Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain semasa hidupnya atas barang-barang miliknya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali. Namun, dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus pembatalan akta hibah oleh Hakim Pengadilan Negeri Bogor. Kasus ini sangat menarik perhatian penulis oleh karena berdasar Pasal 1666 KUHPer, Hibah tidak dapat dicabut atau ditarik kembali. Dalam kasus pembatalan hibah ini dikabulkan oleh Majelis Hakim walaupun syarat penghibahan telah dipenuhi dan hibah telah berlangsung kurang lebih tiga puluh tahun sejak meninggalnya penghibah hingga kasus ini diajukan ke Pengadilan. Pokok Permasalahan yang akan dibahas claim Tesis ini adalah Apakah Hibah tersebut syah menurut hukum, dikaitkan dengan legitieme portie atau bagian mutlak?; Dapatkah akta hibah dibatalkan oleh ahli waris pemberi hibah setelah penerima hibah meninggal dunia?; Mengapa Pengadilan Negeri Bogor memutuskan membatalan akta hibah Nomor 16 tanggal 17 September 1955 dengan pertimbangan hukum sejalan dengan bunyi pasal 833 KUHPer?Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan. Akta Hibah Nomor 16 Tahun 1955 telah sah dan tidak dapat dibatalkan. Dalam hal hibah tersebut melanggar legitieme portie, sebaiknya untuk memenuhi kekurangan tersebut dilakukan pemotongan dari hibah semasa hidup pewaris. Akta hibah tidak dapat dibatalkan oleh ahli waris pemberi hibah setelah penerima hibah meninggal dunia kecuali sebelum pemberi hibah meninggal telah mengajukan tuntutan pembatalan. Penerapan Pasal 833 KUHPerdata oleh Majelis Hakim telah tepat. Tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 835 KUHPer, tuntutan Penggugat harus dinyatakan gugur karena penggugat tidak mengajukan tuntutan dalam waktu 30 Tahun sejak waris terbuka. Pembatalan Surat Pecah Usaha Tahun 1938 selain dengan alasan adanya kejanggalan dalam penggunaan kata-kata, ada baik juga berdasarkan hasil penelitian dari Laboratorium Kriminal pihak kepolisian atas kebenaran surat tersebut. Mengingat bukti ini sangat panting dalam menentukan terlanggar atau tidaknya bagian mutlak para ahli waris.