsahan hibah tanah yang melebihi satu pertiga harta pemberi hibah dan status kepemilikan harta hibah pada putusan a quo. Untuk menjawab permasalahan digunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah kurang tepat karena tidak cermat dalam melihat pembuktian Para Penggugat dan status harta hibah adalah tetap berada pada penerima hibah. Berdasarkan hal tersebut, PPAT hendaknya memastikan identitas lengkap penghadap terkait kewenangan dan keberlakuan hukum, serta memastikan bahwa hibah adalah tidak lebih dari 1/3 harta pemberi hibah yang mana para pihak dalam hibah juga dapat mengajukan perhitungan nilai harta pemberi hibah melalui bantuan profesional.

Disputes over the validity of grants on land must take into account the law that applies to the parties as well as the law on the object of the case and evidence. However, this matter was not carefully considered by the Panel of Judges at each stage of the religious court and at the cassation level the lawsuit over the land grant dispute was canceled and the case was declared unacceptable but did not consider the material aspects of the a quo case. Therefore, the problem studied in this research is regarding the consideration of the Panel of Judges regarding the validity of the land grant which exceeds one third of the grantor's property and the status of ownership of the grant property in the a quo decision. To answer the problems used a form of juridical-normative research with an approach to legislation and decisions that were analyzed qualitatively. The results of the study found that the consideration of the Panel of Judges was inaccurate because they were not careful in looking at the evidence of the Plaintiffs and the status of the grant assets remained with the recipient of the grant. Based on this, the PPAT should ensure the complete identity of the appearers regarding the authority and enforceability of the law, and ensure that the grant is no more than 1/3 of the assets of the grantor in which the parties to the grant can also apply for the calculation of the value of the grantor's assets through professional assistance."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Doddy Natadiharja
"Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain semasa hidupnya atas barang-barang miliknya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali. Namun, dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus pembatalan akta hibah oleh Hakim Pengadilan Negeri Bogor. Kasus ini sangat menarik perhatian penulis oleh karena berdasar Pasal 1666 KUHPer, Hibah tidak dapat dicabut atau ditarik kembali. Dalam kasus pembatalan hibah ini dikabulkan oleh Majelis Hakim walaupun syarat penghibahan telah dipenuhi dan hibah telah berlangsung kurang lebih tiga puluh tahun sejak meninggalnya penghibah hingga kasus ini diajukan ke Pengadilan. Pokok Permasalahan yang akan dibahas claim Tesis ini adalah Apakah Hibah tersebut syah menurut hukum, dikaitkan dengan legitieme portie atau bagian mutlak?; Dapatkah akta hibah dibatalkan oleh ahli waris pemberi hibah setelah penerima hibah meninggal dunia?; Mengapa Pengadilan Negeri Bogor memutuskan membatalan akta hibah Nomor 16 tanggal 17 September 1955 dengan pertimbangan hukum sejalan dengan bunyi pasal 833 KUHPer?
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan. Akta Hibah Nomor 16 Tahun 1955 telah sah dan tidak dapat dibatalkan. Dalam hal hibah tersebut melanggar legitieme portie, sebaiknya untuk memenuhi kekurangan tersebut dilakukan pemotongan dari hibah semasa hidup pewaris. Akta hibah tidak dapat dibatalkan oleh ahli waris pemberi hibah setelah penerima hibah meninggal dunia kecuali sebelum pemberi hibah meninggal telah mengajukan tuntutan pembatalan. Penerapan Pasal 833 KUHPerdata oleh Majelis Hakim telah tepat. Tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 835 KUHPer, tuntutan Penggugat harus dinyatakan gugur karena penggugat tidak mengajukan tuntutan dalam waktu 30 Tahun sejak waris terbuka. Pembatalan Surat Pecah Usaha Tahun 1938 selain dengan alasan adanya kejanggalan dalam penggunaan kata-kata, ada baik juga berdasarkan hasil penelitian dari Laboratorium Kriminal pihak kepolisian atas kebenaran surat tersebut. Mengingat bukti ini sangat panting dalam menentukan terlanggar atau tidaknya bagian mutlak para ahli waris."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16529
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Karina Putri Marina
"Pemberian hibah adalah salah satu metode pengalihan hak atas benda milik penghibah kepada penerima hibah berdasarkan kehendak dari pihak penghibah, dengan membuat akta hibah di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. Apabila harta benda pemberi hibah dihibahkan semuanya maka memiliki dampak bagi pemberi hibah dan eksistensi dari akta hibah itu sendiri, sebab adanya hubungan erat antara hibah dan waris. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kedudukan dari akta hibah yang cacat hukum dan melampaui batas maksimum hibah serta pertimbangan hukumnya dalam Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Krs mengenai hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menyatakan bahwa hibah dapat dikatakan “melampaui batas maksimum hibah yaitu sepertiga bagian dari harta kekayaaan pemberi hibah” pada saat pewaris meninggal dunia dengan memperhatikan persetujuan ahli waris dan tidak melanggar hak mutlak mereka. PPAT dan/atau PPATS tidak memiliki legalitas dalam hal pembubuhan cap jempol terhadap pemberi hibah yang buta huruf, sebab Pasal 1874 KUHPerdata jo. Pasal 1874a KUHPerdata menjelaskan Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang berhak untuk itu. Pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibah ke pengadilan di mana objek hibah berada, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan padanya berdasarkan syarat dan alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, PPAT dan/atau PPATS sangat menentukan dalam membantu terciptanya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan hukum perlindungan bagi masyarakat, terutama yang berhubungan langsung dengan tanah.

Giving a gift is a method of transferring rights to objects belonging to the donor to the recipient of the gift based on the wishes of the grantor by making a deed of gift before a notary or land deed official. If all of the gift giver's assets are donated, this will have an impact on the gift giver and the existence of the gift deed itself because there is a close relationship between the gift and the inheritance. Therefore, the problem raised in this research is related to the position of the grant deed, which is legally flawed and exceeds the maximum grant limit, as well as the legal considerations in Kraksaan Religious Court Decision Number 1092/Pdt.G/2023/PA.Krs regarding this matter. The research method used is doctrinal. The results obtained from this research state that a gift can be said to "exceed the maximum grant limit, namely one third of the grantor's assets," when the heir dies, taking into account the consent of the heirs and not violating their absolute rights. The Land Registrar's Office and/or the Temporary Land Registrars' Office do not have legality in terms of affixing a thumbprint to an illiterate grantor because Article 1874 of the Civil Code, jo. Article 1874a of the Civil Code, explains that a notary or other official appointed by law has the right to do so. The grantor can submit a request for cancellation of the gift to the court where the object of the gift is located, so that the gift that has been given is canceled and returned to him based on the conditions and reasons in accordance with the applicable regulations. Thus, The Land Registrar's Office and/or the Temporary Land Registrars' Office are very crucial in helping to create legal certainty, legal order, and legal protection for the community, especially those directly related to land."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>