Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan Hak Cipta secara otomatis akan diberikan setelah adanya perwujudan suatu ide dalam bentuk yang nyata. Sebagai pencipta maka berhak atas hak ekslusif yang diberikan berupa hak moral dan hak ekonomi. Film dengan naskah film dianggap sebagai satu kesatuan dalam Undang-Undang no 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, padahal dalam pembuatan film melibatkan banyak pihak dimulai dari Penulis Naskah, Produser, Sutradara, Asisten Sutradara,Pelaku Pertunjukan, Sinematografer,Penata Suara , Pengarah Artistik dan Penyunting. Hak Cipta hanya diberikan kepada pihak produser sebagai pihak yang mengawasi terjadinya seluruh ciptaan. Adanya juga Pengalihan dalam perjanjian Lisensi kepada pihak lain dalam hak cipta tidak menyebabkan pencipta kehilangan hak ekslusifnya, namun pencipta hanya berbagi hak ekonomi yang dimilikinya dengan orang lain.Dalam pembuatan film dibuat oleh pemeran inti yakni Penulis Naskah, Produser , dan Sutradara sehingga dalam perjanjian pengalihan diharuskan melibatkan ketiga pihak ini khususnya penulis naskah karena memiliki hak cipta atas naskah.

---

Copyright Protection automatically given after an idea changes into a tangible form. As a Author have an exlusive right which are economic right and moral right. Film and Script as a part of object in Copyright owned by 1 author in Law 28 of 2014 about Copyright. As we known in making film, use many part besides Producer. There are Scriptwriter, Producer, Director, Assisten Director, Actor/Actress, Cameramen, Audioman, Artistic Direktor, and Editor. In Law 28 of 2014 about Copyright, an author of film is Produce as a people who control all about part in copyright. Something known and called License in copyright. Transfer License from an author make licensee have a right especially about economic right from an author. In making film there was called by Triangle System, which are Scriptwriter, Producer, and Director which is as a part of Licence Agreement especially scriptwriter who has copyright from his script. "

"Pembajakan film menjadi lazim seiring tersebarnya akses Internet yang menjadi semakin umum di seluruh dunia. Akses pengunduhan film ilegal menjadi lebih mudah bagi pengguna Internet dengan adanya protokol P2P dan situs online streaming. Oleh sebab itu industry perfilman lah yang dirugikan atas perkembangan dan maraknya pembajakan film. Penelitian ini sebertujuan untuk menganalisa Undang-undang UU kekayaan intelektual IP yang berkaitan dengan film dan meninjau kemungkinan solusi untuk masalah ini. Ulasan hukum dan tinjauan pustaka dilakukan beserta dengan pembagian kuesioner. Hal ini ditemukan bahwa ketatnya UU Kekayaan Intelektual di sebuah negara berkontribusi dalam melindungi industri dari pembajakan serta inovasi dari perusahaan jasa streaming dapat menyediakan platform baru bagi industri perfilman untuk mengubah model bisnis mereka.

---

Movie piracy becomes prevalent as the Internet becomes common all over the world. Means of accessing illegal movies are becoming easier for wide population to access such as the P2P protocols and streaming websites. The developments of the above contribute to incongruences in the motion picture industry, as they are the ones who bear the disadvantages from movie piracy. This study thus aims to analyze the Intellectual Property IP Law related to motion picture and review possible solutions to these problems. Reviews of the laws and literature were conducted and questionnaires were distributed. It is found that stringent Intellectual Property contribute in protecting the industry from piracy as well as innovation from streaming services company can provide new platform for the industry to modify their business model."

"PPFN mengaku sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas film G30S/PKI. PPFN mengatakan bahwa pemutaran kepada publik yang dilakukan oleh pemerintah belum mendapatkan izin dari PPFN. Berdasarkan sejarah, dihetahui bahwa PPFN membuat film ini atas perintah dari Presiden Suharto pada tahun 1984. dalam hal ini, penulis mempertanyakan apakah PPFN adalah pencipta dan pemegang hak cipta yang sah atas film G30S/PKI movie, apakah film G30S/PKI masih dilindungi hak ciptanya, dan apakah PPFN dapat melarang tindakan pemutaran yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode Normatif Yuridis. Penulis mengkaji permasalahan yang terjadi dan menghubungkannya dengan teori-teori terkait dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian, penulis menemukan bahwa PPFN adalah pencipta dan pemegang hak cipta yang sah atas film G30S/PKI. Perlindungan atas film G30S/PKI masih berlaku sampai tahun 2034 berdasarkan UU Hak Cipta 28 tahun 2014. Dalam kaitannya dengan pemutarannya di publik dengan atas perintah dari Pemerintah, undang-undang hak cipta melindungi tindakan pemerintah tersebut dan mengizinkan pemerintah untuk melakukan hal tersebut tanpa harus memperoleh izin terlebih dahulu kepada PPFN, dengan syarat harus membayarkan royalti kepada PPFN selaku pemegang hak cipta film G30S/PKI.

---

PPFN stating that they are the creator and copyright holder of the G30S/PKI movie. PPFN stated that the public showing of G30S/PKI movie which conduct by the government action has not grant permission from PPFN. Based on history, PPFN has made this movie by command of President Suharto in the year of 1984. It is questioned whether PPFN is the legitimate creator and copyright holder of the G30S/PKI movie, and whether PPFN may prohibit the government action to make public showing of this movie. This research is using the normative juridical method. Based on the research conducted by author, author found that PPFN is the legitimate creator and copyright holder of G30S/PKI movie. G30S/PKI movie is still be protected under the Indonesian Copyright Law number 28 Year 2014 until 2034. In relation to the public showing conduct by the government, the copyright law has protecting the government action and allow the government to conduct such action without asking permission from PPFN, and has to give reward or royalty to PPFN as the copyright holder. "

"Percakapan antara seseorang atau lebih merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Implikatur atau pengimplikasian sebuah kalimat berkaitan dalam penyampaian pesan yang dilakukan oleh seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikatur percakapan dan prinsip kerja sama dalam film Solino dengan menggunakan teori implikatur percakapan dari Paul Grice. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi pustaka. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan atau pelanggaran dalam prinsip kerja sama. Berdasarkan delapan percakapan antara orang tua dan anak dalam film Solino, terdapat pelanggaran prinsip kerja sama, sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik.

---

Conversation between people is something that frequently happens in everyday life. Implicature or the implication of a sentence relates on how a message is being delivered by someone. This research aims to analyze conversational implicature and the cooperative principle in Solino, a film by Fatih Akin using Paul Grice s theory. The method used in this research is qualitative approach with literature review. In addition, this research also aims to see the differences or violations in the cooperative principle. According to eight conversations between parents and their children in Solino, there are eight violations of Cooperative Principle, therefore the communication between the two of them didnt go well."