Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Sarana Kontrol Teknologi dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Karya Cipta Lagu dan Musik terhadap penyedia layanan jasa situs download lagu secara ilegal secara gratis di Internet. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk meneliti rumusan permasalahan mengenai topik terkait. Untuk mengetahui hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini diantaranya adalah urgensi perlindungan hukum dari adanya Sarana Kontrol Teknologi bagi Pemegang Hak Cipta terhadap situs download lagu secara ilegal, perbandingan pengaturan Sarana Kontrol Teknologi di Indonesia dan Amerika Serikat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Digital Millenium Copyright Act (DMCA), dan menganalisis kasus-kasus penyedia layanan situs download lagu secara ilegal, serta peranan dan manfaat perlindungan hukum dari adanya Sarana Kontrol Teknologi bagi Pemegang Hak Cipta terhadap adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyedia layanan situs web download lagu secara ilegal.

---

This thesis discusses the arrangement of Technology Control Facilities in providing Legal Protection for Authors and Copyright Owners for Song Copyrights Music Against Illegal Song Download Service Providers for free Internet. This study uses a normative juridical method to examine the formulation of Problems regarding related topics. In order to know this, the problem studied in this thesis, including the urgency of legal protection from the existence of Technology Control for Copyright Holders against illegal song download sites, Comparison of the arrangement of Technology Control Facilities in Indonesia and United States in terms of Copyright Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the Digital Millenium Copyright Act (DMCA), and analyze cases of illegal song download site service providers, as well as the role and benefits of legal protection from the existence of Technological Control Facilities for Copyright Holders against copyright infringement commited by illegal song download website service providers."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Sarana Kontrol Teknologi dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Karya Cipta Lagu dan Musik terhadap penyedia layanan jasa situs download lagu secara ilegal secara gratis di Internet. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk meneliti rumusan permasalahan mengenai topik terkait. Untuk mengetahui hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini diantaranya adalah urgensi perlindungan hukum dari adanya Sarana Kontrol Teknologi bagi Pemegang Hak Cipta terhadap situs download lagu secara ilegal, perbandingan pengaturan Sarana Kontrol Teknologi di Indonesia dan Amerika Serikat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Digital Millenium Copyright Act (DMCA), dan menganalisis kasus-kasus penyedia layanan situs download lagu secara ilegal, serta peranan dan manfaat perlindungan hukum dari adanya Sarana Kontrol Teknologi bagi Pemegang Hak Cipta terhadap adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyedia layanan situs web download lagu secara ilegal.

---

This thesis discusses the arrangement of Technology Control Facilities in providing Legal Protection for Authors and Copyright Owners for Song Copyrights Music Against Illegal Song Download Service Providers for free Internet. This study uses a normative juridical method to examine the formulation of Problems regarding related topics. In order to know this, the problem studied in this thesis, including the urgency of legal protection from the existence of Technology Control for Copyright Holders against illegal song download sites, Comparison of the arrangement of Technology Control Facilities in Indonesia and United States in terms of Copyright Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the Digital Millenium Copyright Act (DMCA), and analyze cases of illegal song download site service providers, as well as the role and benefits of legal protection from the existence of Technological Control Facilities for Copyright Holders against copyright infringement commited by illegal song download website service providers."

"Perkembangan yang terjadi secara pesat pada inovasi atau penemuan dalam bidang teknologi saat ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Seiringan dengan perkembangan tersebut, kemudian timbul suatu potensi buruk berupa kejahatan siber yang mengintai para pengguna internet. Kejahatan siber mampu terjadi akibat informasi digital yang tersebar dengan mudah dan terbukanya akses terhadap informasi tersebut. Maka dari itu, perlu dilakukan perlindungan terhadap informasi digital yang terdapat pada internet, khususnya terhadap ciptaan yang mengandung hak cipta melalui peraturan perundang-undangan. Sayangnya, saat ini Indonesia masih belum memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak cipta dari ciptaan digital. Berkaca dengan pengaturan yang terdapat di Amerika Serikat, Indonesia seharusnya memiliki pengaturan terperinci mengenai Sarana Kontrol Teknologi yang mampu dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan terhadap ciptaan digital dari ancaman kejahatan siber. Untuk menganalisis permasalahan ini, penulis meneliti dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif sekaligus melakukan perbandingan dengan penerapan hukum di Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya ciptaan digital yang mampu dilindungi hak ciptanya adalah hak cipta terkait konten yang terdapat pada media internet dan hak cipta terkait dengan gambar, nama situs web, dan e-mail dari pengguna internet, walaupun dalam penerapannya terdapat doktrin Fair Use yang membatasi penerapan perlindungan hak cipta. Berkaitan dengan pengaturan Sarana Kontrol Teknologi di Indonesia, saat ini seluruhnya telah diatur dalam Pasal 52 dan 53 Undang-Undang Hak Cipta mengenai larangan yang diberikan kepada pengguna dari Sarana Kontrol Teknologi. Pelaksanaan Sarana Kontrol Teknologi di Indonesia masih dikatakan belum berjalan secara maksimal karena belum tertuju secara langsung pada pihak yang bersangkutan. Hal ini dapat diselesaikan dengan menyelaraskan pengaturan dalam Sarana Kontrol Teknologi dengan Creative Commons License sekaligus mengedepankan doktrin Fair Use.

---

Developments that occur rapidly in innovation or invention in the field of technology today have a very big influence on human life. Along with these developments, then a bad potential arises in the form of cybercrime that stalks internet users. Cybercrime can occur due to digital information that spreads easily and opens access to that information. Therefore, it is necessary to protect digital information found on the internet, especially works that contain copyright through laws and regulations. Unfortunately, Indonesia still does not provide maximum protection for the copyrights of digital creations. Reflecting on the regulations in the United States, Indonesia should have detailed regulations regarding Technological Protection Measures that can be utilized to protect digital creations from cybercrime threats. To analyze this problem, the author examined using normative juridical law research methods as well as make comparisons with the application of law in the United States. The results of this study indicate that digital creations that can be copyrighted are copyrights related to content found on internet media and copyrights related to images, website names, and e-mails from internet users, although in practice there is a Fair Use doctrine that limits application of copyright protection. Regarding the regulation of Technological Protection Measures in Indonesia, currently, all of them are regulated in Articles 52 and 53 of the Copyright Law regarding the prohibitions given to users of Technological Protection Measures. The implementation of Technological Protection Measures in Indonesia is still said to have not run optimally because it has not been directed directly at the parties concerned. This can be solved by aligning the provisions in the Technological Protection Measures with the Creative Commons License while prioritizing the Fair Use doctrine."

"[Penempatan konten digital yang kaya informasi didalam lingkungan komunikasi tanpa batas atau internet, memungkinkan informasi menjadi lebih mudah diakses. Namun terdapat prosedur, aturan dan etika dalam memanfaatkan konten digital. Karena pemanfaatan konten digital oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dapat mengarah kepada pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu diperlukannya kebijakan perlindungan konten digital. All rights reserved dan some rights reserved merupakan bentuk dari perlindungan hak cipta. Sebuah situs yang memuat konten ilegal seperti pelanggaran hak cipta akan diblokir oleh pihak yang berwenang, namun dalam hal pemblokiran sebuah situs karena dianggap memuat konten yang ilegal memerlukan prosedur dan aturan tepat. Indonesia belum memiliki pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggara jasa hosting terkait dengan pelanggaran hak cipta terhadap konten digital milik pengguna. Penelitian ini mencoba menjelaskan perlindungan hukum terhadap konten digital yang di-hosting pada perusahaan penyedia jasa layanan web hosting dan bagaimana tanggung jawab hukum penyedia jasa hosting terhadap konten digital milik konsumen;Placing digital content into the internet enables information become moreaccessible. However, there are procedures, rules and ethics when using digitalcontent. The use of digital content by parties who are not responsible can lead tocopyright infringement. Hence the need for digital content protection policies. Allrights reserved and some rights reserved is a form of copyright protection.A site containing illegal content such as copyright infringement will beblocked by the authorities, but blocking a website requires proper procedures andrules.Indonesia does not have regulation regarding the responsibility of hostingservice providers related to copyright infringement. This research tries to explainthe legal protection of digital content placed on web hosting service providers andhow the legal responsibility of hosting service providers against consumer's digitalcontent, Placing digital content into the internet enables information become moreaccessible. However, there are procedures, rules and ethics when using digitalcontent. The use of digital content by parties who are not responsible can lead tocopyright infringement. Hence the need for digital content protection policies. Allrights reserved and some rights reserved is a form of copyright protection.A site containing illegal content such as copyright infringement will beblocked by the authorities, but blocking a website requires proper procedures andrules.Indonesia does not have regulation regarding the responsibility of hostingservice providers related to copyright infringement. This research tries to explainthe legal protection of digital content placed on web hosting service providers andhow the legal responsibility of hosting service providers against consumer's digitalcontent]"

"

ABSTRAK

 

Nama              : JEANE PHIALSA

Program studi  : Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Judul               : Perlindungan Hak Cipta Bagi Digital Audio Sampling di Indonesia

Pembimbing    : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.

 

Tesis ini membahas mengenai perlindungan hak cipta atas sebuah hasil rekaman suara yang kemudian dijadikan sebuah digital audio sampling untuk selanjutnya digunakan kembali dalam suatu karya yang baru. Digital audio sampling ini memberikan kemudahan dan sebagai alternatif untuk memproduksi musik agar lebih efektif dari segi waktu, tenaga dan biaya, tanpa harus mempekerjakan musisi untuk melakukan rekaman dan membayar biaya sewa studio rekaman, maka para pencipta lagu maupun produser dapat menghemat banyak sekali biaya produksi yang seharusnya dikeluarkan. Di Indonesia pun sudah sangat popular dalam penggunaan sampling tersebut, dari sampling alat musik pada umumnya seperti strings, drum, gitar, bass, piano, alat tiup hingga alat musik tradisional. Namun Undang-Undang Hak Cipta belum sepenuhnya mengakomodir pengaturan mengenai rekaman suara maka keberadaan pembuatan hingga penggunaan digital audio sampling. Begitu juga fenomena keberadaan samplingalat musik tradisional Indonesia yang sudah banyak diproduksi oleh pihak asing dan dijual secara online, Undang – Undang Pemajuan Kebudayaan mempunyai pengaturan mengenai pengamanan namun impelementasi dari Pemerintah masih belum maksimal sehingga fenomena tersebut masih terus berlangsung, dikhawatirkan akan merugikan Indonesia karena komersialisasi yang tidak diawasi langsung oleh negara Indonesia sebagai pemilik ha katas kebudayaan tradisional tersebut.

 

Kata Kunci      : Perlindungan Hak Cipta, Digital Audio Sampling, Musik Tradisional Indonesia.

 

---

ABSTRACT

 

Name                          : JEANE PHIALSA

Study Program            : Master of Law, Intellectual Property Right

Title                            : Copyright Protection of Digital Audio Sampling in Indonesia

Counsellor                  : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.

 

This thesis discusses the protection of copyright for a sound recording which is used as a digital audio sampling who re-used in a new project. Digital audio sampling is an alternative to producing music to be more effective in terms of time, effort and cost, without have to hire recording musicians and pay the rental fees for recording studios. Songwriters and producers can save a lot of production cost. In Indonesia, it has been very popular sampling, from sampling musical instruments in general such as strings, drums, guitars, basses, pianos, wind instruments until traditional musical instruments. However, Undang-Undang HakCiptahas not fully accommodated the protection regarding sound recording, the existence of the manufacture to the use of digital audio sampling. Likewise, the phenomenon of the existence of sampling Indonesian traditional musical instruments that have been produced by foreign parties, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaanhas arrangements regarding safety, but implementation from the Government is still not optimal so that the phenomenon continues until now, it is feared that it will harm Indonesia due to commercialization which was not directly monitored by the Indonesian state as the owner of the traditional culture.

 

Keyword         :Copyright, Digital Audio Sampling, Indonesian Traditional Musical Instrument.

"

"Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap karya public art dalam konteks hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan United States Copyright Act 1976. Public art yang berada di ruang publik terdiri dari berbagai bentuk karya seni, merupakan suatu bentuk ekspresi artistik yang perlu dilindungi. Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan public art berbentuk visual dengan tujuan untuk mengkaji hak ekonomi dan hak moral seniman serta implikasi hukum dari penggunaan komersial tanpa izin. Beberapa kasus pelanggaran hak cipta public art, seperti kasus Zanja Madre karya Andrew Leicester yang digunakan tanpa izin oleh Warner Bros, mural milik Lewis yang digunakan oleh Mercedes Benz, dan patung memorial milik Gaylord serta Patung Liberty replika milik Davidson yang digunakan tanpa izin oleh United States Postal Service, menunjukan perlunya perlindungan yang lebih terhadap hak ekonomi dan moral seniman. Penelitian ini juga membandingkan regulasi hak cipta antara Indonesia dan Amerika Serikat, menyoroti perbedaan dalam penerapan konsep fair use, de minimis exception, dan ketentuan dalam Section 120(a). Di Amerika Serikat, ketentuan dalam Section 120(a) dan doktrin fair use menawarkan fleksibilitas dalam penggunaan karya public art, sementara di Indonesia, penggunaan karya public art untuk tujuan komersial memerlukan izin terlebih dahulu dari seniman atau pemegang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah hak cipta karya public art, baik dari sisi legislasi maupun implementasi hukum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai perlindungan hukum karya public art, menawarkan langkah-langkah praktis untuk melindungi hak seniman, serta menginformasikan kebijakan yang dapat diadopsi untuk mencegah pelanggaran hak cipta dalam konteks karya seni di ruang publik.

---

This research focuses on the legal protection of public art in the context of copyright in Indonesia and the United States based on Law Number 28 of 2014 and the United States Copyright Act of 1976. Public art, which exists in public spaces and encompasses various forms of art, represents an artistic expression that needs protection. This research concentrates on the protection of visual public art with the aim of examining the economic and moral rights of artists as well as the legal implications of unauthorized commercial use. Several cases of copyright infringement of public art, such as Andrew Leicester's "Zanja Madre" used without permission by Warner Bros, Lewis's mural used by Mercedes Benz, and Gaylord's memorial sculpture and Davidson's replica of the Statue of Liberty used without permission by the United States Postal Service, highlight the need for greater protection of artists' economic and moral rights. This research also compares copyright regulations between Indonesia and the United States, highlighting differences in the application of the concepts of fair use, de minimis exception, and the provisions in Section 120(a). In the United States, the provisions in Section 120(a) and the fair use doctrine offer flexibility in the use of public art, while in Indonesia, the commercial use of public art requires prior permission from the artist or copyright holder. This research aims to provide recommendations that can help address the issue of copyright for public art, from both legislative and legal implementation perspectives. The results of this research are expected to provide in-depth insights into the legal protection of public art, offer practical steps to protect artists' rights, and inform policies that can be adopted to prevent copyright infringement in the context of public art."

"Dengan perkembangan yang ada dalam industri musik, hubungan kontrak antara pencipta lagu dengan para pihak pelaku bisnis dalam industri ini terkhusus label musik nyatanya lebih banyak merugikan pihak pencipta dan menguntungkan pihak pelaku bisnis industri musik ini. Fakta tersebut berdampak negatif, dimana beberapa tindakan pelanggaran atas lagu yang merugikan pencipta di Indonesia semakin banyak ditemui. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis peraturan terkait atas hak dan kewajiban yang dimiliki pencipta serta batasan hak untuk Pelaku Industri Musik khususnya Label Musik didasari dengan adanya perjanjian lisensi atau perjanjian pengelolaan karya. Serta, penulis juga akan menjelaskan mengenai implementasi peraturan terkait serta upaya yang dapat dilakukan oleh Pencipta Lagu atas Pelanggaran yang dilakukan Label Musik atas ciptaannya. Adapun, penelitian ini bersifat normatif dengan penelitian preskriptif yang menggunakan metode analisis kualitatif serta disesuaikan dengan menggunakan sumber-sumber penelitian dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah walaupun secara umum peraturan mengenai Perlindungan Hak Cipta untuk Pencipta telah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”), namun peraturan tersebut belum memberikan pengaturan secara mendetail terhadap batasan - batasan yang seharusnya ditegaskan terutama dalam hubungan perjanjian dengan pelaku industri sehingga penciptalah seringkali dirugikan. Dengan demikian dikaitkan dengan kasus yang ada, perjanjian lisensi yang tersebut seharusnya hanya sebatas hak pengelolaan karya kegiatan komersial ciptaan saja bukan hak eksklusif layaknya seperti pengalihan hak cipta keseluruhan. Atas hal tersebut label musik telah melakukan pelanggaran hak cipta dan perlindungan serta upaya yang dapat dilakukan pencipta adalah dengan mengajukan gugatan.

---

With developments in the music industry, the contractual relationship between songwriters and business people in this industry, especially music labels, actually harms the creators more and benefits the other more. This fact has a negative impact, where several violations against songs that harm creators in Indonesia are increasingly being found. For this reason, this research will analyze regulations related to the rights and obligations of creators as well as rights limits for Music Industry Players, especially Music Labels based on a license agreement or work management agreement. Also, the author will also explain the implementation of related regulations and the efforts that can be made by the songwriter for violations committed by music labels on their creations. Meanwhile, this research is normative with prescriptive research using qualitative analysis methods and adjusted using research sources and data obtained through library research. The conclusion that can be drawn is that although in general regulations regarding Copyright Protection for Authors have been contained in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”), these regulations have not provided detailed arrangements regarding the limitations that should be emphasized, especially in relation to agreements with industry players so that creators are often harmed. Thus associated with the existing case, the license agreement should only be limited to the right to manage the work of commercial creations, not an exclusive right like having the entire copyright. For this reason, music labels have violated copyright and protection as well as efforts that can be made by creators by filing a lawsuit."

"Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 yang merupakan wujud dari ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization yang mencakup tunduknya pada Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Melalui adanya perkembangan digital yang sangat pesat telah membuat adanya pelanggaran hak cipta yaitu adanya penggunaan hak cipta tanpa adanya perizinan. Pelanggaran tersebut terutama pada objek hak cipta lagu dan juga fonogram lagu yang digunakan pada platform YouTube di mana lagu tersebut dijadikan sebagai backsound iklan. Oleh karena itu, penggunaan fonogram lagu yang digunakan tanpa perizinan menjadi latar belakang skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan norma hukum secara tertulis dan hasil penelitian mengenai perlindungan Hak Cipta. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu meskipun Undang-Undang Hak Cipta kurang memadai, akan tetapi diperlukan pengaturan yang lebih lengkap dan rinci mengenai perizinan terhadap penggunaan lagu yang digunakan untuk iklan, terutama dalam hal penggunaannya yang diunggah pada platform YouTube, hal ini agar dapat terhindar dari kerugian materiil dan immateriil dari seorang Pencipta, dikarenakan suatu karya cipta di dalamnya terdapat suatu nilai komersial.

---

When a creative is produced in a concrete form without lowering constraints and in compliance with regulatory requirements, copyright, the creator's exclusive right, automatically arises. Law No. 28 of 2014, which is an indication of Indonesia's involvement as a member of the World Trade Organization includes its compliance with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, that regulates copyright protection in Indonesia. However, the rapid digital technology increase has led to copyright infringement—the unauthorized use of intellectual property. These infractions primarily relate to song phonograms on YouTube, where it is utilized as background music for advertisements, as well as the song's subject of copyright. Consequently, the unauthorized use of a song phonograph is the background of this thesis. As a result, the thesis's context is the unauthorized use of a song phonograph. The normative-juridical research methodology employed in this paper makes use of both the findings of copyright research and a written legal norm approach. The implication is that, notwithstanding the copyright law's sufficiency, more thorough and specific licensing agreements are required for songs used in advertising, particularly when those advertisements are posted to the YouTube site. Since copyrighted works have commercial value, doing so will prevent an author from suffering physical and intangible losses."

"Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya digitalisasi perkembangannya sangat cepat pada saat ini. Perkembangan ini secara bertahap akan dapat mengungkapkan penipuan yang telah terjadi terhadap penciptaan nilai ekonomi. Dalam isu ini, Penulis akan membawa analisis tentang musik digital yang bernama spotify. Musik digital ini sedang digugat oleh penerbit musik besar dengan kerugian $ 1,6 miliar dan ganti rugi yangbernama wixen music publishing, yang mempunyai lisensi lebih dari 200 artis. Gugatan itu diajukan di California pada 29 Desember 2017, anggapan wixen adalah spotify melanggar pelanggaran hak cipta yang disebut hak mekanik, secara khusus menuduh spotify menggunakan ribuan lagu itu tanpa lisensi yang tepat dan izin dari wixen. Makalah penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif yang berarti kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum spesifik dengan cara menganalisis. Makalah penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam makalah penelitian ini akan menganalisis penggunaan hak cipta spotify selama menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum, konvensi dan peraturan yang berlaku. Hasil dari makalah penelitian ini adalah untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana spotify menghasilkan uang, legalitas fonogram digital dan menganalisis kasus spotify. Dengan melakukan hal itu diharapkan bahwa dalam makalah penelitian ini dapat memberikan saran untuk perbaikan pada penggunaan hak cipta musik digital dalam perspektif hukum hak cipta dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan pelanggaran hak cipta dalam industri musik digital dalam Konvensi Internasional tentang Hak cipta dan hukum peraturan nasional No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

The advancement of science and technology especially the rapidly digitizing technology nowadays. The development of digitalization will gradually be able to reveal the fraud that has occurred so far against the creation of economic value. In this issue, Writer brings an analysis on digital music named spotify. This digital music is being sued by a major music publisher for $1,6 billion in damages and injuncitve named wixen music publishing, which licenses music from about 200 artists. The lawsuit was filed in California on December 29 2017, wixen assumption is spotify violates copyright infringement which called mechanical rights, specifically alleging spotify is using thousands of it is songs without a proper license and permission from wixen. This research paper is made by using normative judicial method which means a scientific activity based on method, systematics, and certain thoughts that aim to learn one or more specific legal phenomena by analyzing. In this research paper will analyze copyright use of spotify during running its business pursuant to prevailing laws, conventions and regulations. The result of this research paper is to draw a conclusion on how spotify makes money, the legality of digital phonogram and analyze spotify case. By doing so it is hope that in this research paper could provide any suggestion for the improvement on the copyright use of digital music in copyright law perspective and also increase people’s awarness to implement the preventive measures of copyright infringment in digital music industry in International Convention on Copyright and national regulation law no. 28 year 2014 on Copyright."